Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

DISPUTES SETTLEMENT OF BALI TRADITIONAL INHERITANCE THROUGH PEACE AGREEMENT Anak Agung Istri Agung; I Nyoman Sukandia
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.6.1.3613.16-26

Abstract

The inheritance and the division of inheritance that is felt to be unfair is often a source of dispute. The disputes that occur can sometimes be resolved by making a peace agreement between the disputing parties. The peace desired by the parties is, of course, expected to end disputes/conflict and to provide legal certainty among those in dispute. However, sometimes peace agreements that have been made between those in dispute are disputed again in court. This study aims to examine the settlement of Balinese traditional inheritance disputes through a binding peace agreement between the parties make it. The method used in this study is a normative legal research, using a statute approach and a case approach. The result of this study showed that the settlement of Balinese indigenous inheritance disputes through a binding peace agreement of the parties that make it if the peace agreement is made based on the validity of the agreement as stipulated in article 1320 of the Civil Code, based on good faith as the principles in the law of the agreement, and must be made in the form of a notary deed is in accordance with the provisions for conciliation in book III of the Civil Code.
THE ROLE OF LAND DEED OFFICIALS (PPAT) IN THE IMPOSITION OF ACQUISITION DUTY OF RIGHT ON LAND AND BUILDING IN THE EXCHANGE PROCESS OF LAND AND BUILDING IN DENPASAR CITY Dita Paramitha; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Sukandia
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.6.2.2021.100-105

Abstract

In the process of exchanging land rights, the facts show that the use of market value as the basis for calculating the acquisition duty of right on land and building often creates problems in the field. This study aims to examine the basis for imposing acquisition duty of right on land and building in the process of exchanging land and buildings in Denpasar city and to examine the role of land deed officials and the obstacles faced in the imposition of acquisition duty of right on land and building in the process of exchanging land and buildings in Denpasar city. The method used in this study is an empirical juridical research method. The results of this study showed that (1) the imposition of acquisition duty of right on land and building in the exchange process in Denpasar City is applied with the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies calculated based on market value. (2) The Land Deed Official has a role in making the deed of exchange and in collecting acquisition duty of right on land and building in the process of exchanging the duties and authorities of the land deed official, namely assisting taxpayers in legal acts of exchange in the process of transferring rights to land and/or buildings from the exchange provider to exchange recipients in accordance with Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Maker Officials.
Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) Ni Made Eka Pradnyawati; I Nyoman Sukandia; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.2.3230.320-325

Abstract

Financial Technology (Fintech) is a technology alternative that facilitates loan transactions that can be done online. Online loans create new problems such as rampant fraud and default. Referring to the problems described, this research was conducted with the aim of explaining the legal position of financial technology-based online loan agreements (Fintechl), and knowing the legal protection of creditors who provide financial technology-based online loans (Fintech). This research used normative legal research. Sources of data are primary and secondary legal materials, data are combined with recording techniques in obtaining primary and secondary legal materials, namely examining several reading materials such as journals, scientific books and statutory regulations. After the data is collected, it is then analyzed qualitatively. The result showed that the legal position of online loan agreements based on financial technology (Fintech) when reviewed legally, the online agreement is legally valid because it has a basis, namely Article 1320 of the Civil Code and the validity of the evidence used refers to law Number 11 of 2008 concerning Article 5 of the ITE Law on information, documents and electronic signatures. Legal protection for creditors in an online loan agreement based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive legal protection.
Analisis Pertanggung Jawaban Hukum PT. Pegadaian (persero) dalam hal Objek Jaminan Mengalami Kerusakan I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan; I Nyoman Sukandia; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6024.84-89

