Claim Missing Document
Check
Articles

Bargaining for Punishment in Corruption Crime: Toward Justice from a Victimology Perspective Angga Aldilla Gussman; Hafrida Hafrida; Usman Usman; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Sri Rahayu
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/be8qn325

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that causes significant losses to the state, both materially and immaterially, which has a broad impact on the economic, social and political stability of a country. As the main victim in corruption crimes, the state bears the burden of recovering the losses incurred. The concept of bargaining for punishment offers an alternative approach in corruption law enforcement by allowing the perpetrator to reduce the sentence through the return of state losses. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in the context of Indonesian criminal law, especially in realizing justice and benefits for the state as a victim. The method used is Normative Juridical legal research, this research discusses the relevance of bargaining for punishment in bridging the interests of the state for the recovery of losses with the principles of criminal justice. The results show that the application of this concept can accelerate the case settlement process, reduce the burden on the justice system, and maximize the return of lost state assets. However, the application of bargaining for punishment must be closely monitored so as not to harm the principle of justice, especially in dealing with perpetrators with a significant level of guilt. Bargaining for punishment has the potential to become a strategic mechanism in eradicating corruption in Indonesia, provided that it is applied proportionally by considering aspects of justice, expediency, and legal certainty. This research recommends strengthening regulations and guidelines for the implementation of bargaining for punishment to ensure optimal recovery for the state as victims of corruption crimes
The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Angga Aldilla Gussman; Usman Usman; Elly Sudarti; Sahuri Lasmadi; Herry Liyus
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/1dmfwz07

Abstract

The development of information technology has provided new challenges in the fight against corruption, especially in terms of technology-based crimes that are difficult to detect. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in handling digital corruption cases and evaluate the challenges and benefits arising from its application. The method used in this research is a literature study and analysis of applicable legal concepts in the context of technology-based crimes. The results show that the application of this mechanism can accelerate the process of disclosing corruption cases involving technology, by offering incentives to reduce sentences to defendants who are willing to cooperate. However, the application of this concept also faces a number of challenges, such as the potential for abuse of the justice system, the complexity of obtaining valid evidence, and the need for regulatory updates and capacity building of law enforcement agencies. Overall, while bargaining for punishment offers great potential to accelerate the disclosure and recovery of state losses, its success relies heavily on the integrity of the legal system and strict oversight.
Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lasmadi, Sahuri; Wahyuningrum, Kartika Sasi
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.787

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Menurut Maidin Gultom bahwa anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini membahas mengenai Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan hasil penelitian Kasus Pidana anak Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahinya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA.
Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Agustin, Lidya; Lasmadi, Sahuri; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.37250

Abstract

Corruption has become a serious problem for every country in the world, including Indonesia. In 2022, based on the corruption perception index created by Transparency International, Indonesia will be in 110th position out of 180 countries with a score of 34. Therefore, it is very important for a country to have an effective mechanism, especially in the mechanism for recovering state financial losses in acts of corruption. This research discusses the Mechanism of Returning State Financial Losses in Corruption Crimes from the Perspective of Legislation in Indonesia. The aim of this research is to understand the regulation of returning state losses from criminal acts of corruption in Indonesia based on statutory regulations. This research uses various approaches, including conceptual approaches, legislation, cases, and normative juridical research types. The focus is on the mechanism for returning state losses in accordance with statutory regulations, as well as challenges in handling criminal acts of corruption. The research results show that the application of restorative justice in corruption cases reduces the burden on the state budget because there is no need to process and maintain perpetrators of criminal acts of corruption who are detained or convicted. However, the findings also show that there is a discrepancy with Article 4 of Law no. 31/1999, which states that restitution of losses to the state or the state economy does not eliminate the punishment of perpetrators of criminal acts intended in Article 2 and Article 3. ABSTRAK Korupsi telah menjadi masalah serius bagi setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2022 berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh Transparency International Indonesia di posisi ke 110 dari 180 negara dengan skor 34. Oleh karena itu sangat penting suatu negara memiliki mekanisme yang ekfektif terutama dalam mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindakan korupsi. Penelitian ini membahas Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengaturan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan tipe penelitian yuridis normatif. Fokusnya adalah pada mekanisme pengembalian kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tantangan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus korupsi mengurangi beban anggaran negara karena tidak perlu memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana. Namun, temuan juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 4 UU No. 31/1999, yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA Prasetyo, Ekky Aji; Lasmadi, Sahuri; Erwin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1491

