Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Hasanuddin Law Review JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Skala Kesehatan Nagari Law Review Unes Law Review Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social Research Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Aspiration of Health Journal MEDICA (International Medical Scientific Journal)
Ismansyah Ismansyah
Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Nominee Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 259/Pdt.G/2020/Pn.Gin Budiyanto, Budiyanto; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1969

Abstract

This study discusses the Gianyar District Court Decision No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, which declared that Deed No. 10 and Deed No. 12, related to the purchase of land, constitute an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The focus of this research is: (1) How is the regulation of the creation of valid agreement deeds by a notary; (2) The notary's responsibility in the creation of nominee agreements; and (3) The judge's considerations in the court's decision regarding the nominee agreement. Using a normative juridical approach, this study utilizes both secondary and primary data. The results show that the notary has a significant responsibility to ensure that the deeds comply with the prevailing laws and regulations, and to prevent any coercion or fraud. Regarding the nominee agreement, the judge ruled that the agreement was made to circumvent the law, violating Articles 1337 and 1320 of the Indonesian Civil Code, as it does not meet the objective requirement of a valid agreement, namely "a lawful cause." This nominee agreement was created with the intention of evading legal provisions prohibiting foreign nationals from owning land titles in Indonesia.
Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn) Apred Zenegger, Tigor; Ismansyah, Ismansyah; Zurnetti, Aria
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2185

Abstract

Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan diversi dalam peraturan perundang-undangan setelah terjadi pengulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika terjadi pengulangan kejahatan terhadap pelaku yang sama. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, Dalam menerapkan diversi Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi, Namun dalam penerapannya terjadi diversi terhadap pengulangan pidana sebagaimana dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, terhadap perkara pertama terkait perlindungan anak dan yang kedua terkait penganiayaan anak, meski demikian kedua perkara terselesaikan dengan diversi. Oleh karena itu agar semua komponen bangsa terutama penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum betul-betul menghayati, menyadari dan menerapkan ide Diversi ini demi kelangsungan hidup yang baik bagi anak selaku generasi penerus bangsa yang tidak mesti dan tidak perlu diterapkan prosedural hukum seperti orang dewasa.
Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang Regianda, Kevin; Ismansyah, Ismansyah; Suharizal, Suharizal
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5592

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa terus bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, serta untuk memahami upaya berserta kendala yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditangani oleh Polresta Padang, oleh sebab itu objek penelitian ini adalah Polresta Padang bagian Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologi. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Data tersebut diolah serta dianalisis agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menyatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif penegakan hukum melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketika melakukan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih kurangnya personil bagian narkotika dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait informasinya penyalahgunaan narkotika. Cara mengatasi kendala tersebut dengan menambah atau merekrut personil bagian narkotika dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Melalui Skimming ATM Bank BNI Cabang Padang Muhammad Fajri Akbar Perdana; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mhg1dg94

Abstract

Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet telah memicu munculnya kejahatan siber, termasuk skimming ATM yang mencuri data nasabah melalui alat pengganda informasi kartu dan PIN yang dipasang pada mesin ATM. Meskipun Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mengatur penegakan hukum kejahatan ini, kasus skimming tetap terjadi seperti yang dialami mesin ATM Bank BNI Cabang Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengumpulan alat bukti dalam penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kasus pencurian data ATM Bank BNI Cabang Padang melibatkan lima tahap: penangkapan, penyitaan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta analisis forensik digital. Kendala utama meliputi teknologi canggih pelaku, keterbatasan alat dan SDM, birokrasi, serta kesulitan pelacakan akibat enkripsi dan server asing. Penyidik mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kapasitas forensik, koordinasi antarlembaga, pelatihan khusus, dan sosialisasi pencegahan. Upaya terpadu ini bertujuan memaksimalkan efektivitas penyidikan dan meminimalkan kejahatan serupa di masa depan.
Progressive Muscle Relaxation and Warm Foot Bath Therapy for Type 2 Diabetes Patients Ismansyah, Ismansyah; Supriyanto, Arif; Frana Andrianur; Ernawati, Rini
MEDICA (International Medical Scientific Journal) Vol. 8 No. 4 (2026): MEDICA (International Medical Scientific Journal)
Publisher : Borneo Scientific Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53770/medica.v8i4.869

Abstract

Hospitalised patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) are often exposed to situational anxiety that activates the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis, increases cortisol levels, and contributes to poor glycaemic control; therefore, complementary non-pharmacological nursing interventions that reduce stress may enhance standard treatment outcomes. This study aimed to compare the effects of progressive muscle relaxation (PMR) and warm water foot bath therapy (WWFB) on random blood glucose (RBG) levels among hospitalised patients with T2DM receiving standard care. A parallel three-arm randomised controlled trial was conducted in three inpatient wards of Pupuk Kaltim Hospital, Bontang, between August and September 2025, involving 48 patients with admission RBG ≥ 200 mg/dL who were randomly assigned to PMR, WWFB, or control groups in equal proportions using computer-generated randomisation with allocation concealment. The interventions were administered for 15–20 minutes once daily over three consecutive days, and outcome assessors were blinded to group allocation. Data were analysed using paired t-tests, one-way ANOVA with Tukey HSD post-hoc tests, and effect size measures. The results showed significant reductions in RBG within all groups, with greater decreases observed in the PMR and WWFB groups compared to the control group. Furthermore, there was a statistically significant difference in post-intervention RBG between groups, where both PMR and WWFB demonstrated superior effects compared to standard care, while no significant difference was found between the two intervention groups. In conclusion, both progressive muscle relaxation and warm water foot bath therapy are effective complementary nursing interventions for improving glycaemic control in hospitalised patients with T2DM and may be integrated into routine clinical practice to support diabetes management.
Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris Kepada Asuransi Profesi Dalam Menjalankan Fungsi Jabatan Septianda, Berri; Ismansyah, Ismansyah; Fauzi, Wetria
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1396-1402

