Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.769
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Keperawatan Jurnal Geografi JURNAL PENDIDIKAN ROKANIA Georafflesia : Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi JURNAL BUANA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Global Conference Index Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Neo Konseling Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid Jurnal Serunai Bahasa Indonesia JURNAL EDUKASI NONFORMAL Agroekotek View Cybernetics: Journal of Research and Educational Studies Community Education Engagement Journal JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen ALACRITY : Journal Of Education Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research Worksheet : Jurnal Akuntansi Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan Jurnal Buana Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan JURNAL BUANA
Khairani Khairani
Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

 1 
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Ferdy Nugraha; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.379

Abstract

Good Governance berawal dari proses reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang baik dan tanggung jawab. Adapun dalam penulisan ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pertanahan. Hasil dari penelitian ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badang Pertanahan Nasional RI, sebagai penyelenggara pemerintahan berupaya mewujudkan Good Governance terutama dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sabagaimana tujuan PTSL adalah untuk menjamin kepastian hukum bidang tanah dan teruwjudnya satu tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya tertib administrasi pertanahan.
URGENSI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA TAHUN 2024 MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sandy Mulia Arhdan; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.391

Abstract

Kekosongan pimpinan daerah yang akan datang dipengaruhi oleh pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Akan ada kebutuhan untuk penjabat kepala daerah sementara setelah masa jabatan 101 kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan 170 kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir dan yang telah digantikan oleh penjabat Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tidak diangkat untuk keperluan pengisian lowongan sementara, melainkan untuk memenuhi tanggung jawab jabatan itu sendiri. Lantas, bagaimana mekanisme mengisi jabatan kepala daerah hingga pilkada serentak 2024 ? Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif, menganalisis sumber data hukum primer dan sekunder untuk menarik kesimpulan tentang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah segera mengeluarkan aturan pelaksana terkait pengisian jabatan penjabat sementara kepala daerah agar tugas serta wewenang juga diperhatikan kembali karena masa jabatan penjabat sementara cukup lama sampai terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024.
SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 178 K/PDT.SUS-PHI/2015) Khairani Khairani; Aldi Harbi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.574

Abstract

Kehadiran UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian dalam penyelesaian perselihan antara pekerja dan pemberi kerja. Harapan tersebut disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) mempunyai prosedur yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menganut prinsip penyelesaian yang murah, sederhana dan singkat, tetapi dalam kenyataannya penyelesaian perselisihan juga tidak murah karena meskipun ada azas yang menyatakan biaya murah bahkan gratis untuk kasus dengan nilai Rp.150 juta ke bawah tetapi karena kedudukan pengadilan yang hanya ada di ibu kota propinsi mengakibatkan biaya tinggi juga bagi pekerja yang berperkara. Ketidakefektifan juga disebabkan oleh sulitnya melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial? 2) Apakah penyebab sulitnya melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, mengakji peraturan yang terkait dengan objek kajian dan menghubungkannya dengan pelaskanaan pada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi Putusan PHI di dalam UU No.2 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas karena pada PHI berlaku Hukum Acara Perdata termasuk berkaitan dengan eksekusi putusan didasarkan pada HIR dan RBG. 2) Ekskusi Putusan PHI sulit dilaksanakan karena Pengadilan juga tidak mampu melaksanakan eksekusi putusan terhadap perusahaan yang tidak mau membayar hak-hak pekerja sebagaimana putusan Pengadilan, kalaupun Pengadilan akan melaksanakan sita terhadap aset Perusahaan, dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, Pengadilan menunggu pekerja mencari data aset-aset Perusahaan yang akan dieksekusi, sehingga Pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi kalau tidak jelas dan rinci data aset perusahaan yang akan dilakukan sita eksekusi. Perusahaan juga dengan berbagai alasan tidak mau memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan putusan hakim, malahan lebih mau membayar jasa untuk Pengacara dengan biaya lebih besar dari pada jumlah yang diminta pekerja untuk membayarkan hak-hak pekerja yang sudah lama mengabdi pada perusahaan.
Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Karenina Cantiqa; Ismansyah Ismansyah; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.794

