Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Arthaniti Studies
I KETUT WESTRA
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

 1 
KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK I Made Udiana; I Ketut Westra; Ni Ketut Sri Utari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.74 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p13

Abstract

This study examined the obligations of entrepreneur as stated in the regulations minister. Byusing normative method, this study showed the obligations of the entrepreneur in accordancewith the laws and regulations governing between entrepreneurs and workers. By taking thecase study of Bali Safari and Marine Park, which is located in Gianyar, Bali, it showedthe significance of regulatory policies, the accompanying rights and obligations that wasinherent in industrial relations.
Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Ni Nyoman Dianita Pramesti; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p07

Abstract

The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate legal protection for anime characters based on Indonesia Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, as well as preventive efforts that can be taken by other parties who want to use anime characters. This is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and the analysis of the study uses qualitative analysis. The results of the study show that anime characters are images that are protected under the copyright regime, which will be protected automatically once the work is transformed into work expression and business actors wishing to use anime character images for commercial use are required to have a license. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan hukum atas karakter anime berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang ingin menggunakan karakter anime. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa karakter anime merupakan gambar yang dilindungi dalam rezim hak cipta secara otomatis dan bagi para pelaku usaha yang ingin menggunakan gambar karakter anime untuk penggunaan secara komersial wajib memiliki lisensi.
Meninjau Keabsahan Kepemilikan Akta Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dengan Saham Harta Bersama Suami Istri Ni Made Lalita Sri Devi; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p10

Abstract

This study was intended to provide the understanding of the legal validity of the private company of capital partnership established by married couple and the effect resulted by this company. This study used the normative legal research regarding the issues of norms that occured with a norm vacuum. This study contained several legal sources such as primary legal sources that study the limited liability company and secondary legal sources that examined the literature as well as the scientific works. The result of this study indicated that the legals of Limited Liability Corporation does not specifically regulate the holdings prohibition of the married couple without having marriage agreement, however, if the seperation of the asset is unavailable within the ownership of the married couple Limited Liability Corporation shares, it will infringe the Legals of Limited Liability Corporation, this is because of the capital partnership is not included in the Limited Liability Corporation. The consequence of Limited Liability Corporation with only one sharesholder will influence the status of the company because the company as a legal corporation becomes a Limited Liability Corporation that is not taking any responsible as a legal corporation anymore, it will be dismissed by the court because it leads to Chapter 7 number 6 of The Legals of Limited Liability Company. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keabsahan hukum akta Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri dan akibat hukum dari suatu Perseroan Terbatas persekutuan modal yang didirikan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terkait persoalan norma yang terjadi dengan suatu kekosongan norma. Penelitian ini termuat dengan beberapa sumber hukum yaitu sumber hukum primer yang mengakaji UU PT dan sumber hukum sekunder yang mengkaji literatur maupun karya ilmiah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengkhusus larangan dengan saham suami istri tanpa memiliki perjanjian kawin, akan tetapi jika akta kepemilikian Perseroan Terbatas sahamnya suami istri tidak memiliki pemisahan harta akan menyalahi aturan Undang-undang Perseroan Terbatas hal ini timbul dikarenakan tidak adanya persekutuan modal pada Perseroan Terbatas. Akibat dari suatu Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya satu pendiri akan mempengaruhi pada status dari Perseroan Terbatas tersebut karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menjadi Perseroan Terbatas tidak memiliki tanggung jawab sebagai badan hukum lagi, hal seperti ini dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri karena telah merujuk pada Pasal 7 angka 6 Undang-ndang Perseroan Terbatas.
Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Dewa Ayu Fera Nitha; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04

Abstract

Current technological developments have digital money or cryptocurrency which is currently being used as an investment by the world community. Seeing this, the government has now issued CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Asset Market in the Futures Exchange to ensure legal protection for investors and legal certainty in the event of a dispute. This study aims to analyze protection The law against Cryptocurrency Investors is reviewed based on Bappebti Regulation Number 5 of 2019 and analyzes the legal efforts made in the event of a dispute in cryptocurrency investment. The research method in this study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the Indonesian Government has accommodated the interests of crypto asset trading as well as a guideline and clarity for the public regarding the government's recognition of the presence of bitcoin and virtual currancy, namely through Bappebti Number 5 of 2019 and dispute disputes that occur between cryptocurrency investors and cryptocurrency marketplaces by way of non-litigation and arbitration through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI). Perkembangan teknologi saat ini telah terdapat uang digital atau cryptocurrency yang saat ini dijadikan sebagai investasi oleh masyrakat dunia. Melihat hal tersebut kini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi para investor dan kepastian hukum apabila terdapat sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan Hukum terhadap Para Investor Cryptocurrency dikaji berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 serta menganalisa upaya Hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan abitrase melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).
Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia Putu Prashanti Vahini Kumara; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p16

Abstract

Dayak tattoos are works of art with tattoo motifs created by the Dayak people from generation to generation so that they can be referred to as Traditional Cultural Expressions, but now these tattoo motifs are widely used by modern society and are considered as art. The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate the legal protection arrangements for modern tattoos based on the provisions of the copyright law in Indonesia, as well as the protection of Dayak tattoos from a copyright perspective. This paper is a normative legal research with descriptive analysis technique. The results show that tattoos are one of the objects of copyright protection in the form of images that receive automatic protection as stipulated in Article 40 letter f UUHC. Regarding the tattoo motif of the Dayak Tribe, it should be protected as one of the Traditional Cultural Expressions as stipulated in Article 38 paragraph (1) UUHC. Protection is given considering that the tattoo motif of the Dayak Tribe is closely related to the values ??that live in the community that bears it, including customs, customary law norms, and other noble norms that are upheld by the Dayak community. Therefore, the State is obliged to carry out an inventory, maintain and preserve the existence of the tattoo motif of the Dayak Tribe. Tato Suku Dayak merupakan karya seni motif tato yang diciptakan oleh masyarakat suku Dayak secara turun-menurun sehingga dapat disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, namun kini motif tato tersebut banyak digunakan oleh masyarakat modern dan dianggap sebagai hal yang seni. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan perlindungan hukum terhadap tato modern berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia, serta perlindungan terhadap tato Suku Dayak dalam perspektif hak cipta. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tehnik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tato merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis atau automatically protection sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf f UUHC. Berkaitan motif tato Suku Dayak sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC. Perlindungan diberikan mengingat motif tato Suku Dayak memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, antara lain adat-istiadat, norma hukum adat, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Dayak. Maka dari itu, Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan motif tato Suku Dayak.
Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 I Gusti Ngurah Adi Prabawa; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p10

