Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Journal of Transcendental Law Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Collegium Studiosum Journal Journal of Transcendental Law
Nurjannah S
Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai Yulias Erwin; Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 2 No. 2 (2021): Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v2i2.185

Abstract

Melalui pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ternyata masih rendah. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Daerah pesisir dan pesisir, yang rentan terhadap abrasi, membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan aksi bersama, yaitu penanaman mangrove di wilayah pesisir dan pesisir. Kegiatan penyuluhan dan aksi penanaman mangrove ini dilakukan di wilayah pesisir Dusun Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah desa dan masyarakat mengapresiasi adanya kegiatan penyuluhan dan penanaman mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program utama yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif. Kata Kunci: Penyuluhan hukum, penanaman bakau, perlindungan kawasan pesisir dan pantai
Strengthening Halal Tourism Based on Prophetic Islamic Law through The Historical Social Inference of the Sasak, Samawa and Mbojo Nurjannah S; Rina Rohayu H; Khudzaifah Dimyati; Absori Absori
IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) 2018: Proceeding of The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (15.356 KB) | DOI: 10.31764/ijeca.v0i0.1984

Abstract

The legal paradigm of halal tourism which is being built by the government West Nusa Tenggara Province is based on oriental characters, civilization, and culture with the main scheme to attract the world Muslim tourists. The development of legal paradigm of character-and-civilized-based tourism is important in order to establish local identity of a particular area, which is now declining. This paper aimed to discus legal concept of halal tourism based on Islamic prophetic through social historical inference of Sasak, Samawa, and Mbojo ethnic groups. This research used legal analysis method of sociological jurisprudence and prophetic legal method with integrated-interconnected approach through the procedure of social historical interference. The finding revealed there is a convergence of Islamic prophetic values and social historical values of Sasak, Samawa, and Mbojo reflected in the patterns of halal food, social relation, clothes, economy, and the like. Common philosophy of Sasak, Samawa, and Mbojo, that is “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah” (tradition is based upon sharia, sharia is based upon the Book of Allah) supports the Islamic identity that has provided a foundation for the issuance of halal regulation and the accommodation of character and civilized based local identities through local friendly entities.
LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Tin Yuliani; Junaidy AM; Hamdi Hamdi; Sri Rejeki
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.9118

Abstract

Abstrak: Setiap tahun tingkat kelulusan mahasiswa lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu melalui pengenalan kode etik selama menempuh pendidikan. Kegiatan ini telah diikuti oleh mahasiswa sebanyak 43 orang. Pada tahap awal, mahasiswa dikenalkan beberapa trik dan strategi menempuh studi dengan baik, terakhir ditutup dengan diskusi dan evaluasi menggunakan angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan mencapai 89%. Diharapkan materi yang telah diperoleh oleh mahasiswa dapat diterapkan selama menempuh jenjang pendidikan agar dapat lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang maksimal. Abstract:  Every year the student's graduation rate is lower compared to the quantity of students who continue their education to college. Therefore, this activity aims to increase the motivation of students to complete their studies on time through the introduction of a code of ethics while studying. This activity has been attended by 43 students. In the initial stage, students are introduced to several tricks and strategies for studying well, finally closed with discussion and evaluation using a questionnaire. The results of the activity showed that students understood the material that had been delivered reaching 89%. It is hoped that the material that has been obtained by students can be applied during the education level so that they can graduate on time with maximum academic achievement.
Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Lalu Samsu Rizan; Nurjannah S; Yulias Erwin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektonik dalam Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum yang ada di Indonesia sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.
REGULASI DAN TATA LAKSANA PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON BERBASIS VOLUNTARY DAN MANDATORY DI NUSA TENGGARA BARAT Nurjannah Septyanun; Julmansyah Julmansyah; Rina Rohayu Harun; Indra Jaya; Zaenafi Ariani
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 11, No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v11i2.17210

