Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI DASAR PENILAIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Made Mutia Risna Dianthi]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>;
<![CDATA[Cokorde Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Insentif dan kemudahan yang diberikan bagi penanam modal atas kegiatan penanaman modal di Provinsi Bali serta kriterianya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah provinsi Bali dalam memberikan kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan bagaimana dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Bali belum terealisasi dengan baik, hal ini terbukti dari hanya diberikannya insentif non fiskal yang juga merupakan bentuk kemudahan yaitu penyederhanaan proses perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu dan belum diberikannya insentif dalam bentuk fiskal. Penelitian ini menyarankan pemerintah harus mambuat suatu peraturan berupa peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga realisasi dari kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dengan aturan hukum yang pasti.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017 ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.254 KB)
<![CDATA[Penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, selain itu juga untuk pemerataan pembangunan. Hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila telah memenuhi seluruh kebutuhan urusan wajib. Penyaluran hibah di Kabupaten Badung telah diupayakan secara optimal oleh Pemerintah. Salah satu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah adalah kurang pahamnya kelompok masyarakat terhadap teknis administratif di dalam pengajuan proposal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran hibah di Badung adalah dengan membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan, selain itu juga pemerintah harus lebih tegas di dalam menerapkan sanksi ganti kerugian yang tercantum di dalam PERDA Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan daerah, serta Pemerintah Kabupaten Badung perlu lebih gencar mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait prosedur pengajuan dan laporan pertanggungjawaban hibah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Hibah Daerah]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERATUAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.506 KB)
<![CDATA[Penulisan ini memiliki judul “Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Sempadan Sungai Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009”. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini tidak jarang ditemukan pembangunan yang menyalahi aturan dari rencana penataan ruang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini dapat memberikan dampak bagi lingkungan, salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pembangunan dalam jarak sempadan sungai di Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peraturan kawasan sempadan sungai dan sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang kawasan tersebut di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma dalam perundang-undangan dan litelatur. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pengaturan kawasan sempadan sungai terdapat pada Pasal 50 ayat (5) yang memuat pengaturan jarak sempadan sungai berdasarkan pengelompokan sungai, seperti jarak sempadan sungai pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir ditentukan jarak 3 meter untuk sungai bertanggul, jarak 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter dan sungai lainnya, kemudian sanksi yang berikan kepada para pihak yang melanggar ketentuan ini diberikan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 sampai Pasal 149. Kata Kunci: Bali, Kawasan Sempadan Sungai, Pemanfaatan Ruang]]>
<![CDATA[INOVASI DAERAH (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.295 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p07
<![CDATA[Regional Innovation is an important factor to encourage competitiveness and prosperity in the region. Innovation is a collaborative process to improve effectiveness and efficiency in the Region. Innovation cannot run sporadically and partially, particularly at the level of regulation and governance. Reflection on experience shows, government apprehensive to innovate in the Region. Criminalization of policy, euphoria of corruption eradication causing poor innovation in the Region, so it should be given the rule that provides the flexibility to innovate without diminishing accountability or in formulating innovation policy, should be based on the principles in the running of innovation. Through the juridical analysis of substance of the Law 23/2014, have been set related to regional innovation. There is the possibility of expanding the activities of government, with narrowing of the risk of criminal prosecution.]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PNS BERUJUNG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ]]>
