Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Paramita: Historical Studies Journal Abdimas Jurnal Daulat Hukum JESS (Journal of Educational Social Studies) Journal of Indonesian Legal Studies Morality :Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services SIGn Jurnal Hukum Law Research Review Quarterly East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Trunojoyo Law Review Eduvest - Journal of Universal Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Proceeding of International Conference on Science, Education, and Technology Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education JESS (Journal of Educational Social Studies) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Martitah Martitah
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

 1 
Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Mendesak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nor Fitriana, Desy; Bagus Setyadi, Hudha; Desi Nurlaeli , Putri; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.205

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan mendesak telah menjadi isu signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak pekerja dalam konteks PHK mendadak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam situasi darurat, banyak perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan force majeure, yang menyebabkan lonjakan angka pengangguran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PHK dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran mendesak yang telah diatur dalam perjanjian kerja. Namun, pelaksanaan PHK ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, termasuk teori keadilan distributif dan prosedural, serta hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dan due process of law dalam setiap tindakan PHK untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pengusaha. Dengan demikian, evaluasi terhadap regulasi yang ada diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kepentingan pengusaha, serta untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan.
Kepastian Hukum Harta Benda yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) Berdasarkan KUH Perdata Jihan Pinasti, Kana; Aditya Irvine Raiza, Faiz; Wafiroh, Avina; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.206

Abstract

Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah keadaan di mana seseorang tidak berada di tempat tinggalnya karena alasan tertentu, dan keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Ketidakhadiran seseorang tidak menghilangkan hak dan statusnya sebagai subyek hukum. Ketidakpastian kepemilikan harta benda akibat afwezigheid dapat menimbulkan kekosongan kepastian hukum mengenai status harta tersebut. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengklaim atau menguasai harta benda tersebut secara tidak sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa atau konflik kepemilikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat dijabarkan bahwa ketika seseorang dinyatakan tidak hadir, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengurus harta dan kepentingan orang tersebut. Opsi yang tersedia adalah menunjuk lembaga seperti Balai Harta Peninggalan atau menunjuk anggota keluarga atau pasangan dari orang yang tidak hadir. Dan pemilik harta benda meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang dapat ditemukan, harta tersebut dapat menjadi milik negara setelah melalui proses hukum tertentu.
Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering Dyajeng Ayu Musdalifah; Amelia Eka Rahmawati; Zahra Az Sha’idah; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.209

Abstract

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi penerapan yang berlebihan (overspanning van het strafrecht) dapat memicu dehumanisasi dan mengabaikan prinsip proporsionalitas. Hal tersebut terlihat dalam kriminalisasi yang tinggi dan didominasi dengan sanksi penjara, meskipun pendekatan alternatif lebih efektif. Dengan teori Social Engineering Roscoe Pound, oleh karena itu penulisan ini menekankan pada reformasi hukum pidana di Indonesia melalui diversifikasi sanksi, restorative justice, dan pengurangan pidana [enjara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan inklusif.
Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan Sari, Gholin Noor Aulia; Pramudita, Wahyu Sinta Dewi; Muhklasin, Raden Muhammad; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.210

Abstract

Pelanggaran Penelitian ini mengkaji konsep keadilan restoratif melalui perspektif teori keadilan, dengan tujuan untuk menggali relevansi dan integrasi antara kedua konsep tersebut dalam konteks peradilan pidana dan sosial. Keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan masyarakat, sering dianggap sebagai alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang dominan. Dalam bab ini, kami melakukan tinjauan filosofis harmonisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan. Tidak hanya itu, kami juga mengeksplorasi implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademis mengenai penerapan keadilan dalam konteks hukum yang lebih progresif, serta memberikan panduan bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan.
Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Wardhani, Putri Kusuma; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.211

Abstract

Dalam sistem hukum nasional, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan berhak atas peradilan yang adil. Kepatuhan terhadap hukum nasional sangat penting bagi keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara. Pembaharuan sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang, terutama dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai Pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Kajian ini menyoroti eksekusi pelaku kejahatan perpajakan dari perspektif filosofis, dengan fokus pada aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perpajakan, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, sering menjadi sasaran tindakan kriminal yang merugikan negara secara signifikan. Namun, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan kurangnya integrasi antarinstansi. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini mengeksplorasi landasan moral dan etis dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengeksekusi pelaku kejahatan perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum nasional harus didasarkan pada sinergi antara hukum positif, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip keadilan global. Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga menciptakan mekanisme pencegahan yang berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial- ekonomi. Penegakan ini dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana.
Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur Fauzan, Moh. Mustakim; Fauzi, Agvin; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.212

