Claim Missing Document
Check
Articles

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Untuk Menyerahkan Diri Dalam Perkara Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati Hartono, Bambang; Hasan, Zainudin; Yeriko, Yeriko
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2112

Abstract

Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Salah satu penganiayaan berat mengakibatkan mati yang pernah berproses di Pengadilan Negri Tanjung Karang adalah kasus penganiayaan berat mengakibatkan mati Hapiturahman salah seeorang ketua ormas, yang meninggal setelah terjadi keributan dengan Angga Brawijaya yang sedang mengadakan acara syukuran. Yang bermula korban mencari seseorang dan sudah diingatkan oleh pelaku bahwa orang yang dicari tidak ada, korban yang sudah dalam keadaan mabuk mengacungkan senjata tajam ke atas dan menyerang keluarga pelaku dan pelaku yang mengakibatkan keributan yang berujung penganiayaan berat mengakibatkan mati. Tempat kejadian perkara jalan Ir Sutami Bandar Lampung pada Minggu 3 Juli 2022 lalu dengan pelaku Angga Brawijaya yang di vonis penjara oleh Hakim Penggadilan Negri Tanjung Karang pada 10 November 2022, terdakwa didakwa melakukan Penganiayaan berat mengakibatkan mati. Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat 3. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan penjara.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Legal Consequences of Offenders Possessing and Controlling Bomb Explosives Without Rights and Without Permits (Verdict 1107/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk) Hartono, Bambang; Hasan, Zainudin; Shyashya, Nurul
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.34959

Abstract

The manufacture of low explosives without a permit is very dangerous. Not only with a permit that has been set more than the level of security of the explosives. This attack on the manufacture of low explosives without a permit has been formulated in the Emergency Law no. 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives. This type of research used normative juridical and empirical juridical methods. Results Based on the research and discussion, it is known that the Investigation Process in the case of the Crime of Possessing Unauthorized and Unlicensed Bomb Explosives is in accordance with the Investigation Procedure according to the elements contained in the criminal act, namely Whoever, Investigation, Investigation, and Arrest. The process of proof in terms of proof is one of the important elements in criminal procedural law which determines whether or not a trial is guilty. Legal Consequences of the Crime of Possessing Unauthorized and Unlicensed Bomb Explosives based on evidence in court.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban Hartono, Bambang; Hasan, Zainudin; Virnanda, Muhammad Dioluvans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9429

Abstract

Anak yang merupakan subjek hukum juga mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku dari perbuatan hukum tersebut, sehingga anak tersebut menanggung suatu akibat hukum. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab anak melakukan persetubuhan dengan anak dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dengan anak sebagai korban. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari kurangnya pemahaman agama dan ketidakmampuan si anak untuk menahan hawa nafsunya, sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak dan pengaruh dari media sosial & teknologi. Implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung Di Masgar selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Lampung.
The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Hartono, Bambang; Limantara, Benny Karya; Alfaruki, Ikbal
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): #2
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1055

Abstract

This research is motivated by the rise of online gambling site promotions through social media, particularly by influencers, which has significantly impacted the increase in gambling practices among the public. The development of information technology not only brings positive impacts but also poses threats in the form of cybercrime, including online gambling promotions. One of the actual cases that is the focus of this study is the case of the promotion of an online gambling site by a woman who was then prosecuted at the Tanjung Karang District Court. The problem formulation in this research covers two main things: the form of accountability of the perpetrator of the crime of online gambling promotion, and the judge's considerations in determining criminal sanctions for the perpetrator. This study aims to analyze the legal basis and juridical considerations used by judges in issuing decisions against defendants who participated in the promotion of online gambling sites. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and direct interviews with relevant parties, such as investigators, prosecutors, and judges. The data obtained is analyzed qualitatively to describe aspects of criminal responsibility and judges' considerations in depth based on the decision of case Number: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The results of the study indicate that the defendant in this case was subject to sanctions based on Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, Jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for participating in promoting online gambling sites through an Instagram account. The judge considered various aspects, including evidence, the defendant's confession, and the social impact of the action. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. The judge's considerations in handing down the verdict included aggravating factors, such as not supporting government efforts to eradicate gambling, and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the trial. This demonstrates the importance of the judge's role in balancing aspects of justice and legal certainty, especially in cases involving the misuse of digital media for unlawful purposes. The author recommends that efforts to prevent the promotion of online gambling be strengthened through monitoring digital platforms and educating the public, especially the younger generation, regarding the legal and social impacts of involvement in online gambling activities. In addition, law enforcement officers are expected to improve coordination and responsiveness to new modes that utilize social media for cybercrime.
Internalisasi Literasi Wacana Kebhinekaan Berdasar Asta Cita bagi anak Pekerja Migran di Comunity Learning Center Malaysia Prasandha, Diyamon; Moh. Farizqo Irvan; Hartono, Bambang; Maulana Phaundra Tegar Irawan
Abdi Ilmiah untuk Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): ABHIMA
Publisher : Lia Center of Research and Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64850/abhima.v1i2.141

