Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture Vyavahara Duta Jurnal Media Akademik (JMA) IPSSJ
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DISKRIMINASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Gladiola Invita Danona Pareira; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang perlindungan korban diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan penyandang disabilitas. Kasus diskriminasi yang terjadi merupakan cerminan bukti lemahnya penegakan hukum yang berlaku, untuk itu sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan payung hukum yang dengan tujuan memberikan keadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia secara merata tanpa membedakan antar warga negara. Lemahnya penegakan hukum serta sanksi yang berikan menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas belum secara merata dirasa maksimal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. In this article, to analyze the regulation on the protection of victims of discrimination either directly or indirectly based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used in this research is normative legal research and uses a legal approach and a conceptual approach. The results of this study are based on laws and regulations that are interrelated with persons with disabilities. Discrimination cases that occur are a reflection of evidence of weak law enforcement in force, for that it should be the responsibility of the government to provide a legal umbrella with the aim of providing justice based on human rights equally without discriminating between citizens. Weak law enforcement and the sanctions imposed have resulted in the rights of persons with disabilities not being evenly distributed to the maximum as stated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Radha Putri Nandini; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi seseorang yang dimana dalam jurnal ini lebih mengkhusus kepada profesi Notaris dalam melakukan tindak pidana khususnya penggelapan serta bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan apabila dilakukan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana melihat permasalahan yang terjadi langsung pada masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyatakan Notaris dalam melakukan tindak pidana penggelapan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mentalitas yang dimiliki seorang Notaris sebagai Pejabat Umum, upaya pemenuhan kebutuhan hidup, adanya niat dan kesempatan serta sifat tamak yang ada dalam diri manusia. Penegakkan hukumnya pun memiliki prosedur yang cukup berbeda karena Notaris disini sebagai Pejabat Umum. Kata Kunci : Pejabat Umum, Notaris, Penggelapan ABSTRACT This research aims to find out the factors that can influence a person in which in this journal it is more specific to the notary profession in committing criminal acts, especially embezzlement and how the legal arrangements related to criminal acts of embezzlement are carried out by public officials, namely notaries. The research method used in writing this journal is empirical legal research which looks at problems that occur directly in the community and is then linked to the applicable laws and regulations. This study states that the Notary in committing the crime of embezzlement is certainly influenced by several factors, namely the mentality of a Notary as a Public Official, efforts to fulfill the necessities of life, the existence of intentions and opportunities and the nature of greed that exists in humans. Law enforcement also has quite different procedures because the Notary is here as a General Official. Keywords: Public Official, Notary, Embezzlement
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH KERABAT SEDARAH I Made Agus Astra Wiguna; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p10

Abstract

Adapun penelitian ini bertujuan guna memahami pengaturan kekerasan seksual pada anak yang diatur pada hukum di Indonesia terutama kekerasan yang dilaksanakan kerabat yang masih mempunyai ikatan darah bersama korban. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penulisan hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif yang ada di Indonesia sudah mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terkait apabila Tindakan Kekerasan Seksual pada anak dilaksanakan kerabat sedarah maka ancaman pidana terhadap pelaku akan mengalami pemberatan. Pemberatan yang diberikan dalam hal tindakan kekerasan seksual terhadap anak oleh kerabat sedarah yaitu diancam pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebelumnya. ABSTRACT This study aimed to understand the regulation of sexual violence against children regulated by law in Indonesia, especially violence carried out by relatives who still have blood ties with the victim. The research method used was the method of writing normative laws. The results of the study indicate that the Positive Law in Indonesia has regulated the protection of child victims of sexual violence through the Criminal Code, Child Protection Act, and Law on sexual violence crimes. If the act of sexual violence against children is carried out by blood relatives, the criminal threat against the perpetrator will be weighed down. The weighting given in the case of acts of sexual violence against children by blood relatives is that it is punishable by crime plus 1/3 (one third) of the previous criminal threat.
NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP Alleshia Astradi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p08

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji penjelasan perihal noodweerexces dalam tindak pidana pembegalan yang menyebabkan kematian berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statue approach). Selain itu, studi kepustakaan (legal research) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah lainnya turut menjadi sarana penunjang dalam penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan substansi norma dalam pasal 49 ayat (2) KUHP terkait kriteria pembelaan yang harus dipenuhi sebagai syarat masuknya unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) adalah terdiri dari 3 hal yakni melampaui batas pembelaan yang diperlukan, terjadi guncangan jiwa yang hebat, dan adanya hubungan kausal antara serangan dan guncangan jiwa. Sehingga apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar noodweer exces, maka harus memenuhi kriteria tersebut. Melihat akan pernyataan yang sebagiamana telah dijabarkan, terkait pertanggungjawaban pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau keguncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the explanation of noodweerexces in the crime of robbery that causes death based on article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method using a case approach and a statutory approach. In addition, literature studies (legal research) on a number of legal books, journals, documents, case documents, and other scientific research also become a means of supporting this research. The results of the study show that the explanation of the substance of the norm in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code related to the defense criteria that must be met as a condition for the entry of elements of the defense forced to exceed the limit (noodweer excesses) consists of 3 things, namely exceeding the required defense limit, a great mental shock occurs. , and the existence of a causal relationship between attacks and mental shocks. So, if you want to succeed with a defense on the basis of noodweer excesses, you must meet these criteria. In view of this statement, regarding the liability of the defense actors who were forced to exceed the limits (noodweer excesses) as stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, they cannot be punished because the forced defense is a direct result of heart turmoil or great mental shock and is caused by an unlawful attack. So, it cannot be held accountable.
TINJAUAN YURIDIS VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Fatoni, Muhammad; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p25

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah secara yuridis victim precipitation dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penganiayaan. Victim precipitation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara pelaku dan korban yang saling berkontribusi pada terjadinya suatu kejahatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali disebabkan oleh adanya provokasi dari korban, hal ini sebagaimana contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN son. Namun victim precipitation cenderung tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk pada kasus ini. Sehingga demi mewujudkan rasa keadilan, victim precipitation haruslah dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan. Pasal 197 KUHAP ayat 1 huruf f dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim menjatuhkan pidana dalam tindak pidana penganiayaan. Selain itu dalam mengambil suatu keputusan, hakim tidak diatur secara limitatif bahkan hakim diberi kebebasan untuk menuangkan berbagai aspek termasuk victim precipitation demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga apabila ditinjau secara hukum mempertimbangkan victim precipitation sangatlah relevan karena dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Oleh karenanya dengan dipertimbangkanya victim precipitation maka beban pertanggungjawaban ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze whether victim precipitation can be taken into consideration by judges in making decisions in cases of maltreatment. Victim precipitation is a part of criminology that studies how interactions between perpetrators and victims contribute to the occurrence of a crime. This writing uses a normative juridical legal research method with a case approach and a fact approach. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of persecution is often caused by provocation from the victim, this is as an example of the case in the decision of the Sorong District Court Number 266/Pid.B/2022/PN son. However, victim precipitation tends not to be taken into consideration by judges in making decisions, including in this case. So that in order to realize a sense of justice, victim precipitation must be taken into consideration in deciding cases of criminal acts of persecution. Article 197 of the Criminal Procedure Code paragraph 1 letter f can be used as a legal basis by a judge imposing a sentence in the crime of persecution. Apart from that, in making a decision, judges are not regulated in a restrictive manner, in fact, judges are given the freedom to express various aspects, including victim precipitation, in order to fulfill a sense of justice in society. This is in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. So that when viewed legally considering victim precipitation is very relevant because it can qualify as a juridical consideration. Therefore, by considering victim precipitation, the responsibility burden is borne by each party in accordance with the level of errors made
