Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

GOVERNMENT TO CITIZEN (G-To-C) UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DI KABUPATEN GOWA Muhammad Nur Yamin; Muhammad Guntur; Nur Aminia; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.23375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Government To Citizen (G-To-C) dalam peningkatan pemenuhan kabutuhan pelayanan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ppengembangan Government To Citizen (G-To-C) dalam peningkatan pemenuhan kabutuhan pelayanan di Kabupaten Gowa dilihat dari tiga indikator yaitu: 1) Support (dukungan) hasil yang diperoleh yaitu baik disebabkan pemerintah kabupaten Gowa telah memberikan dukungan berupa membuat kebijakan, mengalokasikan sejumlah sumberdaya, dibangunnya infrastruktur dan superstruktur pendukung serta disosialisasikannya konsep Government To Citizen (G-to-C), 2) Capacity (kemampuan) hasil yang diperoleh yaitu baik disebabkan pada masing-masing OPD pelaksana telah memiliki sumber daya yang memadai, ketersediaan infrastruktur yang memadai, sera memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan ahli dalam bidang teknologi informasi. 3) Value (nilai) hasil yang diperoleh baik disebabkan pemerintah dan masyarakat telah memperoleh manfaat dari pengembangan Government To Citizen (G-to-C). Pemerintah Kabupaten Gowa perlu lebih memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini, tidak hanya berfokus pada aplikasi untuk pemerintah Government to Government dan masyarakat (Government to Citizen) tapi juga untuk kalangan pebisnis (Government to Bussiness). Dalam pengembangannya pemerintah perlu melakukan pembaruan Government To Citizen (G-to-C) serta melakukan inovasi pelayanan lainnya.
ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks) Muh. Rizal S; Andika Wahyudi Gani; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33202

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus operandi yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk trading system yang mengandalkan robotic, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) Ratio decidendi pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi trading system dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.
Implementasi Program Penyediaan Wadah Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Abdul Rahman Syaria; Manan Sailan; Bakhtiar Bakhtiar
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar wadah sampah rumah tangga tersedia di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitattif. Prosedur pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali belum memadai karena masyarakat tidak memiliki tong atau keranjang sampah sebagai wadah sampah rumah tangga dan hanya menggunakan kantong plastik. (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali yaitu: (a) Masyarakat lebih memilih wadah sampah dari kantongan plastik. (b) Mengharapkan bantuan dari Pemerintah. (c) Faktor Kesibukan. (d) Kurangnya perhatian Pemerintah dalam menyediakan wadah sampah rumah tangga. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Polewali agar wadah sampah rumah tangga dapat tersedia yaitu: (a) Mengajak masyarakat bekerjasama untuk menyediakan wadah sampah rumah tangga. (b) Merencanakan untuk mengoptimalkan pengangkut sampah dan kinerja pengangkut sampah. (c) Meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat.
Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Aslan Jufri; Muhammad Syukur; Bakhtiar Bakhtiar
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i3.38160

Abstract

This study to find: 1) How is the implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency, 2) what factors influence the implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency. This research approach is descriptive qualitative with a type of case study research. Techniques in determining informants use snowball sampling with considerations, namely: 1) The Head of the Agricultural Service or who represents, 2) The owner of a subsidized fertilizer retailer's kiosk, 3) a farmer who uses a farm card. The number of informants is 10 people. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data obtained are analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data sharpening using triangulation  techniques, namely source, method, and time. The results showed that: 1) The implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency, was influenced by several indicators, namely: (a) Communication, (b) Resources, (c) Disposition and (d) Bureaucratic structure. 2) Factors affecting the implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency, namely: (a) Policy environment, (b) Policy makers and actors, (c) The policy itself and (d) The group of policy targets. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 2) faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pendekatan penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik dalam menentukan informan menggunakan snowball sampling dengan pertimbangan yaitu: 1) Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili, 2) Pemilik kios pengecer pupuk subsidi, 3) petani pengguna kartu tani. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu sumber, metode, dan waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu: (a) Komunikasi, (b) Sumber daya, (c) Disposisi dan (d) Struktur birokrasi. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu: (a) Lingkungan kebijakan, (b) Pembuat dan pelaku kebijakan, (c) Kebijakan itu sendiri dan (d) Kelompom sasaran kebijakan.
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Nurharsya Khaer Hanafie; Bakhtiar Bakhtiar; Fatimah Hidayahni Amin; Salma Salma; Amirullah Amirullah
Humanis Vol. 21, No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v21i2.40498