Abstract

Pendidikan anak-anak pekerja migran di Malaysia dibina melalui program Community Learning Center (CLC). CLC merupakan pusat kegiatan pembelajaran masyarakat Indonesia, yang didirikan atas upaya, oleh, dan untuk masyarakat lokal, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal di Sabah dan Sarawak, didukung dan dipromosikan oleh pemerintah. Kebanyakan dari anak buruh migran belum dapat menempuh pendidikan secara layak karena terkendala berkas administratif. Pada kebutuhan pendampingan program, dan perlunya pendampingan pada bidang literasi lebih khusus pada aspek muatan Pancasila supaya anak buruh migran juga mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam program literasi profil pelajar Pancasila dalam internalisasi literasi di Community Learning Center Malaysia. di antaranya: 1) penguatan literasi wacana kebhinekaan 2) pendampingan kegiatan projek profil pelajar Pancasila, dan 3) aksentuasi nilai asta cita dan pengimbasannya. Program literasi profil pelajar Pancasila selaras dengan Program Sekolah Penggerak Balai Besar Guru Penggerak Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan mendukung program Asa Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Enhancing Digital Literacy and Speaking Skills of Students Based on Artificial Intelligence Through Deep Learning Yustinah, Yustinah; Hartono, Bambang
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 4 (2026): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v4i4.670

Abstract

The enhancement of AI-based digital literacy and speaking skills among students through deep learning represents a strategic realization of digital transformation across all sectors, including higher education. This development is examined through a structured framework comprising (1) introduction, (2) objectives, (3) implementation, (4) procedural steps, (5) materials, (6) references, and (7) assessment and final evaluation. The research subjects consisted of 840 students enrolled in the Indonesian Language course, distributed as follows: 71 from Public Health A, 63 from Public Health B, 76 from Public Health C, 235 from Undergraduate Medicine, 67 from Nutrition A, 64 from Nutrition B, 59 from Dentistry A, 46 from Dentistry B, 30 from Nursing A, 35 from Nursing B, 24 from Informatics A, 22 from Informatics B, 24 from Informatics C, 8 from Informatics D, and 16 from Informatics E. Data were collected via Google Forms. The results indicate that improvements in AI-based digital literacy and speaking skills through deep learning were executed with a balanced distribution across planning (38.93%), implementation (54.81%), and evaluation (45.45%). These findings demonstrate a significant equilibrium between knowledge and skills, as well as between theory and practice, in advancing students' AI-based digital literacy and oral communication competencies through deep learning.
The Accountability for Self-Defense (Noodweer) in a Ruling on Assault Resulting in Severe Injury (Case Study of Decision Number 76/Pid.B/2025/PN TJK) Sidabutar, Bayu; Seftiniara, Intan Nurina; Hartono, Bambang
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1591

Abstract

This study examines criminal liability for self-defense (noodweer) in cases of assault resulting in serious injury, focusing on Decision Number 76/Pid.B/2025/PN TJK. The research analyzes the factors causing the assault within the context of self-defense and the criminal responsibility of defendants who exceed the limits of lawful self-defense. The study employs both normative juridical and empirical approaches, using secondary data such as legislation, criminal law literature, and court decisions, as well as primary data obtained through interviews with investigators, prosecutors, judges, and the defendant. The findings indicate that the assault resulted from a complex interaction of internal and external factors, including emotional instability, economic pressure, an unfavorable environment, a culture of violence, and direct provocation and sudden attacks by the victim. Although the defendant acted under threat, the response was disproportionate and constituted excessive self-defense (noodweer exces). Consequently, the court held the defendant criminally liable under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and imposed a one-year prison sentence. The study emphasizes that lawful self-defense must be proportional and not excessive.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PACAR DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-ANAK/2023/PN TJK) Yuliar, Boby; Hartono, Bambang
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22868

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, turut mempermudah modus operandi tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam relasi personal seperti hubungan pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar yang masih di bawah umur melalui media sosial serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, penyalahgunaan relasi personal, dan kemudahan akses media sosial menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban pidana pelaku telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan prinsip peradilan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak dan pencegahan perdagangan orang berbasis digital. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Anak, Media Sosial.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PACAR DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS-ANAK/2023/PN TJK) Yuliar, Boby; Hartono, Bambang
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22868

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, turut mempermudah modus operandi tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam relasi personal seperti hubungan pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap pacar yang masih di bawah umur melalui media sosial serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, penyalahgunaan relasi personal, dan kemudahan akses media sosial menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban pidana pelaku telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan prinsip peradilan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak dan pencegahan perdagangan orang berbasis digital. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Anak, Media Sosial.