Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture Vyavahara Duta Jurnal Media Akademik (JMA) IPSSJ
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS TERHADAP KATA “DAPAT” MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Made Wiharsa; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis terhadap kata dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini untukmengetahui pengaturan dapat merugikan keuangan Negara dan kebijakan dalammenyikapi tindakan dapat merugikan keuangan Negara terkait tindak pidanakorupsi. Perbuatan melawan hukum dapat merugikan keuangan negara dapatdipidana serta tidak menggunakan hukum administrasi negara mengenai kerugiannegara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untukmembahas permasalahan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dapat merugikankeuangan Negara merupakan unsur perbuatan melawan hukum dan kebijakanjaksa penuntut umum tidak menggunakan peraturan perundang-undanganadministrasi Negara pada surat dakwaannya.
KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS OLEH DIREKTUR UTAMA I Kadek Indra Setiawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.936 KB)

Abstract

Dalam suatu perseroan terbatas keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroandan dalam perseroan pemegang saham mempunyai kekuasaan yang sangat besar untukmengendalikan perusahaan. Adapun permasalahan yang timbul yaitu siapakah yangdapat memiliki saham dalam suatu perseroan ? Dan apakah direktur utama dapatsebagai pemegang saham mayoritas pada perseroan yang dipimpinnya ? Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.Berdasarkan analisis dari sumber yang ada dapat diketahui bahwa padaprinsipnya setiap individu (subyek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untukbertindak dalam hukum dapat memiliki saham dan syarat – syarat pemegang sahamdiatur oleh anggaran dasarnya. Kepemilikian saham mayoritas oleh direktur utama tidakdilarang UUPT melainkan kepemilikan saham mayoritas dilarang Undang - UndangPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila memiliki saham mayoritaspada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yangsama.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP HILANG, MUSNAH, ATAU RUSAKNYA KARGO A.A. Ngurah Tresna Adnyana; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.256 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Hilang, Musnah, Atau Rusaknya Kargo”. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap hilang, musnah, atau rusaknya kargo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulisan ini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan  mengatur secara umum mengenai penerbangan di Indonesia, sedangkan tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap hilang, musnah, atau rusaknya  kargo diatur dalam dengan Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.
PENGATURAN MENGENAI PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG TIDAK KAWIN Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.686 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Pengaturan Mengenai Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Seseorang yang Tidak Kawin”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak kawin dan untuk mengetahui syarat–syarat dalam melakukan pengangkatan anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah seseorang yang tidak kawin juga diperbolehkan untuk mengangkat anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengenai syarat–syarat pengangkatan anak, dibedakan menjadi dua, yaitu syarat bagi anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat.
STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN AKIBAT DARI PEMBUBARAN PERSEROAN I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.691 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul “ status badan hukum Perseroan akibat dari pembubaran Perseroan ” ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembubaran Perseroan dan untuk mengetahui status badan hukum Perseroan akibat dari pembubaran Perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun kesimpulan dari menganalisis sumber yang ada bahwa pembubaran Perseroan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan Pengadilan, dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dicabutnya izin usaha Perseroan. Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan.
PENGATURAN JARAK PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BADUNG Made Hendra Pranata; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini menjelaskan tentang Pengaturan Jarak Pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung. Metode yang dipergunakan dalam makalah ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Dasar hukum pengaturan jarak pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung diatur pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 dan diperjelas dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2014 dan yang menjadi alasan perbedaan jarak pembangunan di tiga kawasan Kabupaten Badung adalah dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kawasan Kabupaten Badung.
SOSIALISASI PENTINGNYA BPSK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI DESA BUAHAN KAJA, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR, PROPINSI BALI I.M.W Putra; I.G.A.D. Widhiyaastuti; C.D Dahana
Buletin Udayana Mengabdi Vol 16 No 1 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.818 KB)

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada Warga Desa Buahan Kaja, Payangan, Gianyar, mengenai arti penting keberadaan BPSK sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Metode yang digunakan melalui penyuluhan dan dilanjutkan diskusi bersama Perangkat dan Warga Desa. Beberapa permasalahan yang dihadapi peserta berkaitan kurangnya informasi serta sosialisasi mengenai perlindungan hukum konsumen dan BPSK, permasalahan itu dapat diatasi dengan terlaksananya penyuluhan sehingga dapat meningkatkan wawasan Warga Desa mengenai berbagai aspek perlindungan hukum konsumen termasuk keberadaan BPSK di Bali sampai pada upaya preventif serta represif dalam penyelesaian sengketa konsumen sebagai suatu upaya perlindungan konsumen secara umum.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA, STUDI DI DESA CAU BELAYU, KECAMATAN MARGA, KABUPATEN TABANAN, PROPINSI BALI I Made Walesa Putra; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p01

