Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.797
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Musamus Law Review East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Media Akademik (JMA) Focus Journal Law Review Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Pemuliaan Keadilan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Made Gde Subha Karma Resen
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SURAT IZIN MENGEMUDI SEMENTARA BAGI WISATAWAN ASING YANG BERKENDARA DI BALI Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra; I Nyoman Suyatna; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.771 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Surat Izin Mengemudi Sementara Bagi Wisatawan Asing yang Berkendara di Bali”. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan orang asing yang berkendara di Bali, Indonesia menetapkan pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, bahwa warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat mengajukan SIM baru yang bersifat sementara dengan mengajukan dokumen keimigrasian. Berdasarkan kenyataan mengenai adanya pengaturan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifitas dari SIM sementara terkait dengan kurangnya wisatawan asing yang menerapkan SIM sementara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan wawancara di lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai adanya SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, tidak hanya bagi wisatawan asing yang hendak berkendara di Bali tetapi juga kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi mengenai adanya SIM baru bagi wisatawan asing yang berlaku sementara.
Pelaksanaan Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penanganan Anjing di Wilayah Desa Sanur Kaja I GEDE ADNYANA; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.464 KB)

Abstract

ABSTRAK Masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan anjing sebagai ciptaan Tuhan yang ditakdirkan menjadi hewan peliharaan, sahabat yang baik dan setia kepada tuannya serta dapat diandalkan sebagai penjaga rumah setiap keluarga. Salah satu Desa di Bali yaitu Desa Sanur Kaja telah menjadi desa ramah anjing pertama di Bali. Desa Sanur Kaja membuat peraturan desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemeliharaan Dan Penanganan Anjing Di Wilayah Desa Sanur Kaja yang bertujuan menjaga kearifan dan kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan melestarikan anjing merupakan daya tarik wisatawan. Namun seiring zaman, anjing seolah menjadi musuh karena menjadi hewan penularan aktif rabies yang membuat anjing-anjing harus dieliminasi tanpa tanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan mengenai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Sanur Kaja untuk menjaga kearifan lokal Bali yang dapat menjadi daya tarik wisatawan tanpa harus takut dengan penularan rabies oleh anjing . Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan apabila masyarakat ingin memelihara anjing harus melapor terlebih dahulu di kantor desa. Kata Kunci : Pelaksanaan , Peraturan Desa , Anjing ABSTRACT The Balinese respect the existence of dogs as God's creations that are destined to become pets, good friends and loyal to their masters and can be relied upon as the guardian of every family's home. One of the villages in Bali, Sanur Kaja Village, has become the first dog-friendly village in Bali. Sanur Kaja Village made Sanur Kaja Village Regulation Number 3 of 2018 concerning Procedures for Dog Care and Handling in the Sanur Kaja Village Area which aims to preserve the wisdom and cultural distinctiveness of the Balinese people in maintaining and preserving dogs is a tourist attraction. But over time, dogs have become enemies because they have become active rabies transmission, which makes dogs have to be eliminated without responsibility. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of Village Regulation No. 3 of 2018 in Sanur Kaja Village to maintain Balinese local wisdom that can be an attraction for tourists without having to fear the transmission of rabies by dogs. The method used is empirical legal research using a statutory approach and fact approach. The implementation of Village Regulation Number 3 of 2018 runs well, this is evidenced by the fact that if the community wants to keep dogs, they must first report it at the village office. Keyword: Implementation, Village Regulation, Dog
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA REGIONAL SARBAGITA Putu Wahyu Widiartana; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.954 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas hukum terkait dengan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional SARBAGITA. Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan payung hukum yang mendasari pengelolaan sampah Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah. Pengelolaan sampah di TPA regional SARBAGITA telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dan Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan. Peraturan Gubernur tersebut memberikan kewenangan kepada UPT Pengelolaan Sampah untuk mengatur dan mengelola sampah di regional SARBAGITA, sedangkan Keputusan Bersama tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA (BPKS) untuk mengatur dan mengelola sampah di regional SARBAGITA. Dalam implementasi pengelolaan sampah regional ini, terdapat 2 (dua) faktor penghambat  yaitu kesadaran masyarakat yang masih lemah dan adanya 2 (dua) pihak yang sama-sama dapat mengelola sampah di TPA regional SARBAGITA, yaitu BPKS dengan DKP di masing-masing pemerintahan daerah SARBAGITA.
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 KABUPATEN GIANYAR PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI BALI I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.99 KB)

