Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.655
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Musamus Law Review East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Focus Journal Law Review Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Pemuliaan Keadilan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Made Gde Subha Karma Resen
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SANTUNAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Ida Bagus Bayu Ardana; Made Gede Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled "Compensation By Performers Crime Against Crime Victims Studied From the Code of Criminal Procedure." This paper using the methods of normative research for this paper examined by the Criminal Procedure Code which has not been set on the compensation by the perpetrator. Article discusses the practice of granting compensation by the perpetrator of the crime victim. known as Indonesian criminal Procedure Code only stipulates the compensation and not explaining the provision of compensation to victims of crime. vacancy this then raises the norm so it is necessary the existence of a clear recognition of the provision of compensation to victims of crime
PENGATURAN TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK SAAT BERLALU LINTAS Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat sekitar. Namun tanpa kita sadari bahwa merokok saat berkendara dapat membahayakan keselamatan bagi setiap pengendara maupun penumpang. Hal ini dikarenakan dapat membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga berpotensi terjadi suatu kecelakaan lalu lintas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan pengendara yang merokok saat berlalu lintas berdasarkan hukum positif Indonesia dan bagaimana pengaturan terhadap pengendara yang merokok saat berlalu lintas di masa mendatang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan terhadap pengendara yang merokok saat berlalu lintas berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan terhadap pengendara yang merokok saat berlalu lintas di masa mendatang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah terjadinya suatu kekaburan norma dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penjelasan tersebut menyatakan frasa “penuh konsentrasi” ialah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”. Hal ini tidak menerangkan secara ringkas dan jelas mengenai boleh atau tidaknya pengendara merokok saat berkendara sehingga dapat berpotensi terjadinya suatu kecelakaan. Pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengendara, tidak hanya melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saja, melainkan juga di dalam peraturan-peraturan terkait lainnya agar tidak terjadi kekosongan norma. Kata Kunci: Pengaturan, Pengendara, Merokok, Lalu Lintas
Perlindungan Hukum Perbuatan Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Cintya Meri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i09.p02

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tanah kasus yang di gunakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 65K/Pdt/2012. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 65K/Pdt/2012. Hasil dari penelitian ini menyatakan penggugat berhak untuk melepaskan hak atas tanah sengketa dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa berdasarkan atas Perjanjian Akan Melepaskan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 26 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat di hadapan I Ketut Purna, S.H., dahulu Notaris di Denpasar. Menyatakan perbuatan para tergugat I mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor: 3023/Desa Jimbaran atas nama I Nyoman Raneng dan merubah pemegang hak sehingga menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen (para tergugat I) dan selanjutnya menjual tanah sengketa kepada tergugat-II adalah tidak sah dan melanggar hukum (onrechtmatig). Kata kunci: Ganti rugi, Pengadaan tanah, kepentingan umum ABSTRACT The purpose of this research is to find out how the legal protection of case land is used in the Supreme Court Decision Number: 65K/Pdt/2012. Tehe research methods in writing this article uses a type of normative research, with a statutory approach and a case approach. The approach to this case refers to the Supreme Court Decision Number: 65K/Pdt/2012. The results of this study stating that the plaintiff has the right to relinquish the right to disputed land and submit an application to obtain a Building Use Right on disputed land based on the Agreement to Relinquish and Liberate Land Rights Number 26 dated May 22, 1995 made before I Ketut Purna, SH, formerly a Notary in Denpasar . Stating that the actions of the defendants I took Freehold Certificate Number: 3023/ Desa Jimbaran on behalf of I Nyoman Raneng and changed the right holder so that it became on behalf of I Wayan Bendi, I Madeganti, I Nyoman Kicen (defendant I) and then sold the disputed land to Defendant II was illegitimate and broke the law (onrechtmatig). Key words: compensation, land acquisition, public interest.
URGENSI PENGATURAN KRIMINALISASI MARITAL RAPE DALAM RUU KUHP INDONESIA I Gusti Ayu Istri Raka; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam tulisan ini adalah menganalisis pengaturan marital rape dalam RUU KUHP dan mengkaji landasan kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menjelaskan bahwa marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan. Dalam RUU KUHP diatur bahwa “persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah, dipidana karena melakukan perkosaan”. Kriminalisasi marital rape didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan melindungi setiap warga negaranya dari kekerasan seksual, secara yuridis pengaturan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, dan secara sosiologis kasus marital rape sudah pernah terungkap di tahun 2014 dan kemungkinan masih banyak kasus yang belum terungkap. Kata Kunci: Urgensi, Kriminalisasi, Marital Rape, RUU KUHP
COVER RISIKO DEBITUR UMKM PADA PT. JAMKRIDA BALI MANDARA I Wayan Suantana; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p3

