Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Legislasi Indonesia Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Melalui Pembelian Luh Dita Yanti; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p09

Abstract

The goals of this research is to analyze the function of the Land Bank as a land management institute in Indonesia and the legal consequences of land acquisition by the Land Bank through purchases. The Land Bank as an institution authorized to manage land has one function to acquire land, one of which is through the purchase process. However, the purchase was not explained further, causing uncertainty regarding the land rights that can be purchased because according to law, the state cannot have Ownership Rights on Land. This research is a normative legal research using a conceptual approach and a statute approach. This research indicate that the functions of the land bank are regulated in Article 3 of PP 64/2021, namely planning, land acquisition, procurement, management, utilization, and distribution of land. This function is carried out by the Land Bank on the basis of the Management Right which is delegated as the implementation of the state's right to control the Land. The land acquisition function carried out by the Land Bank, based on PP 64/2021 can be carried out through the Purchase method. The legal consequences of land acquisition through the purchase are limited by the Management Rights it owns, that above the Management Rights can only be attached with the with Use Rights, Building Use Rights, and Cultivation Rights, so the Ownership Rights cannot be attached or owned by the Land Bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Bank Tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah di Indonesia serta akibat hukum dari perolehan tanah yang dilakukan Bank Tanah melalui pembelian. Bank Tanah sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah memiliki salah satu fungsi untuk memperoleh tanah yang salah satunya adalah dengan proses pembelian. Namun, pembelian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait hak atas tanah yang dapat dilakukan pembelian karena menurut hukum, negara tidak dapat memiliki Hak Milik atas Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Bank tanah diatur dalam Pasal 3 PP 64/2021 yaitu perencanaan, perolehan tanah, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, pendistribusian tanah. Fungsi tersebut dijalankan oleh Bank Tanah atas dasar Hak Pengelolaan yang dilimpahkan sebagai implementasi hak menguasai negara atas Tanah. Fungsi perolehan tanah yang dijalankan Bank Tanah, berdasarkan PP 64/2021 dapat dilakukan melalui cara Pembelian. Akibat hukum perolehan tanah melalui pembelian tersebut adalah terbatasi oleh Hak Pengelolaan yang dimilikinya bahwa diatas Hak Pengelolaan tersebut hanya dapat dilekatkan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha, sehingga Hak Milik tidak dapat dilekatkan atau dimiliki Bank Tanah.
PENGATURAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DAN PENATAAN LINGKUNGAN DALAM AWIG-AWIG/PERAREM DESA PAKRAMAN A.A. Gede Oka Parwata; A.A. Sri Indrawati; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal AKSES Vol 11 No 1 (2019): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.966 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v11i1.667

Abstract

Secara sosiologis kita menghadapi kenyataan bahwa telah muncul masyarakat global yang sangat berpengaruh dan telah menyusup keseluruh pelosok Bali. Bali sebagai daerah tujuan wisata tidak bisa terlepas dari fenomena bahwa Bali sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu Bali harus dapat meyediakan fasilitas kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Situasi tersebut mengakibatkan Bali berkomunikasi dengan budaya luar, bahkan proses itu terjadi dengan begitu cepat tanpa melalui suatu perencanaan. Desa Pakraman sebagai salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali juga mengalami berbagai perubahan, disamping karena dinamika internalnya, juga karena pengaruh lingkungan luar. Problematik aturan hukum (awig-awig/perarem) yang dihadapi Desa Pakraman sekarang ini dan diwaktu yang akan datang akan semakin kompleks. Persoalan-persoalan hukum di era sekarang ini serta perubahan sosial yang begitu cepat perlu direspon dan diantisipasi.Situasi Global dengan muatan pariwisatanya, secara langsung maupun tidak langsung menuntut perlunya pengkajian atau revisi terhadap awig-awig/perarem supaya tidak ditinggalkan oleh masyarakat yang bergerak begtu cepat. Dengan demikian awig-awig/perarem akan dapat menjalankan fungsinya baik sebagai kontrol sosial, maupun sebagai rekayasa sosial. Adanya awig-awig/perarem yang sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan jaman, akan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai hak otonomi. Salah satu isi dari otonomi desa pakraman adalah hak untuk membuat aturan (awig-awig/pererm), yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat (mempunyai sifat luwes dan dinamis). Dengan adanya sifat yang luwes dan dinamis tersebut dapat dimengerti bahwa awig-awig/perarem dimasa lalu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, dan di masa yang akan datang, karena rasa keadilan dan ukuran kepatutan juga mengalami perubahan.
Analysis of Customary Village Law Enforcement in Joint Decree (SKB) Sampradaya Non-Dresta Putu Ulandari Sri Lestari; I Gusti Agus Mas Rwa Jayantiari
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2022): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (890.67 KB) | DOI: 10.55324/ijoms.v2i3.295