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu bagian dari urusan pemerintah daerah dalam kewenangannya mengatur urusan rumah tangga dari daerah itu sendiri. Dalam perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi (5) lima tahun setelah daerah tersebut menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar pasca pemilihan umum kepala daerah di bali dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar diwajibkan penyusunannya berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berbagai proses tahapan yang terdapat dalam ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar sebagai pelaksananya. Adapun faktor penghambat penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar adalah kurangnya penegakan hukum pada lingkungan organisasi perangkat daerah, tidak efektif nya sistem informasi pembangunan daerah dan masyarakat desa yang masih belum memahami pentingnya prioritas pembangunan dan penyelarasan perencanaan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK DAN ELECRONIC LIQUID Ida Ayu Handewi Martika Putri; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakngi dengan maraknya peredaran rokok elektrik dan e-liquid secara illegal. Badan POM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap peredaran rokok elektrik dan e-liquid, belum memiliki dasar hukum untuk menghentikan peredarannya. Tepatnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan hanya mengatur mengenai rokok pada umumnya. Berdasarkan pada hal di atas maka perlu diperhatikan pengaturan dan kewenangan Badan POM dan terhadap beredarnya rokok elektrik dan e-liquid sebab tidak adanya pengaturan rokok elektrik dan e-liquid. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: 1. untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan dan kewenangan Badan POM terhadap peredaran rokok, dan 2. mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan dan kewenangan Badan POM terhadap peredaran rokok elektrik dan e-liquid sebab beredar ilegal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 yang digunakan sebagai alat oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak mengatur tentang rokok elektrik dan e-liquid nya, dengan kata lain terdapat kekosongan norma. Dengan demikian pemerintah hendaknya perlu untuk mengkaji kembali Peraturan tersebut terkait dengan berkembanganya rokok. Pemerintah dalam mengisi kekosongan norma memiliki bentuk fungsi Pemerintahan dalam hal membentuk suatu Regulasi, perlu mengambil suatu keputusan demi terciptanya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer Awik Utari Putri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan guna menelaah kepastian hukum dari pengaturan larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR dan aspek hukum terhadap anggota DPR yang merangkap jabatan sebagai komisaris persekutuan komanditer. Terkait jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada isu hukum yang diangkat, ditemukan bahwasannya pengaturan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR diatur melalui Pasal 236 UU MD3. Kemudian berkenaan dengan aspek hukum dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR sebagai komisaris CV, tidaklah dilarang dalam hukum positif. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 236 ayat (2) UU MD3 yang memiliki keterkaitan dengan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR sebagai komisaris persekutuan komanditer tidak dapat ditafsirkan sebagai aturan yang melarang anggota DPR untuk merangkap jabatan komisaris pada persekutuan komanditer. Kata Kunci: Aspek Hukum,Rangkap Jabatan,Anggota DPR. ABSTRACT The study examines the legal certainty of the regulation on the prohibition of concurrent positions carried out by DPR members and the legal aspects of DPR members who concurrently serve as commissioners of a limited partnership. The study of this type of normative legal research uses a statute approach and a conceptual approach. Based on the study results carried out on the legal issues raised, it found that the regulation on the prohibition of concurrent positions for DPR members is regulated through Article 236 of the MD3 Law. Then concerning the legal aspects of simultaneous jobs carried out by members of the DPR as commissioners of CV, it is not prohibited in positive Law. This because Article 236 paragraph (2) of the MD3 Law related to the prohibition of concurrent positions of DPR members as commissioners of limited partnership cannot be interpreted as a rule prohibiting DPR members from DPR members concurrently serving commissioners in limited partnership. Keywords: Legal Aspects, Multiple Positions, Members of the DPR.
ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SANUR KAUH Komang Donik Junada; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Sanur Kauh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait dengan tahapan pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan pengelolaana keuangan Desa ayang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, di Desa Sanur Kauh. Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitianahukum empiris yaitu hukumadikonsepkan sebagaia gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Pengaturan terkait dengan tahapan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam PeraturanaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahuna2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,apelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabankeuangan desa, di Desa Sanur Kauh telah terlaksana dengan baik,dari perencanaan telah dilaksanakan dengan partisipatif melibatkanseluruh lapisan masyarakat, memberikan masukan melalui kepaladesa dan BPD.
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA SUMERTA KAJA DENPASAR TIMUR Putu Sartika Sukmadewi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.761 KB)

