Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Mashlahah Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan MAQASIDI Jurnal Al-Fikrah USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Seulanga : Jurnal Pendidikan Anak El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan FATHIR: Jurnal Studi Islam International Journal of Education, Vocational and Social Science Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Agustin Hanapi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2010 Tentang Nikah Siri Agustin Hanapi; Sudjah Mauliana
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 2 No 1 (2022): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v2i1.1567

Abstract

Some society assumed that all person who perform marriages under the hands or unregistered marriages are marriages that are carried out secretly without the knowledge of official officers, namely mariages record officer. Unregistered marriages become a problem in the community that can’t stop it soon, more harm than good. Unregistered marriages can also have a big impact on the consequences of the marriages law there is especially an bad effect on women and children. Now a days much of all still many unregistered marriages processed, because there are still many unofficial marriages with decision of false judge, therefore need for applicate the sanctions for the two perpetrators of unregistered marriages, in this case teh MPU Aceh have the create Fatwa about this problem one, so they must state a regulation to protect this habitual can not occur again in our community. Therefore, the researcher is interested in reviewing the application of sanctions for unregistered marriages perpetrators in MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2010 concerning Siri Marriages. The research methods used are field research and literature research. The result in this study state that MPU Aceh applied sanctions for perpetrators of this series of marriages against false judge with imprisonment, the presence of false judge this unregistered marriages is viral now, therefore there needs to be sanctions applied. In the study of Maqasid Syar’iyah the recording of marriages agreements falls into the category of primary benefits of Daruriyat that can protect and maintain the benefit of religion, soul, reason, offspring, and property. Related to offspring, because with the recording, for women children benefif from the wife gets an inheritance and the child gets.
PERLINDUNGAN ANAK DARI NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Agustin Hanapi; Manshur
Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol. 12 No. 1 (2024): Agama dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47574/kalam.v12i1.250

Abstract

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting, karena setiap individu diwajibkan melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan kepada otoritas terkait. Akta perkawinan dibutuhkan untuk sala satu syarat pembuatan kartu keluarga, maka secara tidak langsung siapapun yang tidak mencatat perkawinannya maka akan hilang hak administrasinya. Prosedur pengurusan Kartu Keluarga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Sipil mengatakan yang menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam kartu keluarga. Apabila seseorang mengakui telah menikah nanum tidak melampirkan akta perkawinannya, maka dalam kartu keluarganya ditulis “kawin belum tercatat”. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan kategori penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi analisis. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkendala dalam pembuatan akta kelahiran adalah langkah yang baik, namun, harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan yang dapat memengaruhi praktek perkawinan dan pencatatan perkawinan di masyarakat sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam tatanan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensinya, tidak hanya secara hukum, tetapi juga sosial dan moral. Dengan memahami pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengurus dokumen-dokumen administratif mereka dan memahami bahwa pencatatan perkawinan adalah langkah yang penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan mereka serta hak-hak anak-anak mereka di masa depan.
Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat Hanapi, Agustin; Fuadhi, Heri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2123

Abstract

Di dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak, pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perlindungannya. Namun keduanya tentuk memiliki perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan analitis), pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sumber data utama berupa data sekunder dengan Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan analisis yang bersifat evaluative. Hasil penelitian mejelaskan bahwa Qanun jinayat ini diakui dalam hirarki perundang-undangan yang sejajar dengan perda, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak apabila memenuhi unsur maka wajib menerapkan qanun jinayat akan tetapi bagi non-muslim diperkenankakn untuk memilih dijerat dengan Kitab Undang-undang Perlindungan anak ataupun qanun jinayat, mengingat adanya kompetensi absolut mengenai wewenang mengadili. Namun selama ini hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak memiliki efek jera bagi pelaku, pihak penuntut umum lebih mengarahkan tuntutannya dalam uqubat penjara, tidak dengan cambuk, hukuman ini dirasakan lebih lama memiliki efek jera bagi pelaku.
The Granting of Family Card for Siri Marriage in Banda City: Perspective of Islamic Family Law Daniela, Nadya Pratiwi; Hanapi, Agustin; Husnul, Muhammad; Fahri, Marjana
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.23317

