Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) jurnal niara JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Hasanuddin Law Review JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Skala Kesehatan Nagari Law Review Unes Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Progressive Law and Legal Studies Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Aspiration of Health Journal Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) International Conference on Social Science Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
Ismansyah Ismansyah
Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Notary’s Responsibility in Making of Deed Due to Land Acquisition Containing Criminal Corruption Maron, Yogi; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
Alhurriyah Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2331

Abstract

 As happened to the Notary Eli SatriaPilo, S.H, Mkn, who was appointed as the Notary who made the Deed of Relinquishment of Land Rights in the Land Acquisition activities for the Construction of Campus III of the State Islamic Institute (IAIN) of Padang which was located in Sungai Bangek District, Padang in 2010. The method used was descriptive, in which describing the applicable legislation associated with legal theory in the facts and realities about the Notary’s Responsibility in Making Deed of Land Acquisition for the construction of Campus III of IAIN Padang in Sungai Bangek. This study used a Normative Juridical approach, in which researching by using and processing secondary data or literature related to the study. The data collected were in the form of primary data obtained from the District Court of Padang, secondary data obtained from secondary legal materials and primary legal materials. Based on the study, it was found that the role of Notary Eli Satria Pilo, in the land acquisition of campus III IAIN was proven to have misused the authority resulting in violation of the Notary Ethics Code and was responsible for accepting termination disrespectfully. Furthermore, he was also shown to be committing a Criminal Corruption made based on the Deed of Relinquishment of Land Rights in the land acquisition for the construction of Campus III of IAIN Padang, so that the State incurred losses of Rp. 1.946.701.050 (one billion nine hundred forty-six million seven hundred one thousand and fifty rupiahs). And he was responsible for receiving and carrying out the sentence that had been handed down by the District Court of Padang, a prison sentence of 4 (four) years, and paying a fine of Rp. 200.000.000 (two hundred million rupiahs). 
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013) Nidya Sari, Tri; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.484

Abstract

Dalam pemberian Hak Tanggungan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT terlebih dahulu dibuat perjanjian utang piutang yang menjadi dasar Hak Tanggungan. Fransisca terhadap PT Bank Central Asia (BCA), Kantor Notaris/PPAT R. Sabar Partakosoema, Dinny Herlela, Kepala Badan Ketahanan Nasional Jawa Barat, dimana dalam hal ini Tergugat II yaitu Kantor Notaris/PPAT R.Sabar Partakosoema kalah penggugat Surat Hak Milik (SHM) dan juga APHT atas nama tergugat, penggugat juga merasa dirugikan karena kerugian tersebut, penggugat sebagai pihak yang melaporkan kerugian tersebut dibuat, namun penggugat yaitu Maria Fransisca tidak merasa bahwa dia telah kehilangan SHM dan APHT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan. Dalam hal ini Notaris membuat dan mengesahkan akta otentik dalam perjanjian Kredit, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat dan mengesahkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT). Akibat hukum yang timbul karena pemasangan hak tanggungan yang tidak dilakukan oleh UUJN adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kreditur pemegang hak tanggungan akan kehilangan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam UUHT. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memasang Hak Tanggungan Yang Menyimpang Dari UUJN Terkait Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013 Seperti Mencabut Minuta Akta Jika minuta akta hilang maka dapat dikatakan Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan minuta akta dengan benar.
IMPLEMENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KAWASAN KETERLANJURAN Bahary, Syamsul; Ismansyah, Ismansyah; Rosadi, Otong
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.553

Abstract

Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Hal ini terutama dilakukan terhadap areal tumpang tindih atau areal keterlanjuran, sehingga sejarah lahan atau kawasan harus menjadi acuan dalam penyelesaiannya. Bagi Pekebun sawit yang kebunnya berada di kawasan hutan sebelum UUCK terbit dan memiliki izin seperti Izin Lokasi, IUP, dan STD-B, maka kepada Pekebun tersebut akan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun sejak UUCK terbit untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terhadap kebun yang ada di Kawasan hutan produksi akan diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan hutan. Jika terdapat tumpang tindih kebun sawit dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan, maka akan diteliti mana yang lebih dahulu terbit. Kendala Dalam Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah kenyataan bahwa pelaku perkebunan merupakan korporasi adalah orang-orang yang mempunyai modal/capital yang sangat besar. Keengganan mereka mengurus izin dikarenakan sanksi pidana berupa denda bukanlah masalah besar bagi mereka. Rawannya petani dikriminalisasi karena lahannya diklaim masuk kawasan hutan. Koordinasi yang lemah antara Kepolisian dan dinas Kehutanan karena Kepolisin memiliki pemahaman terbatas dengan berbagai ketentuan perizinan bagi Kawasan keterlanjuran dalam hutan.
PENGAJUAN SURAT PENOLAKAN OLEH TERSANGKA TERKAIT ACCESS TO JUSTICE UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Mukhti, Putri Cempaka; Ismansyah, Ismansyah; Zurnetti, Aria
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.694