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat lebih 2 percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Sarah Atikasari; hermawan, Adellya Salsabilla; M Riski Amin M; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.213

Abstract

Perundungan atau bullying bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dialami oleh siapa saja. Tindakan bullying banyak ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, perundungan di lingkungan perguruan tinggi tetap menimbulkan dampak serius, baik secara psikis maupun fisik, bahkan hingga menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Semarang, di mana seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi korban perundungan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Tindakan perundungan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Pelaku perundungan terkait erat dengan studi kriminologi, yang mempelajari perilaku kriminal dan individu yang melakukan kejahatan. Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta implikasi hukum dan etisnya.
Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi Alkhair, Rayyan; Musafa, Alief Qurratul Ain; Mukti, Wisnu Ali; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktimisasi merupakan konstruksi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari sebuah tindak pidana. Dalam viktimologi, para korban yang muncul karena sebuah tindak pidana memiliki klasifikasi atau yang dikenal dengan istilah tipologi korban. Dalam perkembangan viktimologi, konsep-konsep humanis seperti hak asasi manusia ikut terlibat dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman saja tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Akan tetapi, terdapat permasalahan dualisme dalam menentukan korban, apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan korban atau bukan. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti peperangan. Hal ini akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana dan repatriasi hak. Artikel ini membahas tentang viktimisasi, tipologi korban, dualisme viktimisasi dalam perang, dan repatriasi hak korban kejahatan perang dalam kasus kudeta militer Myanmar.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aditya Irvine Raiza, Faiz Aini, Triska Rahmatul Ali Masyhar Alkhair, Rayyan Amelia Eka Rahmawati andaniswari, okky Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Arif Hidayat Arif Hidayat Bagus Setyadi, Hudha Bambang Irawan Bayangsari Wedhatami Dani Muhtada Desi Nurlaeli , Putri Dewi Liesnoor Setyowati Dewi Sulistianingsih Driyah S, Duhita Dyajeng Ayu Musdalifah Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Mukminto Fachruddin, Mohammad Reza Fahritsani, Husna Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Ghazali, Rusman Gulo, Elisari Guspita, Ardhianing Hermawan, Adellya Salsabilla Hidayatuzzakia, Hana Ilmiyah, Nofika Jihan Pinasti, Kana JOKO SUSANTO Kristiono, Natal M Riski Amin M Marlianawati, Fitria Masrukhi Masrukhi Masrukhi Masrukhi Maulana, Abdul Muftar Rifki Miftahjannah, Ananda Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Mohd Yusoff, Rahmawati Muchammad Shidqon Prabowo Muhklasin, Raden Muhammad Mukti, Wisnu Ali Muna, Khozainul Musafa, Alief Qurratul Ain Naelufar, Rizqan Nor Fitriana, Desy Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri NUR FADILAH Pohan, Choirul Rohmiyanti Pramudita, Wahyu Sinta Dewi Prasetyo, Yusuf Dwi Pujiono Pujiono Putra, Tegar Islami Rahman, Abdul Haris Bahtiar Rahman, Malik Akbar Mulki Rahmayani, Chanidia Ari Ratih Damayanti Retnani, Diyah Satya Retno Ulinnuha, Retno Ristina Yudhanti Rodiyah - Rusdarti - Sarah Atikasari Sari, Gholin Noor Aulia Saru Arifin Shaidah, Zahra Az Slamet Sumarto Subagyo Subagyo Suciati, Cita Dharma Mulya Sudiami, Dinok SUGIARTO, LAGA Thriwaty Arsal Tri Marhaeni Pudji Astuti Wafiroh, Avina Wardhani, Putri Kusuma Wasino Wasino Widiyanto Widiyanto Widiyanto Yuli Prasetyo Adhi YYFR. Sunarjan, YYFR. Zahra Az Sha’idah