Abstract

Pemerintah pada kinerjanya guna mencapai kemakmuran warga Indonesia secara keseluruhan sehingga didirikannya institusi perkreditan, baik institusi perkreditan perbankan maupun bukan perbankan. PT. Pegadaian (Persero) ialah BUMN yang hadir dan mewarkan berbagai metode pinjaman yang bertujuan mensejahterakan masyarakat khusus nya dalam bidang pembangunan perekonomian. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul yaitu analisis pertanggung jawaban Hukum PT. Pegadaian (Persero) dalam hal objek jaminan mengalami kerusakan. Rumusan Masalah (1) Bagaimana prosedur gadai pada PT. Pegadaian (Persero)?. (2) Bagaimana Hukum PT. Pegadaian Persero, jika objek jaminan mengalami kerusakan dalam proses gadainya sehingga membuat pengurangan nilai jual?. Dalam penerapannya, terdapat beberapa kasus kerusakan terhadap objek/ barang yang di jaminkan sehingga harus di pertanggung jawabkan kepada penerima kredit, jika murni dari kesalahan dari pihak pemberi kredit yaitu sebesar 125% dari nilai taksir dari objek yang dijaminkan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) merupakan solusi bagi warga Indonesia untuk memperoleh pinjaman dengan menjadikan barang bergerak maupun berharga sebagi jaminan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) juga menghadirkan berbagai produk dan jasa yang di tawarkan untuk meningkatkan pembangunan perekonomi bagi masyakarat. Dengan adanya produk yang di tawarkan, tentunya memiliki prosedur yang berlaku dan ketentuan khusus yang harus di penuhi nasabah untuk memperoleh kredit.
Implementasi Tugas Pacalang Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Desa Adat Kabetan, Gianyar Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi; I Nyoman Sukandia; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6794.161-165

Abstract

Pacalang merupakan lembaga milik Desa Adat di Bali yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat, termasuk Pacalang Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian ini mengkaji dua hal: implementasi tugas Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar dan hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian memiliki tujuan untuk mencermati dan memahami implementasi tugas Pacalang Desa Adat Kabetan dalam mencegah tindak pidana dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian dilakukan secara empiris dan pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pacalang desa adat kabetan dalam mengimplementasikan tugasnya bukan saat upacara adat dan keagamaan saja, tetapi berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat pemilu dan pemilukada. Pacalang menghadapi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal serta upaya penyelesaian hukum yang digunakan jika terjadi tindak pidana yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Meskipun ditemukan hambatan dalam menjalankan tugasnya, pacalang tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan peningkatan peranan dan pembinaan Pacalang serta elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah di desa adat kabetan.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal Komang Anik Sudarnita; I Nyoman Sukandia; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8595.77-83

Abstract

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhihasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnyamelaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yangdilakukan oleh oknum – oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatan nya tersebut nyatanyamerugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknumyang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalammelakukan korupsi, seperti halnya tindak korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapaanggotanya, hal ini menunjukan bahwa pemimpin tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Rumusanmasalah yang angkat adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketuadesa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Bagaimana sanksi pidanaterhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah maka disimpukan tujuan penelitian:Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa AdatKapal dalam Putusan Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidanakorupsi yang dilakukan. Serta pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penerapan sanksipidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapaldinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.
Peralihan Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia Cok Gde Agung Santika Putra; I Nyoman Sukandia; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8700.16-21

Abstract

Dalam konteks perbankan dan pembiayaan, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang sedemikian rupa disiapkan oleh pihak bank. Selain itu perjanjian kredit tidak berdiri sendiri melainkan biasanya dibarengi perjanjian asuransi serta perjanjian agunan. Permasalahan nantinya dapat timbul ketika debitur tidak dapat melunasi sisa kreditnya misal karena meninggal dunia. Maka nantinya ini menjadi dasar dari peralihan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sisa kredit tersebut. Segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti adanya peralihan kepada ahli waris hingga tanggungan dari asuransi, tergantung dari beberapa kondisi yang dihadapi. Maka dari itu masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah pengaturan konsep klausula baku yang mengikat para pihak dalam perjanjian kredit bank yang bersifat standar, dan Bagaimanakah peralihan tanggung jawab hukum perjanjian kredit bank oleh karena debitur yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam rangka penyusunan abstrak ini.
Pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan Atas Ketidakmampuannya dalam Memenuhi Hak Nasabah Pemegang Simpanan I Gede Surya Pratama Putra; I Nyoman Sukandia; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.2.3441.358-365

Abstract

LPD is an economic institution belonging to the Traditional Village. LPD is formed, managed by Desa Pakraman, and serves financial transactions only within the internal environment of Desa Pakraman. LPD administrators are elected, stipulated, legalized, and dismissed by means of the village paruman. From all levels the LPD management comes from indigenous peoples and cannot avoid problems that arise in the institution, thus, this research focuses on to manage loans (credit) to customers so as to avoid bad credit at the Village Credit Institution (LPD) Adat Ungasan and to examine the responsibility of the Ungasan Traditional Village Credit Institution (LPD) in fulfilling the rights of customers who hold deposits. The research method used in this research is empirical research method. Based on the research results, it can be concluded that there are four parts to the procedure for giving credit to the LPD, namely: The Credit Section, the Head of the LPD, the Cashier Section and the Bookkeeping Section. Furthermore, all losses of the Ungasan Traditional Village LPD shall be borne by the Traditional Village, in the event that the Traditional Village is able to back up the losses of the Ungasan Customary LPD, provided that the old Ungasan LPD administrators cover all losses to the Traditional Village because the Traditional Village is a communal customary organization or promoting togetherness
Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar I Putu Surya; I Nyoman Sukandia; Ni Komang Arini Styawati
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.2.3455.440-446