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengajuan kredit dan mekanisme penjaminan case by case di PT. Jamkrida Bali Mandara. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris baik yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM dalam mengajukan permohonan kredit kepada Bank/Lembaga Kauangan (LK), Bank/LK dalam hal ini akan menganalisis kelayakan kredit sesuai dengan prosedur yang ada atau dikenal sebagai prinsip 5C, jika dalam proses analisis dikatakan layak oleh Bank, maka Bank akan mencairkan kredit tersebut, tetapi jika dalam proses analisis pemohon tidak memiliki jaminan, Bank/LK akan mengajukan jaminan kredit di PT. Jamkrida. Mekanisme pengajuan penjaminan Case by Case melalui beberapa proses yang harus dipenuhi. Pertama adanya surat pengajuan permohonan penjaminan dan di dalam permohonan tersebut ada keterangan berapa plafonnya, jangka waktu, dan tujuan kreditnya diperuntukkan untuk apa (tujuan kredit). Kedua dilakukan identifikasi subyeknya, debiturnya dan lebih spesifiknya diperlukan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiga adalah melakukan penilaian terhadap karakter debitur. Kata Kunci: UMKM, Jaminan, Kredit, Jamkrida ABSTRACT The purpose of this study is to examine the mechanism of credit application and the mechanism for guaranteeing case by case at PT. Jamkrida Bali Mandara. This paper uses an empirical legal research method that uses empirical facts obtained from interviews and factual behavior. The results of the study indicate that MSMEs in applying for credit to Banks / Financial Institutions (FI), Banks / FI in this regards will analyze creditworthiness in accordance with existing procedures or known as the 5C principles, if the analysis process is regarded to be feasible by the Bank, then Bank will disburse the credit, but if in the analysis process the applicant have no collateral, the Bank/FI will apply for a credit collateral at PT. Jamkrida. The mechanism for submitting a Case by Case guarantee has to go through several processes. First, there is a letter for submitting an application for guarantee and in the application there is a description of the ceiling, time period, and what the purpose of the credit is for (the purpose of the credit). Second, identification of the subject, the debtor and more specifically, required conditions such as an Identity Card (KTP). The third is to assess the character of the debtor itself Key Words: UMKM, Guarantee, Credit, Jamkrida
KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS Putri Bangbang Teja Purwani; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p9

Abstract

Demokrasi dalam kehidupan masyarakat moderen memberikan hak kepada warga negara untuk menyuarakan keinginan dan kepentingannya di muka umum, dan hal ini telah dijamin oleh konstitusi. Namun pihak yang terlibat seringkali melupakan bahwa semua ini wajib dilakukan dengan tertib, damai dan aman sehingga tidak jarang aksi ini justru berujung anarkis. Padahal jika setiap pihak yang terlibat mampu memahami hak dan tanggungjawab masing-masing dalam setiap tindakannya, hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi. Karena pada dasarnya segala hal terkait tindakan warga negara maupun pihak kepolisian telah diatur tegas oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas kepolisian dalam melaksanakan kewenangan mereka untuk mengamankan demonstrasi serta kendala yang dihadapinya. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, penelitian ini kemudian menggunakan metode penelitian hukum normatif, memakai bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Kesimpulannya ditemukan bahwa kendala yang dihadapi Polri dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis diantara lain adalah sulitnya aparat dalam memperkirakan banyaknya jumlah massa yang dapat berpotensi melakukan tidakan anarkis, sangat mudahnya medsos menyebarkan hoax, kurangnya Jumlah Personil Kepolisian, dan mudah meledaknya faktor psikologis dari pihak pengunjuk rasa. Kata kunci: Kepolisian, Unjuk Rasa, Anarkis ABSTRACT Democracy in modern society gives citizens the right to voice their wishes and interests in public, and this has been guaranteed by the constitution. However, the parties involved often forget that all of these must be done in an orderly, peaceful and safe manner, which is often these actions end in anarchy. In fact, if each party involved is able to understand their respective rights and responsibilities in each of their actions, this kind of thing should not have to happen. Because basically everything related to the actions of citizens and police has been strictly regulated by law. This study aims to describe the implementation of the police's duties in carrying out their authority to secure demonstrations and the obstacles they face. With a statutory and conceptual approach, this research then uses normative legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials. It was found that the obstacles faced by the Police in dealing with anarchist rallies were the difficulty of the apparatus in estimating the large number of masses who could potentially carry out anarchic actions, the ease with which social media spread hoaxes, the lack of police personnel, and the easy explosion of psychological factors on the part of the protesters. Keywords: Police, Demonstrations, Anarchy
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG MELAMPAUI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TBN) I Made Bayu Gautama Suadi Putra; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Jun 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Hakim Pidana Yang Melampaui Tuntutan Penuntut Umum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TBN”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim pidana dalam mengambil putusan yang melampaui tuntutan penuntut umum dan dapatkah hakim pidana memutus melampaui apa yang dituntut oeh penuntut umum. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TBN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan hukum yang berlaku didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
KEKUATAN AKTA HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK LAKI-LAKI KANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 168/PDT/2012/PT.DPS. Canina Asmara Putri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.421 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul kekuatan akta hibah yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak laki-laki kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Latar belakang penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak laki-lakinya, dimana ibu tersebut berkedudukan sebagai sentana rajeg dan yang menjadi objek hibah adalah tanah. Dalam hal peralihan atas proses hibah atau pewarisan dapat dipergunakan hukum perdata (BW) atau bisa juga mempergunakan hukum adat masing-masing daerah. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kekuatan akta hibah yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah supaya hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna maka hibah tersebut harus dilakukan dihadapan Notaris/PPAT dan kemudian aktanya ditindaklanjuti dengan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PT BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE I Made Sanditya Edi Kurniawan; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.597 KB)