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi penemuan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi, dan untuk mengetahui dan menganalisi formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi. Adapun yang menjadi perumusan masalah ialah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi? dan bagaimana formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian – penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan konseptual (conseptual approach), Pendekatan perundang–undangan (statute approach), dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan Teknik Inventarisir, Teknik Sistematisasi, dan Teknik Interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah perlu dibedakan mens rea terhadap saksi pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban pidana, serta perlu adanya perlindungan khusus bagi masyarakat yang melakukan intersepsi atau penyadapan dalam rangka kepentingan umum terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana khusus lainnya.
Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Elly Sudarti; Sahuri Lasmadi; Muskibah Muskibah; Usman Usman; Nys. Arfa
Pengabdian Cendekia Vol. 2 No. 1 (2024): Vol. 2. No 1 (Juni 2024) Membangun Kecendekian: Transformasi Melalui Pengabdian
Publisher : Indonesian Scholars Global Forum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63107/13cnqd93

Abstract

PPM ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku koruptif; (2). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra Aparatur Pemerintahan Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (3). Meningkatkan kemampuan Mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam merupakan mitra pengusul dalam Program Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Permasalahannya sebagai berikut: Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa. Kesimpulan: bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.613 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v2i2.6095

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi maraknya perilaku korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahannya adalah masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan akibat-akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra Kepala Desa beserta Perangkat Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perda Kabupaten Batang Hari tentang pengelolaan keuangan desa; (2). Meningkatkan kemampuan mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kabupaten Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Penyuluhan hukum tentang isi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kabupaten Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan akibat-akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan: Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan, yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan pencegahan secara dini tindak pidana korupsi di kalangan Perangkat Desa. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Perangkat Desa tentang masalah korupsi. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.
Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.664 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8465

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra Kepala Desa beserta Perangkat Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perda Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2). Meningkatkan kemampuan Mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa; Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi maraknya perilaku korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahannya adalah masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan akibat-akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Penyuluhan hukum tentang isi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Perda Kab. Batang Hari Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan akibat-akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan: “Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini tindak pidana korupsi di kalangan Perangkat Desa. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Perangkat Desa tentang masalah korupsi. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.
Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa LopakAur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum Lasmadi, Sahuri; Nawawi, Khabib; Sudarty, Elly; Erwin, Erwin
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.348 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8487

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat dimana upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Mensosialisasikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa untuk mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum; (2) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Dari kegiatan PPM ini diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman hukum tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Jika terjadi maka masyarakat telah mengerti dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Kesimpulan: Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.
Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi Lasmadi, Sahuri; Najwan, Johni; Aulia, M. Zulva; Nugraha, Harry Setya
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.985 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8497

Abstract

Pelajar adalah anak didik adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Diharapkan peran aktif masyarakat khususnya guru di sekolah lebih optimal melalui kegiatan yang diarahkan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 adalah salah satu sekolah menengah yang ada di Kecamatan Sekernan. Kepala Sekolah merupakan mitra pengusul dalam Program Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar SMK Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah pendidikan kepada masyarakat khususnya ditujukan kepada pelajar SMK Negeri 1: (1) Mengadakan Ceramah Sosialisasi UU Norkotika No 35 Tahun 2009; (2) Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi dari Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009; (3) Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan. Tujuan: (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra melalui penyuluhan hukum, simulasi hukum dimulai dengan sosialisasi UU Narkotika No 35 Tahun 2009: (2) Dapat mencegah penyalahgunaan Narkotika secara dini di kalangan pelajar SMK Negeri 1. Kesimpulan: Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan: Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.