Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam
I Gede Hartadi Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENGAWASAN INDUSTRI PERBANKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Muliawan, Anatomi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10323

Abstract

AbstrakLembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang menjamin setiap simpanan nasabah yang menyimpan dana nya di institusi perbankan apabila terjadi likuidasi bank bank tersebut baik Bank Umum ataupun Bank Perekonomian Rakyat. Lembaga Penjamin Simpanan terbantuk sebagai jawaban atas pengalaman krisis moneter 1998 yang berakibat kepada terjadinya kerusuhan massa serta terjadinya pengambilan besar besaran dana pihak ketiga secara serentak ke hampir seluruh industri perbankan sehingga banyak berakibat kepada rusaknya system perbankan nasional dan penutupan beberapa perbankan . Dan muara dari penutupan beberapa perbankan berakibat terbitnya mekanisme Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta berdirinya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tugasnya mengelola asset asset beberapa bank yang ditutup untuk kemudian dijual untuk pengembalian BLBI. Dalam perjalanan waktu BPPN, ternyata hasil dari penjualan asset bank bank yang ditutup tidak mencukupi pengembalian BLBI ke Bank Indonesia, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah juga. Persoalan juga semakin bertambah karena ketika masa BPPN sudah selesai, asset asset Bank yang ditutup juga masih banyak yang belum laku terjual, sehingga negara banyak mengalami kerugian akibat pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, serta ternyata banyak ditemukan kasus kalau banyak kasus korupsi dari kisah BLBI tersebut. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi apabila kasus kasus perbankan di tahun 1998 terulang kembali di masa depan Kata kunci : Perbankan, Likuidasi, Asset AbstractThe Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) is an institution that guarantees every customer’s deposit placed in banking institutions in the event that these banks undergo liquidation, whether they are Commercial Banks or Rural Banks. LPS was established as a response to the 1998 monetary crisis, which triggered mass riots and a simultaneous large-scale withdrawal of third-party funds across nearly the entire banking industry. This situation severely damaged the national banking system and led to the closure of several banks. The closure of these banks subsequently resulted in the implementation of the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) mechanism and the establishment of the Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN), whose task was to manage the assets of the closed banks and sell them to repay BLBI. Over time, however, it became evident that the proceeds from the sale of these bank assets were insufficient to repay the BLBI funds to Bank Indonesia, thus leaving the problem unresolved. Additional issues also emerged because, even after BPPN had completed its mandate, many assets from the liquidated banks remained unsold. As a result, the state suffered substantial losses from the BLBI program, and numerous corruption cases related to BLBI were later uncovered. The existence of LPS therefore serves as the government’s solution to anticipate and mitigate the recurrence of banking crises similar to those that occurred in 1998. Keywords: Banking, Liquidation, Assets
KETIADAAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR 3500/PDT.G/2023/PA.JB Yolanda Christina, Kikey; Hartadi Kurniawan, I Gede
Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52802/wst.v10i2.1928

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai kelalaian mengenai hak asuh dan nafkah anak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB menruut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidaktegasan amar putusan tersebut berdampak luas, terutama terhadap perlindungan anak, kewajiban hukum orang tua, dan efektivitas fungsi hakim dalam memberikan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelalaian dalam Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB yang tidak mencantumkan hak asuh dan nafkah anak melanggar prinsip perlindungan anak serta ketentuan KHI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlemah posisi ibu, dan merugikan anak secara psikologis maupun pendidikan. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah pengajuan gugatan baru atau permohonan penetapan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum atas pengasuhan dan nafkah anak pasca perceraian.
Analisis Komparatif Penerapan Pasal 378 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Romance Scammers Herawati, Uci; Kurniawan, I Gede hartadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i2.63831

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran modus tindak pidana penipuan dari pola konvensional menuju kejahatan berbasis relasi digital, salah satunya berupa romance scam. Tindak pidana ini memanfaatkan hubungan emosional palsu melalui media elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana romance scam melalui perbandingan penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan komparatif, dengan menelaah Putusan Nomor 1103/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 378 KUHP mampu memberikan kepastian hukum formal melalui konstruksi delik penipuan konvensional, namun belum secara jelas mengakomodasi penggunaan sistem elektronik sebagai sarana utama kejahatan. Sebaliknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kepastian hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital melalui pengaturan manipulasi Informasi Elektronik. Dari aspek perlindungan hukum, kedua instrumen hukum tersebut masih berorientasi pada perlindungan represif dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum serta optimalisasi perlindungan korban melalui sinergi dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Urgensi Pengesahan Undang-undang Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK/PID.SUS/2024) Faizah, Ummu; Kurniawan, I Gede Hartadi
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5678

Abstract

Economic crimes, particularly corruption and money laundering, are systemic crimes that cause significant state losses and undermine public trust in legal institutions in Indonesia. The increasing complexity of these crimes, marked by sophisticated patterns of asset concealment and cross-jurisdictional transfers, often weakens the effectiveness of conventional criminal justice mechanisms. This condition raises fundamental legal concerns regarding the adequacy of the current criminal justice regime in ensuring optimal asset recovery. Against this backdrop, the ratification of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) emerges as an urgent legal necessity, as it introduces a non-conviction-based asset forfeiture (NCB) mechanism grounded in the in rem principle, allowing asset confiscation without waiting for a final criminal conviction.This study focuses on examining the judicial reasoning (rasio decidendi) in Supreme Court Decision Number 1277 PK/Pid.Sus/2024, which highlights that conventional criminal procedures face prolonged timelines, multi-layered judicial processes, and difficulties in tracing and recovering criminal proceeds, creating substantial obstacles to effective state loss recovery. The Court emphasized that reliance solely on criminal conviction as a precondition for asset forfeiture may undermine both the effectiveness of state loss recovery and the broader public interest in combating economic crimes. This consideration forms the legal basis for recognizing the necessity of a non-conviction-based forfeiture mechanism.Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that the decision illustrates the limitations of conventional criminal justice procedures while underscoring the urgency for legislative reform through the ratification of the Asset Forfeiture Law. The law would ensure more effective recovery of state losses, enhance legal certainty, and maintain a proportional balance between law enforcement objectives and human rights protection.
TUMPANG TINDIH PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN DI DALAM FUNGSI KEAMANAN MASYARAKAT INDONESIA Judge, Zulfikar; Kurniawan, I Gede Hartadi; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 23, No 1 (2026): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v23i1.10813

