Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Selat Jurnal Bina Mulia Hukum Kemudi Jurnal Sosial Humaniora Sigli Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Sisi Lain Realita Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum ISCO Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Yudi Krismen
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Martina Gracia; Jenny Juan; Yudi Krismen
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.673

Abstract

Korupsi Indonesia terus berkembang menjadi persoalan serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta proses peradilan pidana. Lemahnya pembuktian kerugian keuangan negara sering memunculkan perdebatan akibat penanganan perkara korupsi masih bertumpu kepada tafsir hukum, asumsi, maupun pendekatan administratif tanpa didukung pembuktian ilmiah yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembuktian kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji solusi penguatan pembuktian korupsi melalui reformasi hukum dan pengawasan digital. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, peraturan perundang-undangan, berita hukum nasional, serta dokumen perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan pembuktian terbalik, belum optimalnya pelacakan aset hasil korupsi, serta besarnya pengaruh politik terhadap penegakan hukum menjadi faktor utama lemahnya pembuktian perkara korupsi Indonesia. Jepang sebagai negara penganut civil law mampu menjaga tingkat korupsi rendah akibat pengawasan birokrasi ketat, budaya integritas tinggi, serta sistem pembuktian berbasis investigasi mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan digital forensik, integrasi data kekayaan pejabat negara, pengawasan independen aparat penegak hukum, serta reformasi budaya hukum guna menciptakan sistem pembuktian korupsi yang objektif dan adil.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN ANAK PELAKU PADA KEJAHATAN INTRAFAMILIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Fauzan Muhammad Akram; Maulana Syaifurrasyid; Yudi Krismen
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.674

Abstract

Kejahatan intrafamilial yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi persoalan serius akibat keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi lokasi terjadinya kekerasan dan tindak pidana berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji hambatan penerapannya Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita nasional, dan dokumen hukum terkait kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan diversi, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan berupa lemahnya kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya pendampingan psikologis, serta kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial membutuhkan penguatan rehabilitasi psikologis, pendidikan keluarga, serta peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak agar mampu berjalan lebih efektif dan manusiawi.
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN SEBAGAI SUBJEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA VIKTIMOLOGI DAN PEMBARUAN KEBIJAKAN PIDANA Roja Nur Adillah; Devi Masita Sari; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13684

Abstract

Indonesia's criminal justice system has historically marginalized victims, treating them merely as witnesses serving the state's interest in proving offenders' guilt. Yet victims are the parties most directly harmed by criminal acts. This study examines the legal standing of victims as independent subjects within Indonesia's criminal justice system from the perspective of victimology and criminal law reform policy. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the findings reveal that normative provisions on victims' rights remain scattered, unsystematic, and have not positioned victims as autonomous legal subjects at every stage of criminal proceedings. A significant normative gap exists between modern victimological concepts and Indonesia's positive law construction. Reforms through the 2023 Penal Code and the 2022 Correctional Law have not adequately addressed the need for comprehensive integration of victims' legal standing. Normative reconstruction within the draft Criminal Procedure Code is needed to provide victims with concrete procedural rights at every sub-system of the criminal justice process.
TRANSFORMASI PERADILAN AGAMA DALAM MERESPONS ISU PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 Rezky Agung Hidayat; Amsal Flemmig Arwana Tampubolon; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13883

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia have long been a complex legal issue, given that existing regulations neither explicitly prohibit nor permit them. This legal vacuum has prompted some parties to seek loopholes through court rulings, whether through Religious Courts or District Courts. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 marks the highest institutional response within the Indonesian judicial system to this issue. This study aims to analyze three aspects: the legal standing of SEMA No. 2 of 2023 within Indonesia’s religious court system; its legal implications for the jurisdiction of Religious Courts in interfaith marriage cases; and the perspective of legal certainty regarding the transformation of the religious court system following the issuance of this SEMA. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that SEMA No. 2 of 2023 strengthens the position of the Religious Court as a bastion of Islamic legal values, reaffirms the prohibition on the registration of interfaith marriages, and marks a significant institutional transformation, although it still leaves gaps in legal certainty regarding the hierarchy of legislation.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA NORMA, PRAKTIK, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM Dhea Natalie Simarmata; Muhammad Wildan Awaljon Putra; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14014

