Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Analysis of Law Enforcement Regarding Fault in Defamation Crimes Through Electronic Media Diah Pudjiastuti; Sahat Maruli Tua Situmeang
Humanities, Society, and Community Vol. 3 No. 2 (2026): Humanities, Society, and Community
Publisher : Research Synergy Foundation Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/hsc.v3i2.3068

Abstract

This research investigates the enforcement of defamation laws in electronic media, focusing on the interpretation of "intentional" and "unauthorized" elements under Law No. 1 of 2024, which amends Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The urgency of this study arises from legal ambiguities and the rising number of online defamation cases, highlighting inconsistencies in judicial interpretations and enforcement challenges. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory provisions, jurisprudence, and fault theory to assess the practical application of defamation laws. The findings reveal a lack of uniformity in judicial decisions, emphasizing the need for clearer definitions and standardized legal interpretations. This study underscores the necessity of refining existing legal provisions to enhance legal certainty and the effectiveness of enforcement. Practical implications include increasing public legal awareness of responsible digital communication and implementing preventive measures against cyber defamation. To address legal gaps, this research recommends legislative reforms to clarify legal definitions, promote alternative dispute resolution mechanisms, and strengthen law enforcement training, ensuring a balance between legal protection and freedom of expression in the digital era.
The Role of Mediators in Dispute Resolution Based on Progressive Law to Achieve Substantive Justice Sutarjo Sutarjo; Diah Pudjiastuti
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 8, No 2 (2026): August
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v8i2.32930

Abstract

This study aims to analyze the role of mediators in criminal dispute resolution within the framework of progressive legal theory to achieve substantive justice. It addresses the inconsistency between the ultimum remedium principle, which positions criminal punishment as a last resort, and the restrictive regulatory framework governing penal mediation in Indonesia. The study contributes a conceptual and critical evaluation of how restorative justice regulations limit mediators' authority and hinder the broader institutionalization of penal mediation within the criminal justice system. It proposes harmonizing restorative justice policies with progressive law to strengthen mediation as a humane and participatory mechanism. This research employs doctrinal legal research using statutory and conceptual approaches. The data were analyzed qualitatively through systematic and conceptual interpretation. The findings indicate that although restorative justice has been formally recognized, strict limitations on offense types, loss thresholds, non-recidivism, and victim consent significantly restrict penal mediation. Consequently, criminal case resolution remains predominantly formalistic and litigation-oriented. The study concludes that regulatory rigidity obstructs the realization of substantive justice. It recommends comprehensive legal reform to expand mediators’ authority and integrate penal mediation more fully into Indonesia’s criminal justice system in line with progressive legal principles.
LAW ENFORCEMENT AGAINST JUVENILE DELINQUENCY IN INDONESIA IN RELATION TO THE PURPOSE OF LAW Sutarjo; Diah Pudjiastuti; Subagyo Sri Utomo; Happy Ferovina Wuntu
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18610

Abstract

Juvenile delinquency in Indonesia has shown an increasingly serious and complex trend, while the various legal instruments and child protection policies in place have not yet been fully effective in curbing the rate of such deviant behavior. This study specifically aims to analyze the gap between the normative framework of law enforcement against juvenile delinquency—particularly through the Juvenile Criminal Justice System and the principles of restorative justice—and empirical practices in the field, as well as to assess the extent to which responses to juvenile delinquency align with the purposes of law in terms of legal certainty, justice, and utility. Employing a normative and empirical juridical approach, this research examines relevant legislation, policies, and doctrinal views, and integrates them with case data, national statistics, and field findings at the levels of the police, prosecution, courts, and juvenile correctional institutions. The findings reveal that although, at the normative level, the Juvenile Criminal Justice System has shifted the orientation of law enforcement toward rehabilitation and restorative justice through diversion, its implementation remains constrained by the dominance of a legalistic–repressive approach, limited institutional capacity, inadequate rehabilitation facilities, and weak involvement of families and communities in supporting the social reintegration of children. This study offers a comprehensive mapping of the gap between norms and practice and proposes a more integrated response model that positions restorative justice as an instrument for realizing the purposes of law, by strengthening synergy among law enforcement agencies, promoting character education within families and schools, and advancing state policies oriented toward prevention and comprehensive child protection.   Kenakalan remaja (juvenile delinquency) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin serius dan kompleks, sementara berbagai instrumen hukum dan kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menekan laju perilaku menyimpang tersebut. Penelitian ini secara spesifik bertujuan menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif penegakan hukum terhadap kenakalan remaja. terutama melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip keadilan restorative dengan praktik empiris di lapangan, sekaligus menilai sejauh mana penanggulangan kenakalan remaja selaras dengan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin terkait, serta memadukannya dengan data kasus, statistik nasional, dan temuan lapangan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pembinaan khusus anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggeser orientasi penegakan hukum ke arah pembinaan dan keadilan restoratif melalui diversi, implementasinya masih dibatasi oleh dominasi pendekatan legalistik-represif, keterbatasan kapasitas aparat, minimnya sarana pembinaan, serta lemahnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial anak. Penelitian ini menawarkan pemetaan komprehensif atas kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus mengusulkan model penanggulangan yang lebih terpadu dengan menempatkan restorative justice sebagai instrumen aktualisasi tujuan hukum, melalui penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah, serta kebijakan negara yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan komprehensif terhadap anak.
Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Diah Pudjiastuti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.497 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v3i2.650