Abstract

Surat penolakan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Tersangka untuk menyatakan bahwa Tersangka tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum untuk memperoleh bantuan hukums secara cuma-cuma dalam tingkat pemeriksaan. Pelaksanaan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan adalah praktik yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Dalam Pasal 56 KUHAP hanya mengatur bahwa aparat penegak hukum wajib menunjuk Penasehat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan bagi Tersangka. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait access to justice untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang? (2) Apakah pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang dan (3) Bagaimanakah konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pengajuan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan adalah praktek yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, terutama para penyidik dan terlihat dari rendahnya penggunaan Penasehat Hukum dalam pendampingan penyidikan di wilayah Polresta Padang. (2) Alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan adalah karena Tersangka dapat memberikan dan menjawab pertanyaan dari Penyidik dengan sendiri. (3) Konsekuensi bagi Tersangka dapat menimbulkan akibat hukum yang berat karena tidak didampingi oleh Penasehat hukum, bisa saja Tersangka yang seharusnya dapat dihukum dengan hukuman minimal apabila didampingi oleh Penasehat Hukum, menjadi mendapatkan hukuman yang maksimal karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO Yudari, Laras; Ismansyah, Ismansyah; Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.696

Abstract

Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.
Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Cantiqa, Karenina; Ismansyah, Ismansyah; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.794

Abstract

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP. Dimana sampai saat ini masih banyak pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum kepada pekerja. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat di bidang Tindak Pidana Ketenagakerjaan.?, 2. Bagaimana koordinasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan antara PPNS Sumatera Barat dengan Penyidik Polri? dan 3. Apa saja kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak optimal?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan, Apabila terdapat temuan tindak pidana, salah satunya di bidang upah, PPNS Ketenagakerjaan harus membuat nota I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Berita Acara untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk berlangsungnya pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilindungi oleh Korwas Polda, Korwas bertugas membantu secara administratif dengan surat-surat untuk dapat melakukan penyidikan, Selanjutnya dilakukan suatu gelar untuk dapat menentukan apakah suatu tindak pidana telah memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korps Polri, Yakni pada saat penangkapan, penggeledahan, dan penahanan langsung, kendalanya adalah tumpang tindih undang-undang terkait upah, biaya minimal untuk setiap pembinaan hingga tahap penyidikan, kurangnya evaluasi administratif dari pemerintah.
Efektivitas KUP dalam Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Administratif Perpajakan Subardy, Muhammad Rizky; Ismansyah, Ismansyah; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.821

Abstract

Indonesian realization of state revenue from the taxation section is still not optimal and the ratio at just 84.44% (eighty-four point forty-four percent). So, it needed some efforts to optimize the tax revenue. One of the ways to Strengthen the tax administration law is by adding criminal law rules, hereinafter referred to as administrative penal law. Therefore, the principles of administrative penal law which carry out the concept of ultimum remedium has also applied to the General Taxation Law 2019 (KUP 2009). However, based on data from the Indonesia Directorate General of Taxes in 2020, the violators who use the ultimum remedium mechanism are only 5.56% (five-point fifty-six percent). Meanwhile, the fines paid by convicts are only 0.050% (zero point zero fifty percent) from all the criminal tax cases that are decided by the court. This certainly indicates, that there are problems that can not be resolved and be accommodated by the KUP 2009 in the form of optimizing the recovery of state losses due to administrative criminal acts in the taxation section. Based on the fact, that the state changed the KUP 2009 through the Omnibus Law and Harmonization of Tax Regulation Law, that be expected to be able to recover losses in the state revenue effectively.
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Tindakan Pemalsuan Data pada Akta Jual Beli oleh Penghadap Maulani, Reza Sri; Ismansyah, Ismansyah; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.855

Abstract

Land Deed Making Officer is a general official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal deeds regarding land rights or property rights to flats. One of the deeds made by the Land Deed Maker Officer is the sale and purchase deed. In making a sale and purchase deed, it is not uncommon to be disputed by parties or other third parties who feel aggrieved by the deed because of alleged falsification of data on the deed, causing the Land Deed Making Officer to be involved in the matter and be examined by the authorities. In this study, the formulation of problems related to the legal protection of Land Deed Making Officials the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face is : 1. What is the form of legal protection of the Land Deed Making Officer against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the facer? 2. What are the legal consequences of the sale and purchase deed made by the Land Deed Making Officer in which there is data falsified by the face? This research uses a juridical-empirical approach method. The results of the study found that: 1. Legal protection of Land Deed Making Officials against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face in the form of providing legal assistance carried out by the Ministry, Board of Trustees and Supervisors of Land Deed Making Officials in the form of advice, assistance in investigations and / or expert statements in court both as witnesses and suspects. 2. The legal consequences of the sale and purchase deed in which there is falsified data are sales and purchase deeds that are proven to be legally defective due to non-fulfillment of the legal conditions of the agreement and / or non-fulfillment of the formal and material conditions for making the deed, so that the position of the sale and purchase deed as an authentic deed is canceled or declared null and void to have no binding legal force.
Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/PID.B/2020/PN PDG) Nanda, Novitra; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.900

