Articles
<![CDATA[RELEVANSI PENGKUALIFIKASIAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI SEBAGAI SANKSI TINDAKAN DALAM HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[I Putu Reza Bella Satria Diva]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengkualifikasian sanksi kebiri kimiawi dalam UU Perlindungan Anak sebagai sanksi tindakan menimbulkan adanya kekaburan dalam memandang tujuan dari sanksi kebiri kimiawi. Dalam penulisan ini berusaha memperjelas perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hukum pidana serta relevansi pengkualifikasian sanksi kebiri kimiawi sebagai sanksi tindakan dalam hukum pidana. Melalui penelitian normatif, dengan menggunakan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, penulis berusaha membedah permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana mengarah pada suatu penderitaan sedangkan sanksi tindakan mengarah pada pemulihan, dan membuat sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan dewasa ini karena lebih mengarah pada penjeraan yang dapat menimbulkan adanya double punishment. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sanksi Tindakan, Kebiri Kimiawi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Nita Sugita]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya . Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya reprensif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak.]]>
<![CDATA[URGENSI ASAS PRESUMPTION OF GUILT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Keanu Putra Mentari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Surya Dharma Jaya]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia adalah permasalahan bangsa yang belum terselesaikan, yang merupakan kejahatan dimana uang hasil dari transaksi gelap lalu di dulang kembali agar terlihat seperti hasil dari sesuatu yang sepenuhnya legal. Pencucian uang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat namun pada praktiknya kejahatan yang dilakukan selalu dalam nominal besar sehingga mempengaruhi ekonomi nasional. Dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan maupun analitis dan juga kasus hukum terdahulu, penulis melalui jurnal ini akan membahas dua permasalahan hukum utama yakni: Urgensi diterapkannya Asas Presumption Of Guilt terkait penerapan Pembuktian Terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan urgensi diterapkannya Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui penelitian normatif jurnal ini, adapun kesimpulan yang dapat di tarik adalah sebagai berikut: 1) Beban pembuktian terbalik serta asas praduga bersalah tidaklah illegal untuk dilakukan dengan mendasar pada berbagai pertentangan dari pemikiran positifistik Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah terobosan besar yang revolusioner dan progresif terhadap pembaharuan hukum dalam memberantasan TPPU dengan kejahatan asalnya. 2) Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah metode baru dan baik untuk menjawab permasalahan kejahatan asal dalam TPPU di Indonesia. Adanya Asas praduga bersalah dan Sistem Pembuktian Terbalik sangat Urgent dan tepat di terapkan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Urgensitas Pembuktian terbalik telah menjadi agenda besar dalam penanganan TPPU diberbagai kejahatan asal. Kata kunci: Urgensi, asas Presumption of Guilt, Tindak Pidana Pencucian Uang.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PENYU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Komang Paramartha]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Surya Dharma Jaya]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyu adalah salah satu hewan langka yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Kehidupan penyu dan jumlah populasi setiap tahunnya mengalami penurunan dan terancam punah, akibat ulah manusia yang melakukan penyelundupan dan perdagangan penyu secara ilegal. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur tentang perlindungan terhadap penyu. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu di Bali dan penghambat penegakan hukumnya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dan diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melalui sebuah proses sistem peradilan pidana dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntuan sampai dengan sidang pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu belum efektif, masih terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu. Disamping itu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor ekternal, serta penghambat penegakan hukumnya adalah kurangnya personil polisi, kurangnya sarana dan prasarana serta penjatuhan sanksi yang teralalu ringan oleh hakim.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO:25/PID.SUS/TPK/2014/PN.DPS)* ]]>
<![CDATA[Therisya Karmila]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Minyak adalah satu dari sekian banyak unsur penting dalam kehidupan yang dibutuhkan masyarakat. Melihat pentingnya bahan bakar minyak dalam keberlangsungan sebuah negara, maka hal ini memerlukan penegakan dan pengaturan hukum yang maksimal. Dalam penelitian ini dibuat kajian dengan merepfleksikan pembahasan kasus tindak pidana korupsi bahan bakar minyak di Jembrana Bali. Adapun masalah yang diangkat: 1). Bagaimana pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi?2). Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi? Penulisan karya jurnal kali ini memakai hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Sedangkan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder menjadi acuan hukum normatif yang dipakai. Hasil penulisan ini menunjukkan pemberian rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada usaha mikro oleh dinas perindustrian perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jembrana tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dipenuhi. Yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps adalah pemilik UD Sumber Maju(I Made Sueca Antara,ST) dalam kedudukannya sebagai anggota legislatif yang seharusnya memiliki fungsi kontrol, justru memanfaatkan jabatan dan kedudukannya untuk memperoleh pembelian jenis BBM tertentu. Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pidana Korupsi, Subsidi BBM]]>
