Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.885
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Journal of Transcendental Law International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Law and Economics Journal of Transcendental Law Jurnal Jurisprudence
Nurjannah S
Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force Majeour Covid-19 di Kota Mataram Nurjannah Septyanun; Rina Rohayu H
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 2 No. 1 (2021): Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v2i1.132

Abstract

The relationship between the Force Majeure conditions resulting from COVID-19 with legal protection for banking clients affects the aspect of legal certainty and fairness. The normative aspect is crucial to be known and understood by all stakeholders, both the banking, the customer and the government through OJK and the legislature, concerning the legal basis of Force Majeure and the protection efforts for customers and banks. The condition of Force Majeure caused by the outbreak of COVID-19 is a condition of Majeure, based on Presidential Decree No. 12 of 2020. The presidential decree was the basis for the determination that Covid-19 was a national disaster. In that case, the banking must refer to the other legal provisions of article 1245 Civil Code and become the basis of the protection of banking customer rights. Therefore, online dissemination efforts felt critical to do to provide knowledge and understanding to the community, especially banking customers on the legal rights and economic rights, as the purpose of the community service activities conducted. They are using interactive lecture methods, questions and answers and discussions, and evaluations. The results of counseling, there is an increase in the number of tort cases in the period pandemic Covid-19 is 90 cases, between the Bank and the customer. And cases of deeds against the law as many as 3 cases. This legal remedy is a form of legal protection for banking customers who do not acquire the rights in the form of deduction and elimination of interest and fines, as stipulated in article 1245 of the Civil Code. Furthermore, the normative aspect, is not a reference yet, given the more tort lawsuit compared to lawsuits that are emerging in the condition of Force Majeure.Keywords: COVID-19; dissemination online; force majeure; banking customer rights. AbstrakHubungan antara kondisi force majeure akibat COVID-19 dengan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan berpengaruh pada aspek kepastian hukum dan keadilan. Aspek normatif sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh seluruh stakeholders, baik pihak perbankan, nasabah dan pemerintah melalui OJK dan legislatif, terkait dasar hukum force majeure dan upaya perlindungan bagi nasabah dan pihak perbankan. Kondisi force majeure yang disebabkan oleh wabah COVID-19, merupakan kondisi kahar, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kepres tersebut menjadi dasar penetapan bahwa COVID-19 adalah bencana nasional. Pada kondisi tersebut, pihak perbankan wajib merujuk pada ketentuan hukum lainnya yaitu pasal 1245 KUHPerdata dan menjadi dasar perlindungan hak nasabah perbankan. Oleh karena itu upaya diseminasi online dirasakan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya nasabah perbankan terhadap hak-hak hukum dan hak ekonominya, sebagaimana tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab dan diskusi, serta evaluasi. Hasil penyuluhan, ada peningkatan jumlah kasus wanprestasi di masa pandemic COVID-19 yaitu sebanyak 90 kasus, antara pihak bank dan nasabah. Dan kasus perbuatan melawan hukum sebanyak 3 kasus. Upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan, yang tidak memperoleh hak-haknya berupa pengurangan dan/atau penghapusan bunga dan denda sebagaimana diatur di dalam pasal 1245 KUHPerdata. Dan aspek normative tersebut, belum menjadi rujukan, mengingat gugatan wanprestasi lebih banyak dibandingkan dengan gugatan melawan hukum yang sejatinya muncul pada kondisi force majeure.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai Yulias Erwin; Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 2 No. 2 (2021): Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v2i2.185

Abstract

Melalui pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ternyata masih rendah. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Daerah pesisir dan pesisir, yang rentan terhadap abrasi, membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan aksi bersama, yaitu penanaman mangrove di wilayah pesisir dan pesisir. Kegiatan penyuluhan dan aksi penanaman mangrove ini dilakukan di wilayah pesisir Dusun Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah desa dan masyarakat mengapresiasi adanya kegiatan penyuluhan dan penanaman mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program utama yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif. Kata Kunci: Penyuluhan hukum, penanaman bakau, perlindungan kawasan pesisir dan pantai
Strengthening Halal Tourism Based on Prophetic Islamic Law through The Historical Social Inference of the Sasak, Samawa and Mbojo Nurjannah S; Rina Rohayu H; Khudzaifah Dimyati; Absori Absori
IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) 2018: Proceeding of The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (15.356 KB) | DOI: 10.31764/ijeca.v0i0.1984

Abstract

The legal paradigm of halal tourism which is being built by the government West Nusa Tenggara Province is based on oriental characters, civilization, and culture with the main scheme to attract the world Muslim tourists. The development of legal paradigm of character-and-civilized-based tourism is important in order to establish local identity of a particular area, which is now declining. This paper aimed to discus legal concept of halal tourism based on Islamic prophetic through social historical inference of Sasak, Samawa, and Mbojo ethnic groups. This research used legal analysis method of sociological jurisprudence and prophetic legal method with integrated-interconnected approach through the procedure of social historical interference. The finding revealed there is a convergence of Islamic prophetic values and social historical values of Sasak, Samawa, and Mbojo reflected in the patterns of halal food, social relation, clothes, economy, and the like. Common philosophy of Sasak, Samawa, and Mbojo, that is “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah” (tradition is based upon sharia, sharia is based upon the Book of Allah) supports the Islamic identity that has provided a foundation for the issuance of halal regulation and the accommodation of character and civilized based local identities through local friendly entities.
LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Tin Yuliani; Junaidy AM; Hamdi Hamdi; Sri Rejeki
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.9118