Abstract

Humans as social beings are always in contact with other humans, where in human relations they often make agreements both verbally and in writing which lead to an agreement. An agreement made in writing intends to provide legal certainty and legal protection for both parties if a dispute occurs between them at any time. In a written agreement, the subject and object of the agreement will be clearly visible. While the object can be described as something that is done by the subject, namely things that are obligatory to the authorities against which party has the right. A written agreement can be made by private deed or by authentic deed. Authentic deed made by a Notary. Notary as a public official who is the only one authorized to make authentic deeds and other authorities determined by law. In court, if what is presented as evidence is only an underhanded deed considering the limited strength of evidence, then other supporting evidence is still being sought so that evidence is obtained which is considered sufficient to reach the truth according to law. Based on this, problems arise regarding: 1) What is the judge's consideration of Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg regarding private letters legalized by a Notary. 2) What are the legal consequences of private letters legalized by a Notary against Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg. This study uses the Normative method, namely by examining primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the judge's consideration of Decision Number 362/Pid.B/2020/PN Pdg is related to private letters legalized by a Notary, proof of letters, namely the legalization of private deeds which only have formal evidentiary strength, namely the strength of evidence which provides certainty that an incident has actually occurred which is contained in the private deed by the parties and public officials have acknowledged it. single public prosecutor. The legal consequence of private documents legalized by a notary is that private deeds do not have perfect evidentiary legal consequences because they lie in the signatures of all parties to the agreement. An underhand deed only gives legal consequences of proof that are perfect for the benefit of the party to whom the signatory wants to provide evidence, while for third parties the legal consequences of proof are free.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data Hidayatullah, Tri Andika; Ismansyah, Ismansyah; Mulyati, Nani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.935

Abstract

Hacking is used for other purposes that are detrimental. Legal protection for hacking is regulated in Law Number 19 of 2016. Problem Formulation What is the legal action taken by law enforcers regarding the eradication of criminal acts related to data theft? What is the legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? What obstacles do law enforcers encounter in legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? Type of research Normative legal research is supported by interviews. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews. Data were analyzed descriptive-analytical. Conclusion of the research results: Law enforcement against hacking or hacking still does not reflect effective law enforcement due to a lack of understanding by investigators. Legal protection is divided into two kinds of preventive legal protection and repressive legal protection. Obstacles encountered by law enforcers in protection law against victims of criminal acts of hacking related to data theft, consists of several aspects, namely: investigator aspects, aspects of evidence in the investigation process, aspects of facilities, aspects of jurisdiction
Co-Authors Afwanul Bahri Ajang, Yupiter Anton Luter Apred Zenegger, Tigor Ardyan, Ardyan Aria Zurnetti, Aria Awilda Awilda Awilda, Awilda Azmi Fendri Bahary, Syamsul Berliana Suzeta Berri Septianda Budiyanto Budiyanto Cantiqa, Karenina Dafit Riadi Dea Tri Afrida Dia Ikhsan Edita Elda Elwi Danil Endang Suparta Fadhil Andika Satria Fadhillah Sabri Fadillah Sabri Firmansyah Firmansyah Frana Andrianur Gerry Jardan Habibiellah Huda Hafiz Aulia Harisa, Yossi Henni Muchtar Hidayat, Zulfian Hidayatullah, Tri Andika Ikhsan, Dia Indah Eka Putri Indy Zhafira Iqbal Pahlawan Borotan Jardan, Gerry Jhon Tyson Pelawi Jhon Tyson Pelawi Khairani Khairani Khairul Fahmi Khofifah Kusuma Wardani Kusuma Wardani, Khofifah Lucky Raspati Luter, Anton Marlina Marlina Marlina Marlina Maron, Yogi Maulani, Reza Sri Muhammad Fajri Akbar Perdana Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mukhti, Putri Cempaka Mursalin, Adinda Faradilla Muslihannisa Muslihannisa Nanda, Novitra Nani Mulyati Nidya Sari, Tri Novitra Nanda Nur Afdhaliyah Nur Afdhaliyah Nursyahid Siregar Nurul Fadhilah Syakbani Otong Rosadi Pratama, Yuda Amgu Purwantoro Agung Sulistyo Ramli Ramli Regianda, Kevin Rembrandt Rembrandt Resmi Yani Reza Sri Maulani Rias, A. Irzal Ridwan Rinaldi Sarza Rully, Jodie Angelia Runtung Saidin Sari, Santi Kumala Sarza, Rinaldi Satya Marta Ruhiyat Shanty Syafyuana Putri Silvy Handayani Siska Elvandari Sitohang, Yeni Maria Rosalina Sofyan, Syofirman Subardy, Muhammad Rizky Suharizal, Suharizal Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Susi Delmiati Suzeta, Berliana Syofiarti Syofirman Syofyan Tri Andika Hidayatullah Wetria Fauzi Wicaksana, Maharani Adhyaksantari Yasniwati, Yasniwati Yetti, Hafiza Yogi Maron Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudari, Laras Yudhi Harioga Yunita Eka Putri Yunita Eka Putri Zainul Daulay Zhafira, Indy