Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.033
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara JE (Journal of Empowerment) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law and Border Protection Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Riset Ilmu Hukum Lex Publica Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin
Anita Kamilah
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital Kamilah, Anita; Kusworo, Fuji; MAY, Nazwa St; Lestari, Retno
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.3870

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah praktik bisnis secara fundamental, termasuk dalam pembuatan dan pelaksaan kontrak bisnis. Kontrak yang sebelumnya berbentuk konvensional kini dapat dilakukan secara digital melalui berbaga platform online. Namun, digitalisasi kontrak juga menimbulkan tantangan hukum baru, salah satunya terkait penerapan doktrin force majeur. Tantangan utama dalam penerapan force majeure dalam kontrak adalah menentukan apakah gangguan teknologi termasuk keadaan memaksa atau akibat kelalaian pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi aspek force majeure dalam kontrak berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketijakjelasan dalam penerapan force majeure pada kontrak digital, terutama dalam menetukan apakah suatu gangguan teknologi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau akibat kelalaian penyelenggara sistem hal ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penyusunan klausus force majeure yang lebih spesifik dan penguatan regulasi terkait perlindungan hukum dan kontrak digital.
Integrasi Metadata dan Teknologi Blockchain: Implikasi Hukum Terhadap Perikatan di Indonesia Masripa Siti Zahra; Nurmala; Sinta Solihah; Anita Kamilah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari integrasi metadata dan teknologi blockchain dalam sistem perikatan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan teknologi digital yang mendorong perubahan dalam mekanisme perikatan, khususnya melalui penggunaan kontrak elektronik dan smart contract berbasis blockchain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian prinsip hukum perikatan dengan penerapan blockchain dan metadata dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metadata dalam blockchain dapat meningkatkan keabsahan, keamanan, dan transparansi kontrak elektronik. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek regulasi, perlindungan data pribadi, serta pengakuan hukum terhadap smart contract di Indonesia. Untuk itu, diperlukan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem hukum nasional
Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia Sinta Solihah; Leny Megawati; Anita Kamilah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3958

Abstract

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Penggunaan internet, aplikasi berbasis digital, dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) semakin mengubah lanskap perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan penelitian ini  untuk melihat bagaimana hukum dagang di Indonesia berkembang dalam menghadapi digitalisasi bisnis dan untuk menemukan tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang pembaruan hukum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang Indonesia belum cukup berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis berbasis digital. Masih banyak aspek hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Aturan lama harus diubah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi bisnis dan konsumen. Transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian-penyelesaian elektronik memerlukan perubahan undang -undang saat ini. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, praktisi hukum, dan pelaku bisnis sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tepat yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Transpormasi Perdagangan Digital: Analisis Regulasi Live Shopping Ditiktok Shop Dalam Kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Nurmala, Nurmala; Megawati, Leny; Kamilah, Anita
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1215

Abstract

Fenomena live shopping sebagai salah satu inovasi terbaru dalam perdagangan digital telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Platform TikTok Shop muncul sebagai pionir yang berhasil menggabungkan unsur hiburan dengan aktivitas jual beli secara langsung, sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang interaktif dan menarik bagi konsumen. Meskipun perkembangan ini membawa berbagai peluang ekonomi baru, terdapat pula sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu regulasi utama yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mengatur berbagai kewajiban dan perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen.  penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana praktik live shopping di TikTok Shop sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Dengan mengadopsi metode penelitian normative yuridis serta studi pustaka, hasil analisis mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi yang saat ini berlaku, terutama terkait perlindungan konsumen, transparansi informasi produk, dan mekanisme perizinan pelaku usaha di ranah live commerce. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan dan perbaikan regulasi menjadi langkah krusial untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi digital dan kepastian hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, rekomendasi strategis dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengadaptasi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan ekosistem perdagangan digital yang dinamis.
Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis Eva Aulia Budiman; Nadiyah Salma Wirahma; Zihar Iftikhar Alyakin Putra; Anita Kamilah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5030

Abstract

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang menitikberatkan pada upaya perdamaian melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, tanpa perlu menempuh proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kokoh sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam peradilan perdata. Penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam proses mediasi guna menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum. Akta perdamaian yang diperoleh melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa perikatan kontrak yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga Kayla Andini Putri; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.4523