Abstract

Abstrak: Setiap tahun tingkat kelulusan mahasiswa lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu melalui pengenalan kode etik selama menempuh pendidikan. Kegiatan ini telah diikuti oleh mahasiswa sebanyak 43 orang. Pada tahap awal, mahasiswa dikenalkan beberapa trik dan strategi menempuh studi dengan baik, terakhir ditutup dengan diskusi dan evaluasi menggunakan angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan mencapai 89%. Diharapkan materi yang telah diperoleh oleh mahasiswa dapat diterapkan selama menempuh jenjang pendidikan agar dapat lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang maksimal. Abstract:  Every year the student's graduation rate is lower compared to the quantity of students who continue their education to college. Therefore, this activity aims to increase the motivation of students to complete their studies on time through the introduction of a code of ethics while studying. This activity has been attended by 43 students. In the initial stage, students are introduced to several tricks and strategies for studying well, finally closed with discussion and evaluation using a questionnaire. The results of the activity showed that students understood the material that had been delivered reaching 89%. It is hoped that the material that has been obtained by students can be applied during the education level so that they can graduate on time with maximum academic achievement.
Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Lalu Samsu Rizan; Nurjannah S; Yulias Erwin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektonik dalam Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum yang ada di Indonesia sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.
REGULASI DAN TATA LAKSANA PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON BERBASIS VOLUNTARY DAN MANDATORY DI NUSA TENGGARA BARAT Nurjannah Septyanun; Julmansyah Julmansyah; Rina Rohayu Harun; Indra Jaya; Zaenafi Ariani
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 11, No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v11i2.17210

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan tata laksana nilai ekonomi karbon pra dan pasca terbitnya peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 jo peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Potensi hutan dan lahan, harus dimaksimalkan melalui integrasi dan rencana aksi daerah. Pelaksanaan kegiatan ekonomi karbon, selama ini berjalan masih bersifat sukarela (voluntary). Menggunakan metode penelitian yuridis doktrinal, dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Selanjutnya menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, tata laksana ekonomi karbon pra Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, telah dilaksanakan kurang lebih selama 15 tahun dan bersifat sukarela (voluntary) oleh kelompok masyarakat/komunitas penggiat lingkungan, baik dengan mekanisme skema Plan Vivo dan skema lainnya. Kegiatannya bersifat dua pihak (business to business) yaitu pihak komunitas dan pihak investor luar negeri. Kedua, Diterbitkannya Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, maka kegiatan ekonomi karbon yang dilakukan sebelum regulasi tersebut lahir, diwajibkan (mandatory) untuk melakukan penyesuaian melalui skema Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Lahirnya regulasi aquo, memberikan kepastian hukum pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia.   Abstract: This study aims to examine the issue of governance of the economic value of carbon pre- and post-issuance of presidential regulation number 98 of 2021 and regulation of the Minister of Environment and Forestry number 21 of 2022 concerning the implementation of the economic value of carbon. The potential of forests and land must be maximized through integration and regional action plans. The implementation of carbon economy activities, so far, is still voluntary. Using juridical doctrinal research methods, with a library research approach. Furthermore, it uses secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the first study, the management of the carbon economy pre-Presidential Regulation Number 98 of 2021 jo Permenlhk Number 21 of 2022, has been implemented for approximately 15 years and is voluntary by community groups / communities of environmental activists, both with the mechanism of the Vivo Plan scheme and other schemes. Its activities are two parties (business to business), namely the community and foreign investors. Second, the issuance of Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Permenlhk Number 21 of 2022, so carbon economic activities carried out before the regulation was born, are required (mandatory) to make adjustments through the National Registry System for Climate Change Control (SRN PPI) scheme. The birth of aquo regulation, providing legal certainty for the implementation of the economic value of carbon in Indonesia.
Konsep dan Tantangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat Perspektif Maqasid Al-Syariah Sovi Santri Susanti; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7167

