Articles
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Nawawi, Khabib]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.417 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v4i1.9808
<![CDATA[Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat dimana upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalahâ€. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maksudnya, adalah terhadap putusan itu tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, seperti banding ke Pengadilan Tinggi, atau kasasi ke Mahkamah Agung RI. Demikian pula dala pemberlakuan Upaya paksa terhadap tersangka harus memenuhi prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mensosialisasikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa Penangkapan dan penahanan mengantisipasi Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga masyarakat lebih memahami jika sewaktu-waktu terjadi pemberlakuan upaya paksa terhadapnya secara tidak wajar; (2) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman hukum masyarakat tentang Hukum Acara Pidana Untuik Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Setelah mengetahui dan memahami, diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan. Jika terjadi maka masyarakat telah mengerti dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Kesimpulan: Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukumâ€, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan Upaya Paksa dan mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.134 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v4i3.12382
<![CDATA[Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat akan hak pendampingan hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada tersangka yang tidak mampu. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untukâ€Memberikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan bantuan hukum dalam perkara pidana terutama bagi yang tidak mampu pada setiap proses pemeriksaan. Adapun permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi yaitu: (1) Bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dalam perkara pidana? (2) Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan? Metode yang digunakan adalah ceramah terkait dengan pokok permasalahan. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan. Kesimpulan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan bantuan hukum terutama bagi tersangka yang tidak mampu. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan berkaitan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Wahyudhi, Dheny]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.722 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i2.20237
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mensosialisasikan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga masyarakat mengetahui, memahami serta mentaati peraturan-peraturan terkait; (2) Untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Jambi Tentang pentingnya mengetahui dan memahami label iklan makanan secara teliti, sehingga tidak tertipu dengan produk yang dibeli, Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen; (2) Mitra belum memahami isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen; (3) Mitra belum memahami bahwa informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dapat menghindarkan dari terjadinya pemalsuan label iklan makanan konsumen. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait dengan pemalsuan label dan iklan makanan. Rekomendasi: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan pemalsuan label iklan dan makanan bagi masyarakat yang awam dengan masalah hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.]]>
<![CDATA[Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan ]]>
<![CDATA[Sudarti, Ell]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Wahyudhi, Dheny]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22969
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan keasadaran dan ketaatan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum terkaitan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Liyus, Herry]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>;
<![CDATA[Wahyudhi, Dheny]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22970
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Saran Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dengan lokasi penyuluhan yang berbeda.]]>
<![CDATA[Enhancing Public Awareness of Legal Aid Access for Indigent Defendants in Criminal Proceedings ]]>
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v7i1.24650
<![CDATA[This community service program was conducted in Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on raising awareness of legal aid rights for underprivileged individuals involved in criminal cases. The program aimed to enhance the public’s understanding of the legal aid services available to economically disadvantaged suspects or defendants and to increase legal consciousness regarding the use of such rights in resolving criminal matters. Based on Article 1 Point 1 of Law No. 6 of 2011 on Legal Aid, legal aid refers to legal services provided free of charge by authorized institutions to recipients who meet certain criteria. The target group of this program includes community members who are potentially subject to criminal prosecution but lack access to legal assistance. Using participatory education methods such as interactive discussions and legal counseling, the program facilitated knowledge sharing between legal experts and residents. As a result, participants demonstrated improved awareness of their legal rights and the procedures to access legal aid. The program contributes to promoting human rights, strengthening the rule of law, and encouraging inclusive access to justice through grassroots legal empowerment initiatives.]]>
<![CDATA[Lone-Wolf Terorisme di Indonesia: Fenomena dan Pengaturan ]]>
<![CDATA[Sirait, G Febiola]]>;
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v6i1.39397
