Garuda - Garba Rujukan Digital

SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014: POTENSI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP LINTAS BATAS INDONESIA-SINGAPURA Imamulhadi Imamulhadi
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

AbstrakMenyikapi permasalahan pencemaran kabut asap yang berasal dari Indonesia, Singapura telah mengundangkan Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, yang memberlakukan prinsip extra-territorial. Berkenaan dengan pemberlakuan prinsip extra- territorial, hal tersebut memunculkan potensi konflik antara Indonesia dengan Singapura. Berkenaan dengan masalah tersebut maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional mana yang terkait; Dan bagaimanakah seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014.Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terkait dengan metode pendekatan tersebut, penulis di dalam menginventarisasi informasi dan data terkait permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah data kepustakaan terinventarisir selanjutnya data diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.Beranjak dari permasalahan yang ditetapkan, diperoleh kesimpulan bahwa Singapura berhak memberlakukan prinsip extra-territorial, namun prinsip tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan, karena Singapura terikat oleh prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan negara, prinsip-prinsip extradisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa kabut asap lintas batas sebagaimana diatur dalam Asean Agreement Transboundary Haze Pollution 2002. Namun demikian Indonesia memiliki kewajiban untuk melakasanakan kedaulatan atas exploitasi sumber daya alam yang berda di wilayahnya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam wilayah negara lain. Kata kunci: Transboundary, Haze, Populasi AbsractIn addressing the problem related to smoke haze pollution originating from Indonesia, Singapore has enacted Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, which enforces the principle of extra-territorial. Regarding the enforcement of the principle of extra-territorial, it may raise the potential for conflict between Indonesia and Singapore. With regards to these issues, the writing of this article is aimed at examining the relevant national and international environmental law; and how the Indonesian government should deal with the Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014. The method used to analyze the problem as used in this study is the normative juridical approach. Relating to the method of the approach, in the inventory of information and data related to the examined problems, the author used the methods of literary study. After the literature data were inventoried, the data were processed and analyzed by juridical qualitative.Drawn from the identified problem, it is concluded that Singapore has the rights to impose the extra-territorial principle, but the principle can not be applied by itself as Singapore is bound by the principles of international law concerning the sovereignty of states, principles of extradition, and the transboundary dispute settlement mechanism over the smoke haze as stipulated in Asean Agreement Transboundary Haze Pollution in year 2002. Nevertheless, Indonesia has the responsibility to carry out the sovereignty over the exploitation of the natural resources located in its territory without creating environmental damage that endangers the territory of another country.Keywords: Transboundary, Haze, Pollution.

PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN Mr. Imamulhadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The verdict of Bandung State Court No 49/Pdt.G/2003/PN.BDG about the application for compensation claim case of Dedi et.al, September 4, 2003 on the landslide of Mount Mandalawangi Kadungora Subdistrict Garut District, implemented the principle of strict liability and precautionary. The implementation of strict liability and precautionary principles has contradicted the laws, but has fulfilled the need of just in general. The judge’s verdict has given enlightenment to other judges on the duties of a judge in finding justice, and has offered a new understanding on the sources of law. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.BDG perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi perkara Dedi dkk, 4 September 2003 mengenai peristiwa longsor Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, mengimplementasikan prinsip strict liability dan precautionaryprinciple. Implementasi prinsip strict liability dan precautionary telah bertentangan dengan Undang-Undang, namun berhasil memenuhi rasa keadilan secara umum. Putusan hakim telah memberikan pelajaran bagi hakim-hakim lainnya mengenai tugas hakim dalam menemukan keadilan, dan memberikanpemahaman baru mengenai sumber-sumber hukum.

SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014: POTENSI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP LINTAS BATAS INDONESIA-SINGAPURA Imamulhadi Imamulhadi
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

AbstrakMenyikapi permasalahan pencemaran kabut asap yang berasal dari Indonesia, Singapura telah mengundangkan Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, yang memberlakukan prinsip extra-territorial. Berkenaan dengan pemberlakuan prinsip extra- territorial, hal tersebut memunculkan potensi konflik antara Indonesia dengan Singapura. Berkenaan dengan masalah tersebut maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional mana yang terkait; Dan bagaimanakah seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014.Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terkait dengan metode pendekatan tersebut, penulis di dalam menginventarisasi informasi dan data terkait permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah data kepustakaan terinventarisir selanjutnya data diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif.Beranjak dari permasalahan yang ditetapkan, diperoleh kesimpulan bahwa Singapura berhak memberlakukan prinsip extra-territorial, namun prinsip tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan, karena Singapura terikat oleh prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan negara, prinsip-prinsip extradisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa kabut asap lintas batas sebagaimana diatur dalam Asean Agreement Transboundary Haze Pollution 2002. Namun demikian Indonesia memiliki kewajiban untuk melakasanakan kedaulatan atas exploitasi sumber daya alam yang berda di wilayahnya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam wilayah negara lain. Kata kunci: Transboundary, Haze, Populasi AbsractIn addressing the problem related to smoke haze pollution originating from Indonesia, Singapore has enacted Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, which enforces the principle of extra-territorial. Regarding the enforcement of the principle of extra-territorial, it may raise the potential for conflict between Indonesia and Singapore. With regards to these issues, the writing of this article is aimed at examining the relevant national and international environmental law; and how the Indonesian government should deal with the Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014. The method used to analyze the problem as used in this study is the normative juridical approach. Relating to the method of the approach, in the inventory of information and data related to the examined problems, the author used the methods of literary study. After the literature data were inventoried, the data were processed and analyzed by juridical qualitative.Drawn from the identified problem, it is concluded that Singapore has the rights to impose the extra-territorial principle, but the principle can not be applied by itself as Singapore is bound by the principles of international law concerning the sovereignty of states, principles of extradition, and the transboundary dispute settlement mechanism over the smoke haze as stipulated in Asean Agreement Transboundary Haze Pollution in year 2002. Nevertheless, Indonesia has the responsibility to carry out the sovereignty over the exploitation of the natural resources located in its territory without creating environmental damage that endangers the territory of another country.Keywords: Transboundary, Haze, Pollution.

KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Sandy Gustiawan Ruhiyat; Imamulhadi Imamulhadi; Yulinda Adharani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.298

ABSTRAKPasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.Kata Kunci: kewenangan; lingkungan; pemerintah daerah ABSTRACTAfter the enactment of Law no 11 of 2020 concerning Job Creation which includes deleting, changing, and making new arrangements for Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UUPPLH) which affects regional authorities in carrying out business licensing which needs to be carried out with due regard to environmental impacts. The method used in this research is the method of analyzing legal materials with a qualitative approach. Collecting data by reviewing laws and regulations, theories, and literature studies supported by the opinions of experts in their fields. The purpose of this study is to examine and analyze regional authority in environmental protfloection and management after the enactment of the work copyright law which has changed the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management on the substance of environmental permits, as well as taking transfer of authority to determine policies that should be the authority of the regional government to be the authority of the central government.Keywords: authority; environment; local government

KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Sandy Gustiawan Ruhiyat; Imamulhadi Imamulhadi; Yulinda Adharani
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.298

ABSTRAKPasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.Kata Kunci: kewenangan; lingkungan; pemerintah daerah ABSTRACTAfter the enactment of Law no 11 of 2020 concerning Job Creation which includes deleting, changing, and making new arrangements for Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UUPPLH) which affects regional authorities in carrying out business licensing which needs to be carried out with due regard to environmental impacts. The method used in this research is the method of analyzing legal materials with a qualitative approach. Collecting data by reviewing laws and regulations, theories, and literature studies supported by the opinions of experts in their fields. The purpose of this study is to examine and analyze regional authority in environmental protfloection and management after the enactment of the work copyright law which has changed the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management on the substance of environmental permits, as well as taking transfer of authority to determine policies that should be the authority of the regional government to be the authority of the central government.Keywords: authority; environment; local government