Abstract

PKM ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Faktor-faktor yang menghambat masyarakat tidak mensertifikatkan tanahnya di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. PKM ini merupakan Pengabdian dengan metode penyuluhan dan pelatihan, jenis dan sumber data yang digunakan dalam PKM ini yaitu sumber data primer dan sekunder PKM menyimpulkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang rendah. Kesadaran hukum masyarakat Desa Kadingeh diukur berdasarkan empat indikator, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum. Pertama pengetahuan hukum, masyarakat Desa Kadingeh mengetahui ada produk hukum yang mengatur sertifkat tanah. Kedua pemahaman hukum, masyarakat Desa Kadingeh telah memahami manfaat pensertifikatan tanah, namun tidak mengetahui prosedur dan syarat pengurusan sertifikat tanah. Ketiga sikap hukum, masyarakat Desa Kadingeh setuju perlunya adanya sertifikat tanah. Empat perilaku hukum, masyarakat Desa Kadingeh memiliki perilaku hukum yang kurang taat yaitu tidak mengurus sertifikat tanah. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat tidak mensertifikatkan tanahnya di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Faktor kesibukan masyarakat, Faktor pemahaman hukum yang rendah Faktor biaya.kata kunci: Kesadaran hukum, sertifikat tanah, desa Kadingeh Abstract This PKM aims to find out how the community's legal awareness of ownership of land ownership certificates in Kadingeh Village, Baraka District, Enrekang Regency. Factors that hinder the community from not certifying their land in Kadingeh Village, Baraka District, Enrekang Regency. This PKM is a service with counseling and training methods, the types and sources of data used in this PKM are primary and secondary data sources. PKM concludes that the level of legal awareness of the people of Kadingeh Village, Enrekang Regency is low. The legal awareness of the Kadingeh Village community is measured based on four indicators, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. First, legal knowledge, the people of Kadingeh Village know that there is a legal product that regulates land certificates. The second is legal understanding, the people of Kadingeh Village have understood the benefits of land certificates, but do not know the procedures and requirements for obtaining land certificates. Thirdly, the legal attitude, the people of Kadingeh Village agree that there is a need for land certificates. Four legal behaviors, the people of Kadingeh Village have less obedient legal behavior, namely not taking care of land certificates. The factors that hinder the community from not certifying their land in Kadingeh Village, Baraka District, Enrekang Regency, namely the community's busyness factor, the low legal understanding factor, the cost factor.keywords: Legal awareness, land title, Kadingeh village
ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Mustari Mustari; Firman Umar; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Fokus penelitian yaitu mengkaji  substansi Undang-undang ketenagakerjaan dalam perspektif hak asasi manusia. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan materi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sudah tercermin dengan jelas dan tegas, baik yang  di atur secara global maupun secara konstitusi, sedangkan prinsip keadilan dan kesetaraan jender dalam Undang-undang ketenagakerjaan  belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan dampak terhadap pekerja perempuan dengan banyak merugikan posisi pekerja perempuan dalam lingkungan kerja pada perusahaan.
Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatan Daya Saing Bisnis Toko Filosofi Gift Di Kota Makassar Bakhtiar Bakhtiar; Muh. Rizal S; Risma Niswaty; Andi Muhammad Rivai; Ika Reskiyanti
JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jekpend.v5i1.36874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk..mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran Toko Filosofi Gift dalam meningkatkan daya saing bisnis.Untuk mengetahui apa faktor determinan dalam penerapan strategi pemasaran Toko Filosofi Gift dalam  meningkatkan daya saing bisnis. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 10 orang dengan representative dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran menggunakan tiga strategi yaitu segmentation marketing, targeting, positioning. Strategi pemasaran lainnya yang digunakan yaitu bauran pemasaran yang diantaranya product, price, place, and promotion. Adapun faktor determinan dalam penerapam strategi pemasaran yaitu faktor pendukung yag terdiri dari kualitas produk, sosial media, dan perizinan usaha. Adapun faktor penghambatnya terdiri dari biaya pemasaran, bahan baku, faktor harga, dan faktor persaingan
Pengaruh Kualitas Pendidik dan Kualitas Tenaga Kependidikan Terhadap Kepuasan Pelayanan Perguruan Tinggi Megawati Megawati; Nurdin Nurdin; Bakhtiar Bakhtiar
JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jekpend.v5i1.37617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pendidik  dan kualitas tenaga kependidikan terhadap kepuasan pelayanan mahasiswa. Metode Penelitian yaitu survey, subjek penelitian  sebanyak 80 orang  mahasiswa diambil secara acak di Uiniversitas Indraprasta PGRI Jakarta. Data dikumpulkan dengan instrumen angket menggunakan skla likert. Keabsahan data diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas, semua data memiliki distribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidik memberi pengaruh yang signifikan terhadap  kepuasan pelayanan mahasiswa. Begitu juga kualitas tenaga kependidikan  memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelayanan mahasiswa. Koefisien determinasi (R)2 adalah kualitas pendidik dan kualitas tenaga kependidikan mempunyai hubungan yang kuat terhadap kepuasan pelayanan mahasiswa.
PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR) Abdhika Salafi Wahid; Bakhtiar Bakhtiar; Mustaring Mustaring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar, yaitu (a) menginisiasi pembentukan forum komunikasi dan/atau kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM), Siskamling, Hansip, Satpam, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan Bina Masyarakat, dan (b) membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara Polri dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. (2) Strategi pemolisian masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu petugas pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian, faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam program pemolisian
PEREMPUAN KEPALA DESA: Kajian Dediferensiasi dan Derasionalisasi Peran Perempuan Kepala Desa dalam Pembangunan Pedesaan Ashari Ismail; Firman Umar; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.44941