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK Ritonga, Ratu Mona Estiara; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Selain itu, penulisan ini juga untuk menganalisis rintangan-rintangan yang dialami Balai Pemasyarakaran dalam pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada perundang-undangan,buku-buku, dan jurnal ilmiah. Hasil studi menunjukan keberadaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di lingkungan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena anak tersebut tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai aktivitas yang menimbulkan kerugian emosional, fisik, dan sosial. Dalam permasalahan ini, Balai Pemasyarakatan, melalui bimbingan masyarakat, memainkan peran penting dalam membantu anak-anak muda yang melanggar hukum. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan, tahapan pertama yaitu tahapan penyidikan, lalu tahapan kedua yaitu tahap penuntutan dan tahapan terakhir yaitu tahap penjatuhan hukuman. Dalam menjalankan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan tak terlepas dari hambatan-hambatan teknis maupun nonteknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peran ganda petugas, minimnya sinkronisasi dari sesama aparat penegak hukum, dan terbatasnya alokasi anggaran. Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyatakatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Sistem Peradilan Pidana Anak ABSTRACT The goal of this study is to determine and analyze the optimization of the role of the Penal Institution in counselling and advocating system children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. This paper will also analyze the obstacles encountered by the Correctional Center in assisting children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. The normative legal research methodologies used in this study are sourced from legislation, literature, and scientific publications. According to the findings of the study, the presence of children in conflict with the law in the community necessitates special protection since the juvenile is unable to protect himself from a variety of activities that cause emotional, physical, and social harm. So in this case the Correctional Center through community guidance has a very important role in assisting children in conflict with the law. There are three stages of the implementation of the role, the first stage is the pre-adjudication or investigation stage, then the second stage is the adjudication or prosecution stage and the Post adjudication stage is the sentencing stage. In carrying out their duties, community mentors cannot be separated from technical and nontechnical obstacles, such as limited human resources, there is a dual role of officers, lack of coordination between law enforcement officers, and limited budget allocation. Keywords: The Penal Instution, Correctional Adviser, Children with Conflict with Law ,Juvinele Justice
UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: SUDAHKAH MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS? Gandhi, Made Yoga Keysa Wira; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud utama penelitian peneliti adalah guna mencerahkan masyarakat umum tentang perlindungan hukum yang disediakan otoritas pemerintahan untuk para penyandang disabilitas yang dilecehkan secara seksual. Metode penelitian normatif adalah ide dari tulisan penulis dengan memakai pendekatan perundang-undangan, menilai semua masalah kriminal dari berbagai perspektif yang berbeda dan memikirkannya melalui metode perundang-undangan dengan cara mencermati pedoman juga hukum. Temuan penulis sejalan Bersama UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.31/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil evaluasi artikel ilmiah ini, disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban pelecehan seksual layaknya orang normal. Dengan adanya UU TPKS Pasal 26 hingga Pasal 29 UU TPKS terkait memberikan Pendampingan Korban dan Saksi dan Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS memberikan pelindungan korban penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi secara normatif, dapat dikatakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah menunjukkan keberpihakannya untuk melindungi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. The main aim of the researcher's research is to educate the general public about the legal protection that government authorities provide for people with disabilities who are sexually harassed. The normative research method is the idea of the author's writing using a statutory approach, assessing all criminal matters from different perspectives, and thinking about them through statutory methods by examining guidelines as well as laws. The authors' findings are in line with Law No. 8/2016 concerning Persons with Disabilities, Law No. 39/1999 concerning Human Rights, Law No. 31/2006 concerning the protection of Witnesses and Victims, as well as Law No. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Based on the evaluation results of this scientific article, it was concluded that people with disabilities have the same potential to become victims of sexual harassment as normal people. The existence of the TPKS Law provides efforts to protect persons with disabilities who are victims of sexual harassment. So normatively, it can be said that Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence has shown its alignment to protect persons with disabilities who are victims of sexual violence.
IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL (SEXUAL VIOLENCE) PADA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA Salsabila, Nurkhalisa; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian saya adalah untuk memahami bagaimana tindak pidana yang dilakukan dalam kasus penganiayaan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia, serta tanggung jawab pemerintah terhadap isu kekerasan tersebut. Kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji peraturan atau ketentuan yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sekarang begitu banyak memakan korban Wanita dan anak-anak, dan sekarang banyak berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi yang mengakibatkan kekhawatiran yang dirsakan oleh Masyarakat banyak nya Masyarakat yang mengeluh akan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini apalagi mereka mrasa hukuman yang didapatkan pelaku tidak sepadan denga napa yang dialai oleh para korbannya. Pada pasal 285 mengatakan: Siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah dan diancam dengan kekerasan seksual, akan dipidana dengan pidana penjara 12 tahun. Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diberikan secara preventif dan efektif, bukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang dianggap adil, namun dengan menjelaskan risiko kekerasan seksual, khususnya terhadap anak dalam praktik peradilan. Kita belum begitu memahami bahaya pelecehan seksual, pencegahan dan harus di lakukan dengan benar terlebih yang sering terjadi pada lingkungan rumah dan sekolah. Itu mengapa pentingnya memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual sejak dini tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan atau disentuh, jika dilakukan sejak dini maka anak akan mengerti bahwa tubuhnya adalah miliknya yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan orang. My research aims to understand how criminal acts are committed in cases of frequent mistreatment of women and children in Indonesia, as well as the government's responsibility for the issue of violence. Sexual violence occurs. This research uses normative legal research methods with a legal approach, which is a type of approach that examines laws and regulations related to legal issues. The study results show that the violence that is happening now is so much that it takes so many victims of women and children. Now that there is news of sexual violence that has occurred that raises concerns expressed by society, many people complain about current cases of sexual violence, because they feel the punishment obtained by the perpetrator is not commensurate with what the victim feels. Article 285 says: Anyone who uses force or threats of violence to force women sex outside marriage and is threatened with sexual violence will be punished with 12 years in prison. Protection of victims of violence against women and children must be provided preventively and effectively, not by punishing perpetrators considered fair, explaining the risks of sexual violence, especially against children in judicial practice. We don't understand the dangers yet of sexual harassment, prevention must be done properly, especially what often happens in the home and school environment. That's why important to educate sexual violence early on about what you can and can't do or touch early, the child will understand that his body belongs to himself and cannot be touched carelessly.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Rayandri Eva Pauline Saragih; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/22c8ca87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta strategi pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kajian dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum nasional, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta beberapa peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur mengenai prostitusi, belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi berbasis daring. UU No. 44 Tahun 2008 menjadi dasar hukum utama dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun penyedia jasa prostitusi online. Selain penegakan hukum secara yuridis, diperlukan pula upaya pencegahan non-yuridis melalui pendidikan, peningkatan kesadaran sosial, penguatan nilai budaya, pemanfaatan teknologi informasi yang sehat, serta pengawasan orang tua. Upaya preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam menekan maraknya praktik prostitusi online di Indonesia yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
IMPLEMENTASI NILAI SILA PERTAMA PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA Philipus Anugerah N. L.; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya bertujuan menyesuaikan peraturan dengan perkembangan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai dasar bangsa menjadi landasan moral dan filosofis dalam setiap rumusan norma. Nilai Ketuhanan tercermin dalam upaya menegakkan keadilan yang berorientasi pada moral, kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara nilai religius Pancasila dan prinsip hukum pidana modern, khususnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hasilnya menunjukkan bahwa sila pertama menjadi sumber etika dalam pembentukan norma pidana, seperti pengakuan terhadap martabat manusia dan keseimbangan antara kepastian hukum serta keadilan moral. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia harus tetap berakar pada nilai Ketuhanan yang bersifat universal dan inklusif.
Co-Authors A.A. Ngurah Tresna Adnyana Alleshia Astradi Anak Agung Gede Janaindra Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Anak Agung Ngurah Wirasila C.D Dahana Gandhi, Made Yoga Keysa Wira Gladiola Invita Danona Pareira Hanna Christine Ndun I Gede Arya Utamayasa I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna I Kadek Indra Setiawan I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Agus Astra Wiguna I Made Walesa Putra I Made Wiharsa I Nyoman Darma Yoga I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Reza Bella Satria Diva I Wayan Aryya Sutia Juniartha I.M.W Putra Ida Ayu Tri Astuti Purwasari Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa Ida Bagus Surya Dharma Jaya Kadek Cintyadewi Permana Keanu Putra Mentari Komang Andyana Prayoga Made Hendra Pranata muhammad fatoni, muhammad Ni Luh Ayu Manik Ni Nyoman Santiari Ni Putu Nita Sugita Philipus Anugerah N. L. Radha Putri Nandini Rayandri Eva Pauline Saragih Rinanda Basitha Ritonga, Ratu Mona Estiara Salsabila, Nurkhalisa Sarah Suttor Simbolon, Nahor Togarma Sunarwan Sunarwan Therisya Karmila