Court Decision Regarding Environmental Compensation Costs: Application In Environmental Restoration Rizqya Nafila Putri; Dadang Epi Sukarsa; Imamulhadi Imamulhadi
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 11 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i11.348

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates the government has the right to file claims for compensation and certain actions. Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Compensation for Environmental Pollution and/ or Damage regulates that environmental compensation costs that have been paid are entered into the Treasury Fund as Non-Tax State Revenue (PNBP). This research identifies the mechanism for using environmental compensation costs, the implementation of Court Decitions containing environmental compensation before Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases, and how this can be a solution to the problem of environmental compensation costs in Indonesia. This research applies a normative juridical approach method using several approaches. The research results show that the environmental compensation costs that have been paid are included in the PNBP, making it difficult to disburse these funds because the long process and the absence of a recovery plan means that the compensation costs charged to the defendant do not have a detailed calculation basis. Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 regulates environmental compensation costs are managed in the court clerk's account and lawsuits are required to include a recovery plan.

Environmental Justice Framework Based on Local Wisdom Model Imamulhadi, Imamulhadi; Idris, Idris; Nuriyah H., Eva
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i2.1456

Indonesia's environmental justice system currently does not provide environmental law objectively. The philosophy, paradigm, approach, and objectives of environmental law as a regulatory basis are not applied by judges as intended by environmental law theories and concepts. This article aims to find an ideal environmental justice model. By applying a normative-empirical approach and a comparative method, as well as being based on qualitative juridical analysis, this article explores the values and principles contained in the local wisdom of indigenous communities that are relevant to becoming the basis for an environmental court model. This article concludes that the main problem that hampers environmental law enforcement at the court level is that the philosophy, paradigm, and methods of environmental law are marginalized due to the barriers of civil, criminal, and state administrative law regimes. The ideal environmental justice model is one that is based on the local wisdom values of indigenous communities, where environmental courts should be integrated, judged by certified competent judges, independent, and able to accommodate core environmental law theories and concepts.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ECO-JUSTICE: JURIDICAL ANALYSIS OF FOOD ESTATE DEVELOPMENT PROGRAMS IN FOREST AREAS IN TERMS OF ECO-JUSTICE Rizkia Diffa Yuliantika; Imamulhadi, Imamulhadi; Supraba Sekarwati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1014

ABSTRAK Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengemukakan wacana pembangunan food estate sebagai respon atas peringatan krisis di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.24/2020 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PermenLHK No. 7 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan food estate di kawasan hutan memiliki banyak problematika, yaitu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta masalah dalam pengimplementasiannya. PermenLHK tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekologi di mana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan harmonis bersama alam. Kata kunci: Kebijakan, Keadilan Ekologi, Lumbung Pangan, Penggunaan Lahan. ABSTRACT In 2020 President Joko Widodo announced a discourse on food estates as a response to the crisis warning during the Covid-19 pandemic. Therefore, to meet domestic food needs, the government issued Minister of Environment and Forestry Regulation No. 24/2020 through the Ministry of Environment and Forestry concerning Provision of Forest Areas for Food Estate Development, which was later revoked and replaced by PermenLHK No. 7 of 2021. The results show that the food estate development policy in forest areas has many problems, namely contrary to higher regulations and problems in its implementation. The PermenLHK also contradicts the values of ecological justice where humans should live side by side in harmony with nature. Keywords: Ecological Justice, Food Estate, Land Use, Policy.