Abstract

ABSTRACT Adolescent mental health is becoming an increasingly pressing issue that requires serious attention, especially in the context of legal protection. This article discusses the importance of legal protection for adolescent mental health with a focus on the key role of effective communication within the family. Good communication between family members can be the first bulwark in maintaining adolescent mental health. In the context of legal protection, this article discusses various aspects, including adolescents' rights related to mental health, the importance of maintaining communication, and the role of the legal system in providing support for adolescents facing mental challenges. Through in-depth analysis, the article also highlights the implementation of policies and regulations that support the protection of adolescent mental health. The results suggest that strong legal protections can serve as a foundation to promote a holistic approach to adolescent mental health, with effective communication within the family as a key element in such protection efforts. It is hoped that this article will provide further insights into how communication within the family can support legal protections for adolescent mental health, as well as provide a basis for improving the system to better protect the rights and well-being of adolescents in the future ABSTRAK Masalah kesehatan mental remaja menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja dengan fokus pada peran kunci komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan mental remaja. Dalam konteks perlindungan hukum, artikel ini membahas berbagai aspek, termasuk hak-hak remaja terkait kesehatan mental, pentingnya menjaga komunikasi, dan peran sistem hukum dalam memberikan dukungan bagi remaja yang menghadapi tantangan mental. Melalui analisis mendalam, artikel ini juga menjelaskan implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya perlindungan kesehatan mental remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat menjadi landasan untuk mendorong pendekatan holistik terhadap kesehatan mental remaja, dengan komunikasi efektif dalam keluarga sebagai elemen utama dalam upaya perlindungan tersebut. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga dapat mendukung perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja, serta memberikan dasar bagi perbaikan sistem yang lebih baik dalam melindungi hak dan kesejahteraan remaja di masa mendatang. Kata Kunci : Hukum; Keluarga; Kesehatan; Komunikasi; Perlindungan.
INVESTASI PEMBANGUNAN PARIWISATA MELALUI MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT DALAM MENGHADAPI KETERBATASAN APBD KABUPATEN CIANJUR Kamilah, Anita
JE (Journal of Empowerment) Vol 1, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v1i2.197

Abstract

ABSTRAKPembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkontribusi bagi peningkatan  keuangan daerah  maupun kesejahteraan  masyarakat setempat. Namun perkembangannya  tidak mampu diikuti ketersediaan  infrastruktur yang memadai karena keterbatasan dana daerah dalam APBD, sehingga mendorong pemerintah untuk mengandeng investor  berperan serta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini, untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah yang memiliki manfaat baik kepada pemda, investor, termasuk masyarakat dalam menikmati destinasi wisata. Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, (1) Kabupaten Cianjur memiliki letak geografis yang strategis, serta dukungan potensi wisata alam, wisata seni dan budaya, serta wisata lainnya yang pernah menempatkan Cianjur sebagai salah satu destinasi wisata dari 10 kabupaten/kota terfavorit se-Indonesia; dan (2) Investasi pembangunan pariwisata Kabupaten Cianjur melalui model Build Operate And Transfer/BOT, bermanfaat bagi Pemda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pariwisata ditengah keterbatasan APBD. ABSTRACTthe development of tourism is an integral part of regional development that contribute to an increase in the financial area as well as the welfare of the local community. But the development was not able to follow the availability of adequate infrastructure because of lack of funds in the area of BUDGETS, thereby encouraging the Government to mengandeng investors participate in the development of tourism infrastructure. The purpose of this community, to provide solutions to local governments in developing the infrastructure of the areas that have good benefits to local government, investors, including community in enjoying the tourist destinations. Methods of juridical normative approach used, specification descriptive analysis, research and analysis of qualitative data. The results of the research, (1) Cianjur has a strategic geographical location, as well as support the potential of nature tourism, art and cultural tours, as well as other tourist who ever put the Cianjur as one of the tourist destinations in 10 kabupaten/kota favorite se-Indonesia; and (2) development of tourism Investment Cianjur through model Build Operate And Transfer/bots, useful for local government in realizing tourism infrastructure development amid the limitations of BUDGETS.
Kebijakan Relokasi Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Maulidina, Sekha Anggita; Kamilah, Anita; Sofyan, Mokh. Irfan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1172

