Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Interpretasi Hukum East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Legislasi Indonesia
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEWAJIBAN PERDATA AIR ASIA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT QZ8501 I Made Cahya Pujawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.471 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kewajiban Perdata Air Asia terhadap korban kecelakaan pesawat QZ8501. Latar belakang karya ilmiah ini adalah kecelakaan pesawat air asia yang tenggelam dimana para penumpang pesawat tersebut menjadi korban. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perdata air asia selaku pengangkut terhadap para penumpang yang telah menjadi korban dalam kecelakan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah kewajiban perdata air asia terhadap para korban berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana Air Asia sebagai pihak pengangkut wajib memberikan ganti rugi yang berakibat meninggalnya para penumpang pesawat tersebut.
PENGATURAN HUKUM ADAT BALI TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM DUDA MULIH TRUNA Ni Luh Sukma Imagy; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.97 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p06

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari aturan tentang kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai pada perkawinan nyentana dan tinjauan hukum adat bali sebagai payung hukum terkait kedudukan laki-laki setalah bercerai dalam perkawinan nyentana yang nantinya dapat dituangkan dalam aturan Hukum Adat Bali yang tertulis dalam awig-awig. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan zaman serta semakin fleksibelnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali,tradisi patrilineal yang sangat kental mulai melunak sedikit semi sedikit dan mulai menerima perkawinan nyentana. Perkawinan nyentana sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan nyentana, Sehingga sangatlah penting adanya aturan tertulis dalam bentuk awig-awig yang menjadi dasar dalam pelaksanaaan perkawinan nyentana ini. The purpose of this study is to determine the urgency of the rules regarding the legal position of men after a divorce in a nyentana marriage and the review of Balinese customary law as a legal standing related to the position of men after divorcing in a nyentana marriage, which can later be set forth in the form of Balinise local law, it is written in awig-awig. This study uses the Normative Juridical method, using statue approach, conceptual approach and historical approach. The technique used for tracing legal materials is document study techniques and analysis of studies using qualitative analysis. The results of this study indicate that changes and developments of the times and increasingly flexible local Balinese local law, highly patrilineal traditions begin to soften and accept marital marriage. Actually, Nyentana marriages get a lot of resistance in the Balinese indigenous community. There are several issues that caused the problem, one of them is because there are no clear rules governing the marriage of nyentana. So, it is very important to have written rules in the form of awig-awig as the basis in the implementation of marital marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.632 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja BerkaitanDengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. NonCompetition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerjasetuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggapsebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangkawaktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja.Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkandibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenaiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisisnormatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkajidan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan haktenaga kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.632 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja BerkaitanDengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. NonCompetition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerjasetuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggapsebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangkawaktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja.Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkandibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenaiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisisnormatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkajidan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non CompetitionClause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan haktenaga kerja.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA PINJAM NAMA Ni Made Rai Manik Galih Sari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.72 KB)

Abstract

Judul penulisan ini tentang akibat hukum terhadap kepemilikan saham yang dilakukan secara pinjam nama. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah tata cara kepemilikan saham, dan bagaimanakah akibat hukum jika suatu investor asing melakukan kepemilikan saham secara pinjam nama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriftif. Hasil penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang secara tegas atas kepemilikan saham yang dilakukan oleh investor asing dan mengenai tata cara kepemilikan saham yang digunakan oleh investor dapat dilakukan dengan cara membeli pada saat penawaran umum(Pasar Perdana) serta membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apabila kepemilikan saham dilakukan secara pinjam nama tidak memenuhi syarat obyektif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka akibat hukum yang timbul di dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.844 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. Non Competition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja. Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkan dibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisis normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan hak tenaga kerja.
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL BERDASARKAN UNIDROIT Ni Putu Mirayanthi Utami; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.743 KB)

