Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara JE (Journal of Empowerment) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law and Border Protection Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Riset Ilmu Hukum Lex Publica Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Kamilah, Anita
Universitas Suryakancana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia Aini Rahma Ramadhani, Qurrota; Kamilah, Anita; Mulyana, Aji; Yulianah, Yuyun
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3363

Abstract

This study aims to analyze the role of law in resolving customary land disputes in Indonesia through a sociological perspective, focusing on the interaction between formal legal frameworks and social norms within indigenous communities. Employing a qualitative-descriptive approach and case study method, the research examines selected customary land conflicts and relevant literature on agrarian law and indigenous rights. The findings reveal that such disputes are often triggered by unclear land status, limited public understanding of customary (ulayat) rights, and a disconnect between state law and customary law. Law plays a crucial role as a conflict resolution tool, but its effectiveness largely depends on successful mediation between formal regulations and local values. This study highlights the need to enhance legal awareness among indigenous communities and the importance of collaboration between the government and local stakeholders in creating inclusive and equitable land registration systems. In conclusion, a solid understanding of agrarian law and respect for customary rights are essential to prevent conflicts and ensure social justice. The study recommends strengthening legal documentation of land ownership and improving empirical data on customary land disputes to inform more effective policy interventions.
Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital Kamilah, Anita; Kusworo, Fuji; MAY, Nazwa St; Lestari, Retno
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.3870

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah praktik bisnis secara fundamental, termasuk dalam pembuatan dan pelaksaan kontrak bisnis. Kontrak yang sebelumnya berbentuk konvensional kini dapat dilakukan secara digital melalui berbaga platform online. Namun, digitalisasi kontrak juga menimbulkan tantangan hukum baru, salah satunya terkait penerapan doktrin force majeur. Tantangan utama dalam penerapan force majeure dalam kontrak adalah menentukan apakah gangguan teknologi termasuk keadaan memaksa atau akibat kelalaian pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi aspek force majeure dalam kontrak berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketijakjelasan dalam penerapan force majeure pada kontrak digital, terutama dalam menetukan apakah suatu gangguan teknologi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau akibat kelalaian penyelenggara sistem hal ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penyusunan klausus force majeure yang lebih spesifik dan penguatan regulasi terkait perlindungan hukum dan kontrak digital.
Integrasi Metadata dan Teknologi Blockchain: Implikasi Hukum Terhadap Perikatan di Indonesia Masripa Siti Zahra; Nurmala; Sinta Solihah; Anita Kamilah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari integrasi metadata dan teknologi blockchain dalam sistem perikatan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan teknologi digital yang mendorong perubahan dalam mekanisme perikatan, khususnya melalui penggunaan kontrak elektronik dan smart contract berbasis blockchain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian prinsip hukum perikatan dengan penerapan blockchain dan metadata dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metadata dalam blockchain dapat meningkatkan keabsahan, keamanan, dan transparansi kontrak elektronik. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek regulasi, perlindungan data pribadi, serta pengakuan hukum terhadap smart contract di Indonesia. Untuk itu, diperlukan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem hukum nasional
Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia Sinta Solihah; Leny Megawati; Anita Kamilah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3958

Abstract

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Penggunaan internet, aplikasi berbasis digital, dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) semakin mengubah lanskap perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan penelitian ini  untuk melihat bagaimana hukum dagang di Indonesia berkembang dalam menghadapi digitalisasi bisnis dan untuk menemukan tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang pembaruan hukum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang Indonesia belum cukup berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis berbasis digital. Masih banyak aspek hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Aturan lama harus diubah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi bisnis dan konsumen. Transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian-penyelesaian elektronik memerlukan perubahan undang -undang saat ini. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, praktisi hukum, dan pelaku bisnis sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tepat yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Reconstruction of Customary Law in Development Agrarian Law in the Field of Mortgage Rights Kamilah, Anita; Dwi Astuti, Hesti; E. Tambun, Grace; Permana, Ajeng
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.12160

Abstract

  Customary law as one of the sources of Indonesian national law that is local and traditional, has a great influence in the development of agrarian law, and has relevance in overcoming the problems faced by the Indonesian people in the era of globalization. This research has an important role in examining issues regarding: (1) Customary law as the basis of Indonesian national agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law in Indonesian national agrarian law in the field of mortgage rights. The method used in this research, through a doctrinal legal research approach, descriptive analysis research specifications, types and sources of data come from secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis is carried out qualitatively. The results of the study; (1) The enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles is not based on western colonial agrarian law, but is based on customary law as a manifestation of Indonesian legal politics to eliminate dualism in agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law institutions in the land sector is carried out by incorporating the concepts and principles of customary law into new legal institutions, including land mortgages, which are a source of inspiration for the formation of national law.
Transpormasi Perdagangan Digital: Analisis Regulasi Live Shopping Ditiktok Shop Dalam Kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Nurmala, Nurmala; Megawati, Leny; Kamilah, Anita
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1215

Abstract

Fenomena live shopping sebagai salah satu inovasi terbaru dalam perdagangan digital telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Platform TikTok Shop muncul sebagai pionir yang berhasil menggabungkan unsur hiburan dengan aktivitas jual beli secara langsung, sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang interaktif dan menarik bagi konsumen. Meskipun perkembangan ini membawa berbagai peluang ekonomi baru, terdapat pula sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu regulasi utama yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mengatur berbagai kewajiban dan perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen.  penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana praktik live shopping di TikTok Shop sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Dengan mengadopsi metode penelitian normative yuridis serta studi pustaka, hasil analisis mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi yang saat ini berlaku, terutama terkait perlindungan konsumen, transparansi informasi produk, dan mekanisme perizinan pelaku usaha di ranah live commerce. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan dan perbaikan regulasi menjadi langkah krusial untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi digital dan kepastian hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, rekomendasi strategis dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengadaptasi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan ekosistem perdagangan digital yang dinamis.
Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis Eva Aulia Budiman; Nadiyah Salma Wirahma; Zihar Iftikhar Alyakin Putra; Anita Kamilah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5030

