Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.476
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Nagari Law Review Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Siska Elvandari
Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Aritonang, David Rioland; Ismansyah; Elvandari, Siska
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.1.p.1-15.2024

Abstract

There is a comparison the regulation of the formulation of the death penalty between the Indonesian Criminal Code and Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical, which is a research method using library literature, which consists of books, laws, scientific works, and various kinds of library literature. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal data. The implementation of the death penalty based on Law No.02/PNPS/1964 concerning the Implementation of the Death Penalty, namely that the death penalty imposed in general justice or military justice is carried out by being shot to death. A comparison of the formulation of the death penalty between the Old Criminal Code and the National Criminal Code is that the death penalty can be changed to life imprisonment if the convict behaves well during the 10 years in prison, the death penalty is no longer included in the basic criminal category and becomes an alternative (special) punishment, the regulation of delaying the death penalty Pregnant women, breastfeeding mothers and mentally ill people are included in the National Criminal Code, the death penalty in the National Criminal Code prioritizes human rights, the regulation of the death penalty in the National Criminal Code is more modern, advanced and follows Indonesian legal culture
Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Singapura Fragma Sari, Trachel; Mulyati, Nani; Elvandari, Siska
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.2.p.37-46.2024

Abstract

In Indonesia although marital rape is not specifically definedm there are laws and regulations that govern this issue. Similarly Singapore regulated rape in a broader sense. In singapore, rape is a crime for which an arrest can be made without a warrant. Under the singapore penal code prior to its amandment, rape by a husband against his wife was not recognized as a crime except under certain conditions. The research problem formulated in this study is the regulation of the crime of marital rape under Indonesia and singapore penal code. The research method used to discuss and analyze this issue is normative legal research whit a statutory approach and comparative approach. The results of the study show that the regulation of marital rape in Indonesia can be found in the law on the elimination of domestic violance (uu pkdrt), law on sexual violance crimes (uu tpks), and the national criminal code. Meanwhile, singapore regulation regarding marital rape can be found in section 375 act 15 of 2019 of the singapore penal code. The fundamental difference in the regulation of marital rape between the two countries lies in the subjects and objects related to the crime. In Indonesia, there is generally no distinction between the subject and object based on gender. In contrast, Singapore recognizes only males as potential perpetrators and females as potential victims. Neother ondonesia nor singapore provides a clear definition of marital rape, however, both countries recognize that forced sexual intercourse contitutes a crime
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Yandriza, Yandriza; Tenofrimer, Tenofrimer; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.297

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menemukan bagaimana penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Metode penulisan ini mengggunakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menitikberatkan pada Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia mampu memenuhi tujuan hukum, yakni : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk menemukan sebuah kriteria atau indikator dalam menemukan konsep keseimbangan, sehingga pemahaman yang keliru dalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dapat diluruskan kembali melalui pendekatan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TEMPAT USAHA YANG TIDAK GUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.317

Abstract

Seiring dengan terjadinya peningkatan kasus pada kejadian pandemi Covid-19 diperlukan respon cepat dalam pengendalian penyebaran Covid-19, termasuk dalam proses pengawasan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan, dengan melakukan digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi kontak dan antrian penumpang di bandar udara. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan Coronavirus Disease (COVID-19). Penegakan penggunaan aplikasi ini harus disertai dengan peraturan kepala daerah, yang secara mendasar menerapkan sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut, sehingga Penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi. 2, Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Mengacu pada pokok permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut: Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi. 2, Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia.
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP Febuani, Sintia; Rias, A. Irzal; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.318

Abstract

Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Adapun rumusan masalah bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan, dan bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hukum adat Kerinci tindak pidana penganiayaan menggunakan norma luko bapampeh mati memberi bangun. Keberadaan proses Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukum. Sanksi yang berbeda-beda akan diterapkan kepada pelaku tergantung dengan jenis lukanya. Seperti mengobati korban yang mengalami luka lebam hingga korban sembuh. Apabila korban meninggal dunia maka pelaku wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong kain putih (30 yard).
Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana Sagita, Agnesia Wettry; Sabri, Fadillah; Elvandari, Siska; Syofyan, Syofirman; Rias, A. Irzal; Suryani, Nilma
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.378

Abstract

Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient safety atau dikenal dengan keselamatan pasien menjadi topik penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh stafnya berdasarkan hubungan kerja yang terjalin di antara keduanya. Saat ini, dalam menetepkan tanggung jawab pidana rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan hukum lainnya yang memiliki relevansi. Dalam penerapannya, patient safety sudah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1691/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya dilakuaan dengan pemberian asuhan keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Nining, Nining; Sabri, Fadillah; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.401

