p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis JOURNAL OF COASTAL DEVELOPMENT Jurnal Ilmu Lingkungan Indonesian Journal of Forestry Research JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Analisis Kebijakan Pertanian Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Solum Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner) Jurnal Wilayah dan Lingkungan Jurnal Tataloka Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan Jurnal Matematika Sains dan Teknologi Journal of Environment and Sustainability JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan JRB-Jurnal Riset Bisnis Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Agro Bali: Agricultural Journal JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri Analisis Kebijakan Pertanian Monas: Jurnal Inovasi Aparatur Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Of Sustainability Perspectives Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media (JURRSENDEM) Journal of Sustainability Perspectives Accounting and Sustainability Business and Sustainability IJAE Indonesian Journal of Forestry Research
Claim Missing Document
Check
Articles

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KELEMBAGAAN USAHA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DI WADUK JATILUHUR Nurmala Fitri; Aceng Hidayat Hidayat; Prima Gandhi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waduk Jatiluhur menjadi penyedia air baku, pengairan lahan pertanian (irigasi), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pengendali banjir bagian hilir waduk, tempat wisata dan budidaya perikanan khususnya budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA). Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari keberadaan KJA antara lain adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup, perluasan kesempatan kerja, dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi sumber protein ikan. Manfaat ekonomi yang dihasilkan KJA mendorong masyarakat untuk terus membangun KJA, sayangnya aktivitas KJA di Waduk Jatiluhur belum memerhatikan aspek daya dukung perairan sehingga terjadi penurunan kualitas air waduk. Perhitungan daya dukung Waduk Jatiluhur perlu dilakukan sebagai langkah awal dalam pengestimasian jumlah KJA maksimum agar dampak negatif dari aktivitas KJA dapat dihindari. Jumlah unit KJA intensif di Waduk Jatiluhur berdasarkan Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II tahun 2014 sebanyak 23.000 KJA. Berdasarkan hasil perhitungan  dengan metode Beveridge dalam penelitian ini jumlah KJA sudah berlebih. Jumlah KJA optimal di Waduk Jatiluhur adalah 19.401 petak KJA. Pengelolaan Waduk Jatiluhur terkait KJA dilakukan oleh beberapa pihak dengan persepsi berbeda. Persepsi berbeda dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan dari pengelolaan Waduk Jatiluhur terkait KJA. Maka, diperlukan identifikasi persepsi dari semua pihak agar meningkatkan produktivitas KJA dan mempertahankan atau memperbaiki kualitas lingkungan.
KELAYAKAN USAHA BUDIDAYA KOPI CIBULAO DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT Aceng Hidayat; Arya Had Dharmawan; Danang Pramudita
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v4i2.22028