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan terhadap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dirasakan belum optimal baik dari tingkat pelayanan kesehatan maupun dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dalam melakukan penanggulangan pandemic COVID-19 melalui pemeriksaan swab antigen dan PCR gratis bagi seluruh masyarakat selain tentunya obat gratis dan juga vaksin gratis yang merupakan program yang sudah tepat, namun perlu ditingkatkan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif yang melakukan isolasi mandiri melalui pemenuhan kebutuhan medis dan non medisnya.
ANALISIS KUALITAS LEGALISASI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM AGENDA PEMBUKTIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCARI KEBENARAN Diah Pudjiastuti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1756

Abstract

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses mencari kebenaran di pengadilan. Dimana bukti tertulis yang disampaikan di muka pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan yang diperkarakan. Sehingga bukti yang disampaikan dapat menentukan terbukti tidaknya kebenaran dalil suatu gugatan. Pada prinsipnya, kekuatan bukti tertulis terletak pada bukti tertulis berupa akta otentik artinya sepanjang fotokopi yang dijadikan bukti di pengadilan memiliki kesamaan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipercaya. Namun apabila alat bukti yang disampaikan yang mana aslinya merupakan alat bukti palsu, yang mana kemudian putusan tersebut merupakan putusan verstek yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Maka proses pembuktian yang telah dibubuhi materai dan pembayaran bea materai tidak sesuai dengan tujuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kualitas alat bukti menjadi hal utama dalam menentukan kebenaran untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah pertama, bagaimana kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan upaya mencari kebenaran. Kedua, bagaimana kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini dalam kebijakan formulasi yang mengatur kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran menimbulkan permasalahan yakni mengenai belum adanya ketentuan yang jelas mengenai verifikasi keasilian alat bukti, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai. Selanjutnya dalam tataran implementasinya legalisasi yang dilakukan oleh hakim dalam agenda pembuktian tidak memenuhi unsur secara sosiologis, filosofis dan pragmatis. Sehingga penting dilakukannya suatu pembaharuan hukum dalam upaya mewujukan keadilan.
Adequacy of Indonesian Cybercriminal Law Against Generative AI-Based Social Engineering Attacks Sahat Maruli Tua Situmeang; Diah Pudjiastuti; Sutarjo
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.19927

Abstract

The rapid proliferation of generative artificial intelligence (AI) technologies has significantly amplified the sophistication and scale of social engineering attacks, posing unprecedented challenges to legal systems worldwide, including Indonesia. This article examines whether the existing Indonesian cyber criminal law framework primarily Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) as amended by Law No. 1 of 2024, along with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and the new Criminal Code (KUHP 2023) is adequate to address AI-driven social engineering attacks such as deepfake-assisted phishing, AI-generated vishing, and automated pretexting schemes. Employing a normative legal research methodology with a comparative approach, this study analyses the applicable legal provisions against the technical characteristics of generative AI-enabled social engineering and compares Indonesia’s regulatory posture with the European Union’s AI Act and the United States’ sector-based frameworks. The findings reveal three critical legislative gaps: the absence of AI-specific criminal provisions, insufficient evidentiary standards for AI-generated content, and inadequate mechanisms for attributing criminal liability in multi-actor AI-mediated offences. This article concludes that Indonesia’s current legal framework is structurally inadequate and recommends the enactment of a dedicated AI Criminal Liability Law and targeted amendments to the UU ITE to incorporate AI-specific definitional, evidentiary, and liability provisions commensurate with the contemporary threat landscape.
Institutional Reform of Criminal Justice Oversight and Legal Pluralism Toward Integrated Independent Models in Indonesia and Russia Subagyo Sri Utomo; Sahat Maruli Tua Situmeang; Sutarjo Sutarjo; Diah Pudjiastuti; Athari Farhani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no3.5455

Abstract

Criminal justice oversight is a critical concern in constitutional democracies, particularly those marked by strong executive systems and legal pluralism. Indonesia and Russia present contrasting institutional weaknesses: Indonesia has fragmented oversight structures that undermine coordination, while Russia has centralised prosecutorial oversight subject to executive influence. Russia is selected as a comparator because its centralised model provides a clear contrast with Indonesia’s fragmented structure, enabling assessment of how institutional design affects independence, accountability, and due process. This study examines criminal justice oversight in both countries, assesses institutional independence, and develops an integrated oversight model responsive to legal pluralism. Using normative legal research with comparative and conceptual approaches, the study finds structural deficits in oversight independence despite formal constitutional guarantees. Indonesia exhibits “oversight without teeth,” whereas Russia reflects “dual subordination” under executive influence. The proposed Integrated Independent Oversight Model emphasises institutional independence, horizontal accountability, supervisory authority, and adaptive mechanisms that accommodate plural legal orders while upholding human rights standards.