Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Ketut Markeling
Udayana Of University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PAKSA BADAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK Ni Ketut Arfeni; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.351 KB)

Abstract

This paper entitled "Gijzeling against Tax Insurer in Tax Billing Process". The method used inthis research is normative research methods and comparative approaches. Tax laws do not onlyrecognize the existence of corporal punishment for committing criminal acts taxes, but alsoknown, a detention upon the taxpayer or the person in taxes as a consequence of theimplementation of the action forced letter. The detention upon the tax payer or the personreferred to as the "Gijzeling". Therefore, this paper will explain how hostage-taking in taxcollection occurs. In addition, this paper also explains how the influence of administrativesanctions against the taxpayer. Detention upon the tax payer or insurer is called "gijzeling". Itcan only be made to the person who does not pay off tax debts after the expiration of 14 daysfrom the date of Letter of Force informed to the tax payer. Gijzeling is conducted to the TaxPayers who have tax debts of at least Rp.100.000.000, 00 and doubted for his good faith tosettle the tax debts. The administration facts in the form of interests, penalties, or the increaseimposed on the taxpayer might be deducted or eliminated. In addition, there are reduction andelimination of administrative sanctions against the taxpayer in a variety of legislation.
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dwi Kardri Pramita; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.042 KB)

Abstract

This paper is titled “THE APPOINTMENT OF VILLAGE’S SECRETARY INTO REGIONAL’SCIVIL SERVANT”. This paper used analytical normative method with the case approach and thefact approach. The interests regarding the governance affair will be handled by the governance’sservants or the civil servants, especially the village’s governance which is led by head man andthe village’s government staff. The Village’s Secretary is one of the village’s government staffwhich is a Regional’s Civil Servant. The Act Number 8 of 1974 on the Principals of Officialdomand its alteration the Act Number 43 of 1999 on the Alteration of the Act Number 8 of 1974 onthe Principals of Officialdom become the guidance on the appointment of Regional’s CivilServant, especially the explanation of the Article 16 paragraph 1 which is included in it. Theissues that writer raised are the procedures of appointing the Regional’s Civil Servant and theregulation of the Village’s Secretary into a Regional’s Civil Servant. The conclusion is theappointment of a Village’s Secretary into Regional’s Civil Servant can be done according to thesupporting criteria of national’s interest. The appointment of the village’s secretary intoRegional Civil Servant can be appointed directly without test, but should be fulfilling therequirement which has been determined because not all the village’s secretaries can be aRegional’s Civil Servant.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 MENGENAI OBJEK WISATA ALAM AIR TERJUN NUNGNUNG Ni Luh Chintya Pratiwi; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.269 KB)

Abstract

Dalam menciptakan penataan ruang yang selaras diperlukan koordinasi antara peraturan tertinggi hingga yang paling rendah. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam melimpah yang memiliki nilai ekonomis dan daya tarik tersendiri. Khususnya di Bali, keindahan Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung mampu memikat perhatian domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap Objek Wisata Alam tersebut dan bagaimana partisipasi yang dilakukan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian alam disekitar kawasan Objek Wisata tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan perundang-undangan, data primer dan data sekunder. Adapun hasil penulisan ini adalah keberadaan Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033. Dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a disebutkan bahwa Objek Wisata Air Terjun Nungnung termasuk ke dalam kawasan daya tarik wisata alam. Bentuk partisipasi yang telah dilakukan masyarakat diantaranya pengelolaan sampah, penyebaran informasi objek wisata, penanggulangan bencana alam, dan penyediaan fasilitas. Agar kenyamanan dikawasan Objek Wisata tetap terjaga diperlukan adanya renovasi kembali terhadap beberapa fasilitas yang tidak layak. Serta lebih diperjelas mengenai presentase hasil retribusi dan pengawasan dalam Perda Kabupaten Badung. Kata Kunci: Implementasi, Penataan Ruang, Bali
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN TABANAN Ni Nyoman Triari Puri; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.48 KB)

Abstract

Tabanan is rich in attractions, both natural attractions and cultural attractions all of whichhave high sales value if managed optimally. There are several things that must beconsidered in managing and developing objects and attractions, such provisions containedin Bali Governor Regulation Number 41 of 2010 on standardization management of atourist attraction. This paper aims to answer the first two questions, what is theeffectiveness of the implementation of the Bali governor regulation number. 41 of 2010 inTabanan regency, and what factors influence the effectiveness of law in society. Legalresearch is empirical legal research using interview data collection techniques.Conclusions from the study showed that the number of attractions in the Tabanan regencywhich do not meet the management standards are still high tourist attraction. This is due to the factors that lead to less work in the law, the law / legislation, law enforcement,community facilities / amenities, and culture.
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASN BERDASARKAN SISTEM MERITMENURUT PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Ni Putu Yayi Laksmi; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.62 KB)

Abstract

Sebuah negara dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, salah satu hal yang terpenting ialah memilih Aparatur Sipil Negara nya dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Maka dibuatlah tulisan yang berjudul“Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada sistem merit. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif, dengan menggunakan literatur buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapat dalam pembahasan ini adalah kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian serta penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada sistem merit yang bermaksud untuk pembinaan karier pegawai dan juga untuk menghargai prestasi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Manajemen, Sistem Merit
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TATO TERHADAPiKONSUMEN AKIBAT DAMPAK NEGATIF DARI PENGGUNAAN JASA TATO TEMPORER DI KECAMATAN UBUD I Nyoman Putra Purnama Yasa; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.671 KB)