Abstract

The paper entitled Responsibility of the Directors for damages Limited Liability Companies based on the doctrine of Business Judgment Rule. This paper uses analytical methods and normative uum approach. Director is an important organ in which the Board of Directors of a Limited Liability Company has a function and a very central role in the paradigm of limited liability company. Based on these functions when the Director makes a decision that hurt the company, based on the doctrine of Business judgment rule, directors of a company are not liable for damages arising from an act of decision-making, if the directors act in good faith and based on careful nature.
KEWENANGAN PENJABAT WALIKOTA MELAKUKAN MUTASI Ida Bagus Dwi Ganda Sabo; I Gusti Ngurah Wairocana; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.951 KB)

Abstract

Mutasi merupakan suatu kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mutasi sering sekali disalah artikan sebagai bentuk hukuman jabatan. Seperti yang terjadi di kota Denpasar, dimana seorang penjabat walikota melakukan mutasi terhadap 2 (dua) orang pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II. Permasalahan yang timbul kemudian adalah apa yang menjadi dasar hukum dari seorang penjabat walikota melakukan mutasi serta apa akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh penjabat Walikota Denpasar tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikaji ini yaitu pada saat seorang penjabat kepala daerah ingin melakukan mutasi terhadap pegawai ASN sudah seharusnya mengacu pada beberapa aturan yang ada yaitu UU No. 5 tahun 2014, PP No. 49 tahun 2008, PP No. 9 Tahun 2003, Surat Instruksi Mendagri No. 820/6040/SJ, dan Surat Kepala BKN No: K.26-30/V.100 -2/99. Akhibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh penjabat Walikota Denpasar adalah dapat dijatuhkannya sanksi yang berupa tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010.
Co-Authors A. A. Ngr. Eka Bhuana Putra A.A Bagus Raga Prayudha A.A. Istri Agung Kemala Dewi Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Awik Utari Putri Bayu Anggara Bella Kharisma Canina Asmara Putri Charles Lungkang Cintya Meri Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dewa Gede Tedy Sukadana Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama Dewi , Ni Putu Kompiang Ratna Ganitri, Pande Made Dea Sri Gede Agus Angga Saputra Gst Agung Chandra Kumala Dewi Hendro Purnomo I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi I Dewa Gede Aryantha Wira Pratama I Dewa Gede Indra Eka Putra I Gede Adnyana I GEDE ADNYANA I Gede Ngurah Hendra Sanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Ayu Istri Raka I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Angga Pratama Putra I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Kadek Gittan Oktha Prayoga I Komang Iwan Saputra I Made Arya Dwisana I Made Bayu Gautama Suadi Putra I Made Sanditya Edi Kurniawan I MADE SUBAWA I Nyoman Anom Nesa Parwasaba I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Wayan Suantana Ida Ayu Handewi Martika Putri Ida Bagus Bayu Ardana Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gede Eka Permana Putra Ida Gede Krisna Permadi Budha Imelda Paskah Anita Indah Marlina Sitha Dewi, Ni Made Jessy Octavio Arfandy Julintika, Sang Ayu Kadek Neni Kadek Poolina Prameswari Kadek Sarna Kadek Tegar Wacika Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Kristina Sanca Ngunas L.P. Suci Arini Made Angga Adi Suryawan Made Jatiningrum Made Sinthia Sukmayanti Manika, Agus Surya Manuaba, Ida Ayu Inten Marwanto Marwanto, Marwanto Ni Made Ayu Sintya Dewi Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Pande Diah Maharani Ni Putu Sarasita Kismadewi Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi Prameswari, Anak Agung Indira Paloma Putra, I Gde Yogi Aditya Putri Bangbang Teja Purwani Putri, Putu Ristha Kharisma Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti Putu Dyatmikawati Putu Gede Krisna Mahayana Putu Reza Aditya Tirandika Putu Sartika Sukmadewi Putu Wahyu Widiartana Rosianna Evanesa Sihombing RR. Ella Evrita Hestiandari Sembiring, Rezeky Febrani Sorongan, Romario Jermia Sugiani, Ni Komang Mega sumadana, niwayan trisna utami Sumadi, I Putu Sudarma Susilawati, Ida Ayu Shinta Tirandika, Putu Reza Aditya Yolanda Kalyana Mitta Yudho Taruno Muryanto