Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.324

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REFORM Pandecta Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) International Journal of Law Reconstruction Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL YURIDIS UNAJA Gorontalo Law Review JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Ganesha Law Review SELODANG MAYANG PAMPAS: Journal of Criminal Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Law and Legal Reform

Sahuri Lasmadi

Universitas Jambi

Author-ID : 304954

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana Desi Ratnasari; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12053

This article aims to identify and analyze the legal implications and analyze the regulation of public interest as a condition for implementing deponeering by the Attorney General for the sake of the public interest in the perspective of the development of criminal procedural law. This research is a legal research, obtained from statutory studies (statute approach), concept (conceptual approach), cases. The result of this research is that there is discrimination against equality before the law contained in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and can trigger misinterpretation by the Attorney General. Then in its implementation there is no clear regulation regarding the application of the opportunity principle related to the authority of the attorney general in the implementation of case waiver (deponeering) for the public interest in the Criminal Procedure Code.Â Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum serta menganalisis terhadap regulasi kepentingan umum sebagai syarat pelaksanaan pengesampingan perkara (deponeering) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum dalam prespektif perkembangan hukum acara pidana.Â Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya diskriminatif terhadap equality before the law yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat memicu salah tafsir oleh Jaksa Agung. Lalu di dalam pelaksanaannya belum terdapat regulasi yang jelas mengenai penerapan asas oportunitas yang berhubungan dengan kewenangan jaksa agung dalam pelaksanaan pengesampingan perkara (deponeering) demi kepentingan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).Â

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online Nisa Nindia Putri; Sahuri Lasmadi; Erwin Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14761

This study aims to determine and analyze the criminal liability arrangements of press companies against news that defame others through online print media and to find out whether press companies can be punished for reporting that defames others through online print mediaThe results of the study show that firstly, the regulation of the press company's criminal liability for defaming news through online print media is regulated in several legal regulations, such as the Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 concerning the Press, and Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 amandements to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The second, press companies can be held accountable for reports that defame other people through online print media in accordance with the explanation of Pasal 18 Ayat (2) of Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 which states that in the case of a crime committed by a press company, the company is represented by the person in charge as referred to in the explanation of Pasal 12 What is meant by the person in charge of the company in the explanation of Pasal 12 is the person in charge of the press sector which includes the business sector and the editorial sector. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan untuk mengetahui apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik melalui media cetak online diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikk (ITE). Kedua, perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nurholidah Nurholidah; Sahuri Lasmadi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.16325

This article aims to find out how the investigation into criminal acts of corruption was carried out by the Tanjung Jabung Timur Police investigators, and what were the obstacles in additional investigations to fulfill P-19. The method used is empirical juridical, examining the gap between das sollen and das sein. The results; First, the investigator on corruption at the Tanjung Jabung Timur Police in carrying out additional investigations to fulfill P-19 found various obstacles so the investigator passed the 14-day deadline specified in Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code. Second, these obstacles are, the schedule of expert examinations is determined by the appointed expert, the witness does not fulfill the summons of the investigator, the presence of witnesses and experts outside the province, the address of the witness is difficult to find. Suggestions: 1) Investigators should be more careful in examining case file before it is submitted to the public prosecutor so that it can run effectively, efficiently, and giving satisfaction to the public, 2) KUHAP should be revised as soon as possible, especially regarding the 14-day period for investigators to correct the case file because in finding evidence is very unlikely to be done within 14 days and the Criminal Procedure Code can regulate the legal consequences for investigators who violate the provisions of Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code. Â ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Polri Polres Tanjung Jabung Timur, dan apa saja kendala dalam penyidikan tambahan untuk pemenuhan P-19. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji mengenai kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hasil penelitian ini; pertama, penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi P-19 menemukan berbagai kendala sehingga penyidik melewati batas waktu 14 hari yang sudah ditentukan dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. Kedua, kendala tersebut yaitu, jadwal pemeriksaan ahli ditentukan oleh ahli yang ditunjuk, saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, keberadaan saksi dan ahli diluar provinsi, alamat saksi sulit ditemukan. Saran: 1) Penyidik harus lebih teliti memeriksa berkas perkara sebelum diserahkan kepada penuntut umum agar dapat berjalan dengan efektif, efisen, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, 2) KUHAP secepatnya direvisi khususnya mengenai rentang waktu 14 hari bagi penyidik untuk memperbaiki berkas perkara karena dalam menemukan bukti-bukti sangat tidak dimungkinkan dapat dilakukan dalam waktu 14 hari tersebut dan KUHAP dapat mengatur mengenai akibat hukum bagi penyidik yang melanggar Â ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.

Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya Silvy Amira Fadini; Sahuri Lasmadi; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17764

The purpose of this study are to find out and analyze the role of police resort Jambi city to process and experience cases of street children who committed criminal molestation and to find out and analyze the obstacles that police, city officials, have experienced in handling the violent crimes committed by downtown city idles. The method of research used is empirical research. Research is that the role of police towards treating criminal abuse that results in serious and minor injuries done by street children in the jambi city can be done with a 2 (two) role: police role in preventive, preventive effort or prevention is far more efficient than educating. The police resort's Jambi city preventative measures on the police's resort to crime against street children in the city of the city are by conducting inquiries and investigations and examining perpetrators and victims and will then proceed to court if the abuse is done and the abuse is done lightly. In dealing with cases of criminal abuse by street children in the city of jambi, there is an obstacle encountered by police authorities, among other things: police have difficulty locating the perpetrator's real identity because not all street children have identification and family cards. Â ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus anak jalanan yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian adalah penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ataupun luka ringan yang dilakukan oleh Anak Jalanan di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 2 (dua) peran yaitu: Upaya Preventif atau pencegahanÂ jauh lebih efisien. Upaya Represif pihak Polisi Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memeriksa pelaku dan korban dan selanjutnya akan diproses ke pengadilan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat dan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara diversi. Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi terdapat hambatan yang ditemui yang dihadapi oleh pihak kepolisian, diantaranya: Pihak Kepolisian memiliki kesulitan mencari identitas asli si pelaku karena tidak semua anak jalanan memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat Sahuri Lasmadi; Umar Hasan; Elly Sudarti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Tindakan Diskresi di Polres Tanjung Jabung Barat; (2) Untuk Menganalisis Dasar Hukum Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT; (3) Untuk Menganalisis Akibat Hukum Penerapan Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Polres Tanjung Jabung Barat. Metode Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasi, menilai dan mengevaluasi undang-undang. Kesimpulan: (1) Penyelesaian pada tindak pidana KDRT sebanyak 14 kasus di Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan penyidik dengan tindakan diskresi melalui mediasi yang lebih mengedepankan kemanfatan hukum; (2) Dasar hukum Tindakan Diskresi oleh Penyidik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion. Tindakan Diskresi dilakukan melalui mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku. Saran: Untuk kepastian hukum perlu pembaharuan hukum tentang mediasi penal terhadap Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum Kartika Sasi Wahyuningrum; Sahuri Lasmadi
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.17733

Notaries as General Officials have the scope of duties of carrying out the position of a Notary, namely making evidence desired by the parties for a certain legal action, and the evidence is at the level of Civil Law, that the Notary makes a deed because there is a request from the parties who appear, without If there is a request from the parties, the notary cannot make a deed. However, in carrying out their duties and obligations, the notary often gets into legal problems because the parties provide false information or letters, which causes the notary to suffer material and immaterial losses. Therefore, this study focuses on the legal protection of notaries as public officials and the legal consequences of notary protection as public officials. The results of the study are that legal protection for notaries is contained in Article 66 paragraph 1 of the UUJN which requires Polri investigators to obtain prior permission from the Notary Regional Supervisory Council with the aim that the examination is carried out in accordance with the law. The results of the next research are that the legal consequences of Article 66 paragraph 1 UUJN, according to this article, if the Notary is proven guilty, he can be summoned before the trial and can provide information about the deed made, this makes the Notary can violate the Notary's Oath of Office regarding the Notary's obligation to keep secret the contents of the deed. Abstrak Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak maka notaris tidak dapat membuat akta. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris sering mendapatkan masalah hukum karena para pihak memberikan keterangan atau surat palsu, yang menyebabkan notaris mengalamin kerugian materil dan imateril. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dan Akibat Hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum. Hasil dari penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bertujuan agar pemeeriksaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hasil penelitian berikutrnya bahwa akibat hukum dengan adanya Pasal 66 ayat 1 UUJN maka sesuai Pasal ini jika Notaris terbukti bersalah maka dapat di panggil di muka persidangakn serta dapat memberi keterangan mengenai akta yang dibuat hal ini menjadikan notaris dapat melanggar Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Issuance of a Search Warrant for Narcotics Crime in Indonesia Sahuri Lasmadi
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Concerning narcotics crime in Indonesia in addition to the Police Investigator, the National Narcotics Agency (BNN) also has the authority to conduct investigations and investigations. Search is part of the investigation process, but is often constrained by a search warrant. The research method used is a normative legal research method. This method uses a statutory approach and a conceptual approach. This research puts forward secondary data in the form of binding legal material such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), books and other legal research journals. The results of this study indicate Article 81 of the Narcotics Law states that Police Investigators and BNN investigators are authorized to conduct investigations of the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. One of them is that an ordinary search or normal search can be carried out by the investigator after first obtaining permission from the head of the District Court, then searching under extraordinary and urgent circumstances, ie the investigator can search without first obtaining permission from the head of the local District Court, however after a search the investigator must immediately seek the approval of the head of the District Court.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa Susi Sasmita; Sahuri Lasmadi; Erwin Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.20748