Abstract

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP. Dimana sampai saat ini masih banyak pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum kepada pekerja. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat di bidang Tindak Pidana Ketenagakerjaan.?, 2. Bagaimana koordinasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan antara PPNS Sumatera Barat dengan Penyidik Polri? dan 3. Apa saja kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak optimal?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan, Apabila terdapat temuan tindak pidana, salah satunya di bidang upah, PPNS Ketenagakerjaan harus membuat nota I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Berita Acara untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk berlangsungnya pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilindungi oleh Korwas Polda, Korwas bertugas membantu secara administratif dengan surat-surat untuk dapat melakukan penyidikan, Selanjutnya dilakukan suatu gelar untuk dapat menentukan apakah suatu tindak pidana telah memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korps Polri, Yakni pada saat penangkapan, penggeledahan, dan penahanan langsung, kendalanya adalah tumpang tindih undang-undang terkait upah, biaya minimal untuk setiap pembinaan hingga tahap penyidikan, kurangnya evaluasi administratif dari pemerintah.
Efektivitas KUP dalam Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Administratif Perpajakan Muhammad Rizky Subardy; Ismansyah Ismansyah; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.821

Abstract

Indonesian realization of state revenue from the taxation section is still not optimal and the ratio at just 84.44% (eighty-four point forty-four percent). So, it needed some efforts to optimize the tax revenue. One of the ways to Strengthen the tax administration law is by adding criminal law rules, hereinafter referred to as administrative penal law. Therefore, the principles of administrative penal law which carry out the concept of ultimum remedium has also applied to the General Taxation Law 2019 (KUP 2009). However, based on data from the Indonesia Directorate General of Taxes in 2020, the violators who use the ultimum remedium mechanism are only 5.56% (five-point fifty-six percent). Meanwhile, the fines paid by convicts are only 0.050% (zero point zero fifty percent) from all the criminal tax cases that are decided by the court. This certainly indicates, that there are problems that can not be resolved and be accommodated by the KUP 2009 in the form of optimizing the recovery of state losses due to administrative criminal acts in the taxation section. Based on the fact, that the state changed the KUP 2009 through the Omnibus Law and Harmonization of Tax Regulation Law, that be expected to be able to recover losses in the state revenue effectively.
Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah Egip Satria Eka Putra; Khairul Fahmi; Yuslim Yuslim; Khairani Khairani; Hengki Andora
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.822

Abstract

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the Senators so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.
Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Fegi Fegi; Khairani Khairani; Hengki Andora
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.823

Abstract

Based on Article 67 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that the Regional Head as a State Administrative Officer has an obligation to comply with all provisions of the Legislative Law including Decisions issued by the State Administrative Court. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding Dismissal of Wali Nagari Kinari by the Regent of Solok and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG Concerning Dismissal of the West Pasaman Regional Secretary by the West Pasaman Regent there are forms of non-compliance committed by the Head Regions as State Administrative Officials, among others, do not revoke disputed TUN Decrees, do not revoke and do not issue new TUN Decrees. The absence of the application of strict sanctions and the low level of awareness of the TUN officials concerned are factors in the non-implementation of PTUN decisions that have permanent legal force by the Regional Head. The Administrative Court's procedural law has regulated sanctions against TUN bodies/officials who do not comply with PTUN decisions, but these arrangements are not concrete because they still depend on implementing regulations which have not been realized until now, this condition provides an opportunity for officials to disobey PTUN decisions because there is no things to worry about if you don't comply. This situation is one of the factors for weak law enforcement in Indonesia.
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Zaifi Surya Gemilang; Aria Zurnetti; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1006