Abstract

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang paling penting di Kota Denpasar. Permasalahan sampah dapat mengganggu ketertiban umum, menyebabkan pencemaran dan tumpukan sampah dapat menimbulkan wabah penyakit. Penyebab dari timbulnya permasalahan ini adalah masyarakat kurang peduli terhadap dampak yang akan ditimbulkan, masyarakat sulit untuk menerapkan program 3R, dan pemilahan sampah. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di Kota Denpasar dan upaya penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga di Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah dan tata cara pembuangan sampah di Kota Denpasar telah di atur dalam Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perwali No. 11 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor saran dan fasilitas yang kurang mendukung, dan budaya hukum. Penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga di Desa Sumerta Kaja dilakukan, dengan menyediakan fasilitas layanan MOCI, menyediakan 3 unit bak sampah, dan memiliki program bank sampah dengan menerapkan pemilahan sampah serta metode 3R. Kata Kunci : Pengelolaan, Penanggulangan, Sampah Rumah Tangga
TAHAP PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA I Gusti Ngurah Agung Angga Pratama Putra; Made Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan status Kelurahan menjadi Desa merupakan suatu topik perbincangan di Daerah Tingat II yakni Kabupaten / Kota. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses, prosedur, serta tahapan dari pengajuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan Pasal 46, 50, 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdampak positif dan negatif. Kata Kunci : Kelurahan, Desa, Tahapan, Peraturan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI Jessy Octavio Arfandy; I Nyoman Suyatna; Made Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali. Terdapat permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Bali dan hambatan pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Povinsi Bali. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, diteliti permasalahan yang muncul terhadap aturan hukum dengan fakta yg terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini berbasis pada data primer dan data sekunder, yaitu penelitian dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang mendasarinya serta dikaitkan dengan tindakan pemerintah terhadap keadaan yang terjadi secara nyata di lapangan. Data-data yg diperoleh dianalisis secara evaluatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terdapat di dalam proses penyelenggaraan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA. Untuk mengantisipasi hambatan, dilakukan perubahan saat melakukan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dengan bentuk rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat penyetoran di Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Bali dalam hal ini Bank BPD Provinsi Bali.
Co-Authors A. A. Ngr. Eka Bhuana Putra A.A Bagus Raga Prayudha A.A. Istri Agung Kemala Dewi Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Arna, Md. Andhi Supriatna Awik Utari Putri Bayu Anggara Bella Kharisma Canina Asmara Putri Charles Lungkang Cintya Meri Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dewa Gede Tedy Sukadana Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama Dewi , Ni Putu Kompiang Ratna Ganitri, Pande Made Dea Sri Gede Agus Angga Saputra Gst Agung Chandra Kumala Dewi Hendro Purnomo I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi I Dewa Gede Aryantha Wira Pratama I Dewa Gede Indra Eka Putra I Gde Yogi Aditya Putra I Gede Adnyana I GEDE ADNYANA I Gede Ngurah Hendra Sanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Ayu Istri Raka I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Angga Pratama Putra I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Kadek Gittan Oktha Prayoga I KETUT SUDANTRA I Komang Iwan Saputra I Made Arya Dwisana I Made Bayu Gautama Suadi Putra I Made Sanditya Edi Kurniawan I MADE SUBAWA I Nyoman Anom Nesa Parwasaba I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Wayan Suantana I WAYAN WINDIA Ida Ayu Handewi Martika Putri Ida Bagus Bayu Ardana Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gede Eka Permana Putra Ida Gede Krisna Permadi Budha Imelda Paskah Anita Indah Marlina Sitha Dewi, Ni Made Jessy Octavio Arfandy Julintika, Sang Ayu Kadek Neni Kadek Poolina Prameswari Kadek Sarna Kadek Tegar Wacika Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Kristina Sanca Ngunas L.P. Suci Arini Made Angga Adi Suryawan Made Jatiningrum Made Sinthia Sukmayanti Manika, Agus Surya Manuaba, Ida Ayu Inten Marwanto Marwanto, Marwanto Ni Made Ayu Sintya Dewi Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Pande Diah Maharani Ni Putu Era Ayu Salina Ni Putu Sarasita Kismadewi Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi Prameswari, Anak Agung Indira Paloma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Putra, I Gde Yogi Aditya Putri Bangbang Teja Purwani Putri, Putu Ristha Kharisma Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti Putu Dyatmikawati Putu Gede Krisna Mahayana Putu Reza Aditya Tirandika Putu Sartika Sukmadewi Putu Wahyu Widiartana Rosianna Evanesa Sihombing RR. Ella Evrita Hestiandari Sembiring, Rezeky Febrani Sorongan, Romario Jermia Sugiani, Ni Komang Mega sumadana, niwayan trisna utami Sumadi, I Putu Sudarma Susilawati, Ida Ayu Shinta Tirandika, Putu Reza Aditya Yohanes Usfunan Yolanda Kalyana Mitta Yudho Taruno Muryanto