Claim Missing Document
Check
Articles

Pembatalan Land Lease Agreement yang dialihkan kepada Pihak Ketiga: Cancellation of Land Lease Agreement Transferred to a Third Party Arnawa, I Made; Johannes Ibrahim Kosasih; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2565

Abstract

Tanah merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang menjadi modal dasar agar kehidupan masyarakat dapat adil dan makmur, sehingga pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yang menganalisis tentang pembatalan Perjanjian Sewa-Sewa Tanah yang dialihkan kepada pihak ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apa akibat hukum yang timbul jika pembatalan dialihkan kepada pihak ketiga? dan bagaimana pembatalan Perjanjian Sewa-Sewa Tanah dialihkan kepada pihak ketiga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616 K/PDT/2018? Sebagai alat analisis untuk membahas hal tersebut digunakan Teori Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum, serta menggunakan Pendekatan Statuta, Pendekatan Analitik dan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari pembatalan yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Perjanjian yang menggunakan warga negara Indonesia sebagai Nominee adalah penyelundupan yang sah karena substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana secara substansi ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 ayat (2) UUPA tidak dapat menyimpang. Pada hakekatnya perjanjian nominee bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas tanah kepada pihak asing, sehingga keberadaan akta otentik perjanjian nominee sebagai alat bukti menjadi batal demi hukum
Penglipuran Tourist Village, Kubu Village, Bangli Regency, Bali in Maintaining the Sustainability of Cultural Values and Bamboo Forests: A Legal Sociology Perspective Astara, I Wayan Wesna; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Wijaya, I Kadek Merta; Kosasih, Johannes Ibrahim; Sumardika, I Nyoman; Gianyar, I Made; Budiartha, Nyoman Putu
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11690

Abstract

The development of the Penglipuran tourism village based on culture ensures the welfare of the Penglipuran indigenous community. The profit-sharing management pattern with the Bangli Regency government Based on the Cooperation Agreement with the Penglipuran Traditional Village Concerning the Management of Tourism in the Penglipuran Tourism Village Number 415.4/23/PKS/PKKP/2020; Number 01/S.P/X/2020; concerning the Management of the Penglipuran Tourism Village. The Penglipuran traditional village is entitled to a reward of 60% (sixty percent) of the gross levy results. Deposit all levy results (gross) every week/7x24 (seven times twenty-four) hours to the Regional Treasury through the Receiving Treasurer at the Bangli Regency Tourism and Culture Office. This Cooperation Agreement is valid for five (five) years starting from January 1, 2021. No later than 2 (two) months before this cooperation agreement ends, the parties agree to notify each other of their intentions if they wish to extend this cooperation.
Desa Adat Penglipuran Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali dalam Menjaga Ekonomi Desa Wisata Keberlanjutan Astara, I Wayan Wesna; Kosasih, Johannes Ibrahim; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Selamet, I Ketut; Sumardika, I Nyoman
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1181

Abstract

Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, dikenal karena tata ruang unik, kebersihan lingkungan, dan konsistensi mempertahankan arsitektur tradisional. Perekonomian masyarakatnya bergantung pada pariwisata berbasis kearifan loskal yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. PKS ini mengatur pembagian hasil, tanggung jawab pengelolaan, dan perlindungan nilai budaya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan merancang PKS menjadi faktor strategis untuk memperkuat posisi desa adat. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis regulasi terkait antara lain Pasal 18B UUD 1945, UU Desa, UU Pemerintahan Provinsi Bali, dan Perda Desa Adat serta pelatihan penyusunan draft PKS terbaru yang sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan draft diarahkan pada klausul pembagian hasil yang adil, perlindungan ekspresi budaya tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa, dan strategi negosiasi kemitraan. Keterlibatan aktif masyarakat adat dan pelaku pariwisata menghasilkan rancangan PKS yang partisipatif dan adaptif terhadap tantangan pariwisata kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa PKS partisipatif mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya, meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat legitimasi hukum desa adat.
Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta Putri, Made Dhea Mulya; Kosasih, Johannes Ibrahim; Putra, I Made Aditya Mantara
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 2 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135

Abstract

The development of digital technology has transformed the way people consume entertainment content, including through streaming services such as Netflix. Under copyright law, Netflix is protected as a computer program. However, the unclear definition and lack of classification related to computer programs in Law Number 28 of 2014 on Copyright create legal uncertainty regarding the protection of streaming applications. This study examines copyright protection for the Netflix application in relation to the illegal sale of shared premium accounts, as well as the legal consequences arising from such practices. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that Netflix is protected internally through its Terms of Use and externally under Law Number 28 of 2014, which prohibits commercialization without the authorization of the copyright holder, as well as Law Number 1 of 2024, which criminalizes illegal access. The legal consequences of the illegal sale of Netflix accounts include the cancellation of sale and purchase agreements, potential claims for damages by Netflix, and the possibility of account suspension for buyers. In conclusion, the public should possess legal awareness in respecting intellectual property rights, particularly copyright, by refraining from purchasing and using illegal Netflix accounts. Such conduct not only violates existing legal regulations, but also generates negative impacts in the form of losses for creators or rights holders.
Pembatalan Land Lease Agreement yang dialihkan kepada Pihak Ketiga: Cancellation of Land Lease Agreement Transferred to a Third Party I Made Arnawa; Johannes Ibrahim Kosasih; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2565

