Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.508
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Private Law Jurnal Hukum dan Peradilan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Al-Bayyinah Journal of Private and Commercial Law Sosiora Melayunesia Law
Budi Santoso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Legal Liability of Notaries for Formal Defects in Deeds of Guarantee as Instruments of Evidence in the Resolution of Financing Disputes: An Analysis Based on the Theory of Evidence and the Theory of Legal Responsibility Elsa Novitri; Budi Santoso; Elli Ruslina
Melayunesia Law Vol. 10 No. 1 (2026): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/tnjkj213

Abstract

This study examines the legal liability of notaries for formal defects in security deeds and their implications for the evidentiary value of such deeds in the resolution of financing disputes. Authentic deeds serve as a primary legal instrument for ensuring certainty in high-risk financing transactions; therefore, any formal non-compliance may significantly affect their probative force. The central issue addressed in this research is how formal irregularities influence the evidentiary strength of security deeds and to what extent a notary may be held liable when such defects result in losses to the parties involved. This research employs a normative legal method, applying statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings demonstrate that formal defects may undermine both the external and formal evidentiary validity of security deeds, potentially degrading their status to private deeds. Such a shift weakens the creditor’s evidentiary position and impairs the effective enforcement of secured rights. From the perspective of liability theory, notarial accountability is generally fault-based, requiring proof of negligence or intent, actual damage, and a causal nexus between the notary’s conduct and the loss incurred. The novelty of this article lies in the development of an integrated analytical framework that bridges evidentiary theory and liability theory to distinguish between reparable formal defects and fatal defects that directly diminish evidentiary force. The study underscores the necessity of strict procedural compliance, heightened professional diligence, and proportionate accountability mechanisms to safeguard legal certainty in financing practices while preserving the institutional independence of the notarial profession.
Legal Certainty and Implications of Land Rights for Foreign Citizens Holding a Golden Visa in Indonesia Alif Abdurrahman; Budi Santoso; Ery Agus Priyono
Al-Bayyinah Vol. 10 No. 1 (2026): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v10i1.6614

Abstract

Based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), foreigners are prohibited from having ownership rights to land in Indonesia. However, with the Golden Visa, foreigners who meet the investment requirements can obtain convenience in terms of long-term residence permits. This opens up the possibility that Golden Visa holders can have greater access to property in Indonesia, although limited to use rights and building use rights. This research uses normative juridical methods to analyze legal issues regarding the implications of land and property rights for foreigners holding Golden Visas in Indonesia. Based on the research results, it is concluded that the implications of the policy of granting land and property rights to foreigners holding Golden Visas in Indonesia show that, although this policy aims to attract foreign investment, there is a risk of rapid economic fluctuations due to dependence on foreign investment which is vulnerable to external factors. Apart from that, there is the potential for misuse of residence permits and citizenship. This policy can also create social injustice, thereby widening the gap between Indonesian citizens and foreigners.
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang DiWaarmeking Notaris Tubagus Hikam Ahmad; Budi Santoso; Herni Widanarti
Law, Development and Justice Review Vol 9, No 2 (2026): Law, Development & Justice Review (In Press)
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.9.2026.154-174

Abstract

When the warmeking is subimtted to a notary for registration, the parties concerned must sign it first, even thought the warmeking is made privately. many people misunderstand the process of warmeking to a notary. one of them is teh legal strength of the private deed which is certified by the notary. this study focuses on the legal strength of private deeds certified by a notary. primary dan secondary legal texts are used in this normative legal research. this study found that legal force will apply perfectly when two parties acknowledge the signature and contents of the deed. on the other hand, private letters given to third parties have the power of independent evidence. 
Rekonstruksi Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Kemitraan BUMDesa Sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Pangan Ridwanto Igirisa; Budi Santoso; Ery Agus PRiyono; Yono Sugi Anom Darmawan
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5mh74s63