Abstract

This study aimed to find out the analysis of customary village (Desa Adat) law enforcement in Joint Decree (SKB) Sampradaya Non-Dresta. The method used was a normative legal research method using a statutory and history approach. The customary village is the closest government system to its territory. It has the autonomy to regulate and manage its household. The existence of Sampradaya, especially Hare Krishna Bali is the duty of the customary village to keep realizing the customary village kasukerta (harmony). If there is a violation of the Sampradaya ritual in the customary village territory, it will be the responsibility of each customary village. In addition, the results of violantion can be reported to the Customary Village Council (MDA), a party that can cooperate with the customary village. The issuance of SKB by PHDI and MDA cannot be intended as something that bond the customary village because it has an authoritative authority as the constitution of customary village autonomy.
Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products Jay Maulana; I Made Sarjana; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p02

Abstract

This article aims to determine the principles and regulations of international trade and to analyze the regulation for imposing security measures on imports of fabric products. The method used in this study is a normative juridical legal research type, with a statutory approach or statute approach to analyze legal issues. This research finds that the principle of International Trade adopted by the Indonesian state/Government is essentially aimed at protecting domestic products to maintain a healthy trade climate. International Trade is regulated by General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Trade in Services, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Dispute Resolution of the World Trade Organization. Furthermore, in regards to the imposition of security measures on the import of fabric products in Indonesia, it is regulated in the Minister of Finance Regulations and its amendments. However, the Ministerial Regulation felt to be contradictory to the Minister of Trade’s Regulation. So, it is considered less effective because it will only burden local entrepreneurs/companies who need material products from abroad, on one hand the volume of imports has been limited and on the other hand there is an additional imposition of import duty as a result of security measures.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI DIGITALISASI LONTAR OLEH DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG Muharamah, Tania; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah mengkaji optimalisasi digitalisasi lontar dalam upaya perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Badung yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya Digitalisasi Lontar merupakan bentuk perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung mengadakan program pelatihan nyurat lontar di beberapa sekolah dasar wilayah Kabupaten Badung serta program digitalisasi lontar sejak tahun 2012 untuk melaksanakan amanat dari undang-undang serta peraturan daerah terkait. Kata Kunci: lontar, digitalisasi lontar, obyek pemajuan kebudayaan, dinas kebudayaan kabupaten badung ABSTRACT The purpose of this study is to examine the optimization of lontar digitization as an effort to legally protect the cultural advancement object in Badung Regency conducted by the Department of Culture. This study uses empirical legal research methods with an approach to legislation and case study. The results of the study show that the Digitalization of Lontar is a form of legal protection for the object of cultural advancement in accordance with Law Number 5 of 2017 on the Advancement of Culture, as well as in accordance with Bali Provincial Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Advancement of Balinese Culture. The Department of Culture of Badung Regency has conducted lontar writing training programs in several elementary schools in the region of Badung Regency and lontar digitization programs since 2012 to implement the mandates of relevant laws and regulations. Key Words: lontar, digitilation of lontar, cultural advancement object, Department of Culture of Badung Regency
Legal Protection for Depositor Customers in Digital Banks Against Cyber Crimes in the Banking Sector Br. Tarigan, Agita Justisia; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/vjcwaf87

Abstract

The full use of technology in running a digital bank makes things easier for customers but is vulnerable to cybercrime in the banking sector which can harm customers. This research places the main focus on forms of legal protection efforts for customers who deposit at digital banks against the occurrence of cybercrime in the banking sector. Legal problems, namely regarding the legal relationship between deposit customers and digital banks in banking sector cyber crime issues as well as legal protection efforts for deposit customers in digital banks in banking sector cyber crime issues. The type of research applied is normative legal research using statutory, conceptual and analytical approaches to examine the problems discussed. The research results show that the legal relationship between digital banks and customers who deposit funds is a relationship of trust (fiduciary relationship) contained in the funds deposit agreement. Legal protection for deposit customers in cases of cyber crime includes: 1) Preventive legal protection in the form of preventing losses for deposit customers in accordance with the provisions of the Banking Law, POJK Number 12/POJK.03/2018, as well as related legal instruments; and 2) Repressive legal protection in the form of dispute resolution efforts which can be implemented in 2 (two) ways, namely Non-Litigation and Litigation dispute resolution. Efforts to resolve non-litigation disputes, namely: 1) Making a complaint to PUJK; 2) Make a complaint to the OJK. Meanwhile, the litigation effort is to file a civil lawsuit.
Legal Protection for Depositor Customers in Digital Banks Against Cyber Crimes in the Banking Sector Br. Tarigan, Agita Justisia; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/vjcwaf87

Abstract

The full use of technology in running a digital bank makes things easier for customers but is vulnerable to cybercrime in the banking sector which can harm customers. This research places the main focus on forms of legal protection efforts for customers who deposit at digital banks against the occurrence of cybercrime in the banking sector. Legal problems, namely regarding the legal relationship between deposit customers and digital banks in banking sector cyber crime issues as well as legal protection efforts for deposit customers in digital banks in banking sector cyber crime issues. The type of research applied is normative legal research using statutory, conceptual and analytical approaches to examine the problems discussed. The research results show that the legal relationship between digital banks and customers who deposit funds is a relationship of trust (fiduciary relationship) contained in the funds deposit agreement. Legal protection for deposit customers in cases of cyber crime includes: 1) Preventive legal protection in the form of preventing losses for deposit customers in accordance with the provisions of the Banking Law, POJK Number 12/POJK.03/2018, as well as related legal instruments; and 2) Repressive legal protection in the form of dispute resolution efforts which can be implemented in 2 (two) ways, namely Non-Litigation and Litigation dispute resolution. Efforts to resolve non-litigation disputes, namely: 1) Making a complaint to PUJK; 2) Make a complaint to the OJK. Meanwhile, the litigation effort is to file a civil lawsuit.
Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan melalui Pengaturan Peran Desa Adat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1091

