Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Problematika Perlindungan Hukum Pemberi Dana dalam perjanjian pendanaan pada Fintech P2P Lending Ronaldo Nababan; Kasmawati; Moh. Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7699

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian pendanaan fintech P2P lending di Indonesia serta mengkaji efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis terhadap ketentuan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman belum optimal akibat dominasi penyelenggara dalam penyusunan perjanjian pendanaan, keterbatasan mekanisme pertanggungjawaban atas risiko gagal bayar, serta lemahnya kepastian hukum terhadap posisi lender sebagai pihak yang turut menanggung risiko investasi. Regulasi yang ada telah mengatur prinsip transparansi dan mitigasi risiko, namun belum secara spesifik mengatur pembatasan klausula yang berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi kontrak digital, dan penyempurnaan regulasi guna menciptakan keseimbangan hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman.  
Women’s Learning Trajectories and Their Contribution to Family Stability Siti Nurhasanah; Hengzhi Hu; Harwati Hashim
Women, Education, and Social Welfare Vol. 3 No. 1 (2026): January - March 2026 | Women, Education, and Social Welfare
Publisher : WISE Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70211/wesw.3064-2469.344

Abstract

Family stability is increasingly understood as a dynamic outcome shaped by cumulative life experiences rather than static structural conditions. This study examines the contribution of women’s learning trajectories to family stability, conceptualizing learning as a continuous and adaptive process unfolding across the life course. Using a quantitative explanatory design, survey data were collected from 312 adult women actively involved in family functioning. Women’s learning trajectories and family stability were measured as composite variables, and data were analyzed using linear regression and one-way analysis of variance. The results indicate that women’s learning trajectories significantly predict family stability (β = 0.61, p < 0.001), explaining 37% of the variance in the outcome. ANOVA results further reveal significant differences in family stability across low, moderate, and high learning trajectory groups, with the highest stability observed among women with sustained learning engagement over time. These findings provide empirical support for life-course perspectives on learning, demonstrating that cumulative learning experiences among women play a central role in sustaining family stability. The study contributes to research on gender, education, and family by offering a trajectory-oriented quantitative approach with implications for lifelong learning and family-centered policy interventions.
Penentuan Batas Dewasa dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan KUHPerdata dan Surat Edaran Menteri ATR/KA.BPN Nomor 4/SE/I/2015 Khalusha Aulia; Mohammad Wendy Trijaya; Nenny Dwi Ariani; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.11087

Abstract

Law Number 5 of 1960 on Agrarian Principles and its related rules define land rights transfer as transferring ownership or control over land. The transfer of ownership rights raises questions about the minimum age to establish a legal entity. In land services, the age of majority is 18 or after marriage, under Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Head 4/SE/I/2015. In contrast, Article 330 of the Criminal Code defines adulthood at 21 or marriage. These discrepancies in rules create legal confusion for legal organisations who transfer land rights between 18 and 21. The researcher employed a normative legal method to evaluate Indonesian land transfer law and legal certainty among 18–21-year-olds. According to research, a property Deed Official (PPAT) is a public official authorised to issue deeds of transfer of ownership in Indonesia, and all property rights transfers must comply with the UUPA and its laws. In land services, Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (BPN) No. 4/SE/I/2015 is legally binding. When legally mature people transfer land rights according to procedures, their actions are valid and binding. This circular meets the public's land service needs without court orders.
Pengaruh Faktor Fiskal, Demografi, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2018–2025 Siti Nurhasanah; Heru Wahyudi; Vitriyani Tri Purwaningsih; Marselina; Prayudha Ananta
Indonesian Journal of Economics Management and Accounting Vol. 3 No. 7 (2026): IJEMA - Juli 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemandirian fiskal merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal karena menggambarkan kapasitas pemerintah daerah membiayai fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri. Namun, tingkat kemandirian fiskal pemerintah antar provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera masih menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, aktivitas ekonomi, karakteristik demografis, dan tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan anti korupsi terhadap tingkat kemandirian fiskal tingkat pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel pada 16 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, anti korupsi yang diproksikan menggunakan Monitoring Center for Prevention (MCP) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh optimalisasi potensi ekonomi dan pendapatan asli daerah dibandingkan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat
Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Hukum Adat Lampung: Perspektif Restorative Justice di Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara Yasril Kausar Hidayah; Kasmawati; Dora Mustika; Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8850

Abstract

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia masih menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Salah satu bentuk implementasi hukum adat tersebut terlihat pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Lampung dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, mengkaji penerapannya terhadap masyarakat non-Lampung, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep restorative justice dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat kepolisian, pelaku kecelakaan, serta keluarga korban yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan damai berupa pemberian ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai bentuk penguatan moral dan sosial. Mekanisme tersebut mampu memulihkan hubungan sosial, mencegah konflik lanjutan, serta mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang menempatkan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat Lampung dapat diterapkan terhadap masyarakat non-Lampung berdasarkan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sepanjang memperoleh persetujuan seluruh pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun demikian, penerapan hukum adat memiliki batasan, khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang tetap harus diproses melalui mekanisme hukum positif.
Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025) Erlangga Rahardian Yadnya; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Elly Nurlaili; M. Wendy Trijaya; Made Widhiyana
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 2 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i2.1927