Abstract

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu program pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Cibulao Hijau berdasarkan Surat Keputusan Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009. Program ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencurian tegakan pada kawasan hutan lindung disekitar Kampung Cibulao. KTH Cibulao Hijau memanfaatkan kawasan semak belukar di hutan menjadi lahan untuk ditanami tanaman kopi. Program PHBM ini memberikan manfaat kepada masyarakat Kampung Cibulao dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil persepsi masyarakat Cibulao terhadap manfaat program PHBM menggunakan skala likert menunjukan bahwa program ini telah memberikan perubahan yang lebih baik. Masyarakat juga telah merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun manfaat yang dirasakan belum cukup merata kepada seluruh masyarakat cibulao. Budidaya kopi Cibulao yang dijalankan oleh KTH Cibulao Hijau menunjukan bahwa program ini layak secara finansial maupun ekonomi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Cost and Benefit Analysis dengan kriteria  NPV, Net B/C, dan IRR menunjukan bahwa program PHBM ini secara finansial dan ekonomi  layak  untuk dijalankan.
ANALISIS KELEMBAGAAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU PERKEBUNAN TEH RAKYAT Nurman Nurman; Aceng Hidayat; Eva Anggraini
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis strategi pengelolaan kelembagaan yang ideal di Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) kondisi eksisting tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya penerapannya belum secara optimal. Tingkat partisipasi stakeholder yang rendah terutama segi monitoring dan evaluasi mengakibatkan implementasi penerapan 4 prinsip pengendalian hama terpadu oleh petani mulai ditinggalkan dan kembali lagi ke praktik sebelum mengikuti sekolah lapang pengendalian hama terpadu karena tidak memberikan dampak nyata terutama dari sisi harga pucuk teh yang disamaratakan dengan pucuk non pengendalian hama terpadu. Hal ini terjadi karena petani tidak mempunyai posisi tawar terhadap pihak luar walaupun secara produktivitas petani yang menerapkan pengendalian hama terpadu lebih unggul dibandingkan dengan petani non pengendalian hama terpadu, (2) Dan perumusan ulang strategi pengembangan struktur tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu untuk keberlanjutan pengendalian hama terpadu dapat dikembangkan dari hulu ke hilir dan layanan pendukung berdasarkan visi yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani teh rakyat. Redesain ini disusun dengan harapan dapat berimplikasi pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan bagi petani sebagai pelaku utama dan pengusaha agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya.
CONFLICT RESOLUTION CONCEPT: IMPLEMENTATION OF CCA-FM MODEL IN MERANTI FOREST MANAGEMENT UNIT, SOUTH SUMATRA Ja Posman Napitu; Aceng Hidayat; Sambas Basuni; Sofyan Sjaf
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 5, No 2 (2018): Indonesian Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Agency for Standardization of Environment and Forestry Instruments

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2018.5.2.103-118

Abstract

Local communities have been using forest land area far before Industrial Forest Plantation (HTI) permit was granted. The overlapping land use among different users potentially leads to conflict. This paper studies conflict resolution creatively and collaboratively with forest management. Conflict resolution is based on the Creativity and Collaboration Action - Forest Management (CCA-FM) model on field exploration that created participation pattern of all parties in the vision of forestry science principles as the basis of policymaking. Convergent Parallel Mixed Method (CPMM) approaches with Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) were used. Results show that claim of the community as the owner of the authority rights and dominance of the local elites, greatly affect the action situation. However, the policy options taken by the government towards policy outcomes do not tend to consider the field conditions. The CCA-FM model has been implemented in five villages. The community strongly supports the government to devolve the management rights to the community and to facilitate the transfer of knowledge, technology, market information, supporting all parties, and collaboration on business license management. Research results recommend the CCA-FM model could be a basis for building village self-reliance and improving the performance of the Forest Management Unit (FMU).
DIAGNOSING PERFORMANCE IN GOVERNING UTILIZATION OF FOREST PRODUCTION IN FMU MERANTI–MUSI BANYUASIN, SOUTH SUMATRA Ja Posman Napitu; Aceng Hidayat; Sambas Basuni; Sofyan Sjaf
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 6, No 1 (2019): Indonesian Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Agency for Standardization of Environment and Forestry Instruments

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.018 KB) | DOI: 10.20886/ijfr.2019.6.1.43-60

Abstract

Perspective difference of users related to forest area utilization has caused tenurial conflicts, as well as, possible utilization conflicts. This study aimed to understand stakeholders’ interests and influences as exogenic factors that caused the non-optimal institutional performance. This study used an institutional diagnostic approach to understand how the situation and action arena is from inter-influencing institutional entities. Data collection used the convergent parallel mixed method (CPMM) approach, while analysis used the rapid land tenure assessment (RaTA) method. Further, this study used the Institutional Analysis Development (IAD) method to explain how the exogenic factors influence each other. The results showed that the characteristics of biophysical attributes, community attributes, as well as, rule in use were inter-influencing within the action arena. Besides, based on the post-prospective analysis result, policy decision opted by the government tend to not consider the community existence, who have been using the land for their livelihood. This situation has caused utilization conflicts between communities and concession holders. Thus, this study recommends: 1) the stakeholders to establish a communication forum for all parties to obtain clear information about forest utilization and to support institutional performance; 2) institutionalizing local community to govern forest utilization, and 3) determining management and concept of sustainable forest, as well as, policy making.
PERSEPSI DAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DARAJAT KABUPATEN GARUT Gerry Al Hasyir; Aceng Hidayat; Ahyar Ismail
Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Vol 6, No 1 (2020): April 2020 Jurnal Komunikasi Universitas Garut : Hasil Pemikiran dan Penelitian
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10358/jk.v6i1.663