PEMBINAAN TERHADAP PELANGGAR HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009: GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL OFFENDERS IN THE ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 Yusmiati, Yusmiati; Imamulhadi, Imamulhadi; Sekarwati, Supraba
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1266

ABSTRAK Permasalahan lingkungan pada awalnya merupakan masalah alami, namun pada masa sekarang disebabkan oleh faktor manusia yang berkembang semakin besar dan lebih rumit dibandingkan faktor alami sebelumnya. Pelanggaran hukum lingkungan tersebut dapat dicegah dengan upaya preventif seperti melalui program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Properda. Namun apabila dilihat dari segi penegakan hukum yang bersifat represif, maka kegiatan pembinaan tersebut tidaklah sesuai dengan sistem penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mendeskripsikan sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tertentu apakah saling bertentangan atau tidak antara satu dengan yang lain, atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan dengan yang ada. Dengan demikian, pembinaan yang diterapkan oleh DLH sudah seharusnya hanya meliputi instrumen penaatan hukum sesuai dengan Pasal 14 UUPPLH, dan diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan guna menghindari terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. Kata kunci: Pelanggar Hukum Lingkungan; Pembinaan; Penegakan Hukum Lingkungan. ABSTRACT Environmental problems were originally natural problems, but today they are caused by human factors, which are becoming larger and more complicated than previous natural factors. Violations of environmental law can be prevented through preventive measures, such as the coaching programmes carried out by the Environmental Agency (DLH) in the form of socialization activities and the implementation of Properda. However, in terms of repressive law enforcement, the coaching activities are not in line with the environmental law enforcement system. The research method used is normative juridical, describing the synchronization of a legislation that applies in a given area, whether or not they contradict each other, or according to the hierarchy of laws and regulations. Thus, the guidelines applied by DLH West Java should only include instruments of legal compliance in accordance with Article 14 of UUPPLH, and applied to business actors and/or activities to avoid environmental pollution or destruction. Keywords: Coaching;, Enforcement of Environmental Law; Violators of Environmental Law.

PENANGANAN BARANG BUKTI BENIH BENING LOBSTER MELALUI MEKANISME PELEPASLIARAN SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN KOMODITAS LOBSTER: HANDLING EVIDENCE OF CLEAR LOBSTER SEED THROUGH RELEASE MECHANISMS AS AN EFFORT TO PRESERVE LOBSTER COMMODITIES Herdiana, Widia; Sulistiani, Lies; Imamulhadi, Imamulhadi
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1276

ABSTRAK Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan permasalahan yang banyak disoroti sejak PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 dibuat. Maraknya kasus menjadi masalah bagi ekosistem laut. Karenanya, berdasarkan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelepasliaran barang bukti BBL. Pelepasliaran merupakan pelestarian spesies dengan cara mempertahankan keberadaan suatu spesies dengan menyerahkan perkembangan ke habitat aslinya. Proses pelepasliaran yang dilakukan penyidik perikanan merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam melindungi ekosistem laut. Selain oleh penyidik, peran serta masyarakat untuk menjaga ekosistem laut juga penting. Metode penelitian: yuridis normatif yaitu menganalisis kenyataan dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penegak hukum dalam proses penyidikan telah secara nyata menerapkan penanganan barang bukti BBL yang mengedepankan asas kelestarian. Tetapi aturan hukum terkait hal tersebut hanya ada pada tingkatan PERMEN bukan dalam tingkatan Undang-undang. Kata kunci: Barang Bukt; BBL; Pelepasliaran. ABSTRACT Smuggling of Clear Lobster Seeds (BBL) is a problem that has been highlighted a lot since PERMEN KP Number 1 of 2015 was made. The rise of cases is a problem for the marine ecosystem. Therefore, based on PERMEN KP Number 17 of 2021 it regulates the mechanism for releasing BBL evidence. Release is the preservation of species by maintaining the existence of a species by surrendering its development to its natural habitat. The release process carried out by fisheries investigators is one way to enforce the law in protecting marine ecosystems. Apart from investigators, the role of the community in protecting marine ecosystems is also important. Research method: normative juridical, namely analyzing reality with the applicable legal rules. The results are presented in a descriptive form to describe the existing problems which are then analyzed to produce a conclusion. The existing facts show that law enforcers in the investigation process have actually implemented the handling of BBL evidence that prioritizes the principle of sustainability. However, legal regulations regarding this matter only exist at the PERMEN level, not at the Law level. Keywords: BBL; Evidence; Release.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search