Abstract

Penelitian ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketahanan pangan desa melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan Dana Desa, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi desa, tetapi juga sebagai badan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kebijakan pembangunan desa dengan kebutuhan pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi desa, khususnya melalui Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, serta kebijakan penggunaan Dana Desa, telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi BUMDes untuk berperan dalam program ketahanan pangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas manajerial, potensi elite capture, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta belum kuatnya perlindungan hukum dalam hubungan usaha dengan petani, konsumen, dan mitra bisnis. Selain itu, banyak BUMDes belum memiliki model bisnis pangan yang terintegrasi dengan data produksi, kebutuhan pasar, dan mekanisme pengawasan desa. Oleh karena itu, penguatan BUMDes perlu diarahkan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, berbasis partisipasi, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi lokal. BUMDes juga perlu didorong untuk membangun rantai nilai pangan desa melalui pengelolaan produksi, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi instrumen hukum dan ekonomi yang efektif dalam memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung agenda nasional swasembada pangan. 
Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia Iqbal Satrio Putra; Budi Santoso; Kornelius Benuf
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i2.1035

Abstract

Era industri 4.0 ditandai dengan masif nya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh layanan jasa keuangan yang dulunya dilakukan secara bertatap muka, di era industri 4.0 seperti sekarang ini, layanan jasa keuangan bisa dilakukan melalui internet. Teknologi Keuangan (Fintech) adalah layanan jasa keuangan digital yang menawarkan dan menyediakan kenyamanan dan kecepatan layanan keuangan. Munculnya Fintech tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. Fintech pada tulisan ini lebih dikhususkan pada Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2PL). Karena sifat layanan jasa keuangan yang diberikan oleh Fintech P2PL adalah secara online, maka memungkinkan para pihak dalam penyelenggaraan Fintech P2PL berada dalam jarak yang sangat jauh, misalnya antar pulau bahkan antar negara. Ketika ada suatu permasalahan hukum terjadi antar pihak maka tidak dimungkinkan untuk diselesaikan secara bertatap muka, karena akan memakan biaya yang mahal. Karenanya penting untuk dirancang aturan mengenai alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia, mengingat hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai hal a quo. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa bisnis Financial technology khususnya Fintech P2PL di Indonesia harus dilakukan secara online (Online Dispute Resolution).
Between Nations or Cultures: Dilemmas Related to Intellectual Property Based on Traditional Cultural Expression from a Legal Philosophy Perspective Dita Perwitasari; Budi Santoso; Yunanto; Puja Aqdamuyasrro; Cantika Sari Siregar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v12i4.72432

Abstract

The expression of traditional cultural expressions as intellectual property is the result of the community's collective creativity and intellectuality and must receive effective legal protection. In practice, there is often a phenomenon of filtering claims between countries regarding the existence of a particular cultural expression. This research is normative legal research that emphasizes philosophical, conceptual, and legislative approaches. The research findings confirm that the state plays a role in promoting respect for and recognition of traditional cultural expressions as intellectual property, serving as a collective human identity through policy, education, and public awareness programs. From a legal philosophical perspective, the recognition of traditional cultural expressions faces dilemmas and conflicts, primarily due to the communal nature and cross-border existence of such cultures. Therefore, an update to international regulations is needed, particularly the Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (CSICH), which must affirm the communal nature of such intellectual property and regulate fair and pluralistic mechanisms for resolving disputes between countries. The main recommendation is to revise the CSICH to accommodate communal characteristics and clarify mechanisms for resolving disputes over cultural recognition between countries.
The Dynamics of Regional Trade Agreements: Indonesia’s Policy Responses to RCEP Septiana Sari; Budi Santoso
Sosiora Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v1i1.8

Abstract

Regional Comprehensive Economic and Partnership (RCEP) is an international agreement consisting of ASEAN and Non-ASEAN countries (Australia, China, Japan, New Zealand, and South Korea). It could positively or negatively impact the Indonesian economy, so it is necessary to conduct a preliminary assessment after Indonesia signs the Agreement. This research uses the normative judicial method by conducting a literature study. This research uses primary and secondary legal material and uses secondary data. This descriptive-analytical research explains the Regional Comprehensive Economic and Partnership Agreement provisions by linking them to the basis of Indonesian law. RCEP is used to expand and deepen ASEAN’s involvement with five Non-ASEAN countries. RCEP can strengthen trade relations between its members by reducing tariffs, including export and import relations. RCEP can increase the value of an investor’s foreign investment in Indonesia. MSMEs are a form of economy that has an essential role in the Indonesian economy and has room in the RCEP agreement. As a multilateral agreement, conflict and economic inequalities between members are possible. Therefore, Indonesia must carefully consider the steps.
PANDANGAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) Ulaya Najmi Nabila Majid; Budi Santoso; Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49438