Abstract

AbstractThe Indonesian National Armed Forces (TNI) is an institution whose duties and responsibilities include defending the nation from various threats, both domestic and foreign. Meanwhile, the Indonesian National Police (Polri) maintains public security against various criminal incidents and crimes. Given these two distinct functions, the TNI and POLRI should not overlap in carrying out their respective functions, particularly regarding the Indonesian Army, which still maintains a territorial function, as evidenced by the existence of Regional Military Commands (Kantor Daerah) at the provincial level, Military Resort Commands (Kantor Polres) at the district/city level, Military District Commands (Kantor Polres) at the sub-district level, and Military Rayon Commands (Kantor Polres) at the sub-district or village level. The potential for overlapping authority is further reinforced by several articles in Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces. The territorial function of the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly the Army, should only apply during wartime, as it did during the initial period of its formation during the physical revolution from 1945 to 1949. It should not be necessary to resume it during times of peace, as the police force maintains public security. Keywords: army, police, defenseAbstrakTentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi keamanan bagi masyarakat dari berbagai peristiwa pidana ataupun kejahatan yang terjadi pada masyarakat . Berkaitan dengan 2 fungsi yang berbeda , Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpeng tindih di dalam melaksanakan fungsi masing masing, terutama terhadap kedudukan TNI Angkatan Darat yang sampai saat ini masih menjalankan fungsi territorial dengan bukti yaitu masih adanya Komando Daerah Militer setingkat Kepolisian Daerah di tingkat Provinsi , Komando Resor Militer setingkat Kepolisian Resor di tingkat Kabupaten Kota, Komando Distrik Militer setingkat Kepolisian Sektor di tingkat kecamatan  hingga Komando Rayon Militer setingkat Pos Polisi di tingkat kelurahan atau desa. Potensi tumpeng tindih terhadap kewenangan juga diperkuat dengan isi dari beberapa pasal di dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Fungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 dan seharusnya tidak perlu dilanjutkan kembali ketika negara di dalam situasi damai karena ada institusi kepolisian yang menjaga keamanan masyarakat. Kata kunci : tentara,kepolisian, pertahanan
PENYULUHAN HUKUM DI KELURAHAN DURI KEPA MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH Judge, Zulfikar; Susetio, Wasis; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Siswanto, Ade Hari; Wasahua, Idris; Olivia, Fitria; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 5 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i5.10915

Abstract

AbstractLand plays a vital role in people's lives, serving not only as a place to live but also as an economic asset and a source of livelihood. However, many people still do not understand the importance of land registration as a form of legal protection for land ownership rights. This situation has led to various land issues, such as ownership disputes, overlapping certificates, the use of girik as proof of ownership, and conflicts over inherited land. These issues also have the potential to occur in Duri Kepa Village, West Jakarta, an urban area with a high level of economic activity and population density. Therefore, the Faculty of Law of Esa Unggul University conducted a community service activity in the form of legal counseling on the importance of land registration. The activity was implemented through three stages: identification and needs analysis, implementation of legal counseling, and evaluation of activities. The counseling was carried out at the People's Hall of the Duri Kepa Village Office, involving community elements such as the RT/RW Head, BIMAS, Babinsa, and Posbakum. The results of the activity showed high community enthusiasm for the counseling materials, particularly regarding the legality of land ownership, land certificates, and resolution of land problems. This activity provides the public with an understanding of the importance of land registration as a means of achieving legal certainty and preventing land disputes. It is hoped that this legal outreach will foster greater public legal awareness, orderly land administration, and foster ongoing collaboration between the community, sub-district governments, and academics in providing legal education to the public. Keywords: Land registration, land certificate, land dispute. AbstrakTanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan sumber penghidupan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan pertanahan, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, penggunaan girik sebagai alat bukti kepemilikan, hingga konflik tanah warisan. Permasalahan tersebut juga berpotensi terjadi di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap identifikasi dan analisis kebutuhan, tahap pelaksanaan penyuluhan hukum, serta tahap evaluasi kegiatan. Penyuluhan dilaksanakan di Balai Rakyat Kantor Kelurahan Duri Kepa dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Ketua RT/RW, BIMAS, Babinsa, dan Posbakum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap materi penyuluhan, khususnya mengenai legalitas kepemilikan tanah, sertifikat tanah, dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dan mencegah sengketa pertanahan. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan tercipta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, tertib administrasi pertanahan, serta terbangunnya kerja sama berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kata kunci: Pendaftaran tanah, sertifikat tanah, sengketa tanah.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agus Suprayogi Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Annisa Fitria Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Ernawati, Ernawati Faizah, Ummu Feriza, Gousta Fitria Olivia Henry Arianto Herawati, Uci Hikmawati, Elok Horadin Saragih Irmanjaya Thaher Juanda Juanda Menwih, Menwih Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Pardamean Harahap Rahmadani, Adhining Prabawati Simanjuntak, Adolf Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Veithzal Rivai Zainal Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Yolanda Christina, Kikey Zulfikar Judge