Articles
<![CDATA[HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Kadek Tegar Wacika]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.441 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p08
<![CDATA[Tujuan dari Studi Hukum ini adalah untuk mengetahui implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Yang Berasal dari Kepala Daerah serta mekanisme pelaksanaannya. Studi Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual. Hasil dari Studi Hukum tersebut ditemukan bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan implikasi terhadap implementasi otonomi daerah berupa pergeseran asas desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menegaskan pengaruh Pemerintah Pusat melalui Kementerian dalam upaya Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Yang Berasal dari Kepala Daerah. Meskipun demikian, adanya perubahan atas Undang-Undang tersebut juga menjamin sinkronisasi Peraturan Daerah menjadi vertikal guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat daerah serta mencegah konflik vertikal antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. Selain itu, mekanisme harmonisasi tersebut saat ini telah diakomodir dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. The purpose of this legal study is to find out the implications of the enactment of Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation on the Process of Harmonization, Rounding and Consolidation of Conception of Draft Regional Regulations Originating from Head of the Region as well as implementation mechanism. This legal study uses normative legal research method with statutory and conceptual approach. The results of the Law Study found that enactment of Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation has implications for the implementation of regional autonomy in form of a shift in the principles of decentralization and deconcentration by emphasizing influence of the Central Government through the Ministry. in the effort of Harmonizing, Rounding and Consolidating Conception of Draft Regional Regulations Originating from the Regional Head. Nevertheless, the amendment to the Law also guarantees the synchronization of Regional Regulations to become vertical in order to ensure certainty, justice and benefit for local community as well as preventing vertical conflicts between Regional Regulations and the Prevailing Laws. In addition, this harmonization mechanism has been accommodated in Circular of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia Number M.HH-01.PP.04.02 2019 concerning Procedures and Procedures for Harmonizing, Rounding and Consolidating Conception of Draft Regional Regulations.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK TERHADAP PENYEDIA LAYANAN JASA PESAN ANTAR MAKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[L.P. Suci Arini]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.491 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p15
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia serta konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada studi ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatalan perjanjian sepihak secara khusus yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia. Pengaturan pembatalan sepihak yang dipergunakan adalah aturan secara general yang tercantum pada KUH Perdata. Sehingga konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dapat meminta ganti kerugian kepada konsumen atau menanggung kerugian pesanan tersebut secara pribadi. This study aims to analyze the arrangements for the cancellation of unilateral agreements by consumers for food delivery service providers in Indonesia as well as the legal consequences of the cancellation of unilateral agreements by consumers for food delivery service providers in Indonesia. The method used in research related to the legal consequences of the cancellation of unilateral agreements by consumers on food delivery service providers in Indonesia uses this type of juridical normative legal research through a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study found that the cancellation of unilateral agreements specifically made by consumers for food delivery service providers in Indonesia has not been regulated. The unilateral cancellation arrangement used is the general rule listed in the Civil Code. So that the legal consequences of the cancellation of the unilateral agreement by consumers on food delivery service providers in Indonesia can ask for compensation from consumers or bear the loss of the order personally.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI DALAM PERJANJIAN KREDIT ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Indra Eka Putra]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.096 KB)
<![CDATA[This writing shall be entitled as “Legal Implication of Warrant Object Registration as Fiduciary in Credit Agreement”. This writing applied normative legal research. Fiduciary had been regulated pursuant to Law No. 42 of 1999, stipulating that a debtor is obliged to register its warrant object in Fiduciary Registration Office whereas, such occurrences had been observed as extremely rare, mostly upon the reason of mere efficiency and competitiveness among institutions. Upon such grounds, this writing shall illustrate the legal implication once the debtor is not registering its warrant to the Fiduciary Registration Office.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA KEAMANAN ANTARA PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN DARI ORMAS DALAM PROSES PERADILAN ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Tedy Sukadana]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.076 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i03.p12