Abstract

The purpose of this research is to study juridically regarding the division of joint assets both before and after the decision of the constitutional court no. 69/puu-xiii/2015. This paper uses normative legal research. The results of this study show that joint property arrangements before the Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015 used the Marriage Law as a legal basis, where joint assets are regulated in article 35 paragraph (1) that assets acquired during marriage become joint property. Likewise with marriage agreements that must be made before the marriage takes place and or can be made in the form of an authentic deed in front of a notary, because there is no marriage agreement made before the marriage is carried out, then all the assets of the husband and wife, the mixing of this marriage agreement has been determined in the regulations laws and regulations as long as they do not violate the social order and general order prevailing in society. Implementation of the division of joint assets after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 during the marriage period and after the divorce, where before or in progress of the marriage, may also be made after the marriage is carried out or while in a marital relationship it is permissible to make a marriage agreement. So when in the future there is a legal event in the form of divorce, there will be a separation of joint assets. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaturan pembagian harta bersama baik itu sebelum dan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 69/puu-xiii/2015. Tulisan ini mempergunakan peneitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan harta bersama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menggunakan UU Perkawinan sebagai landasan hukum, dimana harta bersama diatur pada pasal 35 ayat (1) bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama. Begitu juga dengan perjanjian perkawinan yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, oleh sebab tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan isteri tersebut maka terjadinya perbauran perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang–undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 selama masa perkawinan dan setelah perceraian, dimana sebelum atau sedang berlangsungnya perkawinan, boleh juga dibuat pasca perkawinan dilakukan atau selama dalam hubungan perkawinan diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Sehinngga Ketika dikemudian hari terjadi peristiwa hukum berupa perceraian maka terjadi pemisahan harta Bersama.
Co-Authors A. A. Gde Agung Darma Kusuma A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A.A. Ratih Saraswati A.A. Sri Indrawati Adiwati - Agastya, I Made Yoga Aminuyati Anak Agung Sri Indrawati Anton Dinata Ariyati, Ni Made Artaningsih, Putu Diah Ayu Dyah Paramitha Azzahra Salsabila Novriany Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Bhagawanthi Pemayun Desak Komang Lina Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Fera Nitha Dewa Gde Rudy Gde Dianta Yudi Pratama Griyo Mandraguna Gusti Ayu Oka Dwi Astari Gusti Ayu Putu Leonita Agustini I A Indira Wahyu Prameswari P G I Dewa Gede Kresna Wirawan I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Etha Prianjaya I Gede Prapta Jaya I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya I Gusti Agung Dewi Megawathi I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Derta I Made Erwan Kemara I Made Sarjana I Made Udiana I Nyoman Darmadha I Nyoman Widayana Rahayu I Putu Agus Adi Saputra I Wayan Adrian Rainartha Nugraha I Wayan Wiradarma I.B PRIYANTA PUTRA Ibrahim R Ida Ayu Asmari Utami Gandhi Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Eka Pradnyaswari Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Indradewa, Rhian Inocencio Arya Wahyudi Karditha Isnani Hifzhi Syauchani Jasmine, Amira Kadek Gitari Pudjastuti Kadek Liana Satwikha Gama Kadek Wifika Novithasari Karin Rimenda Laurencia Bungan Harapan Luh Nardian Andryanthi Made Agus Arya Wirawan Made Devarani Saviti Pratiwi Made Gladys Fridiana Melya Sarah Yoseva Mentu, Angela Thalia Cahyani Mia Wijayanti Ekalandika Mita Sanjiwani, Sayu Nataprawira, Komang Gede Narottama Nessya Nindri Sari Netriani, Ni Komang Ngurah Boyke Jagannathan Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Kadek Yuni Pradnyanawati Ni Ketut Sri Utari Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Desi Miari Ni Komang Netriani Ni Luh Putu Cahayani Ni Made Anggita Pradnya Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Tika Widhiantari Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Debby Chintya Kirana Ni Putu Purwanti Ni Putu Tryana Tresna Dewi Ni Wayan Ary Rusitayanti Ni Wayan Ary Rustiyanti Pande Kadek Dwi Indrawan Mahaputra Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Pramesti, I Gusti Ayu Dyah Prema, Putu Violeta Putra, I Kadek Krisnandika Aristya Putu Gracia Hacinka Batan Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Prashanti Vahini Kumara Putu Siti Firmani Putu Sri Rahayu Pramitari Putu Vista Viani Rahmanda Putra, I Gusti Ngurah Brama Abimayu Riri Safitri Sang Made Satya Dita Permana Sari Devi, Made Nindya Sau, Teldi Sumarno Boling Sayu Surya Ayu Wedari Selvi Marcellia Serniati Bulu Sinta Putri Suryawiramurti Steven Nugraha Ang Sundari Megarini Titania Elisa Ginting Valentino Juan Sundah Simatupang Windrahayu Widiarta, A.A. Putri Ganitri Yoga, Dewa Gede Kresna