Abstract

Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat telah memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Hingga saat ini pengelolaan yang diimplementasikan oleh para stakeholder masih menyisakan permasalahan yang mengancam keberlanjutan kawasan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi dan peran stakeholder dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat. Analisis Persepsi dan Analisis Stakeholder digunakan untuk menjelaskan persepsi serta peran stakeholder. Hasil penelitian menunjukan persepsi stakeholder mengenai keberlanjutan Kawasan Wisata Darajat berada dalam kondisi kurang berkelanjutan dan masih terdapat stakeholder yang belum berada dalam posisi yang tepat, sehingga perlu meningkatkan peran dan kapasitasnya.
Pelatihan Kompetensi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Era Pandemi Pada Pelaku UMKM Kelurahan Buaran Tangerang Selatan Ichwan Putra Arianto; Aceng Hidayat; Eko Budi Prasetyo; Refika Larasati; Tuti Murni Wati Telaumbanua
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 2, No 1 (2022): PADMA
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v2i1.17879

Abstract

Kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) dilaksanakan di Rumah Kesadaran yang berlokasi di kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi di era digitalisasi , dengan berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui digital marketing pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat dengan mudah untuk mengembangkan peluang bisnis, serta untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang disampaikan oleh para narasumber berupa pemaparan materi, demonstrasi dan tanya jawab. Sasaran kegiatan PKM ini adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam organisasi IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia). Kegiatan PKM dihadiri sebanyak 20 peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan, materi yang disampaikan terkait pemanfaatan digital marketing, hal tersebut berguna bagi pelaku usaha agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Adapun faktor pendukung kegiatan PKM ini dapat berjalan dengan baik berkat adanya dukungan dari pihak Rumah Kesadaran, IPEMI, PKK Tangerang Selatan serta pihak dari Universitas Pamulang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi iklim usaha adalah kondisi pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi.Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kompetensi, UMKM The PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) activity is carried out at the Awareness House located in the Buaran sub-district, South Tangerang City which objectives to develop competence in the digitalization era, by using innovating thru the use of information technology, through digital marketing members UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) can easily to increase business opportunities, as properly as to expand sales. This PKM recreation used to be carried out in the form of presented by the expert t of presentations, demonstrations and questions and answers. The target of this PKM exercise is UMKM are members of the IPEMI organisation (Indonesian Muslimah Entrepreneurs Association). The PKM activity was attended through 20 members who took part in counseling and training activities, the material presented associated to the use of digital marketing, this was once beneficial for enterprise to survive during the Covid-19 pandemic. The benefit factors for this PKM activity have been capable to good condition and supporting from the Awareness House, IPEMI, South Tangerang PKK and events from Pamulang University to take part in these activities. Meanwhile, the inhibiting elements that affect the business rules are the Covid-19 pandemic that has attacked Indonesia and limited of knowledge about information technology. Keywords: Information Technology, Competence, UMKM
AKTOR DAN RELASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA Indra Gumay Febriano; Didik Suhardjito; Dudung Darusman; Cecep Kusmana; Aceng Hidayat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.229 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.125-142

