Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Transformasi Pelayanan Publik Partisipatif: Analisis Implementasi New Public Service pada Inovasi Dashat Haris Daniswara; Bintoro Wardiyanto
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i1.11360

Abstract

Inovasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang meraih predikat Outstanding Public Service Innovation (OPSI) Kementerian PANRB tahun 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi DASHAT melalui lensa paradigma New Public Service (NPS) yang menekankan kemitraan warga, orientasi kepentingan publik, dan nilai kewarganegaraan. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan analisis dokumen, wawancara pelaksana program, dan observasi lapangan, penelitian menemukan bahwa DASHAT berhasil mengintegrasikan prinsip NPS melalui: (1) pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai mitra aktif dalam produksi pangan lokal bergizi; (2) kolaborasi multi-stakeholder melibatkan BKKBN, PKK, dan komunitas; serta (3) penciptaan nilai publik jangka panjang berupa penurunan prevalensi stunting dan peningkatan literasi gizi. Temuan menunjukkan NPS efektif mentransformasi pelayanan publik konvensional menjadi model partisipatif yang berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori NPS dalam konteks inovasi stunting Indonesia dan memberikan rekomendasi replikasi untuk daerah lain.
Konstruksi Makna Bela Negara pada ASN: Studi Interaksi Simbolik Terhadap Program Komponen Cadangan (Komcad) Novawan Aditya Ristara; Bintoro Wardiyanto
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2807

Abstract

Bela negara merupakan nilai kebangsaan yang terus mengalami perkembangan makna seiring perubahan sosial, politik, dan dinamika pertahanan negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi nilai-nilai bela negara, termasuk melalui Program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi makna bela negara pada ASN melalui perspektif interaksi simbolik terhadap Program Komcad. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori interaksi simbolik Herbert Blumer yang menekankan konsep meaning (makna), language (bahasa), dan thought (pemikiran) dalam proses pembentukan makna sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna bela negara pada ASN dibentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan birokrasi, pendidikan, keluarga, media massa, dan media digital. Komcad dimaknai secara beragam sebagai simbol patriotisme, pengabdian kepada negara, kedisiplinan, pembentukan karakter, serta bentuk partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan nasional. Keberagaman pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Komcad tidak hanya dipahami sebagai instrumen pertahanan negara, tetapi juga sebagai simbol sosial yang terus dikonstruksi melalui proses komunikasi dan interpretasi. Oleh karena itu, penguatan nilai bela negara dan sosialisasi Komcad perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan kontekstual agar sesuai dengan dinamika pemaknaan yang berkembang di kalangan ASN.
Konstruksi Makna Kompetensi dan Kebijakan Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) Non ASN: Studi Konstruktivis Multi-Perspektif di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ayu Maghfirah Sari Alamsyah; Bintoro Wardiyanto
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana makna kompetensi dan kebijakan seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) Non ASN dikonstruksikan oleh berbagai aktor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif fenomenologi interpretatif dan studi kasus multi-situs. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan FGD dengan informan dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, kepala sekolah, dan GTT Non ASN. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi makna kompetensi di antara aktor: pemerintah daerah menekankan aspek administratif dan standar formal, kepala sekolah menekankan kompetensi kontekstual-pedagogis, sedangkan GTT memaknai kompetensi berdasarkan pengalaman praktik mengajar. Pada aspek kebijakan, ditemukan dominasi logika efisiensi, standarisasi, dan kepatuhan regulasi yang menyebabkan terbatasnya partisipasi aktor mikro dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaksinkronan konstruksi ini menciptakan kesenjangan antara instrumen seleksi formal dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seleksi GTT tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga arena konstruksi sosial yang sarat makna dan kepentingan.
Kebijakan Pengendalian Belanja Pegawai Pemerintah: Tinjauan Literatur Sistematis Kritis Mengenai Efektivitas, Efisiensi, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Sektor Publik Fajrian Ilham Faridho; Bintoro Wardiyanto; Yudi Jihwindriyo
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2810