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui apakah perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan BUJP dari ormas dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuktian dalam proses peradilan serta bagaimanakah keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, dalam proses pembuatan perjanjian harus memenuhi kriteria syarat dalam membuat perjanjian yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP dari ormas dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuktian dalam proses peradilan. Keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian disebutkan sah apabila memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. The purpose of this research is to find out whether the security cooperation agreement between the company and the BUJP from the mass organization can be used as a legal basis for evidence in the judicial process and how is the validity of the security cooperation agreement made between the company and the BUJP of the mass organization according to the law of the agreement. This type of research used in this research is normative legal research. From the results of the research, in the process of making an agreement, it must meet the criteria for making an agreement that has been regulated in the statutory provisions, so that it can be used as a legal basis in case of problems in the future. Security cooperation agreements between companies and security service business entities or BUJPs from mass organizations can be used as a legal basis for evidence in the judicial process. The validity of the security cooperation agreement made between the company and the security service business entity or BUJP of the mass organization according to the law of the agreement is said to be valid if it meets predetermined criteria or conditions.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI TERHADAP SAHAM YANG DIGADAIKAN BERKAITAN DENGAN BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU GADAI DALAM SCRIPLESS TRADING SYSTEM ]]>
<![CDATA[Ida Gede Krisna Permadi Budha]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (34.249 KB)
<![CDATA[Scientific paper titled "Execution Against Shares pledged End of Period Relatingto Pawn In Scriptless Trading System", using normative research methods. Issues raisedis how to execute the pledged stock without paper relating to the expiration of the lien inscripless trading system. Based on the research conducted, the results showed that thepresence of the shares are at a third party, namely PT KSEI be mortgaged if bothparties agree. PT KSEI will do the freezing/blocking number of pledged securities in theSub Account on behalf of the collateral. The execution of the object lien pledge ofshares done by the rules that exist in the Civil Code under Article 1155 of the CivilCode is to parate and Article 1156 of the Civil Code executie is by private sale.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK DITINJAU DARI HUKUM NORMATIF YANG BERLAKU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sarasita Kismadewi]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.572 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p06
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk bentuk perlindungan konsumen bagi pelanggan listrik PT PLN (Persero) terkait dengan pemadaman listrik sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggan listrik apabila tejadi pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terkiat dengan analisis terhadap perlindungan konsumen listrik oleh PT. PLN (Persero) adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan guna menganalisis isu hukum pada studi ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelanggaran pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, melalui penelitian ini, konsumen dapat menempuh beberapa upaya hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen terjait dengan Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) diantaranya dapat melalui mekanisme komplain yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) hingga adanya upaya ganti rugi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. This study aims to analyze forms of consumer protection for electricity customers of PT PLN (Persero) related to unilateral power outages in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 30 of 2009 concerning Electricity and analyze the forms of legal remedies that can be taken by electricity customers in the event of a power outage by PT. PLN (Persero). The research method used in this research is related to the analysis of the protection of electricity consumers by PT. PLN (Persero) is using normative juridical legal research through a statutory approach to analyze legal issues in this study. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study found that there was a violation of Article 4 of the Consumer Protection Act where consumers did not get their rights as stated in Article 4 of the Consumer Protection Act. In addition, through this research, consumers can take several legal remedies for losses experienced by consumers related to power outages carried out by PT. PLN (Persero) among others can go through the complaint mechanism provided by PT. PLN (Persero) until there is an attempt to compensate in accordance with Article 45 of the Consumer Protection Act.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENARIKAN ROYALTI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA WILAYAH BALI PADA RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK ]]>
<![CDATA[Made Angga Adi Suryawan]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.445 KB)
<![CDATA[Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik, dalam penelitian ini membahas bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lagu dan musik merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sebagai usaha yang menggunakan lagu dan musik sebagai sarana penunjang, maka sudah menjadi kewajiban pihak pengguna untuk membayar royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Dalam pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Di kabupaten Gianyar ada banyak restoran yang menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial, namun pihak YKCI wilayah Bali belum melakukan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik di restoran-restoran yang ada di kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Hasil penelitian yang didapat adalah belum adanya pelaksanaan penarikan royalti oleh YKCI wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar diakibatkan YKCI wilayah Bali saat ini memfokuskan penarikan royalti pada hotel-hotel di Denpasar dan Badung. Sanksi terhadap restoran yang tidak membayar royalti sesuai pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Kata Kunci : Penarikan Royalti, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Lagu dan Musik.]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PEMBENTUKAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Made Sinthia Sukmayanti]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.365 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i04.p09
