Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) jurnal niara JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Hasanuddin Law Review JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Skala Kesehatan Nagari Law Review Unes Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Progressive Law and Legal Studies Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Aspiration of Health Journal Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) International Conference on Social Science Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
Ismansyah Ismansyah
Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang Regianda, Kevin; Ismansyah, Ismansyah; Suharizal, Suharizal
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5592

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa terus bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, serta untuk memahami upaya berserta kendala yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditangani oleh Polresta Padang, oleh sebab itu objek penelitian ini adalah Polresta Padang bagian Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologi. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Data tersebut diolah serta dianalisis agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menyatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif penegakan hukum melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketika melakukan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih kurangnya personil bagian narkotika dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait informasinya penyalahgunaan narkotika. Cara mengatasi kendala tersebut dengan menambah atau merekrut personil bagian narkotika dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Sanksi Pidana Bagi Pejabat yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pemberian Izin Pertambangan Dafit Riadi; Ismansyah; Elwi Danil
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3181

Abstract

Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemberian izin pertambangan oleh pejabat didaerah juga seringkali dilakukan dengan melawan hukum antara lain nepotisme, suap, gratifikasi dan sebagainya. Penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memberi  izin  usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK),  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi polemik karena tidak ada  sanksi  pidana  bagi  pejabat  yang  menyalahgunakan  izin  pertambangan tersebut. Namun demikian, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan pidana korupsi terhadap penyalahgunaan izin pertambangan bila ditemukan perbuatan melawan hukum.  Ketentuan dalam UU tindak pidana korupsi yang mengatur suap dan gratifikasi adalah pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Melalui Skimming ATM Bank BNI Cabang Padang Muhammad Fajri Akbar Perdana; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mhg1dg94

Abstract

Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet telah memicu munculnya kejahatan siber, termasuk skimming ATM yang mencuri data nasabah melalui alat pengganda informasi kartu dan PIN yang dipasang pada mesin ATM. Meskipun Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mengatur penegakan hukum kejahatan ini, kasus skimming tetap terjadi seperti yang dialami mesin ATM Bank BNI Cabang Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengumpulan alat bukti dalam penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kasus pencurian data ATM Bank BNI Cabang Padang melibatkan lima tahap: penangkapan, penyitaan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta analisis forensik digital. Kendala utama meliputi teknologi canggih pelaku, keterbatasan alat dan SDM, birokrasi, serta kesulitan pelacakan akibat enkripsi dan server asing. Penyidik mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kapasitas forensik, koordinasi antarlembaga, pelatihan khusus, dan sosialisasi pencegahan. Upaya terpadu ini bertujuan memaksimalkan efektivitas penyidikan dan meminimalkan kejahatan serupa di masa depan.
The Investigation Process of Plantation Crimes in the Production Forest Area Afwanul Bahri; Ismansyah; Otong Rosadi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/fejz4v77

Abstract

Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction regulates the unauthorised use of the area. The investigation process of the criminal offence of plantation in a production forest area by investigators at the West Pasaman Police Satreskrim begins with receiving a report. Plantation activities without a business permit in the Production forest area, in Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Sungai Beremas District, West Pasaman Regency. After checking the crime scene, it was found that there were palm oil plants aged 1 (one) to 2 (two) years and a wooden hut. Taking the coordinate points shows that the crime scene is included in the production forest area and the reported party cannot show legal legality, so this can be used as preliminary evidence by the investigator. The investigation period was deemed insufficient by investigators to complete the investigation of the case. In addition to running away, the suspects often use the mode of claiming to be indigenous people around the forest. They claim that the land used as a plantation is customary land/customary forest. The obstacles in the investigation process of plantation crimes in production forest areas by investigators at the West Pasaman Police Criminal Investigation Unit are the location of the crime scene which is far from residential areas, the difficulty of reaching the location or crime scene (TKP) to handle criminal cases, the facilities used are still limited as well as the number of members who handle various incidents with the guidance of time all must be fulfilled. The lack of budget makes it difficult to bring in expert witnesses to provide testimony. Experts are needed, especially forest damage experts, legal experts, and planologists. The lack of maximum supporting facilities, such as GPS devices that function to find out the coordinates of the crime scene are only available 2 pieces. This is not proportional to the number of forestry crime cases handled by investigators.
Judicial Reasoning on Asset Forfeiture as the Satisfaction of Substitute Compensation Hafiz Aulia; Ismansyah Ismansyah; Nani Mulyati
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 4 № 02 (2026): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v4i02.2385

