Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Diktum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Wawasan Yuridika NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA PINISI Discretion Review Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Justiciabelen (JJ) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Aktor
Diah Pudjiastuti
Fakultas Ilmu Sosial Dan Bisnis International Women University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA Pudjiastuti, Diah
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.9430

Abstract

Putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, pertama sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan kedua bagaimana tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi, Sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.
PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.12949

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.
OPTIMALISASI PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLH ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JO. PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 Ferovina Wuntu, Happy; Maruli Tua Situmeang, Sahat; Sri Utomo, Subagyo; Pudjiastuti, Diah; Sutarjo, Sutarjo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.458-467

Abstract

Negara republik Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar perjuangan dan tumpah darah segenap elemen Masyarakat. Oleh karena itu tujuan utama dari berdirinya bangsa Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah negara republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4. Sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh elemen masyarakat maka pemerintah membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebagai bentuk pemberian rasa keadilan kepada masyarakat maka haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang proses penegakkan hukum antara orang dewasa dan anak dibawah umur. Peraturan tersebut perlu dibentuk mengingat anak dibawah umur merupakan kelompok manusia yang masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah kasus Dimana anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam harus divonis bermasalah pengadilan negeri kota Sukabumi dan harus menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan. Realita tersebut tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana Upaya diversi yang dilakukan pada pihak penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.           Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah adanya ketidak optimalan dalam Upaya diversi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam
KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF: The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis Nababan, Sutarjo; Wuntu, Happy Ferovina; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14675

Abstract

Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung. Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT. BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.
The Impact Of Artificial Intelligence Development On Personal Data Protection In An Effort To Achieve Legal Certainty Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5832

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has revolutionised various sectors, including law, by providing significant efficiency and innovation. However, this development also presents complex challenges related to data privacy. This research aims to analyse, first, how legal protection of personal data in AI applications can help achieve legal certainty, and second, what efforts are being made to strengthen the legal framework in addressing data privacy challenges posed by AI development. The legal research method used is normative legal research. The findings highlight that improvements are needed in the existing legal framework to be more responsive to AI advancements. Therefore, in order to achieve legal certainty, the legislature must develop more specific regulations regarding the use of AI in the context of personal data protection and establish a task force responsible for public outreach and education to raise public awareness about the importance of personal data protection
Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions Pudjiastuti, Diah; Ravena, Dey; Zakaria, Chepi Ali Firman
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 9 No 1 (2025): 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v9i1.4275

Abstract

The high crime rate and overcapacity in correctional institutions underscore the necessity of examining the effectiveness of prison sentences and exploring fairer alternative sanctions. This research aims to analyze the effectiveness of prison sentences within the criminal justice system and identify ideal criminal sanctions to achieve justice. The study employs a normative juridical method with a descriptive approach. The findings reveal that prison sentences carry negative consequences, including stigmatization and challenges in social reintegration. To enhance the effectiveness of law enforcement and realize justice, the study recommends adopting restorative justice approaches, strengthening preventive measures, and integrating non-legal considerations into law enforcement. Thus, this research contributes to shaping criminal law policies that are not solely repressive but also preventive and rehabilitative. It advocates for the development of a legal system adaptable to the challenges of overcapacity in correctional institutions, promoting a balance between repression, prevention, and rehabilitation for a more equitable and sustainable justice framework.
Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Subagyo Sri Utomo; Diah Pudjiastuti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3151

Abstract

This study aims to determine the legal protection of street children associated with state responsibility and to find out what efforts should be made by the government in dealing with the phenomenon of street children in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila. The approach method in this research is a normative juridical approach. The specification of the research used descriptive analytical method. The results of this study conclude that the laws and regulations currently used to eradicate and overcome the rampant street children are not sufficient, namely the occurrence of a legal vacuum, especially in parenting patterns in their biological families, where the failure of parenting is manifested by violence experienced by children, both violence and violence. physically and psychologically as well as prevention of child marriage which results in victims. The efforts made by the government in alleviating and tackling street children are the establishment of a child social welfare program (PKSA), a child social welfare institution (LKSA), a child protection task force (Satgas PA), where these efforts are felt to be not optimal. Based on this, the authors are of the view that in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila is through institutional strengthening of the Social Service and Child Protection Commission, as well as institutional strengthening both through government administration and non-government administration, such as strengthening the functions of the Rukun Tetangga and Rukun Warga as well as coaching the community in an effort to prevention of the phenomenon of street children as well as strengthening regulations, namely reformulation and reconstruction of policies reformulation of laws and regulations relating to child protection.
Diskusi Publik Terkait Implikasi Dominus Litis dalam RKUHAP terhadap Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pudjiastuti, Diah; Pane, Musa Darwin; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Tamba, Ucok Rolando Parulian
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan konsep Dominus Litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membawa implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyidik memiliki kewenangan independen dalam proses penyidikan, termasuk dalam menentukan arah penyidikan, mengumpulkan alat bukti, dan menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 KUHAP. Sementara itu, RKUHAP memperkuat peran jaksa sebagai pengendali proses penyidikan, sehingga terjadi pergeseran kewenangan yang berpotensi mengubah dinamika koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji perubahan regulasi serta implikasi penerapan konsep Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pergeseran kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terdapat potensi ketimpangan dalam relasi kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Untuk memperdalam kajian ini, dilakukan diskusi publik dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman kritis terhadap reformasi hukum acara pidana. Kesimpulannya, perubahan ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang jelas agar tetap menjamin prinsip keadilan. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan regulasi yang memastikan keseimbangan kewenangan serta peningkatan kapasitas akademik mahasiswa dalam memahami dinamika peradilan pidana di Indonesia.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN DI DESA MEKARSARI KABUPATEN BANDUNG BARAT Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Utomo, Subagyo Sri; Wuntu, Happy Ferovina; Sutarjo, Sutarjo; Pudjiastuti, Diah
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 3 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i3.4537