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk menganalisis pembentukan peradilan lingkungan sebagai upaya penegakan hukum khususnya pada bidang lingkungan dengan perbandingan pendekatan hukum di Indonesia dengan Australia. Metode yng digunakan yakni metode penelitiann hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiamn menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui 3 (tiga) instrument, yakni: instrument hukum administrasi negara; instrument hukum perdata; serta instrument hukum pidana. Pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan merupakan solusi penegakan hukum lingkungan di Negara Indonesia. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Negara Australia yakni Australia menerapkan Peradilan Lingkungan sejak Tahun 1980. Indonesia perlu mengadopsi penegakan hukum yang diterapkan oleh Australia dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan serta memilih hakim – hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. The research objective was to determine the regulation of environmental law enforcement based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze the establishment of an environmental court as an effort to enforce law, especially in the environmental sector with a comparison of the legal approach in Indonesia with Australia. The method used is the normative legal research method, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the enforcement of environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is carried out through 3 (three) instruments, namely: state administrative law instruments; civil legal instruments; as well as criminal law instruments. The establishment of a special court in the environmental sector is a solution for environmental law enforcement in the State of Indonesia. As has been implemented by the Australian State, namely Australia implementing Environmental Justice since 1980. Indonesia needs to adopt the law enforcement applied by Australia by forming a special environmental court and selecting judges who have environmental certification.]]>
<![CDATA[PENGATURAN BATAS WAKTU PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ]]>
<![CDATA[Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.551 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p14
<![CDATA[Tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu untuk memahami dan mengerti mengenai pengaturan batas waktu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait pemberian kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan darurat nasional di Indonesia yaitu diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal inilah dasar aturan yang memberikan seorang Presiden wewenang untuk menetapkan syarat-syarat dan keadaan bahaya dalam hal ini keadaan darurat, namun tetap hal tersebut tidak dapat dilakukan semena-mena, namun harus berdasarkan Undang-Undang terlebih dahulu. Yang kemudian diturunkan kepada 2 aturan yaitu Perppu Keadaan Bahaya dan UU Penanggulangan Bencana. Pengaturan Batas Waktu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang diatur pada Keppres Covid-19 tidak mengatur mengenai kapan batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut. Keppres Covid-19 ini harus mengatur mengenai batas waktu kapan keadaan darurat kesehatan masyarakat ini berakhir, karena dengan tidak diaturnya mengenai batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut sudah menyalahi Asas Kesementaraan (limitation of time), Kebutuhan untuk mengatur batas waktu darurat diperlukan sehingga semua tindakan hukum jika terjadi keadaan darurat dapat diukur dan dikendalikan dengan baik. The purpose of writing to be achieved is to understand and understand the time limit for determining the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) public health emergency. This study uses normative legal research using a statutory approach and legal concepts. This study shows that the regulations regarding the granting of the President's authority in determining a national emergency in Indonesia are regulated in Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this Article, the basic rules give the President the authority to determine the terms and conditions of danger, in this case an emergency, however still this cannot be done arbitrarily, but must be based on law first. This was later revealed to 2 regulations, namely the State of Danger Perppu and the Law on Disaster Management. Setting the Deadline for Determining the Corona Virus Disease 2019 Public Health Emergency which is regulated in the Covid-19 Presidential Decree does not regulate the time limit for the end of the emergency. This Covid-19 Presidential Decree must regulate the time limit for when this public health emergency ends, because by not regulating the time limit for the end of the emergency, it violates the principle of temporaryness (limitation of time), the need to set a time limit for an emergency is required so that all legal action in the event of an emergency can be measured and controlled properly.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA LAUNDRY TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DI KUTA ]]>
<![CDATA[Putu Gede Krisna Mahayana]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada jaman sekarang ini, usaha laundry merupakan peluang bisnis bagi para pelaku usaha. Dengan adanya jasa laundry ini sangatlah membantu masyarakat untuk meringankan pekerjaan, karena biaya yang dikenakan oleh laundry dapat terbilang murah. Namun ada beberapa pelaku usaha laundry yang menerapkan klausula baku dalam menentukan ganti kerugian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha laundry terhadap konsumen yang mengalami kehilangan barang dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh D’House Laundry dan Damar Laundry berupa ganti kerugian dengan pembatasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Upaya yang dapat dilakukan konsumen yaitu dengan melakukan musyawarah dengan pihak laundry atau bisa disebut penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana sesuai dengan Pasal 47 UUPK. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kehilangan, Laundry]]>