Abstract

The eradication of corruption in Indonesia faces a critical shift from retributive paradigms toward restorative justice and state financial recovery. This research examines Supreme Court Decision No. 4985 K/Pid.Sus/2022, which reflects an anomalous disparity between recovery ethos and procedural positivism. The study analyzes the ratio decidendi underlying the court’s rejection of seized physical assets as restitution and evaluates its strategic implications for the national asset forfeiture architecture. Employing a normative-doctrinal methodology, the analysis draws on Legal Purposivism and Integrative Jurisprudence. Findings reveal that the judiciary’s hyper-formalistic interpretation prioritized mathematical certainty over legal utility, paradoxically returning seized vehicles to the convict. This forced the Prosecution to resort to extra-procedural “bureaucratic gymnastics” to secure the assets, thereby exposing systemic inefficiencies. Macro-statistically, the current conviction-based regime yields a negligible recovery rate relative to the state's absolute losses of IDR 28.4 trillion in 2023. Significantly, this research contributes to criminal law jurisprudence by deconstructing the doctrinal impasse of the conventional in personam framework, providing a robust theoretical foundation for systemic legal reform. It concludes that transitioning to an in rem or Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism, as mandated by UNCAC Article 54, is an absolute imperative. Accelerating the Asset Forfeiture Bill will transcend rigid procedural dogmatism, ensuring efficient asset recovery and liberating the state from systemic institutional failures.
INTERMEDIATE LAND RIGHTS TRANSFER SYSTEM INDONESIA AND BRUNEI DARUSALAM Jhon Tyson Pelawi; Ismansyah Ismansyah; Muhammad Yamin; Marlina Marlina
Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS) Vol. 2 No. 2 (2023): Proceedings of the 3rd International Conference on Social Science (ICSS)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/icss.v2i2.143

Abstract

The certificate of land itself is a strong proof of ownership. This is regulated in Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPA which states that land registration ends with the granting of letters of proof of rights, which apply as a strong evidentiary tool. There are differences in the legal system of the transfer of land rights between Indonesia and Brunei Darussalam in terms of utilizing the function and management of land as a basis for the welfare of the people. This study aims to analyze and form the concept of criminal law on land. Through normative legal research or literature law research using a juridical approach using the theory of legal objectives in analyzing problems. The results of the study that the Indonesian legal system has undergone a number of major changes to build an integrated national legal system, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution and the legal system in Brunei Darussalam based on the British huku system with a combination of the Shari'a system for Muslims. That the transfer of land rights in the legal system in Indonesia which is regulated in Article 26 of UUPA Number 5 of 1960 and Brunei Darussalam grants property rights status to foreign nationals based on Brunei Darussalam Land Code Cap. 40 and Land Cap. 41 of 1984
Penerapan Ketentuan Residiv Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Sebagai Dasar Pemberatan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang) Silvy Handayani; Ismansyah; Yoserwan
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3e1awk15

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya jumlah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residiv) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum, karena hingga saat ini kasus anak yang berstatus residivis tergolong tinggi ditinjau dari 5 tahun terakhir, serta belum adanya pengaturan secara khusus mengenai residivis anak dalam sistem hukum Indonesia membuat dilema dalam penegakan hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan ketentuan residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang? (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjadikan status residivis sebagai dasar pemberatan pidana terhadap anak? dan (3) apakah pemberatan pidana terhadap anak residivis telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan residiv terhadap anak, dasar pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan hakim dan jaksa anak, serta analisis terhadap putusan perkara anak residivis di Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan residiv terhadap anak di Pengadilan Negeri Padang masih mengacu pada KUHP karena belum ada aturan khusus mengenai residiv anak. Dalam praktiknya, hakim tidak menerapkan pemberatan pidana, sebab keputusan lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam menyikapi status residivis juga tetap berfokus pada kondisi pribadi anak, efektivitas pembinaan, serta lingkungan keluarga dan sosial. Meskipun pengulangan dianggap menambah kesalahan, hakim memastikan pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dan berorientasi pada perbaikan anak. Pendekatan ini mencerminkan teori gabungan, karena menghubungkan unsur pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi. Ketiadaan aturan khusus membuat hakim menyesuaikan ketentuan KUHP dengan prinsip-prinsip UU SPPA, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata memperberat hukuman, melainkan memastikan anak masih memiliki peluang pembinaan yang optimal.
Legal Certainty Regarding the Legal Status of Riau Tabir Batik Based on Law Number 28 of 2014 on Copyright Endang Suparta; Ismansyah; Runtung; Saidin
International Conference on Economic Business and Social Science Vol. 3 No. 1 (2025): Proceeding International Conference on Economic Business and Social Science (IC
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/icebss.v3i1.31