Abstract

Industrial design protection requires novelty as a condition for obtaining exclusive rights. However, Indonesia’s registration system combines the first-to-file principle with passive substantive examination under Article 26 of Law Number 31 of 2000, creating loopholes for registering non-novel designs or designs in the public domain. This study analyzes the legal implications of the absence of mandatory substantive examination for the validity of the Partisi Dinding industrial design registration and examines judges’ legal considerations in Decision Number 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Using normative legal research with statutory and case approaches, the findings show that passive examination creates legal uncertainty and enables bad-faith monopolization of prior art. The cassation court cancelled the defective registration, recognizing digital and cross-border prior art evidence and applying the overall aesthetic impression test, thereby strengthening judicial cancellation as a corrective mechanism.
Legalitas Penguasaan Hak Merek atas Simbol Organisasi Olahraga: Kajian Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Lambang PTMSI Fikri Aminudin Tabrizy; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga serta penerapan prinsip itikad tidak baik dalam menilai keabsahan pendaftaran merek atas lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga tidak cukup didasarkan pada prinsip first to file, melainkan harus didukung oleh legitimasi substantif sebagai pemilik sah organisasi. Selain itu, penerapan prinsip itikad tidak baik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan pendaftaran merek, terutama apabila pendaftaran dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik harus dinyatakan batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam rezim hukum merek Indonesia.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Antara Perusahaan Berbadan Hukum Bagas Nugroho; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; M. Wendy Trijaya; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4840

Abstract

Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) adalah instrumen penting dalam dunia bisnis yang memungkinkan para pelaku usaha, untuk menggabungkan sumber daya guna melaksanakan proyek besar dan mengakses fasilitas kredit perbankan. Namun, implementasi KSO sering kali menghadapi permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara perusahaan berbadan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif  dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan didukung hasil wawancara dengan notaris. Serta analasis data secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sangat krusial, dimulai dari tahap pra-perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca-perjanjian. Notaris memberikan penyuluhan hukum, memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, hingga membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Notaris juga berperan dalam proses pasca-kontrak, seperti penyelesaian sengketa dan penyimpanan dokumen. Notaris memastikan dokumen-dokumen korporasi lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum, Notaris juga memiliki peran penting dalam pembuatan addendum perjanjian jika diperlukan.
Konstruksi Hukum Perjanjian Kredit Usaha Tani dan Penyelesaian Wanprestasi Secara NonLitigasi pada BPR di Kabupaten Lampung Timur Fadillah Sani Fudiyati; Wati Rahmi Ria; Dewi Septiana; Sepriyadi Adhan S; Siti Nurhasanah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4722

Abstract

The distribution of Agricultural Business Credit (KUT) by regional banks is frequently hindered by high default rates due to climate fluctuations and farmers' managerial failures. This study aims to analyze the legal construction of KUT agreements, the classification of default triggers, and non-litigation dispute resolution mechanisms at PT BPR Fajar Warapastika. Employing an empirical legal method with sociological and statutory approaches, all field and literature data were analyzed using a qualitative evaluative technique. The findings reveal that the bank applies prudential principles during the pre-contractual phase to ensure good faith and the fulfillment of contract validity requirements under the Civil Code. Securing collateral using a Deed of Sale and Purchase without a Mortgage Deed legally positions the bank as a concurrent creditor. The bank consciously relies on socio-cultural ties as a substitution for formal property protection. All forms of crop failure and managerial incompetence are classified as pure negligence, rather than force majeure (overmacht). Consequently, dispute resolution is pursued through credit restructuring, voluntary asset sales, and the involvement of kinship networks, which is accommodated by third-party payment regulations. This practice demonstrates a syncretism between formal civil law and local customary law. In conclusion, non-litigation resolution for KUT defaults effectively restores creditors' financial rights, despite leaving legal vulnerabilities due to the absence of absolute executory rights.
Kajian Hukum terhadap Penerapan Klausul Force Majeure Akibat Banjir dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Plasma Sawit di Kabupaten Mesuji (Studi pada CV Holdy Pakpahan) Fidelis Palma Angelika; Yennie Agustin; Mohammad Wendy Trijaya; Kasmawati; Siti Nurhasanah
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9339

Abstract

Banjir yang terjadi secara berulang pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mesuji menghambat pengelolaan dan pemeliharaan tanaman dalam perjanjian kerja sama kemitraan plasma sawit antara CV Holdy Pakpahan dan petani plasma. Permasalahan ini perlu dikaji karena perjanjian belum mengatur secara khusus klausul force majeure akibat banjir sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan force majeure akibat banjir serta upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Metode ini dipilih untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai keadaan memaksa dan pelaksanaannya dalam hubungan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir dapat menjadi dasar penerapan force majeure apabila memenuhi unsur keadaan memaksa, tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang bersangkutan, serta secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban tertentu. Namun, banjir tidak secara otomatis memenuhi unsur force majeure karena para pihak telah mengetahui adanya risiko banjir sejak awal. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan mengutamakan iktikad baik dan keberlanjutan kerja sama, termasuk upaya perbaikan kanal dan pemeliharaan tanaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian tersebut perlu diperkuat melalui kesepakatan tertulis yang mengatur pembagian tanggung jawab, langkah pemulihan, dan mekanisme penanganan banjir berulang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan klausul force majeure pada berbagai bentuk perjanjian kemitraan perkebunan sebagai bahan perbandingan.