Abstract

Penelitian  ini adalah  kajian   tentang  peran perempuan  Kepala Desa   Manuba, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan,  dalam  masyarakat berkultur  patriarch. Peran  perempuan kepala desa ini  adalah indikasi dari peran yang sering dianggap “tidak nisacaya” dilakukan perempuan.  Tujuan penelitian ini  adalah mengurai tentang  dediferensiasi dan derasionalisasi peran Kepala Desa dalam pembangunan pedesaan, sebagai peran yang  memiliki  akses dan control---dan sekaligus memberikan “pembuktian” urgensi  kiprah perempuan dalam  ranah politik  pedesaan. Riset yang menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi  ini, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen urgen dalam riset ini adalah “peneliti sendiri”, yang mengikuti asumsi sosial kultural.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, yakni analisis yang bertolak pada kesahian data,  mengeneralisasi data valid, memberikan tafsiran dan menetapkan generalisasi secara induksi, dengan dipandu secara “deduksi”.Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dediferensiasi dan derasionalisasi peran serta perempuan  dalam ranah politik, sebagai Kepala Desa di Desa  Manuba,  bukan   semata  ideology of women,  tetapi peran yang dituntut oleh masyarakat.  Kiprah perempuan Kepala Desa Manuba,  adalah peran yang tidak lepas dari  peran-peran  publik--- walaupun peran-peran domestik, tidak dapat dilepaskan dan diambil alih oleh laki-laki.  Dediferensiasi (ketidaaan perbedaan gender antara laki – perempuan, dengan kemajuan yang regresif )  dan derasionalisasi, menafikan kebiasaaan, yang rasional, yang cenderung terjastifikasi dalam masyarakat patriarch. Dalam hal ini kiprah perempuan Kepala Desa adalah kiprah, yang tidak kurang dari lelaki, kiprah yang dituntut dan diharapkan pada komunitas masyarakat patriarch Manuba, --- yang tidak menimbulkan kegoncangan budaya atau anomi ketidakselarasan.