The purpose of the article is to: write about the regulation of criminal law enforcement and the legal consequences for the police who commit violence against protesters. With this aim, in this article, we will discuss: The regulation of criminal law enforcement and legal consequences for the Police who commit violence against Protesters. With this discussion, the research method used is normative juridical research. This article concludes that: 1) In providing security during rallies, law enforcement officers, in this case the police, still carry out many acts of violence to deal with anarchic protesters. 2) The police as law enforcement officers in dealing with anarchic protesters should prioritize preventive measures and other actions that are permitted and allowed by law to be carried out. 3) Violent actions in dealing with anarchic protesters must be avoided, however, because they can provoke anarchy and even greater chaos. In addition, to Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, amendments also need to be made because it is still unclear and firm on the use of the article, as well as regarding the limits on actions that are allowed to be carried out based on that article. Abstrak Tujuan artikel untuk: menulis tentang pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukumnya bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa.Â Dengan tujuan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas tentang: Pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukum bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan pembahasan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Artikel ini disimpulkan bahwa: 1)Dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi masih banyak yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk rasa yang anarkis. 2)Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan lainnya yang dalam aturan hukum diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan. 3)Tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis bagaimanapun harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya anarkis dan kericuhan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga perlu dilakukan perubahan dikarenakan masih kurang jelas dan tegas terhadap penggunaan pasal tersebut, serta mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada pasal tersebut.

Restorative Justice as an Alternative for The Settlement of Corruption Crimes That Adverse State Finances in The Perspective of The Purpose of Conviction Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.904

This research was motivated by the rampant corruption crimes committed by state officials. The problem is that the restoration of the stateâ€™s financial losses due to the corruption crimes with the current system has not met a profitable solution. This research was doctrinal with a normative legal research method, which was a legal research method based on the statutory and conceptual approaches using analytical descriptive analysis. Settlement of corruption crimes concerning state financial losses is currently carried out through a criminal justice system that priorities a retributive justice approach so that it does not achieve the objective of punishment of un optimal returns to state financial losses. Therefore, a new settlement concept is needed. The concept of restorative justice focuses more on the settlement of criminal cases by emphasizing restoration to its original state, not retaliation. Restorative justice also fulfills the value of justice and legal benefits in order to meet the value of legal certainty. In the future, it is necessary to formulate specific regulations regarding the concept of restorative justice in resolving corruption crimes concerning losses on state finances.

Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Murniyanti Murniyanti; Sahuri Lasmadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19311

The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsiÂ dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diaturÂ secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) danÂ bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.

Co-Authors Agustin, Lidya Ainayah, Aina Akmal Akmal Andi Najemi, Andi Ardi Saputra Gulo Aulia, M. Zulva Dennys Megasari Br Nababan Desi Ratnasari Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudhi Disemadi, Hari Sutra Elizabeth Siregar Elly Sudarti Elly Sudarti Elly Sudarty Elly Sudarty, Elly Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman Harry Setya Nugraha Johni Najwan Kartika Sasi Wahyuningrum Khabib Nawawi Khabib Nawawi Khoiru Ummah, Padillah Kuntum Khusna, Amsilatul Liyus, Herry M. Zulva Aulia Mohamad Rapik Murniyanti Murniyanti Naomi Artadinata Nasution, Muhammad Aulia Nawawi, Khabib Nisa Nindia Putri Nurholidah Nurholidah Nys. Arfa Nys. Arfa Prasetyo, Ekky Aji Prayoga, Surian Rahma Ramadhan, M. Dika Rosmidah Rosmidah SAUDAH SAUDAH Silvy Amira Fadini Sintia Febriani Sirait, G Febiola SRI RAHAYU Sudarti . Sudarti, Ell Sukma, Ahmad Novindri Aji Susi Sasmita Tri Imam Munandar Umar Hasan Usman Usman Usman Usman Vani Kurnia Yulia Monita

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search