Abstract

Since its promulgation until now, the advancement of culture through Law Number 5 of 2017 and the regulations in the form of regional legal products under it has not optimally included participatory responsive aspects, that is the involvement of indigenous and tribal peoples with their traditional rights. In fact, houses and people are the integral parts of customary law community order, which are very visible in traditional villages in Bali which are regulated by Regional Regulation of the Bali Province Number 4 of 2019. This research aims to find out and analyze the forms of regulation concerning the role of traditional villages in Bali, especially with regard to optimizing the advancement of culture, which the government is intensely trying to realize. The government has even determined a strategy through Presidential Regulation Number 114 of 2022. The method used in this study is normative juridical with a statutory regulation approach, a conceptual approach as well as investigating legal materials. The results of the research show that the involvement of traditional villages has been determined in the provisions of Article 22 letter d of the Regional Regulation of the Bali Province Number 4 of 2019 on the formulation of duties and authorities of traditional villages, namely advancing customs, religion, traditions, arts and culture as well as local wisdom. This arrangement shows a role with a responsibility in the development and support of local culture so it can contribute to the formulation of a cultural strategy on a national scale. Keywords: Customary Law Community, Optimization, Advancement of Culture
Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah Werdhi Wahari, Ni Putu Diah Anjeni; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.946

Abstract

Girik dan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki persorangan lainnya  sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah dengan pembatasan waktu. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hokum dan kedudukan girik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mengingat sesuai ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut apakah girik adalah bukti terkuat dan terpenuh sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum  normatif dengan  pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini didapat kesimpulan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang ditentukan bahwa girik dapat dijadikan alat bukti hak atas tanah dalam kurun waktu 5 (lima) sejak peraturan pemerintah tersebut diundangan, adanya pengaturan tersebut memberikan ruang bagi girik untuk dijadikan alat bukti hak atas tanah meskipun terdapat pembatasan waktu. Implikasi dari pengaturan girik yang dapat dijadikan bukti hak atas tanah meskipun terdapat pembatasan waktu yaitu menimbulkan peluang bahwa sertifikat memungkinkan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah yang terkuat dan terpenuh apabila terjadi sengketa dengan pemilik hak atas tanah dengan bukti girik.
The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana; Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma; Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1329

Abstract

This research aims to determine and analyze the relationship between state law and customary law regarding the rights of customary law communities to natural resources. The application of state law and customary law is a fact related to the lives of customary law communities and their areas of life which are inseparable from natural resources. Apart from constitutional recognition as stipulated in 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, various laws and regulations in the natural resources sector also provide space for regulation of customary law communities based on policies that tend to be centralized. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and factual approaches with qualitative prescriptive analysis. The research results found that customary law as a guideline for managing natural resources by customary law communities does not yet fully exist because the recognition of customary law communities is partial. In the perspective of John Griffith’s theory of legal pluralism, the relationship between state law and customary law is categorized as weak legal pluralism because of the dominant right to control the state through state law. Integration of coexistence between customary law and state law can only be realized if there is a law that specifically regulates customary law communities so that it is no longer determined based on the sectoral ego of various laws that regulate natural resources.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Adyota, Adyota Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Mayun Trisna Putra Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Sri Indrawati Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Artha, I Gede Yoga Br. Tarigan, Agita Justisia Bustami, Simona Desak Putu Dewi Kasih Diane Prihastuti Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I Gde Anriz Madha I Gede Hadi Susena, I Gede I Gede Yusa I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Adhi Jana Wiguna I Made Cahya Pujawan I Made Hendra Gunawan I Made Sarjana I N. Wita I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Widiarta Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari Ida Bagus Putra Atmadja Indra Wirajaya, Pande Putu Jay Maulana K. Wirta Griadhi Kadek Denyk Rizky Nugroho Kumala, Ida Ayu Ratna Luh Dita Yanti Luh Nyoman Alit Aryani, Luh Nyoman Alit Maria T.Geme Marwanto Marwanto, Marwanto Mohammad Jamin Muharamah, Tania Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Luh Putu Eka Widiantari Ni Luh Sukma Imagy Ni Made Rai Manik Galih Sari NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mirayanthi Utami Ni Wayan Eka Rusmegayani Nur, Abdul Rahman NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia Putu Desi Anggerina Hikmaharyanti Putu Ulandari Sri Lestari Resae Novita Ronald Umbas Sagung Putri M. E. Purwani Sagung Putri ME Purwani Sang Putu Kaler Surata Sri Rwa Jayantini, I Gusti Agung Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suadiana Putra, I Nyoman Elga Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Werdhi Wahari, Ni Putu Diah Anjeni Yulia .