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan tata laksana nilai ekonomi karbon pra dan pasca terbitnya peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 jo peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Potensi hutan dan lahan, harus dimaksimalkan melalui integrasi dan rencana aksi daerah. Pelaksanaan kegiatan ekonomi karbon, selama ini berjalan masih bersifat sukarela (voluntary). Menggunakan metode penelitian yuridis doktrinal, dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Selanjutnya menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, tata laksana ekonomi karbon pra Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, telah dilaksanakan kurang lebih selama 15 tahun dan bersifat sukarela (voluntary) oleh kelompok masyarakat/komunitas penggiat lingkungan, baik dengan mekanisme skema Plan Vivo dan skema lainnya. Kegiatannya bersifat dua pihak (business to business) yaitu pihak komunitas dan pihak investor luar negeri. Kedua, Diterbitkannya Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, maka kegiatan ekonomi karbon yang dilakukan sebelum regulasi tersebut lahir, diwajibkan (mandatory) untuk melakukan penyesuaian melalui skema Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Lahirnya regulasi aquo, memberikan kepastian hukum pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia.   Abstract: This study aims to examine the issue of governance of the economic value of carbon pre- and post-issuance of presidential regulation number 98 of 2021 and regulation of the Minister of Environment and Forestry number 21 of 2022 concerning the implementation of the economic value of carbon. The potential of forests and land must be maximized through integration and regional action plans. The implementation of carbon economy activities, so far, is still voluntary. Using juridical doctrinal research methods, with a library research approach. Furthermore, it uses secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the first study, the management of the carbon economy pre-Presidential Regulation Number 98 of 2021 jo Permenlhk Number 21 of 2022, has been implemented for approximately 15 years and is voluntary by community groups / communities of environmental activists, both with the mechanism of the Vivo Plan scheme and other schemes. Its activities are two parties (business to business), namely the community and foreign investors. Second, the issuance of Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Permenlhk Number 21 of 2022, so carbon economic activities carried out before the regulation was born, are required (mandatory) to make adjustments through the National Registry System for Climate Change Control (SRN PPI) scheme. The birth of aquo regulation, providing legal certainty for the implementation of the economic value of carbon in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK PADA JUAL BELI HAK ATAS TANAH Amin, Muhammad; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1099

Abstract

This research aims to analyze the legal considerations of judges in legal protection for buyers in good faith when buying and selling land rights which are confirmed by court decisions and the Supreme Court decision. The research method used in this research is a normative juridical approach research method, the author summarizes the Selong District Court Decision, the Mataram High Court Decision and the Supreme Court Decision. Based on the results of the research, it shows that the meaning of good faith is a buyer who buys and sells land using valid procedures/procedures and documents as determined by statutory regulations and is careful by examining matters relating to the land object being agreed upon. Legal protection for buyers with good intentions is that the Panel of Judges decides the validity of the sale and purchase carried out by the buyer. Before carrying out a land sale and purchase transaction, every prospective buyer must check the land they want to buy to ensure that there are no disputes regarding the object, ensure that the seller is the original owner of the object, it would be better for the House of Representatives to make clear regulations regarding the criteria for buyers in good faith. and firm.
TANGGUNGJAWAB PRIVATE KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Mukhtar; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1102

Abstract

In this trading activity, it is hoped that there will be a balance between the rights and obligations of business actors and consumers. For this reason, studying the implementation of private responsibilities of business actors in fulfilling consumer rights in terms of positive law in Indonesia is an interesting thing to study. The objectives of this research are 1) to find out and analyze the private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia; and 2) to find out the judge's legal reasoning regarding consumer dispute decisions in the PN.Sel decision Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. This study uses doctrinal normative legal research, namely a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The approach used to obtain data for analysis is first, the statutory approach, second, the legal case study approach, third, the conceptual approach. This study uses qualitative data analysis, where the data is analyzed using descriptive analysis methods. From the results of the discussion, it was concluded that 1) The private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia should be rejected from the start because Defendant I is a subject domiciled in Jakarta who should be a co-Defendant, and Defendant II became Defendant I, where Defendant one had no legal relationship because Defendant I was only the employer of Defendant II. The defendant cannot make an exception in accordance with the provisions of Article 20 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Methods for Settlement of Simple Claims; and 2) The decision in case Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel should be rejected, because Defendants one and two are unclear in accordance with the Plaintiff's claim and there is a discrepancy regarding the position of Defendants I and Defendants II, so that the Panel of Judges handling this case must be based on the concept of Legal reasoning.
PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin; Ariani, Zaenafi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i4.19324

Abstract

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan ecofeminism, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif das sein maupun das sollen, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para perserta, penan mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.Abstract: The community is a vital basis for preventing forest demage and logging.The role of community is very important, through organizations, one of which is theWest Lombok PDA through the Environmental and Disarter Management Council, and the Law and Human Rights Counsil, is hoped that it can became an ecofeminism, movement, which cares abaout the environment, especcialy forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to prof activity is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a das sein and das sollen perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment.
PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024 Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i2.14601