<![CDATA[Terrorism, as a form of radicalism, is an extraordinary crime that violates human rights and is condemned globally. One of its forms is self-terrorism or lone-wolf terrorism, a terror act committed by an individual. This article aims to elaborate on the phenomenon and regulation of lone-wolf terrorism in Indonesia. This article is based on normative legal research and employs legislative, conceptual, and comparative approaches to strengthen the analysis. It is concluded that lone-wolf terrorism is a troubling phenomenon for the world. However, despite the intention to limit and combat this act, there are no specific regulations addressing this issue, which allows the act to continue to spread widely Abstrak Terorisme sebagai bentuk radikalisme merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan dikecam secara global. Salah satu bentuknya adalah lone-wolf terrorism, yaitu aksi teror yang dilakukan secara individu dengan memiliki motif tertentu tanpa keterkaitan dengan organisasi atau kelompok. Penelitian ini bertujuan agar memahami tentang fenomena dan pengaturan lone-wolf terrorism di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Khoiru Ummah, Padillah Kuntum]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Najemi, Andi]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v6i2.41041
<![CDATA[This research is conducted with theaim of analyzing how the rules and forms of legal protection for wrongful arrest victims are viewed from the context of criminal procedural law. The occurrence of wrongful arrest is an act that greatly harms the victim and violates Human Rights. Of course, as a result of this wrongful arrest, the victim suffers many material and immaterial losses. Using the normative juridical research method, this study examines the legal provisions regarding the rules of legal protection for victims of wrongful arrest. Legal protection for victims of wrongful arrest has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and how the protection is provided to victims of wrongful arrest. In this case, the rules for protecting victims of wrongful arrest have actually been regulated in Law Number 8 of 1981, which states that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation due to procedural errors in the arrest. Furthermore, the issue of compensation is regulated in Government Regulation Number 92 of 2015, which stipulates that compensation should be provided within 14 days after it is submitted. However, in the provision of compensation, there are still several matters that require more attention and oversight, namely the deadline for providing compensation, which should be given within 14 days after the compensation claim is submitted. This is evidenced by the fact that many wrongfully arrested victims do not receive compensation within the time frame stipulated in the regulations. Therefore, there is a need for reaffirmation and renewed attention to this regulation because there is no certainty about the sanctions that can be imposed on officials who provide compensation if it is given more than 14 days later. Abstrak Penelitian ini berfokus pada bagaimana undang-undang dan metode perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dipandang dari sudut pandang hukum acara pidana. Salah tangkap adalah tindakan yang merugikan korban dan melanggar Hak Asasi Manusia. Korban mengalami banyak kerugian material dan immaterial sebagai akibat dari tindakan salah tangkap ini. Penelitian ini menyelidiki ketentuan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hukum KUHAP mengatur perlindungan korban salah tangkap dengan menyediakan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, ganti kerugian memerlukan perhatian dan pengawasan tambahan. Salah satunya adalah tenggat waktu pemberian ganti kerugian, yang harus diberikan selama 14 hari setelah diajukannya.]]>
<![CDATA[Benefit-Based Corruption Eradication Policy: A Comparison Between Indonesia and the UK ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sukma, Ahmad Novindri Aji]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jllr.v6i3.23406
<![CDATA[This research analyzes benefit-based corruption eradication policies in Indonesia and the UK while exploring the fundamental differences in anti-corruption strategies in the two countries and the possibility of implementing more effective policies in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. The results indicate that Indonesia and the UK adhere to different approaches to combating corruption. The UK implements a system based on legal certainty, transparency, and strict accountability while instilling a culture of integrity in the government system and the private sector. In addition, the UK has an independent anti-corruption agency with strict regulations integrated into the national legal system. However, policies in Indonesia still face challenges in terms of law enforcement, independence of anti-corruption institutions, and transparency of state financial management. To improve the effectiveness of corruption eradication in Indonesia, this research recommends a policy reconstruction that draws on UK practice. This measure includes strengthening independent anti-corruption institutions, implementing a stricter transparency system, and integrating anti-corruption policies into all national regulations. Applying the principle of expediency in corruption eradication policies is expected to foster a more effective, accountable, and sustainable system in corruption eradication in Indonesia.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khusna, Amsilatul]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>
<![CDATA[ Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6367
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Kemudian perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai pembalakan liar yang masih massif terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, adanya kebijakan hukum yang tegas mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar. Tetapi, terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan salah satunya yakni Pasal 83 dan Pasal 12 yang merujuk pada Pasal 1 angka 21 mengenai subjek hukum setiap orang pada frasa “perseorangan terorganisasi” yang menjadi multitafsir karena tidak memiliki tolak ukur terhadap batasan perbuatan yang dinyatakan termasuk perbuatan kesengajaan ataupun kelalaian dalam tindak pidana pembalakan liar sehingga saat proses persidangan mengalami ketidaksesuaian dalam penjatuhan ancaman pidana pada pelaku pembalakan liar yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlu disempurnakan kembali secara tegas norma pada Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan adanya penambahan aturan kejelasan tolak ukur subjek hukum melakukan tindak pidana pembalakan liar yang membedakan perbuatan kesengajaan dan kelalaian, lalu mengenai sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar diharapkan mendapat penjatuhan pidana sesuai dengan jenis hal yang dilanggar dan aparat penegak hukum dapat dengan cermat menganalisis perkara sehingga memberikan kepastian hukum. Jadi, sinkronisasi terkait substansi hukum maupun struktur hukum penting untuk mewujudkan landasan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada tindak pidana pembalakan liar.]]>