<![CDATA[Peran Kejaksaan Dalam Upaya Asset Recovery Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali) ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Janaindra]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana korupsi seringkali mengidentikkan terhadap suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi seringkali diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Upaya asset recovery di Indonesia dan dengan cara apa penindakan beserta peran kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulisan jurnal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Kejaksaan dalam upaya asset recovery akibat tindak pidana korupsi, serta bagaimana kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam upaya asset recovery akibat tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan upaya yang di lakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das Sollen dan das Sein atau antara the Ought dan the is atau antara yang seharusnya dengan senyatanya di lapangan). Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Peran Kejaksaan dalam aseet recovery akibat tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENANGANI OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[I Nyoman Darma Yoga]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>;
<![CDATA[A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penanganan obstruction of justice dalam perkara korupsi oleh KPK telah menimbulkan suatu perdebatan. Terdapat pihak yang memandang KPK tidak berwenang menangani obstruction of justice dalam perkara korupsi, karena dianggap kewenangannya hanya terbatas pada memberantas tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice dalam perkara korupsi merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Disisi lain, terdapat pula pihak yang memandang KPK berwenang menangani obstruction of justice, karena obstruction of justice dalam perkara korupsi dipandang olehnya tergolong sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Asal mula dari perdebatan ini adalah kekaburan norma mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi menurut UU KPK. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah obstruction of justice tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau tidak menurut UU KPK dan untuk mengetahui apakah KPK berwenang menangani obstruction of justice dalam perkara korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obstruction of justice dapat di golongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut UU KPK dan karena itu KPK memiliki kewenangan menangani obstruction of justice dalam perkara korupsi. Kata Kunci : Kewenangan, KPK, obstruction of justice dalam perkara korupsi.]]>
<![CDATA[KENDALA JAKSA DALAM PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Santiari]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Latar belakang penulisan ini adalah ditemukannya berbagai kendala terkait dengan penerapan pidana tambahan uang pengganti. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kendala-kendala tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Dalam penulisan ini digunakan metode penulisan hukum yuridis empiris yaitu pemecahan masalahnya didasarkan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah keberadaan pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti sebagai kewajiban dari pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan Harta Negara tersebut dinilai tidak berjalan efektif disebabkan oleh adanya kendala yaitu terpidana maupun ahli warisnya tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Cara Penyelesaian Permasalahan tersebut dengan 2 cara yaitu Litigasi dan Non Litigasi.]]>
<![CDATA[PERANAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIDE) DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI ALAT BUKTI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Rinanda Basitha]]>;
<![CDATA[A. A. Ngurah Wirasila]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang juga membongkar kejahatan. Keberadaan saksi mahkota tentu sangat berperan dalam pembuktian di persidangan pada penyelesaian berbagai tindak pidana salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan untuk mengambil barang orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagai alat bukti kerap menimbulkan permasalahan. Kekuatan penggunaan saksi mahkota dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagai alat bukti masih menjadi pertanyaan dalam praktiknya. Perlu diketahui juga kendala-kendala, akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota (Kroongetuide), sehingga penggunaan saksi mahkota dapat efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang sifat penulisannya deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan saksi mahkota tersebut tidak lepas dari kekuatan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan saksi mahkota juga tidak lepas dari ketentuan atau norma hukum untuk memberikan perlindungan agar saksi mahkota tidak terjerat dengan keterangannya sendiri karena jika berbohong maka akan dikenakan pasal sumpah palsu. Dalam penggunaan saksi mahkota tidak ditemukan adanya hambatan atau kendala karena saksi mahkota tersebut ditahan dalam wilayah yang sama dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Upaya hukum terhadap penggunaan saksi mahkota merupakan suatu dasar yang dimana mekanisme kerjanya berdasarkan sistem peradilan pidana untuk menangani kejahatan sehingga tujuan dari peradilan pidana dapat terwujud dengan adil.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kadek Cintyadewi Permana]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Artis sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram di Indonesia”. Rumusan masalah penelitian ini adalah kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying pada media sosialinstagram di Indonesia dan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana cyberbullying pada media sosial instagram di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana cyberbullying terdapat dalam KUHP serta UU ITE, hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapatdiberikankepada korban tindak pidana cyberbullying belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying sudah dibahas dalam RUU KUHP, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan.]]>