Abstract

Transaksi dengan menggunakan kontrak dalam suatu negara dibutuhkan untuk menunjang pengembangan dan pembangunan ekonomi. Pengaruh tersebut dapat kita lihat melalui pembentukan kontrak kerjasama internasional, salah satu pihak sering dirugikan, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan perlindungan kepada para pihak dalam melakukan kerjasama internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan kontrak kerjasama internasional berdasarkan UNIDROIT. Tulisan ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (stute approach).
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Eka Widiantari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.475 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “ Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar’’ dilatar belakangi oleh Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang dikaitkan dengan praktek dimasyarakat, dengan menggunakan data primer data yang langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Walikota Denpasar di bagian Pengelolaan Aset Daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal karena pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif retribusi sewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga pemungutan terhadap retribusi daerah dapat di maksimalkan.
Desa Adat Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Secara Komunal I Kadek Adhi Jana Wiguna; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penunjukan desa adat sebagai subyek hukum kepemilikan bersama atas tanah dan implikasi yuridis mengenai hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kajian yang memfokuskan pada suatu norma dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa penunjukan tanah druwe sebagai hak milik bersama (komunal) oleh Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 yang kemudian diperkuat dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam Pasal 10 ayat (2) memberikan legitimasi hubungan antara desa adat dan tanah druwe berupa hak milik. Penunjukan desa adat sebagai subyek hak milik bersama (hak komunal) atas tanah druwe memberikan implikasi yang kontradiktif. Sebagaimana tanah druwe dapat disertifikatkan yang memberikan kekuatan alat bukti kepemilikan dan nantinya dapat dikerjasamakan untuk perolehan manfaat ekonomi dan berpotensi pemanfaatan sertifikat tanah druwe yang merugikan. Kata kunci: Desa Adat, Hak Komunal, Tanah Druwe. ABSTRACT This study aims to determine the background of the designation of desa adat as legal subjects of joint ownership of land and the juridical implications of these rights. This study uses a normative legal research method with a study that focuses on a norm with a statutory and conceptual approach. The results of the study provide an answer that the designation of tanah druwe as joint property (communal) by the Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 which was later strengthened in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 10 paragraph (2) legitimates the relationship between desa adat and tanah druwe in the form of property rights. The designation of a desa adat as the subject of collective ownership rights (communal rights) over tanah druwe has contradictory implications. As the tanah druwe can be certified which provides the strength of proof of ownership and can later be cooperated to obtain economic benefits and has the potential to use the tanah druwe certificate which is detrimental. Keywords: Traditional Village, Communal Rights, Druwe Land.
Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; A A Gede Oka Parwata; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p06

Abstract

Subak secara fungsional ada dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali yang secara turun-temurun telah menjadi tumpuan untuk menyangga kesejahteraan anggota kesatuannya dengan filosofi Tri Hita Karana. Ditetapkannya subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO memunculkan problematika mulai terdesaknya subak seiring dengan pengaturan oleh hukum negara melalui berbagai kebijakan sesuai status subak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan subak dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara yang berorientasi kesejahteraan sesuai harapan ideal krama (anggota) komunitas subak khususnya dan mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengingat laju ekonomi dan pariwisata dominan mengarah pada komersialisasi subak. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kesejahteraan dalam pengaturan subak belum secara optimal dirumuskan karena masih ditentukan dalam berbagai aturan terkait subak. Apalagi terdapat inkonsistensi ketentuan dan dibentuknya Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali, diantaranya adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata sebagai pengelola subak yang lebih berpusat pada keuntungan ekonomi.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Adyota, Adyota Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Mayun Trisna Putra Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Sri Indrawati Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Artha, I Gede Yoga Br. Tarigan, Agita Justisia Bustami, Simona Desak Putu Dewi Kasih Diane Prihastuti Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I Gde Anriz Madha I Gede Hadi Susena, I Gede I Gede Yusa I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Adhi Jana Wiguna I Made Cahya Pujawan I Made Hendra Gunawan I Made Sarjana I N. Wita I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Widiarta Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Bagus Putra Atmadja Indra Wirajaya, Pande Putu Jay Maulana K. Wirta Griadhi Kadek Denyk Rizky Nugroho Kumala, Ida Ayu Ratna Luh Dita Yanti Luh Nyoman Alit Aryani, Luh Nyoman Alit Maria T.Geme Marwanto Marwanto, Marwanto Mohammad Jamin Muharamah, Tania Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Luh Putu Eka Widiantari Ni Luh Sukma Imagy Ni Made Rai Manik Galih Sari NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mirayanthi Utami Ni Wayan Eka Rusmegayani Nur, Abdul Rahman NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Putu Ulandari Sri Lestari Resae Novita Sagung Putri M. E. Purwani Sagung Putri ME Purwani Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suadiana Putra, I Nyoman Elga Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Werdhi Wahari, Ni Putu Diah Anjeni Yulia .