Abstract

Pada tanggal 21 November 2022, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, diguncang gempa bumi berkekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo). Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk masalah relokasi masyarakat pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis sosiologis untuk akurasi serta validitas data, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Tanah yang berada di Zona Merah tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan disahkan dengan Sertifikat Hak Milik.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA INFLUENCER DAN PELAKU USAHA Kamilah, Anita; Lananda, Ardelia; Alvian M.S, Ce Kedzma; Rahmah, Mila Arastasya
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.324

Abstract

Endorsement agreements between influencers and business actors are one form of cooperation that is widely used in the marketing world. However, in its implementation, there are often defaults committed by one of the parties, namely influencers who do not fulfill their obligations in accordance with the provisions agreed upon in the agreement. The purpose of this study is to analyze in more depth the Validity of Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors from the Perspective of the Civil Code and the ITE Law, identify Forms of Default in Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors, and examine the Mechanism for Settling Defaults in Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors Based on the Civil Code and the ITE Law. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study indicate that the settlement of defaults in endorsement agreements between influencers and business actors can be done through litigation or non-litigation. The litigation route takes place through the legal process through the courts, while the non-litigation route takes place through mediation or arbitration.
Surrogacy in the Absence of National Legal Framework: An Analysis of Child Protection Based on Civil Law and Islamic Law in Indonesia Solihah, Cucu; Kamilah, Anita; Yusuf, Adam Sadam Kahfi M.; Adjrun, Hasanah Subahli
Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2026): Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/al-qanun.v7i1.28662

Abstract

The practice of surrogacy or surrogacy is a phenomenon of assisted reproduction that is growing globally along with advances in health technology, but has not yet received clear legal regulations in the Indonesian national legal system. The absence of this regulation creates a legal vacuum that impacts the uncertainty of the civil status and protection of children born from surrogacy practices. This study aims to analyze the implications of the surrogacy legal vacuum for child protection from the perspectives of civil and Islamic law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative approach. Data were obtained through a literature review of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Indonesian civil law does not provide a clear mechanism for determining the status of parents, lineage, and civil rights of children in the context of surrogacy, thus potentially ignoring the principle of the best interests of the child. Islamic law normatively does not condone the practice of surrogacy because it contradicts the principle of maintaining lineage as part of the maqashid al-shariah, but still emphasizes the obligation to protect children as a trust whose rights and dignity must be protected. An integrative analysis reveals a common ground between civil law and Islamic law in their orientation toward child protection, despite differing normative approaches. This study recommends the need to formulate a national legal policy that does not legitimize the practice of surrogacy but still guarantees comprehensive and equitable legal protection for children born.
Co-Authors Adit Rizki Ramadani Adjrun, Hasanah Subahli Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Ajeng Permana Aji Mulyana Alamsyah, Indra Fajar Alif Firmansyah Alvian M.S, Ce Kedzma Amani Sabila Angga Adriana Imansyah Apriansyah Abdullah N Arif Firmansyah Asep Hasanudin Asep Saepul Alam Cecep Wiharma Cep Hidayat Cucu Solihah Dedi Mulyadi Delis Nadiyana Dimas Anugrah Saputra Eka Santika Julianti Eva Aulia Budiman Fuji Raihan Azhari Azhari Kusworo Girirangga Sulangkar Grace E. Tambun Hesti Dwi Astuti Kayla Andini Putri Khan, Md Zubair Kasem Kusworo, Fuji Lananda, Ardelia Leny Megawati Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Masripa Siti Zahra Masripa Siti Zahra MAULIDINA, SEKHA ANGGITA MAY, Nazwa St Mia Amalia Mokh. Irfan Sofyan Nadia Sudaryanti Nadiyah Salma Wirahma Neni Sri Imaniyati Nia Kurniawati Novita MZ Nurmala Nurmala Nurmala Nurul Lestari Putri Triyana Rahmah, Mila Arastasya Rahmat Alyakin Dakhi Raisha Hanifah Azahra Retno Lestari Ridwan Nirwana Safa Naadiyah Nurwidad Salsa Octaviani Suryanto Salsabila Hadi Aulia Sekha Anggita Maulidina Sinta Solihah Sofyan, Mokh. Irfan Trini Handayani Yasser Kahfi Alghifari Yusuf, Adam Sadam Kahfi M. Yuyun Yulianah