Abstract

Abstrak : Pesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di negera kita, diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak pemilih khususnya perempuan, yang apatis dalam penggunaan hak suaranya. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan, pada anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh anggota Yayasan sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, masyarakat perempuan diberikan trik dalam mengkualifikasikan calon yang layak untuk dipilih, tahap akhir sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual. Hasil kegiatan menunjukkan 80% peserta memahami materi yang sampaikan. Harapan dengan adanya materi, diskusi dan informasi yang diperoleh oleh pemilih perempuan dari kegiatan ini, dapat diaplikasikan untuk pemilu 2024 dan seterusnya. Abstract: Tuli The democratic party that we know as general elections (elections) in our country is held every 5 (five) years. Elections require the support of all parties, including voters because what determines the elected candidates is the people's vote/suffrage from members of the public. The current phenomenon is that there are still many voters, especially women, who are apathetic about exercising their voting rights. Therefore the purpose of this activity is to provide understanding to women voters, and members of the Empowered Women's Foundation in Lombok, NTB. This activity was attended by 25 members of the Foundation. In the early stages of this activity, women's communities were given tricks in qualifying candidates who were eligible to be elected, based on aspects of piety, integrity, track record of caring and contribution (not just material things, but also ideas and enthusiasm to build the community). The results of the activity show that women voters in Perampuan Village are still apathetic in exercising their voting rights. It is hoped that the material and information obtained by female voters from this activity, it can shift the mindset of female voters, regarding the importance of women's voices in the upcoming 2024 election.
LEGAL REASONING OF THE JUDGE'S DECISION REGARDING GOVERNMENT PROCUREMENT CONTRACT GUARANTEE CLAIM A Malik, Djamil; Erwin, Yulias; Nurjannah Septyanun
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.966

Abstract

The decision is a written legal text made by an authorized judge, and its legal product is categorized as a crown. However, despite being considered a crown, a judge's decision is not exempt from examination by legal scholars. The optics used in the examination process are based on various perspectives, including hermeneutics as the fundamental basis for interpreting the text (decision). Substantively, hermeneutics has three main streams of thought, namely as a theoretical (methodological), philosophical, and critical hermeneutics, each with different understandings. Hermeneutics as a method focuses more on the effort to capture and reveal the meaning of the text, while philosophical hermeneutics goes beyond that and emphasizes "capturing meaningful meaning," implying that the meaning of the text can be continuously produced through a dialectical process. On the other hand, critical hermeneutics focuses on the aspect of disclosing the meaning of the author's ideological interests. This research aims to examine the legal reasoning in Decision No. 272 / PDT.G / 2017 / PN.BDG regarding the Government Procurement Contract Guarantee Claim from the perspective of Hans Georg Gadamer's Hermeneutic Circle. The research type is normative doctrinal, using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with a conceptual approach, statutory approach, and case study. The research findings suggest that the process of claiming a bank guarantee through the judicial institution can be carried out by the Procurement Committee (PPK) as long as they obtain authorization from the Budget User, who is the owner of the work (bouwheer). This is due to the hybrid nature of government procurement contracts, which distinguishes them from private contracts, and the clarity of the scope of authority of the Budget User serves as the establishment of formal justice, acting as a bridge (epistemology) toward substantive justice.
Co-Authors A Malik, Djamil Absori Absori Aminwara, Rena Ariani, Zaenafi Arief Budiono Bahri Yamin Bambang Setiaji Erwin, Yulias Fahrurrozi Fahrurrozi Gunanta, I Gede Halim, Andy Fahmi Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Harun, Rina Rohayu Hery Widijanto Imawanto Imawanto IMAWANTO, IMAWANTO Indra Jaya Julmansyah Julmansyah Junaidy AM Kaka Ismail Saputro Khudzaifah Dimyati Lalu Samsu Rizan Lelisari, Lelisari Mantika, Aesthetica Fiorini Muhammad Amin Mukhtar Munadia Rosada Nico Irawan Nur Fitri Hidayanti Nur Oktaviani Rina Arum Prastyanti Rina Rohayu. H Rohayu H, Rina Sahlan Sahlan Selamat, Selamat Sri Rejeki Supryadi, Ady Tin Yuliani Usmandani, Hani Yani, Sirajul Yuliani, Tin Yulias Erwin Zaenafi Ariani Zaenafi Ariani