Articles
<![CDATA[Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan ]]>
<![CDATA[Sudarti, Ell]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Wahyudhi, Dheny]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22969
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan keasadaran dan ketaatan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum terkaitan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Liyus, Herry]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>;
<![CDATA[Wahyudhi, Dheny]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22970
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Saran Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dengan lokasi penyuluhan yang berbeda.]]>
<![CDATA[Enhancing Public Awareness of Legal Aid Access for Indigent Defendants in Criminal Proceedings ]]>
<![CDATA[Arfa, Nys.]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jkam.v7i1.24650
<![CDATA[This community service program was conducted in Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on raising awareness of legal aid rights for underprivileged individuals involved in criminal cases. The program aimed to enhance the public’s understanding of the legal aid services available to economically disadvantaged suspects or defendants and to increase legal consciousness regarding the use of such rights in resolving criminal matters. Based on Article 1 Point 1 of Law No. 6 of 2011 on Legal Aid, legal aid refers to legal services provided free of charge by authorized institutions to recipients who meet certain criteria. The target group of this program includes community members who are potentially subject to criminal prosecution but lack access to legal assistance. Using participatory education methods such as interactive discussions and legal counseling, the program facilitated knowledge sharing between legal experts and residents. As a result, participants demonstrated improved awareness of their legal rights and the procedures to access legal aid. The program contributes to promoting human rights, strengthening the rule of law, and encouraging inclusive access to justice through grassroots legal empowerment initiatives.]]>
<![CDATA[Lone-Wolf Terorisme di Indonesia: Fenomena dan Pengaturan ]]>
<![CDATA[Sirait, G Febiola]]>;
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v6i1.39397
<![CDATA[Terrorism, as a form of radicalism, is an extraordinary crime that violates human rights and is condemned globally. One of its forms is self-terrorism or lone-wolf terrorism, a terror act committed by an individual. This article aims to elaborate on the phenomenon and regulation of lone-wolf terrorism in Indonesia. This article is based on normative legal research and employs legislative, conceptual, and comparative approaches to strengthen the analysis. It is concluded that lone-wolf terrorism is a troubling phenomenon for the world. However, despite the intention to limit and combat this act, there are no specific regulations addressing this issue, which allows the act to continue to spread widely Abstrak Terorisme sebagai bentuk radikalisme merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan dikecam secara global. Salah satu bentuknya adalah lone-wolf terrorism, yaitu aksi teror yang dilakukan secara individu dengan memiliki motif tertentu tanpa keterkaitan dengan organisasi atau kelompok. Penelitian ini bertujuan agar memahami tentang fenomena dan pengaturan lone-wolf terrorism di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Khoiru Ummah, Padillah Kuntum]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Najemi, Andi]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v6i2.41041
<![CDATA[This research is conducted with theaim of analyzing how the rules and forms of legal protection for wrongful arrest victims are viewed from the context of criminal procedural law. The occurrence of wrongful arrest is an act that greatly harms the victim and violates Human Rights. Of course, as a result of this wrongful arrest, the victim suffers many material and immaterial losses. Using the normative juridical research method, this study examines the legal provisions regarding the rules of legal protection for victims of wrongful arrest. Legal protection for victims of wrongful arrest has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and how the protection is provided to victims of wrongful arrest. In this case, the rules for protecting victims of wrongful arrest have actually been regulated in Law Number 8 of 1981, which states that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation due to procedural errors in the arrest. Furthermore, the issue of compensation is regulated in Government Regulation Number 92 of 2015, which stipulates that compensation should be provided within 14 days after it is submitted. However, in the provision of compensation, there are still several matters that require more attention and oversight, namely the deadline for providing compensation, which should be given within 14 days after the compensation claim is submitted. This is evidenced by the fact that many wrongfully arrested victims do not receive compensation within the time frame stipulated in the regulations. Therefore, there is a need for reaffirmation and renewed attention to this regulation because there is no certainty about the sanctions that can be imposed on officials who provide compensation if it is given more than 14 days later. Abstrak Penelitian ini berfokus pada bagaimana undang-undang dan metode perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dipandang dari sudut pandang hukum acara pidana. Salah tangkap adalah tindakan yang merugikan korban dan melanggar Hak Asasi Manusia. Korban mengalami banyak kerugian material dan immaterial sebagai akibat dari tindakan salah tangkap ini. Penelitian ini menyelidiki ketentuan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hukum KUHAP mengatur perlindungan korban salah tangkap dengan menyediakan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, ganti kerugian memerlukan perhatian dan pengawasan tambahan. Salah satunya adalah tenggat waktu pemberian ganti kerugian, yang harus diberikan selama 14 hari setelah diajukannya.]]>
<![CDATA[Benefit-Based Corruption Eradication Policy: A Comparison Between Indonesia and the UK ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sukma, Ahmad Novindri Aji]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jllr.v6i3.23406