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi hukum dan pendampingan langsung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya pemahaman terhadap implikasi dokumen pernyataan kepemilikan tanah, kurangnya pengetahuan tentang tahapan penyelesaian sengketa, serta munculnya dilema kewenangan Kepala Desa yang sering diminta memberikan keterangan sebagai saksi atas tindakan hukum RT atau RW dalam menandatangani dokumen pertanahan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum oleh narasumber akademisi, diskusi interaktif dengan perangkat desa dan masyarakat, serta simulasi penyusunan dokumen dan mekanisme mediasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah, prosedur administrasi pertanahan sesuai ketentuan hukum, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi maupun formal. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi tentang tata kelola pertanahan yang lebih jelas dan berkeadilan. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan aktual di desa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian hukum masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. ABSTRACT This Community Service Program (PkM) was carried out in Mekarsari Village, West Bandung Regency, with the aim of enhancing community legal awareness in resolving land disputes through legal education and direct assistance. The main issues faced by the local community include limited understanding of the implications of land ownership declaration documents, lack of knowledge regarding the stages of dispute resolution, and the dilemma of the Village Head’s authority who is often requested to provide testimony as a witness in legal actions taken by neighborhood (RT) or community (RW) leaders when signing land ownership documents. The implementation methods involved legal counseling delivered by academic experts, interactive discussions with village officials and residents, as well as simulations on document drafting and simple mediation mechanisms. The results demonstrated a significant increase in the community’s understanding of the importance of land certificates as legitimate evidence of ownership, administrative procedures for land registration in accordance with legal provisions, and alternative dispute resolution through mediation and formal mechanisms. Furthermore, the program produced recommendations for clearer and fairer land governance. Thus, this PkM not only provided solutions to actual problems in the village but also contributed to fostering community legal independence and supporting sustainable village development.
The Effectiveness Of Pre-Trial Proceedings In Ensuring Control Mechanisms In The Investigation And Prosecution Process Musa, Musa Darwin Pane; Sahat Maruli Tua Situmeang; Nur Ezan Rahmat; Diah Pudjiastuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6981

Abstract

Pretrial in the Indonesian criminal justice system aims to test whether or not the determination of suspects, detention, and confiscation by law enforcement officials is valid. However, the effectiveness of pretrial is often questioned, especially because the decision of a single judge in several cases is considered to violate the human rights of suspects and does not provide optimal legal certainty. This study aims to evaluate the effectiveness of a single judge in pretrial and to find alternative legal reforms that better guarantee the protection of human rights in the investigation and investigation stages. This research uses normative juridical method with statutory approach and case study on controversial pretrial decisions. The results showed that single judges in pretrial often have limitations in assessing the substance of the case as a whole, so that the resulting decisions are not always fair and can harm the suspect. In addition, there is legal uncertainty due to different interpretations in the determination of suspects. As a recommendation, it is necessary to reform the criminal justice system by removing the pretrial mechanism and replacing it with direct examination by judges in the main trial. In addition, restorative justice mechanisms and plea bargaining systems, which have been implemented in several countries, can be adapted to improve the efficiency of case resolution without compromising the protection of human rights. These reforms should also be accompanied by improvements to investigation and prosecution mechanisms to ensure greater transparency and accountability at every stage of the law.
Co-Authors Bagus Santoso Banyu Saputra Budiawan, Asep Dadang Munandar Deny Guntara Dey Ravena Fernanda Oktavia Larasati Ferovina Wuntu, Happy Maruli Tua Situmeang, Sahat Mulyadi Suhardi Musa Darwin Pane Musa Darwin Pane Musa, Musa Darwin Pane Nababan, Sutarjo Nur Ezan Rahmat Pane, Musa Darwin Sahat Maruli Tua Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Salma Nur Khalisa Sri Utomo, Subagyo Subagyo Sri Utomo Sutarjo Sutarjo Tamba, Ucok Rolando Parulian Tetet Cahyati Utomo, Subagyo Sri Wentri Merdiani Wuntu, Happy Ferovina Yuniar Rahmatiar Zakaria, Chepi Ali Firman