Abstract

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang menitikberatkan pada upaya perdamaian melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, tanpa perlu menempuh proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kokoh sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam peradilan perdata. Penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam proses mediasi guna menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum. Akta perdamaian yang diperoleh melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa perikatan kontrak yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana Alam M. Mahdor Al Idrus; Putri Triyana; Aji Mulyana; Anita Kamilah; Girirangga Sulangkar; Novita MZ; Mia Amalia
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1740

Abstract

Kerusakan lingkungan akibat bencana alam merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan respons sistematis dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pascabencana, dengan studi kasus di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta, yang terdampak banjir Sungai Cibuni. Metode pengabdian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sungai Cibuni yang melintasi kecamatan Kadupandak, Tanggeung, dan Agrabinta. Temuan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan.
Pemberdayaan Petani Dalam Memanfaatkan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos Lira Sari Iskandar; Dimas Anugrah Saputra; Raisha Hanifah Azahra; Eka Santika Julianti; Aji Mulyana; Novita MZ; Anita Kamilah; Asep Saepul Alam; Angga Adriana Imansyah
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1742

Abstract

Sampah rumah tangga merupakan salah satu persoalan lingkungan serius di Indonesia yang belum tertangani secara optimal. Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih dan mengelola sampah, khususnya sampah organik yang sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Di Desa Wangunjaya, Kabupaten Cianjur, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, namun penggunaan pupuk organik masih sangat minim dan petani masih ketergantungan terhadap pupuk kimia secara berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam mengelola sampah rumah tangga atau sampah organik menjadi pupuk kompos melalu program pemberdayaan berbasis sosialisasi dan demonstrasi pembuatan alat komposter sederhana. Kegiatan ini berlangsung selama 3 minggu dan melibatkan 30 petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Proses pembuatan komposter dilakukan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ember bekas, ban dalam bekas, dan goni kasar, serta bahan-bahan organik. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petani terhadap pentingnya pengelolaan sampah organik dan manfaat penggunaan pupuk kompos. Selain dapat mengurangi volume sampah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, meningkatkan nilai jual petani, kualitas tanah, dan mengurangi biaya pertanian. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Desa Wangunjaya
Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga Kayla Andini Putri; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.4523

Abstract

ABSTRACT Adolescent mental health is becoming an increasingly pressing issue that requires serious attention, especially in the context of legal protection. This article discusses the importance of legal protection for adolescent mental health with a focus on the key role of effective communication within the family. Good communication between family members can be the first bulwark in maintaining adolescent mental health. In the context of legal protection, this article discusses various aspects, including adolescents' rights related to mental health, the importance of maintaining communication, and the role of the legal system in providing support for adolescents facing mental challenges. Through in-depth analysis, the article also highlights the implementation of policies and regulations that support the protection of adolescent mental health. The results suggest that strong legal protections can serve as a foundation to promote a holistic approach to adolescent mental health, with effective communication within the family as a key element in such protection efforts. It is hoped that this article will provide further insights into how communication within the family can support legal protections for adolescent mental health, as well as provide a basis for improving the system to better protect the rights and well-being of adolescents in the future ABSTRAK Masalah kesehatan mental remaja menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja dengan fokus pada peran kunci komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan mental remaja. Dalam konteks perlindungan hukum, artikel ini membahas berbagai aspek, termasuk hak-hak remaja terkait kesehatan mental, pentingnya menjaga komunikasi, dan peran sistem hukum dalam memberikan dukungan bagi remaja yang menghadapi tantangan mental. Melalui analisis mendalam, artikel ini juga menjelaskan implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya perlindungan kesehatan mental remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat menjadi landasan untuk mendorong pendekatan holistik terhadap kesehatan mental remaja, dengan komunikasi efektif dalam keluarga sebagai elemen utama dalam upaya perlindungan tersebut. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga dapat mendukung perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja, serta memberikan dasar bagi perbaikan sistem yang lebih baik dalam melindungi hak dan kesejahteraan remaja di masa mendatang. Kata Kunci : Hukum; Keluarga; Kesehatan; Komunikasi; Perlindungan.
Co-Authors Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aji Mulyana Alamsyah, Indra Fajar Alvian M.S, Ce Kedzma Angga Adriana Imansyah Apriansyah Abdullah N Arif Firmansyah Asep Saepul Alam Aulia, Salsabila Hadi Azhari Kusworo, Fuji Raihan Azhari Dimas Anugrah Saputra E. Tambun, Grace Eka Santika Julianti Eva Aulia Budiman Girirangga Sulangkar Hesti Dwi Astuti Kayla Andini Putri Khan, Md Zubair Kasem Kusworo, Fuji Lananda, Ardelia Leny Megawati Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Masripa Siti Zahra MAULIDINA, SEKHA ANGGITA MAY, Nazwa St Mia Amalia Mokh. Irfan Sofyan Nadiyah Salma Wirahma Neni Sri Imaniyati Nia Kurniawati Novita MZ Nurmala Nurmala Nurmala Permana, Ajeng Putri Triyana Rahmah, Mila Arastasya Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Adit Rizki Retno Lestari Ridwan Nirwana Safa Naadiyah Nurwidad Salsa Octaviani Suryanto Sekha Anggita Maulidina Sinta Solihah Sofyan, Mokh. Irfan Trini Handayani Wiharma, Cecep Yuyun Yulianah Zihar Iftikhar Alyakin Putra