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab perdata atas setiap akta autentik yang dibuatnya, terutama apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan tuntutan profesionalisme, risiko tanggung jawab perdata yang dihadapi notaris semakin besar dan berpotensi mengancam keberlangsungan praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi serta menganalisis kedudukan hukum dan implikasi hukumnya dalam menjalankan fungsi jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang?undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan risiko melalui asuransi profesi pada prinsipnya tidak menghapus tanggung jawab pribadi notaris sebagaimana diatur dalam Undang?Undang Jabatan Notaris, melainkan hanya mengalihkan beban finansial atas tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai asuransi profesi notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan pertanggungan, mekanisme klaim, serta potensi moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan peran aktif organisasi profesi untuk mengatur asuransi profesi notaris secara jelas, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat
The Investigation Process of Plantation Crimes in the Production Forest Area Afwanul Bahri; Ismansyah; Otong Rosadi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/fejz4v77

Abstract

Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction regulates the unauthorised use of the area. The investigation process of the criminal offence of plantation in a production forest area by investigators at the West Pasaman Police Satreskrim begins with receiving a report. Plantation activities without a business permit in the Production forest area, in Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis, Sungai Beremas District, West Pasaman Regency. After checking the crime scene, it was found that there were palm oil plants aged 1 (one) to 2 (two) years and a wooden hut. Taking the coordinate points shows that the crime scene is included in the production forest area and the reported party cannot show legal legality, so this can be used as preliminary evidence by the investigator. The investigation period was deemed insufficient by investigators to complete the investigation of the case. In addition to running away, the suspects often use the mode of claiming to be indigenous people around the forest. They claim that the land used as a plantation is customary land/customary forest. The obstacles in the investigation process of plantation crimes in production forest areas by investigators at the West Pasaman Police Criminal Investigation Unit are the location of the crime scene which is far from residential areas, the difficulty of reaching the location or crime scene (TKP) to handle criminal cases, the facilities used are still limited as well as the number of members who handle various incidents with the guidance of time all must be fulfilled. The lack of budget makes it difficult to bring in expert witnesses to provide testimony. Experts are needed, especially forest damage experts, legal experts, and planologists. The lack of maximum supporting facilities, such as GPS devices that function to find out the coordinates of the crime scene are only available 2 pieces. This is not proportional to the number of forestry crime cases handled by investigators.
Co-Authors Afwanul Bahri Ajang, Yupiter Anton Luter Apred Zenegger, Tigor Ardyan, Ardyan Aria Zurnetti, Aria Awilda Awilda Awilda, Awilda Azmi Fendri Bahary, Syamsul Berliana Suzeta Budiyanto Budiyanto Cantiqa, Karenina Dea Tri Afrida Dia Ikhsan Edita Elda Elwi Danil Ernawati, Rini Fadhillah Sabri Fadillah Sabri Firmansyah Firmansyah Frana Andrianur Gerry Jardan Habibiellah Huda Harisa, Yossi Henni Muchtar Hidayat, Zulfian Hidayatullah, Tri Andika Ikhsan, Dia Indah Eka Putri Indy Zhafira Jardan, Gerry Jhon Tyson Pelawi Khairani Khairani Khairul Fahmi Khofifah Kusuma Wardani Kusuma Wardani, Khofifah Luter, Anton Marlina Marlina Maron, Yogi Maulani, Reza Sri Muhammad Fajri Akbar Perdana Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mukhti, Putri Cempaka Mursalin, Adinda Faradilla Muslihannisa Muslihannisa Nanda, Novitra Nani Mulyati Nidya Sari, Tri Novitra Nanda Nur Afdhaliyah Nur Afdhaliyah Nursyahid Siregar Otong Rosadi Pratama, Yuda Amgu Purwantoro Agung Sulistyo Ramli Ramli Regianda, Kevin Rembrandt Reza Sri Maulani Rias, A. Irzal Ridwan Rinaldi Sarza Rully, Jodie Angelia Sari, Santi Kumala Sarza, Rinaldi Satya Marta Ruhiyat Septianda, Berri Siska Elvandari Sitohang, Yeni Maria Rosalina Sofyan, Syofirman Subardy, Muhammad Rizky Suharizal, Suharizal Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Supriyanto, Arif Susi Delmiati Suzeta, Berliana Syofiarti Syofirman Syofyan Tri Andika Hidayatullah Wetria Fauzi Wicaksana, Maharani Adhyaksantari Yasniwati, Yasniwati Yetti, Hafiza Yogi Maron Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudari, Laras Yunita Eka Putri Yunita Eka Putri Zainul Daulay Zhafira, Indy