<![CDATA[I Nyoman Anom Nesa Parwasaba]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Keputusan Majelis Hakim Tipikor Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Pemerintah DKI Jakarta memberhentikan secara tidak horamat pada siapa saja oknum Pegawai Negeri Sipil karena secara sah terbuki melakukan korupsi. Tri Prasetyo Utomo tergolong melakukan kejahatan maka dari itu saudara Tri Prasetyo Utomo dierhentikan secara tidak hormat. Putusan hakim tersebut menjadi bukti dalam penegakan hukum yang pasti dan bermanfaat serta adil. Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai namun ASN yang diberhentikan tersebut mengajukan banding langsung ke PTUN, berkaitan dengan itu prosedur yang telah tersedia tidak dilaksanakan dengan tepat. Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan PPK merupakan pejabat yang mempunyai wewenang pada bidang menetapkan dalam pengangkatan, dalam hal pemindahan dan juga pada pemberhentian Pegawai ASN pada instansii pemerintahan sesuai dengan peraturran perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyampaian keberatan dapat ditempuh melalui jalur hukum dengan upaya banding administratif dan diajukan dengan prosedur yang telah ditentukan . Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, PPK ABSTRACT the Corruption Eradication Panel of Judges Decision No. 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. The DKI Jakarta Government dishonorably terminated any unscrupulous Civil Servants because they were legally proven to have committed corruption. Tri Prasetyo Utomo was classified as having committed a crime, therefore Tri Prasetyo Utomo's brother was dishonorably terminated . The judge's decision is evidence in law enforcement that is certain and useful and fair. Objections that should have submitted an administrative appeal to the ASN Advisory Board through the Employee Advisory Board but the dismissed ASN filed an appeal directly to the Administrative Court, related to that the existing procedures were not carried out properly. Civil Service Development Officials or better known as PPK are officials who have authority in the field of placement in placements, in terms of transfers and also in the dismissal of ASN Employees in government agencies in accordance with applicable laws and regulations. In an effort to apply for an objection, it can be pursued through legal channels with administrative appeals and filed with a predetermined procedure. Keywords: Legal Certainty, Corruption, Civil Servants, PPK.]]>
<![CDATA[Surat Keterangan Notaris Dalam Konteks Labeling Cover Note ]]>
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p08
<![CDATA[The purpose of this writing is to find out the substance that can be applied to a Notary’s statement and the reason for a Notary’s statement being labeled as a cover note. This study uses normative research methods with the problem of voidness in norms with statutory, conceptual, and analytical approaches. The sources of legal materials used consist of primary legal materials that come from laws and regulations related to legal issues, secondary legal materials obtained from journals, expert views and the results of previous research as well as tertiary legal materials obtained from legal dictionaries and language dictionaries which are described qualitatively. The results of the research show that the substance that can be applied to a Notary’s statement is a statement that explains the facts about events that actually happened and not as a guarantee for something. A notary statement with cover note label is a term used in practice that has been going on continuously. The cover note labeling describes the condition of the notary's statement containing the substance of protecting, guaranteeing and promising. This substance has the potential to cause legal problems for notaries and consequences for civil law liability, administrative law, and criminal law. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan notaris dan penyebab surat keterangan notaris yang dilabeling Cover Note menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan adanya permasalahan kekosongan norma dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, pandangan ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier dididapatkan dari kamus hukum maupun kamus bahasa yang diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan adalah pernyataan yang menerangkan fakta terhadap peristiwa yang benar terjadi menyangkut kewajiban dan kewenangannya, serta bukan sebagai jaminan/penanggungan terhadap sesuatu. Surat keterangan notaris yang dilabeling covernote merupakan istilah dalam praktek yang telah berlangsung terus menerus. Labeling covernote tersebut menggambarkan keadaan surat keterangan notaris mengandung substansi melindungi, menjamin dan menjanjikan. Substansi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris dan berkonsekuensi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana.]]>
<![CDATA[Harmonization of Abortion Settings in Indonesia ]]>
<![CDATA[Bayu Anggara]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Musamus Law Review Vol 2 No 1 (2019): MuLaRev ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mularev.v2i1.2260