Abstract

Economic developmentin era globalization increasing, with finance becoming necessity for every human being. research problems are: What factors cause bad credit at Surya Mandiri Savings and Loans Cooperative Gianyar Regency and how bad credit settlement efforts through litigation at Surya Mandiri Savings and Loan Cooperative Gianyar Regency This type research used Empirical Law. the factors that cause bad credit in cooperatives are internal factors that cause bad credit originating from the cooperative itself, external factors are factors that cause bad credit originating from customer side. Non-litigation is settlement of disputes outside the court that closed to public and the confidentiality of the parties guaranteed. Litigation dispute resolution is dispute resolution carried out through the court. It can be concluded that factors that cause bad credit at Surya Mandiri Savings and Loan Cooperative in Gianyar Regency are internal factors and external factors. The settlement of bad credit at Surya Mandiri Savings and Loan Cooperative in Gianyar Regency can be done by non-litigation and litigation. should not only pursue profit, but must be more assertive and apply the principle of prudence and Head of the cooperative credit department must be more careful providing loans to borrowers.
Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada Cbezt Fried Chicken Ungasan Ketut Bagus Kurniawan Wahyu Wibawa; Ni Komang Arini Stywati; I Nyoman Sukandia
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.3.5778.398-403

Abstract

A franchise agreement is an agreement between the franchisor and the franchisee to run a trading business owned by the franchisor according to the equipment installed through the franchisor. In this case, the problem of crime is the non-fulfillment of the rights and responsibilities of the franchisor to the franchise. The formulation of the problem is, how is the Implement of the Franchise Agreement on C'bezt Fried Chicken Ungasan in South Kuta District?2.How is Dispute Settled in the Implement of Franchise Agreements at C'bezt Fried Chicken Ungasan in South Kuta District? The author applies the empirical method. The results of this journal research provide clarification that the parties agree to bind themselves to make a franchise agreement where the party is the giver and recipient of the franchise. In a franchise contract, of course, there are rights and obligations that have been agreed upon in the franchise agreement. Rights and obligations arise as a result of the reciprocal relationship of the parties. Settlement of disputes arising from default on the franchise at C'bezt Fried Chicken Ungasan is carried out through deliberation, and if the deliberation cannot be resolved it will be resolved at the Denpasar District Court.
Co-Authors AA Ngr Mayun Narindra ABDULLAH, Mohd Kamarulnizam Bin Anak Agung Istri Agung Arimastanaya, I Gede Arini, Desak Gde Dwi Arnold Paul Kurniawan Djae Astara, Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna BUDIADNYANA, I Gusti Putu Cahyadi, Gede Dwiki Chornous, Yuliia Cok Gde Agung Santika Putra Desak Gde Dwi Arini Desak Gde Dwi Arini Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi DEWI, Ida Ayu Permata Winditya Dewi, Ni Kadek Marantina Diah Gayatri Sudibya Dita Paramitha Gde Made Swardhana I Gede Artadi Wira Guna I Gede Surya Pratama Putra I Komang Eka Adi Putra I Komang Eka Adi Putra I Made Aditya Mantara Putra I Made Aditya Mantara Putra I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Suwitra, I Made I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Esna Parhita Putra I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan I Putu Surya I Wayan Kartika Jaya Utama Indah Permatasari Johannes Ibrahim Kosasih Ketut Adi Wirawan Ketut Bagus Kurniawan Wahyu Wibawa Komang Anik Sudarnita Krisna Dwipayana Dira Putra Luh Made Mahendrawati MATARAM, I Gede Arie Nandiri, Ni Putu Sawitri Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Arini Stywati Ni Made Eka Pradnyawati Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Sawitri Nandiri Pratama, Putu Rama Ari Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Renaya, Nengah Saisaria Mandasari, I.A. Cynthia Sujana, I Nyoman UTAMI, I Dewa Ayu Listari Virgayanti, Ni Ketut Anik Yoaneta Spiridiana Sorowea YUDHA, I Putu Wira Dharma Putra