Abstract

Tanah merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang menjadi modal dasar agar kehidupan masyarakat dapat adil dan makmur, sehingga pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yang menganalisis tentang pembatalan Perjanjian Sewa-Sewa Tanah yang dialihkan kepada pihak ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apa akibat hukum yang timbul jika pembatalan dialihkan kepada pihak ketiga? dan bagaimana pembatalan Perjanjian Sewa-Sewa Tanah dialihkan kepada pihak ketiga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616 K/PDT/2018? Sebagai alat analisis untuk membahas hal tersebut digunakan Teori Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum, serta menggunakan Pendekatan Statuta, Pendekatan Analitik dan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari pembatalan yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Perjanjian yang menggunakan warga negara Indonesia sebagai Nominee adalah penyelundupan yang sah karena substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana secara substansi ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 ayat (2) UUPA tidak dapat menyimpang. Pada hakekatnya perjanjian nominee bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas tanah kepada pihak asing, sehingga keberadaan akta otentik perjanjian nominee sebagai alat bukti menjadi batal demi hukum
Perlindungan Hukum Hak Moral Atas Karya Cipta Penulis Novel Elektronik Pada Aplikasi Wattpad Dewi, Ni Luh Gde Cindy Listya; Kosasih, Johannes Ibrahim; Mahaputra, I. B. Gd. Agustya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7025

Abstract

Perkembangan novel elektronik (e-novel) pada platform digital seperti Wattpad telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya sastra di era digital. Kemudahan publikasi dan interaksi langsung antara penulis dan pembaca memberikan peluang besar bagi ekspresi kreatif, namun sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran Hak Moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta efektivitas perlindungan Hak Moral penulis novel elektronik dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta didukung instrumen internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Moral, yang mencakup hak atribusi dan hak integritas, diakui sebagai hak yang melekat secara abadi pada pencipta dan timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran berupa plagiarisme, pengubahan judul dan karakter, serta publikasi ulang tanpa izin yang merugikan reputasi penulis. Pengaturan hukum yang ada cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya memberikan sanksi spesifik terhadap pelanggaran Hak Moral non-komersial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, dan dukungan kebijakan platform digital guna mewujudkan perlindungan Hak Moral yang lebih efektif dan adaptif di ruang siber.
Executive Law Review in an Effort to Accelerate Program Ease of Doing Business Johannes Ibrahim Kosasih
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.3.1.1322.8-13

Abstract

Indonesia is currently still ranked below in attracting domestic and foreign investment because the existing regulations are not conducive. Many contributing factors, including central government regulations that are inconsistent in their implementation in the regions and the linkages of various regulations that support investment (for example: employment, land, credit, contracts, taxation, cross-country trade, business entities, bankruptcy and etc.), updates adapted to the era of free trade and fair business competition. One of the Government's efforts to improve the investment climate is to implement the Ease of Doing Business program that has been carried out by other countries in various parts of the world. This study aims to carry out the executive law review in an effort to accelerate program ease of doing. This study uses normative juridical research methods by examining various regulations and policies of the Central Government and local governments with a statute approach. The results of this study shows that there are three policies from the Government in the form of revoked, amended or maintained by the regulations referred to in 5 (five) dimensions in the evaluation of regulations, namely the accuracy of the type of legislation, the potential for disharmony in regulations, clarity of the formulation of regulations, assessment of conformity of norms, and effectiveness implementing statutory arrangements. These five dimensions in the Ease of Doing Business program are expected to provide synergy from existing regulations so that foreign investors can look at Indonesia as a country that is comfortable in investing and can provide benefits for businesses that are invested in Indonesia.
BANK POTENTIAL AS A CRIME MEANS THROUGH FINANCIAL TRANSACTION Johannes Ibrahim Kosasih
Kertha Wicaksana Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.90-97