Abstract

Belanja pegawai pemerintah (government wage bill) merupakan salah satu komponen pengeluaran publik terbesar yang memegang peran strategis dalam penyelenggaraan negara, sekaligus menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas berbagai kebijakan pengendalian belanja pegawai terhadap keberlanjutan fiskal, kontribusinya terhadap efisiensi organisasi, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan kerangka PICO dan pedoman PRISMA, studi ini mengevaluasi 42 artikel ilmiah bereputasi internasional yang dipublikasikan antara tahun 2008 hingga 2026. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian belanja pegawai, seperti expenditure control, pembatasan rekrutmen (hiring freeze), dan reformasi kompensasi, terbukti efektif mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang apabila diprioritaskan pada efisiensi teknis dan realokasi anggaran ke sektor investasi produktif, bukan sekadar pemotongan nominal secara ad-hoc. Namun demikian, kebijakan yang terlalu restriktif berpotensi memicu ketimpangan upah publik-swasta, menurunkan motivasi kerja, serta melemahkan kapasitas administrasi dalam penyampaian layanan publik dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola belanja pegawai mensyaratkan adanya keseimbangan yang dinamis antara disiplin fiskal dan penguatan kapasitas kelembagaan berbasis merit. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada perancangan reformasi birokrasi struktural yang terintegrasi dengan transformasi digital guna mencegah penurunan kualitas pelayanan publik.
An Analysis of Co-Production from the Perspective of New Public Governance in the Puspa Hunting Innovation: A Case Study of Stunting and TB Management at the Panekan Community Health Center, Magetan Regency Khamdan Alaik; Bintoro Wardiyanto
Journal of Social Research Vol. 5 No. 8 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i8.3269

Abstract

Stunting and tuberculosis (TB) remain critical public health challenges that require collaborative approaches beyond conventional government-centered service delivery. The increasing complexity of these health problems encourages primary healthcare institutions to develop innovative strategies involving active community participation. This study aims to analyze the implementation of the PUSPA HUNTING (Panekan Hunter Tuberculosis and Stunting Health Center) innovation from the perspective of co-production within the New Public Governance framework at Panekan Community Health Center, Magetan Regency. This research employed a qualitative descriptive approach using secondary data from official statistical reports and relevant institutional documents. Data were analyzed through the lens of co-production theory to examine the roles, interactions, and collaboration between healthcare providers and community members. The findings indicate that PUSPA HUNTING represents a transformation from a passive healthcare delivery model into a participatory service system. The program successfully integrates healthcare workers, community cadres, and local residents in identifying vulnerable groups, conducting early detection, providing health education, and monitoring treatment adherence. The decline in stunting prevalence and TB cases during the program implementation period demonstrates the contribution of collaborative governance mechanisms to improving public health outcomes. In conclusion, PUSPA HUNTING reflects an effective model of co-production by strengthening community involvement, reducing social barriers, and enhancing the responsiveness of primary healthcare services. This study recommends sustaining community partnerships and developing similar collaborative health innovations in other regions.
Transformasi Layanan Ketenagakerjaan Digital melalui Perspektif New Public Service: Studi pada Goker Wangi Kabupaten Banyuwangi Anansadino Farhan Lazuardi; Bintoro Wardiyanto; Erna Setijaningrum; Falih Suaedi
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni- Juli 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i4.9199

Abstract

Meningkatnya perkembangan digitalisasi pada bidang administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada sektor ketenagakerjaan, transformasi tersebut diwujudkan melalui inovasi layanan berbasis teknologi informasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan paradigma New Public Service (NPS), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan Goker Wangi (Golongan Pencari Kerja Banyuwangi) sebagai platform digital yang memfasilitasi akses informasi lowongan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Goker Wangi dalam perspektif New Public Service. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Goker Wangi mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta mendorong pelayanan yang lebih responsif. Namun, implementasi nilai-nilai New Public Service belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan, akuntabilitas yang berorientasi pada outcome, dan mekanisme penilaian kinerja berbasis pengalaman pengguna. Keberhasilan transformasi layanan ketenagakerjaan digital bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan prinsip-prinsip New Public Service untuk menciptakan public value yang berkelanjutan.
Symbolic Language Interpretation of Cultural Heritage Preservation Policy of Surabaya City Lunariana Lubis; Bintoro Wardiyanto; Erna Setijaningrum
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i3.1656