Abstract

Korupsi sebagai tindak pidana merugikan keuangan negara, masyarakat dan orang-perorangan, tergolong white collar crime merupakan musuh utama Bangsa Indonesia selain kejahatan narkotika, dan terorisme. Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penegakan hukum (represif) namun langkah pencegahan harus lebih diutamakan. Dana Desa bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-programnya, sehingga perlu dilakukan pencegahan penyelewengan dalam pemanfaatannya termasuk juga di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian melalui wawancara mendalam terhadap objek penelitian. Hasil penelitian pemahaman warga Desa Cau Blayu masih sangat minim tentang tindak pidana korupsi, serta pentingnya peran warga dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi khususnya sehubungan pengelolaan dana desa. Ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui pada kenyataannya di lapangan oleh Masyarakat serta Perangkat Desa Cau Blayu sehubungan pengelolaan dana desa serta pada khususnya sebagai upaya pencegahan korupsi penggunaan dana desa, namun dengan pengelolaan dana desa yang baik, transparan, dan akuntable sesuai dengan ketentuan perundang-undang didukung peran serta masyarakat mengawasi dan melaporkan penyelewengannya, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi untuk meningkatkan efektifitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitarnya.
MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti; I Gusti Ketut Ariawan
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p02

Abstract

Artikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi yang didasarkan pada hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam Mengembangkan Perilaku Anti Koruptif pada tahun 2016. Secara garis besar, masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran generasi muda akan perannya sebagai agent of change bagi persoalan korupsi di Indonesia dan peran penting pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda. Metode yang dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan konsep serta disajikan secara deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah generasi muda memiliki cukup pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta bentuk-bentuk perilaku anti koruptif. Hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti oleh kehendak untuk berperilaku anti koruptif. Ini artinya ada kelemahan dalam diri generasi muda terkait kesadaran untuk mengembangkan budaya anti koruptif dalam dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda agar dapat membantu menumbuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti koruptif.
Does Customary Law Discriminate Balinese Women’s Inheritance Rights? Hanna Christine Ndun; Sarah Suttor; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Udayana Journal of Law and Culture Vol 2 No 1 (2018): Maintreaming Socio - Cultural Policy
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.065 KB) | DOI: 10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05

Abstract

There is a stereotype with regard to the rights of the Balinese women on inheriting under the Balinese tradi-tional customary law. It is generally assumed that the law discriminates Balinese women as well as against the human rights principle of equality. This article analyzes the contemporary problems of such issue and would demonstrate the actual principles, rules and practices, including the essential concept of the rights under the Balinese traditional customary law of inheritance. This issue has been explored under a normative legal approach where the resources are primarily taken from the relevant national legal instruments and court decisions, instead of textbooks and journals. An interview has also been commenced for clarifying some aspects of the issue. This article concludes that there has been a generally misleading on viewing the Balinese customary law as discriminating women on an inheritance issue, as in fact, the law also provides rules for supporting women’s rights for inheriting. The law in a certain way has properly preserved the right of women for inheriting in which women under the law have also enjoyed rights for inheriting, especially the daughter and widow. In contrast, the Balinese men that are generally perceived as the ultimate gender enjoying privileges rights to inherit, in the practice of inheritance in the traditional community are also subject to some discrimination. The law has provided a set of rule of inheritance both for men and women where they are subject to certain equal rule and condition. The law also clarifies that both genders are enjoying equal rights on inheritance in a certain portion and situation binding under the principle of balancing between rights and obligation for each side.
Co-Authors A.A. Ngurah Tresna Adnyana Alleshia Astradi Anak Agung Gede Janaindra Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Anak Agung Ngurah Wirasila C.D Dahana Gandhi, Made Yoga Keysa Wira Gladiola Invita Danona Pareira Hanna Christine Ndun I Gede Arya Utamayasa I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna I Kadek Indra Setiawan I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Agus Astra Wiguna I Made Walesa Putra I Made Wiharsa I Nyoman Darma Yoga I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Reza Bella Satria Diva I Wayan Aryya Sutia Juniartha I.M.W Putra Ida Ayu Tri Astuti Purwasari Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa Ida Bagus Surya Dharma Jaya Kadek Cintyadewi Permana Keanu Putra Mentari Komang Andyana Prayoga Made Hendra Pranata muhammad fatoni, muhammad Ni Luh Ayu Manik Ni Nyoman Santiari Ni Putu Nita Sugita Philipus Anugerah N. L. Radha Putri Nandini Rayandri Eva Pauline Saragih Rinanda Basitha Ritonga, Ratu Mona Estiara Salsabila, Nurkhalisa Sarah Suttor Simbolon, Nahor Togarma Sunarwan Sunarwan Therisya Karmila