Abstract

Obat merupakan sediaan farmasi yang harus dikelola oleh tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi yang dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut telah diminta pertanggungjawaban pidananya dan telah mendapat putusan pengadilan dengan putusan pidana yang ringan yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Penerapan sanksi pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda yang ringa yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana serta masyarakat lain tidak berbuat perbuatan serupa. Dasar pertimbangan hakim berasal dari yuridis dan non yuridis.
IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG Yandriza, Yandriza; Elvandari, Siska
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.434

Abstract

Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP DUGAAN KESALAHAN ASISTEN APOTEKER DALAM MEMBERIKAN OBAT YANG DIRESEPKAN DOKTER DI PUSKESMAS ULAK KARANG SELATAN, KOTA PADANG Salsa Harfiani, Putri; Irzal Rias, A.; Elvandari, Siska
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.497

Abstract

Di Indonesia Kasus kesalahan pemberian obat yang berujung pada tindak pidana muncul ke permukaan seperti gunung es (iceberg). Peranan Kepolisian dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana terkhusus dibidang Kesehatan, dalam melakukan penyelidikan di pada kasus Kesehatan ini kerap ditemukan kendala dalam penyelidikan sehingga belum sepenuhnya kebenaran yang selengkap-lengkapnya diperoleh. Oleh sebab itu penulis meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang dan 2). Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan berfokus terhadap penegakan hukum nya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptis. Adapun hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, pertama yaitu pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi tujuan daripada hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil guna mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindak pidana yang terjadi sehingga membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menggali sebanyak-banyaknya keterangan atau barang bukti sebagai informasi yang kemudian hasil tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil penyelidikan sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Kendala yang dihadapi penyelidik adalah hingga saat ini kasus tidak berkembang sebab penyelidik kesulitan dalam mengartikan luka berat untuk penerapan pasal dikarenakan keterangan dari beberapa saksi yang mengatakan dampak pengobatan hanya iritasi dan tidak akan menyebabkan kebutaan permanen yang dijelaskan oleh Ahli Farmakologi Klinis dan Ahli Kesehatan.
Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak Kantosa, Melia; Yoserwan, Yoserwan; Elvandari, Siska
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.905

Abstract

Sexual violence is a form of crime in society whose development is increasingly diverse in terms of its motives, nature, form, intensity and modus operandi. As a social reality, the problem of sexual violence cannot be avoided and has always existed, giving rise to anxiety, because sexual violence is considered a disturbance to the welfare of society and its environment. Cases of sexual violence that are rife at this time occur in early childhood committed by Herry Wirawan against 13 of his female students, this can cause deep trauma and destroy a child's future. The form of law enforcement for Herry Wirawan is being sentenced to death. However, the National Commission for the Protection of Human Rights had given a rejection and protection of human rights to Herry Wirawan's death penalty because it was considered that this sentence was not in accordance with human rights. To answer this question, it is necessary to know how the death penalty exists in the new Criminal Code and what forms of legal protection for victims and children resulting from sexual violence committed by Herry Wirawan. This research is a type of legal research using a normative juridical legal research approach. The results of this study indicate that the death penalty provisions in the new Criminal Code are no longer the same as capital punishment in the Dutch heritage Criminal Code. Death penalty in the Dutch heritage Penal Code is known as the main criminal sanction with the first order, while the death penalty in the new Penal Code is no longer a type of principal punishment but only as an alternative punishment for certain criminal acts specified in the law. And the perpetrator was sentenced to death to pay restitution of Rp. 322,923,122.00 and confiscated all of Herry Wiwan's assets/assets to be used for the education and survival costs of the victims' children and their babies until they were adults and married.
Co-Authors A. Irzal Rias Ade Candra, Ade Aditya Cakra Fajar Agnesia Wettry Sagita Amini, Delina Aria Zurnetti, Aria Aritonang, David Rioland Elwi Danil Fadillah Sabri Fadillah Sabri Febuani, Sintia Fragma Sari, Trachel Intania Irwan Nanda, Anggun Irzal Rias, A. Ismansyah Ismansyah Ismansyah Kantosa, Melia Khairani Khairani Khairani Khairani Lucky Raspati LUCKY RASPATY Mannas, Yussy A. Melia Kantosa Mey Lin Chan Nani Mulyati Nilma Suryani Nining Nining Nining, Nining Nomi Deski Purnama Nur, Ansiha Nur, Ansiha Permana, Yondra Primasari, Budhi Primasari, Budhi Puti Sari Mayang Putri Salsa Harfiani Raspati, Lucky Rias, A. Irzal Robensyah, Andes Sagita, Agnesia Wettry Salsa Harfiani, Putri Sari Mayang, Puti SHINTA AGUSTINA Sintia Febuani Sofyan, Syofirman Suryani, Nilma Syofirman Syofyan Tenofrimer Tenofrimer Tenofrimer, Tenofrimer Yandriza Yandriza Yandriza Yandriza Yandriza Yandriza, Yandriza Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yussy A. Mannas