Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Mutawasith: Jurnal Hukum Islam GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Hukum Legalita JAKA QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Adpertens ; Jurnal Ekonomi dan Manjemen Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat Mizan: Journal of Islamic Law
Arif Fikri
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA INVESTASI ILEGAL DAN SKEMA PONZI Arif Fikri; Sawaluddin Siregar; J.B. Nicudemus Malindir; Sinarianda Kurnia Hartantien
Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/marsialapari.v3i2.672

Abstract

Illegal investments and Ponzi schemes pose a serious threat to the financial security of communities, particularly in rural areas and small towns, as residents often lack adequate legal understanding regarding investment mechanisms and consumer protection. This community service activity aims to enhance public legal awareness concerning the risks of illegal investments and Ponzi schemes through outreach, legal education, and practical assistance based on applicable regulations. The methods employed include participatory training, workshops, case studies, and simulations for identifying illegal investment schemes, complemented by legal consultation for participants. Data were collected through participatory observation, pre- and post-test questionnaires, in-depth interviews, and analysis of legal documents related to investment and consumer protection. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of the distinction between legal and illegal investments, the characteristics of Ponzi schemes, and the legal measures that can be taken when confronted with fraudulent investment practices. Participants also demonstrated enhanced capacity to critically analyze investment offers and make informed financial decisions. Short-term impacts are reflected in increased vigilance among community members toward suspicious investment offers, while long-term impacts are expected to reduce financial losses and foster a culture of legal compliance. These findings confirm that practice- and regulation-based legal education is effective in strengthening community legal literacy related to investments and provides a substantial contribution to consumer protection and local economic stability.
PERAN RUANG DIGITAL SEBAGAI MEDIUM PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN LITERASI AGAMA GENERASI Z Arif Fikri; Desi Fitri Efendy; Siti Rahma Duyun; Eby Laila Zannah
Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 3 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/ahsanitaqwim.v3i1.513

Abstract

Abstract The advancement of digital technology has transformed social media into an alternative learning space for Generation Z, particularly in supporting the development of religious literacy within an educational context. This qualitative descriptive study aims to explore how social media functions as a learning resource that contributes to the strengthening of students’ religious literacy. Data were obtained through in-depth interviews, observations of educational–religious content across various digital platforms, and online documentation. The findings reveal that social media provides fast, accessible, and interactive religious learning materials that complement formal education. However, challenges arise from the circulation of misinformation, the emergence of unverified religious authorities, and the polarization of religious identity among youth. This study highlights the importance of strong digital literacy skills and pedagogical guidance to ensure that social media is effectively utilized to enhance religious literacy development among Generation Z learners. Keywords: media, religious, literacy, learning, Generation Z.
ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TANGGAMUS: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH Tri Iswantini; Liky Faizal; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1096

Abstract

Kemiskinan masih menjadi persoalan kompleks di Kabupaten Tanggamus yang memerlukan solusi komprehensif melalui regulasi dan kebijakan publik. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 4 Tahun 2022 Pasal 21 tentang Penanggulangan Kemiskinan hadir sebagai instrumen hukum untuk mengatur mekanisme pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menurunkan angka kemiskinan. Permasalahan akademik yang muncul adalah sejauh mana implementasi perda ini dapat berjalan efektif dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Pasal 21 Perda No. 4 Tahun 2022, baik dari aspek praktik birokrasi maupun dari perspektif siyasah tanfidziyah, serta menilai dampaknya terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara terstruktur dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah berjalan melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun, tantangan masih muncul berupa keterbatasan anggaran, validitas data penerima manfaat, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, Perda ini mencerminkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menegakkan keadilan sosial, menjaga kemaslahatan, serta melindungi kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pasal 21 Perda Kabupaten Tanggamus No. 4 Tahun 2022 memiliki peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan, meskipun keberhasilan jangka panjangnya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat.
TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PASAL 13 UU NO 19 TAHUN 2013 KEWENANGAN KEPALA DESA MELINDUNGI PETANI: (Studi di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran) Siti Rahayu; Efa Rodiah Nur; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1245

Abstract

Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Namun, berbagai program perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 belum terlaksana secara optimal. Dalam konteks Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah desa berkewajiban menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan melalui pelaksanaan kebijakan eksekutif yang berpihak pada petani. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewenangan Kepala Desa dalam memberikan perlindungan kepada petani serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan petani, serta observasi lapangan terkait praktik pertanian dan program desa. Data sekunder dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi tematik, dan interpretasi berbasis teori Siyasah Tanfidziyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan petani di Desa Hurun masih jauh dari optimal. Penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan bibit tidak merata, pelatihan pertanian belum berjalan efektif, dan pendampingan kelembagaan petani sangat terbatas. Koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga pertanian juga masih lemah. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab eksekutif yang seharusnya menjadi landasan kepemimpinan desa. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Kepala Desa belum melaksanakan kewenangan perlindungan petani secara maksimal sesuai amanat UU 19/2013 maupun nilai-nilai Siyasah Tanfidziyyah.
PENGAWASAN DPRD BERDASARKAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU) Yunda Ghozy Fatu Alima; Marwin Marwin; Arif Fikri
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.944