Abstract

This study explores the symbolic use of language in Surabaya's cultural heritage preservation policies using the Interpretive Policy Analysis (IPA) approach. It analyzes policy documents and interviews with stakeholders and communities related to Hotel Majapahit, Tugu Pahlawan, and Tanjung Perak Main Harbormaster Building. The findings highlight how language in policy is not merely communicative but symbolic, reflecting community values, beliefs, and emotional ties to heritage. The paradigm shift in policy, from conservative to progressive and localistic approaches, is reflected in the change from "object" to "area", which expands the meaning of cultural heritage from physical aspects to social and environmental contexts. This study contributes theoretically to public policy and practically recommends inclusive language strategies for heritage policy.
BUDGET REFOCUSING POLICY OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS SOCIAL PROTECTION PROGRAMS IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA Eprina Trihariani; Bintoro Wardiyanto; Eko Supeno
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21613876

Abstract

The COVID-19 pandemic has compelled governments worldwide to implement emergency budget refocusing policies, yet the capacity to execute such policies effectively remains underexplored. This study analyzes the analytical, operational/managerial, and political capacities in Indonesia's budget refocusing policy for social protection programs during the COVID-19 pandemic. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with 11 informants from the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Finance, facilitators, and beneficiary households, complemented by document analysis and observation. The findings reveal that while analytical capacity enabled evidence-based targeting through socio-economic registration data, weak inter-agency coordination and unintegrated information systems hindered equitable distribution. Operational capacity was demonstrated through systematic budget review processes and resource mobilization, yet was constrained by outdated beneficiary data, regulatory inconsistencies, and lengthy disbursement procedures. Political capacity, supported by stakeholder engagement and policy legitimacy, proved essential for building public trust, though implementation faced challenges including legal framework delays and data inaccuracies. The study concludes that the effectiveness of crisis-response budgeting depends on the synergy among all three capacities, with gaps in any dimension undermining overall policy performance. These findings offer critical lessons for strengthening institutional capacity in future emergency responses.
Jogja Smart Service (JSS): Desentralisasi Kewenangan dan Efisiensi Pelayanan Publik dalam Kerangka New Public Management Virdha Melinda Amalia; Lazuwardy ‘Alam Qalby Warsito; Bintoro Wardiyanto
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7235

Abstract

Inovasi pemerintahan daerah telah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jogja Smart Service (JSS) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan model terobosan yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan restrukturisasi administrasi. Artikel ini menganalisis JSS melalui lensa teori New Public Management (NPM) dengan fokus pada aspek desentralisasi kewenangan. Analisis menunjukkan bahwa JSS tidak hanya sekadar platform digital, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip NPM seperti devolusi kewenangan, orientasi hasil, kompetisi, dan akuntabilitas langsung kepada warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Sumber data utama meliputi dokumen resmi Pemerintahan Kota Yogyakarta, regulasi terkait e-government, serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan mengungkap bahwa keberhasilan JSS dalam mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat bersumber dari pemberian otonomi operasional yang luas kepada unit pelayanan, pendekatan client-oriented, serta penguatan mekanisme performance measurement berbasis teknologi. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital dan resistensi birokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas teknologi digital dengan desentralisasi kewenangan memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas sumber daya manusia.
Analisis Inovasi Mak Cerdas Digital (MCD) dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk Restu Gustiono; Bintoro Wardiyanto
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 1 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i1.5191

Abstract

This study examines the Mak Cerdas Digital (MCD) Program initiated by the Nganjuk Regency Communication and Informatics Office as a form of social innovation in empowering women, particularly housewives, through the use of digital technology. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation studies, and was analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that MCD not only improves participants' technical skills in using social media and marketplaces but also encourages changes in self-confidence, mindset, and awareness of their potential as economic actors within the family. This program triggers the emergence of digital-based home businesses, expands marketing networks, and forms a mutually supportive learning community. However, there are still disparities in achievement among participants influenced by factors such as family support, device and internet access, and social barriers that still limit women's roles. These findings emphasize that digital empowerment requires a more comprehensive approach, encompassing not only technical but also social and cultural aspects. The MCD program has proven to be an effective local innovation model and has the potential to be replicated as a digital-based community empowerment strategy.