Abstract

Produk tato kini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Alih-alih memilih tato temporer yang dianggap minim resiko dibandingkan tato permanen ternyata adalah hal yang keliru. Tato temporer memang bersifat sementara, namun bukan berarti tidak mengandung bahaya bagi kesehatan kulit. Tidak hanya nformasi keunggulan dan kekhasan produknya saja, melainkan juga mengenai kerugian konsumen dalam penggunaan barang yang dijualnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa tato terhadap konsumen akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer dan apa saja hambatan yang menyebabkan konsumen kesulitan untuk meminta ganti rugi akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Tanggung jawab pelaku usaha jasa tato terhadap konsumen akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer di Kecamatan Ubud adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen terkait, namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya,a(2)aFaktor-faktor yang menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan ganti rugi akibat pemakaian jasa tato temporer di Kecamatan Ubud antara lain ada 3 (tiga) faktor yaitu dari dari segi aturan, dari segi kualitas SDM yang kurang, dan kurangnya SDM yang berkualitas dari pelaku usaha dengan tidak adanya pengawasan mengakibatkan ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai peraturan yang mengatur mengena jasa tato. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Jasa Tato
FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.05 KB)

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi sampah di Provinsi Bali yang semakin hari semakin menumpuk menjadi sorotan para wisatawan asing, dan tidak maksimalnya pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, melihat masih banyaknya kesenjangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penerapan perda tersebut, serta bagaimana korelasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu bahwa DPRD Provinsi Bali telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda baik itu bersifat represif mapun preventif, serta hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah yaitu berkedudukan sebagai mitra sejajar dalam membangun suatu hubungan kerja yang bersifat saling mendukung dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Kata Kunci : Pengawasan DPRD, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ADDENDUM NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH YANG TELAH DITANDA TANGANI Dewa Ayu Made Nita Fitrianingrat; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.519 KB)

Abstract

Abstrak Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada dasarnya merupakan suatu naskah perjanjian hibah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan penerima hibah dimana dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hibah daerah harus digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam NPHD. Apabila NPHD sudah ditanda tangani maka artinya telah melekat hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk mengikuti segala ketentuan dalam NPHD tersebut. Oleh karena itu apakah dimungkinkan apabila NPHD yang telah disepakati atau telah ditanda tangani diubah (addendum) padahal NPHD tersebut dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang disepakati. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan addendum terhadap NPHD dan untuk mengetahui bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap addendum NPHD tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan addendum terhadap NPHD karena hibah daerah merupakan salah satu perbuatan hukum bersegi satu. Selain itu addendum NPHD membawa akibat hukum yaitu tidak diperlukan adanya registrasi ulang terhadap NPHD hasil addendum untuk menghindari adanya kekacauan dalam pertanggungjawaban hibah daerah tersebut. Kata Kunci: naskah perjanjian, hibah daerah, addendum.
Co-Authors A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A. Sagung Agung Sintia Maharani A.A.GA Dharmakusuma Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Angelina Putri Suhartini Aryuda Pramana Surya Ayu Putu Eltarini Suksmananda Cokorda Gde Wiyarta Darmadi Charisma Putra Dewa Ayu Made Nita Fitrianingrat Dewa Gde Rudy Dewa Gede Tisna Agung Mahadita Dwi Kardri Pramita Eka Prasetya Purnomo Ely Kristina Wulandari Fajar Dewantoro Gede Bayu Wicaksana Gusti Ayu Krisma Aryastuti Hesti Hardiyanti I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Angga Dananjaya I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Siwananda Putra A.K I Gst Ngr Agung Septyadi I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma I Gusti Nyoman Agung I Kadek Yoga Semarayana I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Candra Wistara I Ketut Hendra Winata I Ketut Sandi Sudarsana I Ketut Tjukup I Komang Cri Khrisna I Made Aria Kurniawan I Made Dedy Priyanto I Made Pujawan I Made Ratha Arianta I Made Sarjana I Made Surya Adhitthana I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Farry Indra Prawira I Nyoman Mudana I Nyoman Putra Purnama Yasa I Nyoman Satya Wicaksana I Putu Hendra Ardyawan I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Jeffry Arya Putra Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Putu Bayu Kumara Manuaba Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Putu Wira Aditya Ida Bagus Surya Darmajaya Kadek Dedy Sanistya Kadek Hita Kartika Sari Kadek Octa Santa Wiguna Kadek Surya Diatmika Kadek Sutrisna Dewi Ketut Nihan Pundari Komang Giri Arta Komang Widiana Purnawan Luh Intan Permatasari Luh Putu Diah Mahayusti Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati Made Diah Sekar Mayang Sari Made Mahayu Mas Dianastiti Ngakan Ketut Dunia Ngurah Manik Sidartha Ni Ketut Arfeni Ni Ketut Sri Utari Ni Komang Lina Permatasari Ni Luh Chintya Pratiwi Ni Luh Dery Suanjani Ni Luh Pramita Dewi Ni Made Shinta Teja Paramitha Ni Nyoman Triari Puri Ni Nyoman Trisnawati Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Sunari Dewi Ni Putu Yayi Laksmi Nittya Satwasti Sugita Nyoman A Martana Nyoman Mya Ariastuti Dewi Nyoman Riela Pricilia Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Sudirja S. Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Gde Aditya Wangsa Ragil Prawira Ramadhan Sagung Istri Mas Mahadiani Selvi Marcellia Yudha Tri Dharma Iswara