Abstract

Initially, the only known batik was hand-drawn batik. Along with the increasing use of batik, batik technology has also developed rapidly.Now, in addition to traditional batik making, there is also "modern" batik production, the result of which is called modern batik. Based on the use of the terms traditional and modern, batik cloth can be distinguished into. The method used in this research employs several cases of copyright infringement. The approach to analyze the existing issues by conducting an analysis of several regulations related to copyright. There is an issue regarding the Legal Certainty Related to the Legal Status of Batik Tabir Riau. Based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research concluded that batik works receive legal protection because they possess artistic value, both in their motifs, images, and color compositions. Batik is one of the products based on traditional knowledge with characteristic features inherent to batik as a cultural product that aligns with traditional knowledge, requiring comprehensive legal protection.
Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris Kepada Asuransi Profesi Dalam Menjalankan Fungsi Jabatan Berri Septianda; Ismansyah Ismansyah; Wetria Fauzi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1396-1402

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab perdata atas setiap akta autentik yang dibuatnya, terutama apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan tuntutan profesionalisme, risiko tanggung jawab perdata yang dihadapi notaris semakin besar dan berpotensi mengancam keberlangsungan praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi serta menganalisis kedudukan hukum dan implikasi hukumnya dalam menjalankan fungsi jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang?undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan risiko melalui asuransi profesi pada prinsipnya tidak menghapus tanggung jawab pribadi notaris sebagaimana diatur dalam Undang?Undang Jabatan Notaris, melainkan hanya mengalihkan beban finansial atas tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai asuransi profesi notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan pertanggungan, mekanisme klaim, serta potensi moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan peran aktif organisasi profesi untuk mengatur asuransi profesi notaris secara jelas, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat
Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 Fadhil Andika Satria; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0arxa018

Abstract

Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas primum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi multi-agency yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.
Co-Authors Afwanul Bahri Ajang, Yupiter Anton Luter Apred Zenegger, Tigor Ardyan, Ardyan Aria Zurnetti, Aria Awilda Awilda Awilda, Awilda Azmi Fendri Bahary, Syamsul Berliana Suzeta Berri Septianda Budiyanto Budiyanto Cantiqa, Karenina Dafit Riadi Dea Tri Afrida Dia Ikhsan Edita Elda Elwi Danil Endang Suparta Fadhil Andika Satria Fadhillah Sabri Fadillah Sabri Firmansyah Firmansyah Frana Andrianur Gerry Jardan Habibiellah Huda Hafiz Aulia Harisa, Yossi Henni Muchtar Hidayat, Zulfian Hidayatullah, Tri Andika Ikhsan, Dia Indah Eka Putri Indy Zhafira Iqbal Pahlawan Borotan Jardan, Gerry Jhon Tyson Pelawi Jhon Tyson Pelawi Khairani Khairani Khairul Fahmi Khofifah Kusuma Wardani Kusuma Wardani, Khofifah Lucky Raspati Luter, Anton Marlina Marlina Marlina Marlina Maron, Yogi Maulani, Reza Sri Muhammad Fajri Akbar Perdana Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mukhti, Putri Cempaka Mursalin, Adinda Faradilla Muslihannisa Muslihannisa Nanda, Novitra Nani Mulyati Nidya Sari, Tri Novitra Nanda Nur Afdhaliyah Nur Afdhaliyah Nursyahid Siregar Nurul Fadhilah Syakbani Otong Rosadi Pratama, Yuda Amgu Purwantoro Agung Sulistyo Ramli Ramli Regianda, Kevin Rembrandt Rembrandt Resmi Yani Reza Sri Maulani Rias, A. Irzal Ridwan Rinaldi Sarza Rully, Jodie Angelia Runtung Saidin Sari, Santi Kumala Sarza, Rinaldi Satya Marta Ruhiyat Shanty Syafyuana Putri Silvy Handayani Siska Elvandari Sitohang, Yeni Maria Rosalina Sofyan, Syofirman Subardy, Muhammad Rizky Suharizal, Suharizal Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Susi Delmiati Suzeta, Berliana Syofiarti Syofirman Syofyan Tri Andika Hidayatullah Wetria Fauzi Wicaksana, Maharani Adhyaksantari Yasniwati, Yasniwati Yetti, Hafiza Yogi Maron Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudari, Laras Yudhi Harioga Yunita Eka Putri Yunita Eka Putri Zainul Daulay Zhafira, Indy