<![CDATA[This research analyzes benefit-based corruption eradication policies in Indonesia and the UK while exploring the fundamental differences in anti-corruption strategies in the two countries and the possibility of implementing more effective policies in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. The results indicate that Indonesia and the UK adhere to different approaches to combating corruption. The UK implements a system based on legal certainty, transparency, and strict accountability while instilling a culture of integrity in the government system and the private sector. In addition, the UK has an independent anti-corruption agency with strict regulations integrated into the national legal system. However, policies in Indonesia still face challenges in terms of law enforcement, independence of anti-corruption institutions, and transparency of state financial management. To improve the effectiveness of corruption eradication in Indonesia, this research recommends a policy reconstruction that draws on UK practice. This measure includes strengthening independent anti-corruption institutions, implementing a stricter transparency system, and integrating anti-corruption policies into all national regulations. Applying the principle of expediency in corruption eradication policies is expected to foster a more effective, accountable, and sustainable system in corruption eradication in Indonesia.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khusna, Amsilatul]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>
<![CDATA[ Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6367
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Kemudian perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai pembalakan liar yang masih massif terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, adanya kebijakan hukum yang tegas mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar. Tetapi, terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan salah satunya yakni Pasal 83 dan Pasal 12 yang merujuk pada Pasal 1 angka 21 mengenai subjek hukum setiap orang pada frasa “perseorangan terorganisasi” yang menjadi multitafsir karena tidak memiliki tolak ukur terhadap batasan perbuatan yang dinyatakan termasuk perbuatan kesengajaan ataupun kelalaian dalam tindak pidana pembalakan liar sehingga saat proses persidangan mengalami ketidaksesuaian dalam penjatuhan ancaman pidana pada pelaku pembalakan liar yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlu disempurnakan kembali secara tegas norma pada Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan adanya penambahan aturan kejelasan tolak ukur subjek hukum melakukan tindak pidana pembalakan liar yang membedakan perbuatan kesengajaan dan kelalaian, lalu mengenai sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar diharapkan mendapat penjatuhan pidana sesuai dengan jenis hal yang dilanggar dan aparat penegak hukum dapat dengan cermat menganalisis perkara sehingga memberikan kepastian hukum. Jadi, sinkronisasi terkait substansi hukum maupun struktur hukum penting untuk mewujudkan landasan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada tindak pidana pembalakan liar.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL) ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15451
<![CDATA[Penelitianini bertujuan: (1)Untuk menganalisis putusan hakim dalam menentukan unsur Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 untuk dapat diterapkan kepada pelaku Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL); (2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengrusakan hutan sebagaimana diatur pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.Hasil penelitian:(1) Majelis Hakim untuk membuktikan unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berdasarkan fakta di persidangan dan fakta yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara sosiologis dari terdakwa. Unsur objektif dan unsur subjektif diuraikan oleh Hakim secara detail dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim yakin bahwa subyek hukum (terdakwa) bersalah, sehingga dijatuhkan pidana; (2) Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan hutan pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL yaitu dengan memperhatikan Actus Reus dan guilty mind atau mens rea,yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan dan menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubunganbatin antara pelakudengan perbuatannyayang diatur dalam ketentuan pidana Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. ]]>
<![CDATA[MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[H. Usman, H. Usman]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16748
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturandan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar termasuk dalam tindak pidana korupsi “pegawai negeri menerima suap” (Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999) dan “pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya” (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999); (2) Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah terpenuhi, unsur lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsidan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Saran:Majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan. Kata kunci: Modus Operandi, tindak pidana korupsi, kesalahan.]]>
<![CDATA[CRIMINAL LIABILITY AND THE APPLICATION OF MENS REA IN THE CRIMINAL OFFENSE OF INTERCEPTION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Ekky Aji]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>;
<![CDATA[Erwin]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9467
<![CDATA[The aim of this thesis research is to find out and analyze the findings of criminal liability related to mens rea in the crime of interception, and to find out and analyze the formulation of future norms regarding the regulation of criminal liability related to mens rea in the crime of interception. The problem formulation is how is the regulation of criminal liability related to mens rea in the crime of interception? and what will be the formulation of future norms regarding the regulation of criminal liability relating to mens rea in the crime of interception? The research method used in this research is normative juridical which reveals that normative legal research or doctrinal legal research is research on law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adhered to by the conceptualizer or its development. In this research, the approaches that will be used are the conceptual approach, the statutory approach, and the comparative approach. Analysis of legal materials is carried out after all legal materials have been collected and then analyzed in a normative juridical manner. The analysis is carried out by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. Analysis of legal materials is carried out using inventory techniques, systematization techniques and interpretation techniques. The results of this research are that it is necessary to differentiate the mens rea for perpetrator witnesses who carry out interception or wiretapping so that their actions cannot be categorized as criminal liability, and there is a need for special protection for people who carry out interception or wiretapping in the public interest for certain criminal acts, such as criminal acts. corruption crimes, human trafficking crimes, money laundering crimes, and other special crimes.]]>