<![CDATA[This study is entitled Harmonization of Abortion Law in Indonesia. Abortion today is not something that is taboo to discuss and talk about, because abortion has occurred everywhere. Abortion is a health issue that is gaining attention nowadays in Indonesia. The regulation of abortion in Indonesia is regulated by 2 (two) Laws namely the Criminal Code and the Health Law, which is where there is a conflict of norms that the Criminal Code prohibits loopholes for abortion by anyone and under any conditions. While the Health Act provides space for abortions for women with pregnancies that endanger their lives and women with pregnancies due to rape. The problem of this writing is related to the harmonization of abortion arrangements in Indonesia and abortion arrangements in the future. This research was conducted by normative legal methods. Harmonization of abortion arrangements in Indonesia is resolved with legal theory, namely the Lex Specialis Derogat Legi Generalis legal theory, meaning that if there is an abortion case in Indonesia then the source of reference or legal basis is the Health Act because it is more specific than the Criminal Code. Abortion arrangements in Indonesia in the future in the form of a Penal Code also touches on the aspect of abortion which is regulated in Article 589 to Article 592 and remains on the concept to prohibit abortion by anyone and under any conditions.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIdIS dIUNdANGKANNYA UNdANG-UNdANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN dAERAH TERHAdAP PENGATURAN BAdAN USAHA MILIK dAERAH dI INdONESIA ]]>
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>;
<![CDATA[Yudho Taruno Muryanto]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 3, No 3: December 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29560
<![CDATA[The enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government has implications for setting local owned enterprises (BUMD) in Indonesia. Law No. 23 Year 2014, revoke Law Number 5 of 1962 and Law Number 32 Year 2004, the previous both are the legal basis for setting local owned enterprises in Indonesia. In Law No. 23 Year 2014, specifically regulates the local owned enterprise, namely in Chapter XII, consisting of 12 Articles, starting from Article 331 to Article 343 and scattered in several chapters, Article 1 paragraph 40, Article 134 paragraph (1) letter c, 188 paragraph (1) c, subsection 298 (5) c,subsection 304 (1) and (2), 320 (2) g, 402 paragraph (2), 405 and Article 409.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan) ]]>
<![CDATA[Rosianna Evanesa Sihombing]]>;
<![CDATA[Made Gede Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.539
<![CDATA[This research aims to analyze consumer protection in e-commerce in Indonesia, focusing on the obstacles in implementing consumer protection regulations in e-commerce in Indonesia. It also aims to analyze and evaluate the challenges related to compliance and oversight in the application of consumer protection regulations. In the digital era, e-commerce transactions have rapidly evolved, but this has also led to various consumer protection issues, such as fraud and a lack of transparency. For that reason, appropriate regulations are needed to protect consumers. This research employs a normative-descriptive research method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The author uses the statute approach to analyze the applicable laws related to e-commerce and consumer protection, while the conceptual approach is used to explore the ideal concept of consumer protection in the context of digital transactions. The research results indicate that although regulations related to e-commerce are in place, the main challenge lies in the less-than-optimal implementation and oversight. Obstacles such as a lack of human resources and monitoring technology, as well as the complexity of cross-border jurisdictions, are factors that complicate effective consumer protection. Therefore, there is a need for efforts to improve legal infrastructure and stricter oversight to ensure that consumer rights are protected within the e-commerce ecosystem in Indonesia.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION AGAINST THE CASE OF PT. MOTTOLEDO AS A VIOLATOR OF FEN LIE PATENT RIGHTS ]]>
<![CDATA[Tirandika, Putu Reza Aditya]]>;
<![CDATA[Karma Resen, Made Gde Subha]]>
<![CDATA[ POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 3 (2023): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Transpublika Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55047/polri.v2i3.718
<![CDATA[Intellectual property rights (IPR) pertain to property rights derived from human intellectual capabilities, encompassing various forms of talent displayed in technology, science, art, and literature. Adequate legal protection is essential for intellectual works to nurture societal creativity and ensure successful safeguarding of intellectual property rights. This study aims to assess the legal protection of intellectual property rights against PT Mottoledo Fen Lie Agen as a patent infringer. This study employs a normative legal study approach, focusing on the positive legal norms governing the protection of intellectual property rights against PT Mottoledo Fen Lie Agent's patent infringement. The study identifies the substantive requirements for patentability of an invention, namely: novelty, inventive steps, and industrial applicability, as specified in Articles 2-5 of the Patent Law. Concerning copyrighted books and similar works, the protection system discussed earlier adopts an automatic approach. This means that creators do not need to undergo a registration process to obtain legal protection; protection automatically exists from the moment the copyrighted work is created as a tangible expression, such as a copyrighted book, etc.]]>
