Articles
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL PENEBANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns ) ]]>
<![CDATA[Cahyani, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Aprinisa, Aprinisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14562121
<![CDATA[Pembalakan liar merupakan suatu kegiatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum, dimana salah satu kegiatan yang sering terjadi ialah penebangan serta pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak didasari oleh surat izin dari pihak yang berwenang. Kegiatan ini merupakan suatu ancaman yang terus menerus terjadi di Indonesia, yang apabila dibiarkan akan berdampak pada kelestarian hutan serta membahayakan kelangsungan hidup manusia dan juga ekosistem yang ada di sekitar hutan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan terluas di dunia, Dimana hutan terus dijadikan suatu tempat untuk melakukan kejahatan demi meraup keuntungan pribadi, hal ini hampir sering terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya didaerah Sumatra, salah satunya yaitu daerah lampung tepatnya di Lampung Tengah Dimana kejadian tersebut sesuai dengan kasus yang sedang diteliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan juga pertanggungjawaban apa yang pelaku jalani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten yang Memiliki Muatan Asusila (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Anggara, Yoga Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 1, No 2 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3610
<![CDATA[Salah satu dampak negatif dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga kejahatan tersebut tidak mengenal batas teritorial kapanpun dan dimana pun bisa muncul.Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila adalah pidana penjara dan denda.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MEMPERMUDAH DILAKUKANNYA PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG KETIGA ]]>
<![CDATA[Puspa Ramadhani, Dea]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[, Ansori]]>
<![CDATA[ JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam UNISMA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v5i1.19427
<![CDATA[Prostitution is widespread in Indonesia like other forms of a moral crime, and cyberspace is no exception. Internet crimes related to prostitution are increasing along with the rapid advancement of (online) technology. In the case of pimps related to prostitution, the unlawful act of allowing others to commit acts of violating decency by a third person can be seen in the Decision of the Supreme City District Court Number: 144/Pid.B/2022/PN. Kot. This normative juridical research is carried out by classifying various related legal materials, then the legal materials are described and evaluated qualitatively; systematically compiled to give an overview and draw certain conclusions as problem solving. The results showed that economic factors play an important role in motivating perpetrators to engage in criminal behavior and making it easier for other perpetrators to commit immoral acts with others. Some of the factors that cause prostitution include lack of education (those who do not go to school are more likely to engage in prostitution) and lack of public legal awareness (what is prohibited in the Criminal Code is not always clear to society).]]>
<![CDATA[PENERAPAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 663/Pid.Sus/2023/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Nurhaliza, Siti]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5610
<![CDATA[Era globalisasi saat ini menciptakan peluang bagi terbukanya pasar bebas antarnegara. Salah satunya membawa kemudahan dalam perpindahan barang, jasa, modal, dan manusia antarnegara. Meski menawarkan berbagai manfaat positif, globalisasi juga menghadirkan dampak negatif, bentuk kejahatan transnasional yang berkembang di Indonesia adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan tujuan mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekataan yuridis normatif dan empiris. penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Ramadan, Suta]]>;
<![CDATA[Siregar, Michael Gabe Bryan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5419
<![CDATA[The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.]]>
<![CDATA[The Criminal Responsibility of the Offender in the Theft of Railway Iron Owned by PT. KAI Drive Natar (Case Study of Verdict No. 28/Pid.B/2024/PN.Kla) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Hussein, Thendy]]>
<![CDATA[ The Future of Education Journal Vol 4 No 6 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61445/tofedu.v4i6.669
<![CDATA[This research examines the criminal responsibility of the perpetrator in the case of theft of rail iron belonging to PT. KAI Drive Natar, as stated in Decision Number 28/Pid.B/2024/PN.Kla. The focus of the discussion is directed at the factors behind the theft and the forms of legal responsibility imposed on the perpetrators. This crime was committed by two defendants who misused official attributes to disguise their criminal actions, which resulted in a loss of IDR 18,000,000. This research uses a normative juridical method with a case study approach. The research results show that apart from economic factors and opportunities, weak supervision is one of the main triggers for this criminal act. From a legal aspect, the perpetrator's responsibility refers to the provisions of Article 362 and Article 363 of the Criminal Code which regulate theft by aggravation. In handing down a decision, the panel of judges considered the elements of the crime and the role of each defendant. It is hoped that this study will provide a deeper understanding of law enforcement practices and serve as material for evaluating the effectiveness of criminal sanctions in dealing with theft of state-owned assets.]]>
<![CDATA[PELATIHAN DIGITAL MARKETING BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN ]]>
<![CDATA[Ali Alam, Iskandar]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>;
<![CDATA[Muwardi, Haris]]>;
<![CDATA[Erlangga, Erlangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi UMKM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jpu.v4i2.96
<![CDATA[Pelatihan digital marketing bagi santri pondok pesantren merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan santri dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran. Dalam era digital yang terus berkembang, pemasaran digital menawarkan berbagai keuntungan, termasuk kemampuan untuk menjangkau pasar global dan efisiensi biaya. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek digital marketing, seperti penggunaan media sosial, SEO (Search Engine Optimization), dan strategi konten. Melalui analisis kebutuhan awal, pelatih dapat mengidentifikasi area di mana santri memerlukan pengetahuan tambahan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui sesi interaktif, praktik langsung, dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan santri merancang kampanye pemasaran yang efektif serta kepercayaan diri dalam menggunakan alat digital. Meskipun ada tantangan terkait akses teknologi, dukungan berupa program pelatihan sangat penting untuk memastikan keberhasilannya.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang: (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Ismi]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Hasan, Zainudin]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v10i1.33
<![CDATA[Salah satu perkara pengajuan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi adalah Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk, dimana pada putusan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa tindakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena adanya penyimpangan pengeluaran anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018-2019 telah sesuai peraturan perundang undangan, sehingga Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/03/VI/2020/ Ditreskrimsus tertanggal 23 Juni 2020 terhadap Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung, Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka? dan Apa akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Ramadan, Suta]]>;
<![CDATA[Siregar, Michael Gabe Bryan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5419
<![CDATA[The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Heavent, Ruddy]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5256
<![CDATA[Tindak pidana penipuan merupakan masalah hukum yang signifikan dalam masyarakat, melibatkan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui tipu daya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses banding. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan berdasarkan putusan tersebut dan bagaimana peran JPU dalam proses banding untuk perkara penipuan. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan, serta menerapkan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penjatuhan hukuman. Sementara itu, JPU mengajukan banding karena merasa putusan terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera. Hasil analisis menunjukkan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara penipuan, serta perlunya peran aktif JPU dalam menjaga kepentingan masyarakat.]]>