Abstract

Indonesia’s criminal justice system is undergoing a paradigm shift from a retributive approach toward a restorative approach. Restorative justice has emerged as a response to the shortcomings of the conventional justice system, which is deemed incapable of restoring relationships between offenders, victims, and the community. This study examines how restorative justice is regulated in Indonesian positive law, how it is applied in criminal law enforcement practice, and what obstacles are encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the normative framework for restorative justice in Indonesia remains partial and scattered across various sectoral regulations. Its application in practice faces obstacles in the form of inconsistencies among law enforcement officials, a lack of public understanding, and the absence of a specific and comprehensive law regulating restorative justice. This study concludes that systematic and integrated legal reform is necessary to realize true restorative justice within Indonesia’s criminal justice system.
ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA (Kajian Konseptual Terhadap Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana) Aida Dewi Agustina; Laila Fauziah; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Publish
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14099

Abstract

Criminal law is an essential component of the legal system that regulates prohibited acts and determines sanctions for offenders. The implementation of criminal law cannot be separated from the fundamental principles that serve as its foundation. This article aims to analyze the basic principles in criminal law, including the principle of legality, culpability, territoriality, nationality, universality, equality before the law, presumption of innocence, ultimum remedium, lex specialis derogat legi generali, and non-retroactivity. This study uses a normative juridical method by examining legal literature, statutory regulations, and relevant scholarly journals. The results show that these principles play a crucial role in ensuring legal certainty, justice, and the protection of human rights in the enforcement of criminal law. Furthermore, the development of modern criminal law demonstrates the need for a dynamic interpretation of these principles in order to respond to contemporary legal challenges, such as transnational crimes and technological advancements. Therefore, a comprehensive understanding and consistent application of criminal law principles are necessary to achieve a fair, effective, and accountable legal system.
HAK ATAS BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP AKSES KEADILAN Azizah Ghafur Silalahi; Arini Syafitri; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Publish
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14100

Abstract

The right to legal aid is an important part of human rights protection and the rule of law principle in the criminal justice system. This research aims to analyze the normative arrangement of the right to legal aid, its implementation in the practice of criminal justice, normative and structural obstacles in access to legal aid, as well as the reconstruction of the strengthening of legal aid to realize access to justice in Indonesia. This research uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and analytical approach. Legal materials are obtained through the study of literature on laws and regulations, international legal instruments, books, scientific journals, and relevant research results. The research results show that the right to legal assistance has gained constitutional legitimacy through the 1945 Constitution and is further regulated in the Criminal Code and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Assistance. However, the implementation is still facing various obstacles, such as regulatory disharmony, limited legal aid organizations, lack of quality and distribution of advocates, low public legal awareness, weak supervision of law enforcement officers, and limited state budget. In addition, formalistic administrative procedures and access inequality in remote areas cause legal assistance to not be fully accessible evenly. This research emphasizes the need to reform the legal aid system through the harmonization of regulations, institutional strengthening of legal aid organizations, improving the quality of human resources, optimizing digital technology, as well as strengthening the role of paralegals and public legal education so that access to justice can be realized substantively and inclusively.
PROBLEMATIKA PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN: TINJAUAN KEKOSONGAN PARAMETER PEMIDANAAN DAN KONSEKUENSI EKSEKUTORIAL BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 Abdul Rahman; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.15662

Abstract

The reform of the criminal justice system through Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code has brought fundamental changes to the adjudication stage, particularly a paradigm shift in judicial decisions from retributive to restorative through the instrument of Probation. This study aims to analyze the legal issues in the process of determining probation sentences due to the absence of Sentencing Guidelines, as well as to examine the institutional readiness of the Correctional Institution (BAPAS) in implementing these sentences in the field. This normative legal study employs a legislative and conceptual approach, relying on the analysis of both primary and secondary legal materials. The findings indicate that the absence of measurable technical sentencing guidelines results in judges’ discretionary authority becoming overly broad, thereby creating a risk of discriminatory disparities in rulings for cases with similar characteristics. Furthermore, court rulings imposing non-custodial sanctions risk losing their enforceability due to a shortage of Probation Officers and inadequate BAPAS facilities, which ultimately reduces the meaning of supervision to a mere administrative formality. As a solution, this study recommends the issuance of implementing regulations that strictly mandate the use of the Pre-Sentence Report as an objective basis for consideration before a judge issues a ruling.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR YANG BERDAMPAK PADA PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH POLRES KUANTAN SINGINGI Abdul Rahman; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.15664

Abstract

The misuse of subsidized diesel fuel is a criminal offense that not only causes financial losses to the state but is also closely linked to the rampant illegal gold mining activities occurring in Kuantan Singingi Regency. The availability of subsidized diesel fuel supports the operation of the dredging machines used by illegal miners; therefore, law enforcement against these two crimes should be conducted synergistically. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Kuantan Singingi Police against the criminal misuse of subsidized diesel fuel and its impact on illegal gold mining activities in the region. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks. The findings indicate that law enforcement against the misuse of subsidized diesel has not been effective due to limited resources, weak inter-agency coordination, and a lack of commitment among law enforcement officials. These conditions directly contribute to the continued operation of unlicensed gold mining, which is increasingly widespread. Comprehensive and coordinated legal enforcement system reform is needed to break the chain linking these two interconnected crimes.
SISTEM PIDANA DI INDONESIA: DASAR HUKUM, PENERAPAN, DAN TANTANGANNYA Rafni Narti; Riri Syafitri; Yudi Krismen
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.16562

Abstract

The criminal justice system in Indonesia is an integral part of the national legal system, which aims to maintain public order, protect the rights of citizens, and deliver justice. This journal discusses the legal foundations underpinning the criminal justice system in Indonesia, the mechanisms of its implementation in practice with an emphasis on the key differences between the New Criminal Code and the Old Criminal Code at every stage of the legal process, as well as the various challenges faced in the effort to achieve fair and effective law enforcement. This discussion also includes an overview of the latest developments in the formulation of criminal law in Indonesia as well as an analysis of a real-life case the sugar import corruption case involving Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) up to the granting of a presidential pardon to provide a comprehensive picture of the legal process and the president’s special authority within the Indonesian legal system. The study’s findings indicate that legal reform through the New Criminal Code (KUHP) brings about a significant paradigm shift; however, its implementation still requires continuous improvement in human resources, infrastructure, and public understanding.
Co-Authors Abdul Rahman Ag Maulana Agung Pramono Aida Dewi Agustina Al Rasyid, Franzee Amsal Flemmig Arwana Tampubolon Anggita Putri Wulandari Hasman Arief Fahmi Lubis Arini Syafitri Atan Darham Azizah Ghafur Silalahi Devi Masita Sari Dhea Natalie Simarmata Donny Arman Falah, Muhammad Fatimah, Aisyah Fatma Dwi Yeni Fauzan Muhammad Akram Haikal Riyan Anas Hamzah, Zulfadli Herniwati I Gatra Annisa Abiyyi Jecklin M Dhewana Jenny Juan Johari Karolus Charlaes Bego Laila Fauziah Lamria Indah Sitanggang Martina Gracia Maulana Syaifurrasyid Melsi Arosty Muchamad Taufiq Muhammad Arif Muhammad Haikal Muqsith Muhammad Wildan Awaljon Putra Naia Novrista Syahfitri Nurman Oktavia, Intan Puti Mayang Seruni Raden Imam Al Hafis Rafni Narti Rezky Agung Hidayat Riadi Asra Rahmad Riri Syafitri Roja Nur Adillah Satrio Abdillah Sen Aly Sen Aly Tary Rizki Erfandi Umar, Zulkarnaini Zulkarnain S