Abstract

Desain industri merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi sengketa terkait pelanggaran desain industri yang membutuhkan putusan pengadilan untuk menentukan keabsahan klaim pelanggaran desain industri. Penelitian ini menganalisis pandangan peradilan Indonesia dalam menentukan pelanggaran desain industri, dengan studi kasus Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini berbasis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan perbedaan pandangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, yang menilai Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Hakim menyatakan desain botol minum Tergugat tidak mirip dengan Penggugat dan memiliki kebaruan. Dalam desain industri, tidak ada konsep "Persamaan pada Pokoknya," sehingga perbedaan kecil dianggap cukup. Perbedaan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Desain Industri menyebabkan disparitas putusan, menunjukkan belum adanya standar penegakan hukum yang seragam di Indonesia
Transforming Transportation Law: Consumer Protection and Law Enforcement at PT. Pos Indonesia Arikha Saputra; Budi Santoso; Budi Ispiyarso; Adi Suliantoro; Fitka Andraini
Journal of Private and Commercial Law Vol. 10 No. 1 (2026): May, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v10i1.39841

Abstract

This research examines changes in the legal landscape in the freight transportation sector at PT. Pos Indonesia, particularly in terms of protecting consumers and enforcing laws related to damaged, lost, or delayed shipments. The research background is based on the rapid development of digital technology and e-commerce, which are driving changes in the freight transportation industry. This has prompted PT. Pos Indonesia to adapt its service systems and existing regulations to protect consumer rights. The research method used is a normative juridical approach, referring to laws and legal concepts. This approach aims to understand the applicable regulations and legal principles underlying consumer protection in the freight transportation sector. The results of the study indicate that although PT. Pos Indonesia has implemented several digital innovations to improve service efficiency, significant challenges remain in law enforcement, particularly in the consumer claims process. The complicated claims process and lack of transparency in procedures are major obstacles to providing adequate protection to consumers. Therefore, regulatory improvements are needed to better align with technological developments, as well as the development of a faster and more transparent claims system. This research also provides policy recommendations to strengthen shipping insurance and improve consumer education about their rights to optimize legal protection. These reforms are expected to improve consumer protection in the freight sector and strengthen customer trust.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Tinjauan Teori Keadilan Korektif Aristoteles (Studi Kasus Korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe) Citra Cahyaning; Budi Santoso; Nabitatus Sa'adah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan ancaman sistemik dan kronis bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada pada skor 34. Tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat rumitnya pelacakan aset, taktik pelarian pelaku, hingga kendala gugurnya tuntutan pidana akibat kematian tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan korektif Aristoteles terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan korektif Aristoteles sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum RUU Perampasan Aset. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu dengan cara merampas keuntungan tidak sah dari pelaku dan mengembalikannya kepada korban (negara). Melalui mekanisme perampasan aset in rem (perampasan sipil/tanpa pemidanaan) yang diadopsi RUU ini, negara dapat melakukan pemulihan kerugian secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran fisik pelaku seperti pada kasus pelarian Adelin Lis, ataupun status hukum pidana yang gugur demi hukum akibat kematian Lukas Enembe. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak yang proporsional, melainkan juga instrumen preventif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia
Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adi Suliantoro Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Aisyah Ayu Musyafah Alam, Faris Satria Alif Abdurrahman Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arikha Saputra Arnita Febi Maharani Attamimi, Zeehan Fuad Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Budi Ispiyarso Cantika Sari Siregar Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Citra Cahyaning Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dita Perwitasari Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elli Ruslina Elsa Novitri Elsya Lucia Gracella Ery Agus Priyono Ery Agus Priyono Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Fitka Andraini Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Herni Widanarti Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kholifatul Muna Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nabitatus Sa’adah Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Puja Aqdamuyasrro Raden Mohamad Herdian Bhakti Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Ridwanto Igirisa Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Septiana Sari Setyo Dwi Nugroho Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Siti Alfiari Sabihisma Purnama Sonya Putri Oktavia M Sarno, Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Trinah Asi Islami Tubagus Hikam Ahmad Ulaya Najmi Nabila Majid Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yono Sugi Anom Darmawan Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja