Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.703
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara JE (Journal of Empowerment) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law and Border Protection Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Riset Ilmu Hukum Lex Publica Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Kamilah, Anita
Universitas Suryakancana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
INVESTASI PEMBANGUNAN PARIWISATA MELALUI MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT DALAM MENGHADAPI KETERBATASAN APBD KABUPATEN CIANJUR Kamilah, Anita
JE (Journal of Empowerment) Vol 1, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v1i2.197

Abstract

ABSTRAKPembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkontribusi bagi peningkatan  keuangan daerah  maupun kesejahteraan  masyarakat setempat. Namun perkembangannya  tidak mampu diikuti ketersediaan  infrastruktur yang memadai karena keterbatasan dana daerah dalam APBD, sehingga mendorong pemerintah untuk mengandeng investor  berperan serta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini, untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah yang memiliki manfaat baik kepada pemda, investor, termasuk masyarakat dalam menikmati destinasi wisata. Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, (1) Kabupaten Cianjur memiliki letak geografis yang strategis, serta dukungan potensi wisata alam, wisata seni dan budaya, serta wisata lainnya yang pernah menempatkan Cianjur sebagai salah satu destinasi wisata dari 10 kabupaten/kota terfavorit se-Indonesia; dan (2) Investasi pembangunan pariwisata Kabupaten Cianjur melalui model Build Operate And Transfer/BOT, bermanfaat bagi Pemda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pariwisata ditengah keterbatasan APBD. ABSTRACTthe development of tourism is an integral part of regional development that contribute to an increase in the financial area as well as the welfare of the local community. But the development was not able to follow the availability of adequate infrastructure because of lack of funds in the area of BUDGETS, thereby encouraging the Government to mengandeng investors participate in the development of tourism infrastructure. The purpose of this community, to provide solutions to local governments in developing the infrastructure of the areas that have good benefits to local government, investors, including community in enjoying the tourist destinations. Methods of juridical normative approach used, specification descriptive analysis, research and analysis of qualitative data. The results of the research, (1) Cianjur has a strategic geographical location, as well as support the potential of nature tourism, art and cultural tours, as well as other tourist who ever put the Cianjur as one of the tourist destinations in 10 kabupaten/kota favorite se-Indonesia; and (2) development of tourism Investment Cianjur through model Build Operate And Transfer/bots, useful for local government in realizing tourism infrastructure development amid the limitations of BUDGETS.
Kebijakan Relokasi Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Maulidina, Sekha Anggita; Kamilah, Anita; Sofyan, Mokh. Irfan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1172

Abstract

Pada tanggal 21 November 2022, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, diguncang gempa bumi berkekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo). Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk masalah relokasi masyarakat pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis sosiologis untuk akurasi serta validitas data, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Tanah yang berada di Zona Merah tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan disahkan dengan Sertifikat Hak Milik.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA INFLUENCER DAN PELAKU USAHA Kamilah, Anita; Lananda, Ardelia; Alvian M.S, Ce Kedzma; Rahmah, Mila Arastasya
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.324

Abstract

Endorsement agreements between influencers and business actors are one form of cooperation that is widely used in the marketing world. However, in its implementation, there are often defaults committed by one of the parties, namely influencers who do not fulfill their obligations in accordance with the provisions agreed upon in the agreement. The purpose of this study is to analyze in more depth the Validity of Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors from the Perspective of the Civil Code and the ITE Law, identify Forms of Default in Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors, and examine the Mechanism for Settling Defaults in Endorsement Agreements between Influencers and Business Actors Based on the Civil Code and the ITE Law. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study indicate that the settlement of defaults in endorsement agreements between influencers and business actors can be done through litigation or non-litigation. The litigation route takes place through the legal process through the courts, while the non-litigation route takes place through mediation or arbitration.
Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Overlapping Anita Kamilah; Nadia Sudaryanti; Asep Hasanudin; Dedi Mulyadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2443

Abstract

Badan Pertanahan Nasional juga merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang nantinya akan menjembatani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah. Namun Faktanya yang terjadi dalam masyarakat tidak jarang ditemukan permasalahan sertipikat dengan kepemilikan ganda (dualisme sertipikat) di suatu wilayah. Tujuan dari penellitian ini memberikan pemahaman faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya overlapping hak kepemilikan atas tanah yang dialami masyarakat di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya overlapping hak kepemilikan atas tanah dan peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa akibat overlapping hak kepemilikan atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab overlapping yaitu, ada beberapa kepemilikan tanah yang saling mengklaim satu sama lain dan untuk penyebab lainnya diduga ada cacat administrasi dalam salah satu sertipikat, maka acuan datanya pun harus dikonfirmasi kembali pada pihak yang berwenang. Selain ada klaim dari pihak lain, ada indikasi penyerobotan lahan, melalui permohonan ulang untuk permohonan sertipikat baru, sehingga menjadi peluang sengketa.
Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Pada Jasa Promosi Delis Nadiyana; Amani Sabila; Alif Firmansyah; Anita Kamilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jasa promosi, khususnya pada bidang promosi digital yang berkembang pesat di era modern. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan jasa promosi digital yang kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual oleh salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait tanggung jawab kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan, kegagalan, atau ketidaksesuaian hasil promosi dengan perjanjian. Upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat ditempuh melalui mekanisme ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif terhadap isi kontrak dan pelaksanaan kewajiban para pihak merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi serta mewujudkan kepastian hukum dalam praktik jasa promosi digital.
Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta Anita Kamilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3474

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait dengan kewenangan yuridiksi pengadilan, pengaturan hak pengasuhan anak, serta pembagian harta perkawinan, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul akibat perceraian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif, spesifikasi penelitian desktiptif analisis, jenis dan sumber data berdasarkan data sekunder yang didukung melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baham hukum tersier, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian bahwa perceraian pada perkawinan campuran termasuk dalam perspektif HPI karena didasarkan pada ciri-ciri masalah keperdataan, melintasi batas negara, terdapat unsur asing serta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.  Terdapat perbedaan kewenangan yuridik antara kedua negara dalam menyelesaikan perceraian, sedangkan untuk pengasuhan anak maupun pembagian harta perkawinan akibat perceraian baik Indonesia dan Malaysia hampir memiliki persamaan.
Co-Authors Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aji Mulyana Alamsyah, Indra Fajar Alif Firmansyah Alvian M.S, Ce Kedzma Amani Sabila Angga Adriana Imansyah Apriansyah Abdullah N Arif Firmansyah Asep Hasanudin Asep Saepul Alam Aulia, Salsabila Hadi Azhari Kusworo, Fuji Raihan Azhari Dedi Mulyadi Delis Nadiyana Dimas Anugrah Saputra E. Tambun, Grace Eka Santika Julianti Eva Aulia Budiman Girirangga Sulangkar Hesti Dwi Astuti Kayla Andini Putri Khan, Md Zubair Kasem Kusworo, Fuji Lananda, Ardelia Leny Megawati Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Masripa Siti Zahra MAULIDINA, SEKHA ANGGITA MAY, Nazwa St Mia Amalia Mokh. Irfan Sofyan Nadia Sudaryanti Nadiyah Salma Wirahma Neni Sri Imaniyati Nia Kurniawati Novita MZ Nurmala Nurmala Nurmala Permana, Ajeng Putri Triyana Rahmah, Mila Arastasya Rahmat Alyakin Dakhi Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Adit Rizki Retno Lestari Ridwan Nirwana Safa Naadiyah Nurwidad Salsa Octaviani Suryanto Sekha Anggita Maulidina Sinta Solihah Sofyan, Mokh. Irfan Trini Handayani Wiharma, Cecep Yuyun Yulianah