Abstract

Law No. 1 of 1974, as does the Compilation of Islamic Law, concerning marriage mandates the registration of every marriage to obtain legal validity such as a marriage certificate, which later becomes a requirement for making a family card. A family card is obtained if a marriage is registered in accordance with applicable laws and regulations. Siri (i.e., unregistered) marriage previously had various consequences, including children not having birth certificates, not having family cards, and, not being able to obtain their rights as husband and wife in the event of marital disputes. Therefore, marriage must be officially registered in order to obtain all the documents needed to create a family card. This will minimize the prevalence of siri marriage. However, the issuance of Minister of Home Affairs Regulation (PERMENDAGRI) No. 108 of 2019, which adds the status of unregistered marriage and unregistered divorce to the provision of family card, has allowed the registration of a family card without attaching a marriage certificate and accommodated providing family cards for unregistered marriages. On the one hand, having family cards is deemed necessary; yet, on the other hand, it is contrary to Law No. 1 of 1974 on Marriage. From a sociological point of view, it can have a negative impact on the increase of siri marriage as it no longer has any consequence at all. Thus, it is important to review the application of PERMENDAGRI No. 108 of 2019 sociologically from the perspective of Islamic family law using the theory of maslahah (benefit). This empirical study used the descriptive qualitative approach, which took place in Banda Aceh City. The study collected legal materials through document study. Sociologically, many negative effects have occurred on the issuance of family cards from the perspective of Islamic family law as well as the consequences of the implementation of PERMENDAGRI No. 108 of 2019 for women and children.
Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak Dan PNS di RSUD Gayo Lues : Ditinjau dari Akad Ijarah Bi Al-‘Amal Sakinah, Juni; Hanafi , Agustin; Mumtazinur, Mumtazinur
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i1.1399

Abstract

The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective Hanapi, Agustin; Aini, Sarina; Husnul, Muhammad; Usman, Iskandar; Natasya Solin, Siti Dian
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.15865

Abstract

Talaq resulting in divorce is one of the issues discussed in Islamic family law not only in Aceh, but in Indonesia and the Muslim world. This study aims to discuss triple talaq at once that occurred in Aceh in relation to women's protection. This study uses empirical legal methods, analyzed with the theory of maslahat. Data is collected by; In-depth interviews and document review. This study concluded that triple talaq occurs due to three factors; The existence of wild qadhi, the presence of muhallil, lack of understanding. These three factors cause married couples to believe that triple talaq pronounced by the husband is legally valid, even though it occurs outside the court. Talaq must also be performed before the Court whose function is as a witness for the protection of the rights of the former husband and wife. In this context, to provide awareness and socialization about the legal rules regarding marriage, synergistic cooperation between institutions and across sectors is needed. These institutions are, syar'iyah courts or religious courts, religious ministries, clerical organizations, educational institutions and religious leaders at the village level. So that an understanding of the rules of law that apply in religious courts can be conveyed to the community as a whole. Thus, the issue of triple talaq does not make the wife a victim, because the husband can easily give talaq, resulting in a divorce. In the context of benefits, these legal regulations are carried out with the aim of protecting women's rights and making them dignified and treated fairly.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA Mauliana, Sudjah; Hanapi, Agustin
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20235

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia, merupakan suatu realitas yang terus terjadi meskipun secara hukum negara maupun hukum agama secara tegas telah melarangnya. Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbendung dalam masyarakat indonesia yang menempati ruangan abu-abu dalam domain yuridis disebabkan disatu sisi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tenntang perkawinan secara implisit dinterprestasikan sebagai ketentuan yang memberikan halangan dilakukan perkawinan beda agama dan juga di sisi lain dalam ketentuan pasal 35 huruf(a) juga pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Adminitrasi Kependudukan memberikan kesempatan dilakukan pencatatan perkawinan beda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah demi memberikan kepastian hukum menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat dan menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama. Kata Kunci: Putusan; Mahkamah Konstitusi; Perkawinan Beda Agama
Husband's Rejection To Children's Lineage After Divorce (Case Study in Kedah Syariah Court): Penolakan Suami Terhadap Nasab Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kedah) Hanapi, Agustin; Achyar, Gamal; Zulhamidi, Nur Nadhila Syafini Binti
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2024): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v4i1.3711

Abstract

The religious scholars have different opinions in determining the maximum period of pregnancy for a woman. Fiqh scholars stated that lineage is one of the strong foundations in building a family life that can bind a person's personality based on blood unity. Islam has laid down guidelines in terms of the conviction of lineage according to Shariah law. This research uses a type of normative research, namely the approach of legal principles, legal theory, court decisions and uses the case approach method. The results of the research show that the husband's rejection of the child's lineage after divorce can be considered by the judge in convicting the child's lineage by examining all aspects and evidence of statements whether oral or written so that it is in line with syariah law and the Islamic Family Law (Kedah). As for if a pillar and condition of marriage is not fulfilled in line with the Sharia, then a wording of the marriage contract is invalid so that it can make the marriage broken (fasid) or the occurrence of dubious intercourse. In line with that, then the status of a child will be doubted by the parties about the legitimacy of his lineage.
Kemiskinan Sebagai Pemicu Perceraian dalam Perspektif Yuridis Hanapi, Agustin; Abubakar, Azmi; Lubis, Asmualiadi
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v15i2.6710