Abstract

Politicization of environment has led to environmental degradation and community marginalization. The purpose of this research is to elucidate and verify actors and power relation occurred in mangrove management. Research results show that policies of regency government did not run well nor effective, as businessmen are able to converse mangrove into intensive shrimp ponds. NGO and community are making joint efforts to prevent further conversion of remaining mangrove but they are not strong enough to face the access of businessmen. Accordingly, it is necessary to develop larger network through collaboration in order to drive regency government policies to support mangrove management in a more sustainable way. Another way to carry out is by building relation with businessmen through academicians as parts of the above networking to educate businessmen about the importance of mangrove functions and advantages in order to achieve not only environmental sustainability but also shrimp aquaculture and people‟s livelihood sustainability. The success of local community organization greatly assisted the regency government in the development of rural community in its coastal areas. Mangrove conservation can be synergized by creating opportunities in improving people's livelihood alternatives and ultimately will reduce the pressure on mangroves.
ZONA TRADISIONAL WUJUD DESENTRALISASI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA: PEMIKIRAN KONSEPTUAL Edi H.S Sulistyo; Sambas Basuni; Arif Satria; Aceng Hidayat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.225-237

Abstract

The Indonesian government has realized the importance of decentralized systems of forest resource management including the management of conservation areas by issuing Government Regulation No. 28/2011 on the Management of Sanctuary Reserve and Nature Conservation Area. The regulation is aimed at providing access to local communities to utilize resources within national parks. This paper aims to: 1) analyze  result of the decentralization of the management of national parks by examining the dimensions of property rights devolved to the local community based on the government regulation No. 28/2011; 2) the proportion  of  power transferred by central government to local communities and 3)learn  the decentralization of resource use within conservation areas in India and Nepal that possibly useful for Indonesia to adopt. This study shows that  traditional use in a national parks' traditional zone can be considered as a form of decentralization.  The level of rights that can be devolved into local communities in the traditional utilization zone is the proprietory rights. Lessons that can be learned from the implementation of decentralization in India and Nepal is that the delegation of limited rights does not produce enough change in either the condition of the resource or the relationship between the government and the local community.
EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK REHABILITASI HUTAN MANGROVE KOTA LANGSA ACEH Iswahyudi Iswahyudi; Cecep Kusmana; Aceng Hidayat; Bambang Pramudya Noorachmat
Jurnal Matematika Sains dan Teknologi Vol. 20 No. 1 (2019)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.027 KB) | DOI: 10.33830/jmst.v20i1.89.2019

Abstract

Mangrove ecosystem has the role of interface ecosystem between land and sea. It has social, economic and ecological functions. The decreasing quality and quantity of mangrove mangrove forrest has resulted in environmental damage. Langsa City has mangrove forest in damaged condition because of conversion into fish ponds, illegal logging, pollution and settlements. The purpose of this research was to determine the level of land suitability of rehabilitated mangrove areas. The research was conducted in Langsa City, Aceh. Location and method of this research determined by purposive and descriptive with survey techniques. The Analytical method used is a suitability analysis. According to land suitability matrix and spatial analysis, there were three types of mangroves that can be used for rehabilitation programs in the study area like Rhizophora spp., Avicennia spp., and Sonneratia spp. In land suitability level, Rhizophora spp. had the highest of land suitability around 1.263,92 ha (66,88%). Ekosistem mangrove merupakan wilayah yang berperan sebagai peralihan antara daratan dan lautan yang mempunyai fungsi ekologi, sosial ekonomi, dan fisik. Menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi hutan mangrove Kota Langsa pada saat ini mengalami kerusakan. Faktor utama penyebab kerusakan, antara lain konversi hutan mangrove menjadi tambak, pembalakan liar, pencemaran, dan permukiman baru. Tujuan penelitian untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan pada areal rehabilitasi mangrove. Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, Aceh. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dan menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. Analisis kesesuaian lahan dan analisis spasial untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan mangrove digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, ada tiga jenis mangrove yang dapat digunakan untuk program rehabilitasi, yaitu: Rhizophora spp., Avicennia spp., dan Sonneratia spp. Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan, jenis Rhizophora spp. mempunyai tingkat kesesuaian lahan tertinggi. Luasan lahan yang dapat ditanami jenis Rhizophora spp. seluas 1.263,92 ha (66,88%).