Abstract

Regional government is the implementation of governmental affairs by regional governments and Regional House of Representatives (DPRD) based on the principle of regional autonomy. In its implementation, the DPRD has a supervisory function over the implementation of regional regulations to ensure that regional policies are carried out in accordance with statutory provisions. This study aims to analyze the supervisory function of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency in implementing regional regulations based on Article 153 of Law Number 23 of 2014 from the perspective of siyasah tanfidziyyah. The research used a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through field observations, interviews, and documentation. Primary data were obtained from members of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency, while secondary data were derived from laws and regulations, books, journals, and other supporting documents. The sampling technique used was purposive sampling involving seven respondents. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the supervisory function of the DPRD has been implemented through working meetings, field visits, and evaluations of regional regulation implementation. However, the supervision has not been fully optimal due to obstacles in coordination, follow-up supervision, and evaluation processes. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the supervisory function of the DPRD reflects a form of responsibility in realizing just, trustworthy, and people-oriented governance.
Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Upaya Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dani Amran Hakim; Arif Fikri; Rudi Santoso
Legalita Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v8i1.2266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam pemilu sebagai bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi. Pengawasan partisipatif dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah penelitian studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis landasan hukum dan implementasi pengawasan partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya kebutuhan teknis kelembagaan, tetapi juga wujud nyata dari hak-hak konstitusional warga. Pengawasan partisipatif meliputi pendidikan pengawas, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan dan melibatkan komunitas-komunitas di masyarakat. Hal ini adalah perwudujuan jaminan hak konstitusional warga yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin bahwa terkait hak memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan perluasan program dan edukasi pengawasan partisipatif untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu
The Participation Based On Article 6 Of The Ministry Of Home Affairs Regulation Number 111 Of 2014 Form The Perspective Of Siyasah Tanfiziyyah Derie Andargo; Linda Firdawaty; Arif Fikri
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community participation is a process where the interests, needs, and values of the community are incorporated into government decision-making. This involves two-way communication and dialogue, with the primary goal of achieving better decision-making and community support. To understand community participation in the formation of village regulations, this research is important as it aims to address two main issues: First, how community participation in the formation of village regulations in Bumi Aji Village, Central Lampung, is implemented based on Article 6 of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014; and second, how the SiyasahTanfiżiyyah perspective reviews the role of community participation in the formation of village regulations in Bumi Aji Village. The role of the community in Bumi Aji Village, Central Lampung, is examined using the SiyāsahTanfiżiyyah perspective approach, alongside the method used, which is field research with a descriptive qualitative approach, and the nature of the research is descriptive analytical. The research results show that community participation in Bumi Aji Village runs in accordance with the guidelines of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014, which aligns with the principles of Siyāsah Tanfiżiyyah because obeying the applicable law is a form of state obedience.
An Analysis Of Terrorism Prevention Under Article 5 Of Government Regulation Number 77 Of 2019 From The Perspective Of Fiqh Siyasah Yoga Hariansyah; Efa Rodiah Nur; Arif Fikri
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University (UIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v5i1.11989

Abstract

Terrorism poses a serious threat to national stability and public security, requiring a comprehensive counterterrorism strategy. Article 5 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 77 of 2019 regulates efforts to prevent criminal acts of terrorism through national preparedness, counter-radicalization, and deradicalization. The academic issue addressed in this study concerns the relevance of this policy from the perspective of fiqh siyasah and the extent to which it is integrated with the principles of Islamic law, particularly in efforts to prevent terrorism. This study aims to analyze the suitability of the regulation of Government Regulation No. 77 Article 5 of 2019 with the concept of fiqh siyasah and assess its effectiveness as an instrument for preventing terrorism. The research method used is a qualitative approach through library research, with data sources from positive legal literature, fiqh studies, and official government documents. The research results show that this regulation aligns with the principles of Islamic jurisprudence, particularly bughat and siyasah harbiyah, and emphasizes collaboration between the government, religious leaders, the community, and educational institutions. Fair, transparent, and humane implementation is key to the success of this policy in effectively and sustainably combating terrorism.
Co-Authors Abdul Azis Lasahido Agus Hermanto Al Adam Ardian Al Hidaya Arif Budiman Auliansyah Raja Bunyamin, Mahmudin Dani Amran Hakim Derie Andargo Desi Fitri Efendy Eby Laila Zannah Efa Rodiah Nur Efriliana Putri Nasution Eti karini Fathul Mu’in Frenki Frenki H. Rima Denisa Habib Ismail Habib Shulton A Imam Nur Hidayat Irhamudin Irhamudin J.B. Nicudemus Malindir Liky Faizal Linda Firdawaty Marwin Marwin Misbah Mardia Misronida Harahap Mufid Arsyad Muhammad Andriansyah Muhammad Syahputra Nabila Rispa Izzaty Nurainun Lubis Nurul Anisa Rahayu Utami Caniago Ramos Panggabean Rudi Santoso Sawaluddin Siregar Sawaluddin Siregar Sinarianda Kurnia Hartantien Siti Rahayu Siti Rahma Duyun Tri Iswantini Tri Winarsih Yoga Hariansyah Yunda Ghozy Fatu Alima