Abstract

Every marriage requires harmornisan and also permanence, to realize that, harmony between spouses is very important. This harmony in marriage law is called kafaah. The benchmark is not only compatibility in morals, but also related to age, social status and education. Many divorce phenomena occur due to the unfulfillment of the income of wives and children. Further explored this is due to the poverty factor caused by many variables. This study was conducted to answer two questions, first whether poverty is a contributing factor to divorce. Second, what is the reason for the divorce that occurred in the Pidie community. This research is classified as field research with a qualitative approach. The methodology used is the study of phenomena in the maqāṣid review. The results of the study concluded that the peceraian factor is caused by many aspects, poverty is one of them. As for divorces that occur due to poverty dip.
The Legitimacy of Marrying a Pregnant Woman from the Perspectives of Islamic Scholars and Legislation in Indonesia Hanapi, Agustin; Amri, Aulil; Asra, Yusri
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 10 No 2 (2023): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v10i2.7328

Abstract

Shotgun marriage is a serious issue that has recently become increasingly common in society. Some men who impregnate women take responsibility and are willing to marry them, while others run away and shirk their responsibility. While some men are willing to marry women who are already pregnant, the perception still exists in some parts of society that those couples must remarry after the children are born and that the children cannot be traced back to the fathers who acknowledge it. This present study aims to answer the following question: what is the legitimacy of marrying a pregnant woman according to Islamic scholars and Indonesian law in the maslahah method? The results of the study reveal that according to Abu Hanifah and his student Muhammad, it is permissible to marry a pregnant woman if the one who marries her is the man who impregnated her. However, the marriage of a pregnant woman to a man who did not impregnate her is still a matter of debate. According to Abu Hanifah and Muhammad, it is permissible, but the man should not have intercourse with her until the child is born. According to Abu Yusuf and Zafar, it is not permissible to marry a woman who is pregnant as a result of zina (fornication) with another man because it is likened to pregnancy without zina. Imam Malik does not allow the marriage of a pregnant woman because of zina and considers such a marriage to be invalid, and the woman must undergo the iddah (waiting) period. Imam Shafi'i, on the other hand, considers shotgun marriage to be valid, regardless of whether the man who marries her is the one who impregnated her or not, and it is permissible for him to have intercourse with her even though she is pregnant because the presence of the fetus does not invalidate the marriage contract. According to the Hanbali scholars, marrying a pregnant woman is not valid unless two things have been done: she has repented and she has waited out the iddah period. Article 53 of the KHI (Kompilasi Hukum Islam/The Compilation of Islamic Law) states that a woman who is pregnant outside of marriage can be married to the man who impregnated her, and the marriage can be solemnized without waiting for the child to be born. However, the KHI should also add a phrase about a man who marries a pregnant woman who is not the one who impregnated her. This permissibility does not mean condoning zina but rather accommodating the interests of Indonesian society, which is in line with the opinion of Imam Shafi’i.
Co-Authors Abdul Jalil Salam Abubakar, Azmi Ahmad Rizki Aini, Sarina Amalia Jihad, Azka Amri, Aulil Amzal Amzal Asra, Yusri Azizan, Hafizah Hani Badrul Munir, Badrul binti Zakri, Nur Afifah Bukhari Ali Daniela, Nadya Pratiwi Edi Yuhermansyah Fahri, Marjana Filzah, Nadhilah Fitri, Sawalina Fuadhi, Heri Furqan Muhammad Gamal Achyar Husni Mubarrak Husnul, Muhammad Imanuddin Imanuddin Iskandar Iskandar Iskandar Usman Juismaidar, Evi Juni Sakinah Khairuddin - Khairuddin Hasballah Lubis, Asmualiadi Lubis, Asmuliadi Manshur Mauliana, Sudjah Mohamad Hedhayatullah Bin Mohamad Muhammad Arief Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Muhammad Nazri, Atika Binti Muhammad Yunus, Saifullah Mumtazinur Mumtazinur Muqaddas, Abe Yafi Mursyid Djawas Natasya Solin, Siti Dian Nilam Sari Novan Satria Putri, Nadhrah Luthfia Raihan, Meuthia Risma, Bina Sakinah, Juni Sari, Cut Endang Puspa Solin, Siti Dian Natasya Solly Aryza Soraya Devy Sudjah Mauliana Sudjah Mauliana Syahrizal Abbas Syauqi, Muhammad Wahyuni, Yenny Sri Yuhermansyah, Edy Zaiyad Zubaidi Zikri, Awwaluz Zulhamidi, Nur Nadhila Syafini Binti