Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

SHARENTING DAN HAK PRIVASI ANAK; REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Arif Fikri; Tikol Naposo Napitupulu; Ricky Omar Hamdun; Rosyida Nurul Anwar
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.762

Abstract

Praktik sharenting, yaitu aktivitas orang tua membagikan foto, video, maupun informasi pribadi anak melalui media sosial, berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan platform digital di Indonesia. Meskipun bertujuan mendokumentasikan tumbuh kembang anak atau membangun interaksi sosial, praktik ini berpotensi melanggar hak privasi anak, meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi digital, cyberbullying, hingga kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sharenting oleh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai publikasi ilmiah mengenai sharenting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sharenting di Indonesia masih berlangsung tanpa pedoman hukum yang secara khusus mengatur batas kewenangan orang tua dalam mempublikasikan identitas digital anak, sehingga menimbulkan kekosongan norma perlindungan terhadap hak privasi anak. Temuan empiris dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan persepsi risiko orang tua menjadi faktor utama meningkatnya praktik sharenting, sementara perlindungan privasi anak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pemahaman digital orang tua. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), ḥifẓ al-'irḍ (perlindungan kehormatan), serta asas maṣlaḥah yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan hukum melalui penguatan regulasi sharenting, peningkatan literasi digital keluarga, serta integrasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kebijakan perlindungan anak di era digital.
PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP PERNIKAHAN DINI: STUDI ANALITIS DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH Maimun; Arif Fikri; Rita Zaharah
AS-SALAM Vol 14 No 1 (2025): ETIKA, HUKUM, DAN KARAKTER BANGSA: MENELUSURI INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF YURIDI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v14i1.833

Abstract

Abstract: This research explores Generation Z’s perspectives on early marriage through the lens of Maqashid Syariah. The study reveals that most members of Generation Z oppose early marriage, considering it an obstacle to personal growth, education, and economic stability. However, some still view it as a viable option under certain conditions, particularly in relation to economic and cultural influences. From a Maqashid Syariah standpoint, early marriage has diverse implications. Concerning hifz ad-din , it should be approached with adequate mental and spiritual preparedness to avoid potential harm. In terms of hifz an-nafs , the physical and psychological health risks, especially for women, are significant considerations. Regarding hifz al-aql, interrupted education due to early marriage can negatively impact an individual's future prospects. From the hifz an-nasl perspective, insufficient readiness to raise children may affect the well-being of future generations. Lastly, in the aspect of hifz al-mal, financial instability among young couples often results in economic hardship. This study offers crucial insights for policymakers and scholars in developing preventive measures against early marriage in alignment with Maqāṣid Syariah principles. It emphasizes the need to consider not only religious teachings but also the broader socio-economic consequences in decision-making. Keywords: Generation Z, Early Marriage, Maqāṣid Syariah, Perception, Islamic Law
MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL MELALUI LAYANAN HUKUM GRATIS Arif Fikri; Sawaluddin Siregar; Agustina Damanik
Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/marsialapari.v2i3.460

Abstract

The gap in access to legal justice remains a reality faced by marginalized communities in various regions, particularly those who are poor, less educated, and live in remote areas. This article examines the implementation of free legal services as a form of community service in an effort to improve access to substantive justice. Activities are carried out through a participatory approach involving academics, students, and legal practitioners, with a focus on legal education, consultations on civil and minor criminal cases, and administrative assistance. The results of the activities indicate that free legal services not only play a role in resolving legal problems directly but also increase community awareness and legal empowerment. These findings emphasize the importance of inclusive and sustainable community-based legal aid institutions to strengthen the democratization of access to the justice system.