Abstract

Criminal activities in the labor industry are illegal acts carried out by laborers, employers, or other persons not affiliated with the firm that face criminal penalties under the Criminal Code, Manpower Law, and/or other legislation, either alone or in combination. In the course of Civil Servant Investigators' criminal inquiries in the labor sector. The Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) employs Civil Servant Investigators who carry out their work in accordance with the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2010 concerning Investigation Management by Civil Servant Investigators (PPNS). Both laws provide authority for their operations. It seems sense in this instance that PPNS Disnakertrans's inquiry is coordinated with the police as well. One of the issues preventing the inquiry from operating at its best in its execution is the ineffective coordination. The following issues may be created based on the backdrop of the aforementioned difficulties: 1. How are criminal investigations in the area of labor being carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of West Sumatra Province? 2. What are the challenges facing the Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of the Province of West Sumatra in carrying out criminal investigations in the area of labor? Based on the study's descriptive methodology and empirical juridical approach, the following conclusions may be drawn from it: 1. The implementation of criminal investigations in the field of labor by PPNS Disnakertrans is a series of: examination, processing of crime scenes, Sprindik, SPDP, examination of witnesses and suspects, completion and submission of Case Files to be submitted by PPNS to the public prosecutor through police investigators. 2. The obstacles experienced by PPNS Disnakertrans in carrying out criminal investigations in the field of labor are the lack of supervisors and PPNS both in quantity and quality. In addition, the lack of facilities and infrastructure as well as limited budget are obstacles in the investigation. SOPs that are not fully implemented and lack of coordination between PPNS and the Police as Korwas are obstacles found in the implementation of criminal investigations in the field of labor. For better implementation of investigations, PPNS Disnakertrans West Sumatra must be able to improve coordination with Police Investigators. In addition, Disnakertrans is expected to be able to overcome internal obstacles so that the enforcement of criminal acts in the labor sector can run even better.
Co-Authors Aldi Harbi Alit Hindri Yani Angraina, Dilla Annisa Fridila Aprimatul ilfa Aprimatul Ilfa Aria Zurnetti, Aria Atika Putri Azura aulia rusda ayi sagita Bayu Wijayanto Bella Wita Mutiara Cecep Kusmana Delfiyanti Delfiyanti desy seventiana putri Deva Yanti Siregar Dewi Sugianti dion, nofrion dora ayusti Eddy Noviana Egip Satria Eka Putra Elfis Elfis Elya Fitrina Erlinda - Nofasari Fadhilah Sabri Fazila Fitriana Fegi Fegi Fengki Andreas Ferdy Nugraha Fira Novianingsih HASIYA ROHMAH Hendra Putra Yulis Hengki Andora Heni Pujiastuti Henki Saputra Ingga Pangestika Iqbal Rahmat Putra Irza cahaya Ismansyah Ismansyah Ismayenti Ismayenti Ita Fatimah Juli Yanti Harahap Karenina Cantiqa Khairul Fahmi mariyatun fuji astuti mas nani Mawaddah Nasution Mohammad Zohir Ahmad Muhammad Rizky Subardy Mutiara Septi Nola Nadiatul Janna Naz Maruni Noor Khamidah novira azrun Nur Azizah Nurhayati Nurhayati Nurul Hidayah NURUL HIDAYAH Putri Deva Nabilah Rahmadi Ali Rahmanelli Rahmanelli Refina Aisha Rery Novio Saiful Haris Sandy Mulia Arhdan Santi kartika sari Saparuddin Siregar Saputri, Lilis Septania, Sovi Surtani Surtani Suryani Suryani Syafri Anwar Syahrizal Abbas Syamsul Arifin Syarifah Saffanah Tuti Heiriyani Uci Susanti Usman Usman Wahyu Khafidah Wetria Fauzi Yani Lubis Yasniwati, Yasniwati Yulidar Yulidar Yundari, Yundari Yuslim Yuslim Zaifi Surya Gemilang Zuliana Zulkarnaen