Abstract

The existence of a halal, safe and healthy culinary zone is one of the things that supports economic development. With the existence of a halal culinary area, we can provide services that can guarantee that the food and drinks consumed are halal, healthy and comfortable for visitors. Consuming halal, safe and healthy food is a consumer's right, regardless of ethnicity, race, religion or economy. The halal, safe and healthy culinary zone is not only a place to eat, but also a tourist destination. The aim of this research is to analyze the concept and challenges of the Safe and Healthy Halal Culinary Zone from the Maqashid Al-Syariah perspective. This research uses qualitative research methods, namely research that aims to gain understanding, develop theories, and describe complex related problems. The sources used in qualitative research are only secondary data consisting of written form (library), including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research also uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research are that the challenges faced by Indonesia are the lack of halal awareness among Indonesian society, the existence of problems in implementing the Halal Product Guarantee Law and the low awareness of Indonesian society to compete. Through this research, it is hoped that many groups will become increasingly aware of the importance of the halal industry so that they can support efforts to advance the Indonesian halal industry. By looking at these potentials and challenges, the government is advised to further promote education for business actors about the importance of maintaining and guaranteeing the quality of goods and services offered to the public, especially regarding guarantees of halalness considering that the majority of Indonesia's population is Muslim. Apart from that, there needs to be assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the halal certification process.conclusions. 250 words maximum. Abstract should only be typed in one paragraph and in one column format.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK PADA JUAL BELI HAK ATAS TANAH Amin, Muhammad; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1099

Abstract

This research aims to analyze the legal considerations of judges in legal protection for buyers in good faith when buying and selling land rights which are confirmed by court decisions and the Supreme Court decision. The research method used in this research is a normative juridical approach research method, the author summarizes the Selong District Court Decision, the Mataram High Court Decision and the Supreme Court Decision. Based on the results of the research, it shows that the meaning of good faith is a buyer who buys and sells land using valid procedures/procedures and documents as determined by statutory regulations and is careful by examining matters relating to the land object being agreed upon. Legal protection for buyers with good intentions is that the Panel of Judges decides the validity of the sale and purchase carried out by the buyer. Before carrying out a land sale and purchase transaction, every prospective buyer must check the land they want to buy to ensure that there are no disputes regarding the object, ensure that the seller is the original owner of the object, it would be better for the House of Representatives to make clear regulations regarding the criteria for buyers in good faith. and firm.
TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Mukhtar; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1102

Abstract

In this trading activity, it is hoped that there will be a balance between the rights and obligations of business actors and consumers. For this reason, studying the implementation of private responsibilities of business actors in fulfilling consumer rights in terms of positive law in Indonesia is an interesting thing to study. The objectives of this research are 1) to find out and analyze the private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia; and 2) to find out the judge's legal reasoning regarding consumer dispute decisions in the PN.Sel decision Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. This study uses doctrinal normative legal research, namely a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The approach used to obtain data for analysis is first, the statutory approach, second, the legal case study approach, third, the conceptual approach. This study uses qualitative data analysis, where the data is analyzed using descriptive analysis methods. From the results of the discussion, it was concluded that 1) The private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia should be rejected from the start because Defendant I is a subject domiciled in Jakarta who should be a co-Defendant, and Defendant II became Defendant I, where Defendant one had no legal relationship because Defendant I was only the employer of Defendant II. The defendant cannot make an exception in accordance with the provisions of Article 20 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Methods for Settlement of Simple Claims; and 2) The decision in case Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel should be rejected, because Defendants one and two are unclear in accordance with the Plaintiff's claim and there is a discrepancy regarding the position of Defendants I and Defendants II, so that the Panel of Judges handling this case must be based on the concept of Legal reasoning.
PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin; Ariani, Zaenafi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i4.19324

Abstract

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan ecofeminism, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif das sein maupun das sollen, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para perserta, penan mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.Abstract: The community is a vital basis for preventing forest demage and logging.The role of community is very important, through organizations, one of which is theWest Lombok PDA through the Environmental and Disarter Management Council, and the Law and Human Rights Counsil, is hoped that it can became an ecofeminism, movement, which cares abaout the environment, especcialy forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to prof activity is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a das sein and das sollen perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment.
Co-Authors A Malik, Djamil Absori Absori Alpan Hadi Aminwara, Rena Ariani, Zaenafi Arief Budiono Bahri Yamin Baiq Silvia Yustiari Bambang Setiaji Bambang Setiaji Dwi Martini Erwin, Yulias Fahrurrozi Fahrurrozi Firzhal Arzhi Jiwantara Firzhal Arzhi Jiwantara Gunanta, I Gede Halim, Andy Fahmi Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hery Widijanto Imawanto Imawanto IMAWANTO, IMAWANTO Indra Jaya Indra Jaya Julmansyah Julmansyah Junaidy AM Kaka Ismail Saputro Khudzaifah Dimyati Kukoh Iqbal Lalu Rakhmat Suryaningrat Lalu Samsu Rizan Lelisari, Lelisari Mantika, Aesthetica Fiorini Muhammad Amin Mukhtar Munadia Rosada Muslim Nico Irawan Nur Fitri Hidayanti Nur Oktaviani Putra, Guntur Ilman Rina Arum Prastyanti Rohayu H, Rina Rudy Herlambang Sahlan Sahlan Selamat, Selamat Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Sovi Santri Susanti Sri Rejeki Supryadi, Ady Tin Yuliani Ufran Usmandani, Hani Yani, Sirajul Yogi Hadi Ismanto Yuliani, Tin Zaenafi Ariani Zaenafi Ariani