Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

TRANSFORMASI PERADILAN AGAMA DALAM MERESPONS ISU PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 Agung Hidayat, Rezky; Flemmig Arwana Tampubolon, Amsal; Krismen, Yudi
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13883

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia have long been a complex legal issue, given that existing regulations neither explicitly prohibit nor permit them. This legal vacuum has prompted some parties to seek loopholes through court rulings, whether through Religious Courts or District Courts. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 marks the highest institutional response within the Indonesian judicial system to this issue. This study aims to analyze three aspects: the legal standing of SEMA No. 2 of 2023 within Indonesia’s religious court system; its legal implications for the jurisdiction of Religious Courts in interfaith marriage cases; and the perspective of legal certainty regarding the transformation of the religious court system following the issuance of this SEMA. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that SEMA No. 2 of 2023 strengthens the position of the Religious Court as a bastion of Islamic legal values, reaffirms the prohibition on the registration of interfaith marriages, and marks a significant institutional transformation, although it still leaves gaps in legal certainty regarding the hierarchy of legislation.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA NORMA, PRAKTIK, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM Natalie Simarmata, Dhea; Wildan Awaljon Putra, Muhammad; Krismen, Yudi
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14014

Abstract

Indonesia’s criminal justice system is undergoing a paradigm shift from a retributive approach toward a restorative approach. Restorative justice has emerged as a response to the shortcomings of the conventional justice system, which is deemed incapable of restoring relationships between offenders, victims, and the community. This study examines how restorative justice is regulated in Indonesian positive law, how it is applied in criminal law enforcement practice, and what obstacles are encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the normative framework for restorative justice in Indonesia remains partial and scattered across various sectoral regulations. Its application in practice faces obstacles in the form of inconsistencies among law enforcement officials, a lack of public understanding, and the absence of a specific and comprehensive law regulating restorative justice. This study concludes that systematic and integrated legal reform is necessary to realize true restorative justice within Indonesia’s criminal justice system.
Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Tindak Pidana Khusus Di indonesia Tary Rizki Erfandi; Lamria Indah Sitanggang; Yudi Krismen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia. Tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pidana (penal), tetapi juga langkah-langkah pencegahan (non penal). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal masih menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum, namun belum sepenuhnya efektif tanpa didukung kebijakan non penal seperti pendidikan hukum, penguatan institusi, dan perbaikan sistem sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua pendekatan tersebut untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana khusus.
Tantangan Global Dan Arah Masa Depan Kebijakan Kriminal Diindonesia Muhammad Haikal Muqsith; Jecklin M Dhewana; Yudi Krismen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6759

Abstract

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kriminalitas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern dan transnasional seperti cyber crime, perdagangan narkotika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan global terhadap perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia serta mengetahui arah masa depan kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut adanya pembaruan hukum pidana, penguatan sistem penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kerja sama internasional. Selain itu, penerapan restorative justice menjadi salah satu arah baru kebijakan kriminal Indonesia yang lebih menekankan pada pemulihan dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu berkembang secara progresif dan responsif terhadap tantangan globalisasi.
REVITALISASI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI MELALUI PENYEDIAAN SARANA PEMBELAJARAN DI RUMAH TAHFIZ DESA PANGKALAN BATANG Raden Imam Al Hafis; Yudi Krismen; Nurman; I Gatra Annisa Abiyyi; Haikal Riyan Anas
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 1 (2026): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2026
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v6i1.5483

Abstract

Maghrib Mengaji merupakan tradisi pendidikan Islam berbasis masyarakat yang berperan penting dalam pembinaan karakter religius anak. Namun, perubahan pola hidup keluarga, meningkatnya penggunaan gawai, serta keterbatasan sarana pembelajaran menyebabkan menurunnya partisipasi anak dalam kegiatan mengaji setelah Maghrib. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung revitalisasi Maghrib Mengaji melalui penyediaan sarana pembelajaran serta pelaksanaan kegiatan mengaji bersama di Rumah Tahfiz Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Metode pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi dengan mitra, penyerahan bantuan sarana pendukung, serta pendampingan kegiatan mengaji bersama. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 dengan melibatkan 8 anak peserta dan 2 guru ngaji. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bantuan sarana berupa lemari penyimpanan Al-Qur’an mampu meningkatkan keteraturan fasilitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman. Selain itu, kegiatan mengaji bersama menjadi langkah awal dalam membangun kembali partisipasi anak dan dukungan sosial masyarakat terhadap keberlanjutan tradisi Maghrib Mengaji. Program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan melalui pendampingan rutin serta pelatihan guru ngaji agar dampak program meningkat secara berkelanjutan.