Abstract

The ease of transactions through bank financial institutions increasingly perceived by the entire nation with the development of sophisticated technology that allows it to be completed in a short time. Technological sophistication in the variety of bank services is utilized by various parties as a means to commit various crimes. Crimes involving banks as a means of criminal banking and criminal offenses in the banking sector. This paper reveals various cases in the field of banking with legal juridical normative review by describing several cases that have been processed by law. The specific objective is to examine the bank's potentials to become a vehicle for crime from the point of view and rule of law of Indonesia. To achieve this goal, in the design of the study, conceptual and statute approaches to legislation are used by collecting and reviewing banking laws. The main data were obtained from the field, namely in the form of criminal cases that have been processed through law. The results of data analysis show that banking crime and criminal offense in banking involves banks as a means of crime. This has a tremendous negative impact for the country that is making a loss in the field of Indonesian economy. For that, steps to revise or amend the regulation on banking is urgently required because ternya he has a significant deficiency. Banks as trust agencies should have strict security in preventing any opportunity to commit crimes.
Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dalam Perspektif Hukum Investasi I Putu Suwantara; I Made Aditya Mantara Putra; Johannes Ibrahim Kosasih
Kertha Wicaksana Vol 19 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.19.2.2025.121-128

Abstract

Danantara dalam perspeltif investasi memiliki kewenangan lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia menandai era baru dalam tata kelola investasi strategis nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, entitas ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara melalui skema investasi berbasis hukum yang kuat. model pengelolaan Danantara memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA), secara kelembagaan yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara. Danantara apabila salah pengelolaan akan mengakibatkan Adanya restrukturisasi tenaga kerja yang menjadi bagian dari pembentukan holding dapat membawa potensi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Pembentukan entitas BPI Danantara dapat menimbulkan risiko birokrasi dalam perspektif Hukum Investasi, adanya Potensi praktik monopoli dalam sektor keuangan yang dapat menghambat kompetisi dan inovasi, akibat hukum apabila manajemen yang mengelola aset-aset strategis dalam super holding BPI Danantara tidak ditangani dengan baik Adanya restrukturisasi yang menjadi bagian dari pembentukan holding dapat membawa potensi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks.
Legal Protection of Contract Workers in the Work Agreement in Jayagiri Hotel Feranika Anggasari Jayanti; Johannes Ibrahim Kosasih; I Ketut Widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.8.2.2021.78-88

Abstract

The development of the tourism industry in Bali causes the high competitiveness of classy hotels such as the Jayagiri Hotel and has an impact on the income aspect of the hotel business, in this case the company's income and leads to legal protection of the rights and obligations given to its workers. This study aims to examine the contractual relationship between contract workers in a work agreement at Jayagiri Hotel and to examine the legal protection can be given for contracts made by the parties and obstacles are experienced by workers in obtaining their rights and obligations. The method used in this study is normative and empirical research method. The results of this study showed that the employment agreement between contract workers and the Hotel has not yet provided a good working relationship so that the application of Law No. 13 of 2003 concerning Employment has not been accommodated. This is due to the entry into force of the standard contract agreement in Jayagiri Hotel which has not provided a balanced position in the same position between workers and employers. Employers as employers always have a higher bargaining position than workers, so the formulation of work agreements in Law No. 13 of 2003 concerning Employment has not been properly accommodated to protect workers' rights and cannot yet prosper workers in accordance with the mandate of the Act.
Co-Authors AA Ngr Mayun Narindra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Ngurah Bagus Krisna Pratama Anak Agung Sagung Laksmani Dewi Arini, Desak Gde Dwi Ayu Dwi Ningrum Carlos M. Raymundo Demosthenes B. Vibandor Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Luh Gde Cindy Listya Dwi Purnawan Dodik Saputra Feranika Anggasari Jayanti Gede Darwis Triadi Gede Parta Wijaya Gianyar, I Made I Gede Krisna Dana Yasa I Gusti Bagus Suryawan I Kadek Bayu Parwatha I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Widia I Made Aditya Mantara Putra I Made Arjaya I Made Arnawa I Made Arnawa I Made Aswin Ksamawantara I Made Mardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Suwitra I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Mahendra Guna I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Putu Suwantara I Putu Suwantara I Putu Wiradharma Putra Yudha I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara Ida Bagus Dwi Jusarata Indah Permatasari Kadek Apriliani Kadek Apriliani Kadek Ari Armando Sutama Kadek Dwinta Pradnyasari Komang Krisna Yustika Putra Komang Sutriani Leovigildo C. Sentelices Mahaputra, I. B. Gd. Agustya Manaon Damianus Sirait Marcelo Roland C. Villafuerte Miel S. Bongon Ni Kadek Bella Kurnia Agustini Ni Luh Made Mahendra Wati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Made Dwi Wulandari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Novyanti, Ni Wayan Regina Putri, Made Dhea Mulya Putu Ayu Sriasih Wesna R.A. Nanik Priatini R.A. Nanik Priatini Ryan Soma Ryan Soma Ryskiaden Markus SARI, Ni Made Arnita Selamet, I Ketut Styawati, Ni Komang Arini Sujana, I Nyoman Sumardika, I Nyoman Tjokorda Gede Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra Wijaya, I Kadek Merta Yohanes I Wayan Suryadi