Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Analisis Yuridis Perikatan dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anita Kamilah; Nurul Lestari; Cep Hidayat; Yasser Kahfi Alghifari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari perikatan dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha serta hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja. Melalui pendekatan normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa meskipun perjanjian kerja memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan yang merugikan pekerja. Pekerja berhak mendapatkan upah yang adil, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fundang-undang, sedangkan pengusaha berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada dan memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan hukum yang adil dalam hubungan kerja untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja. Perjanjian kerja merupakan salah satu aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja terjalin melalui perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja ini menjadi dasar hukum yang melindungi kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas kerja.
Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Overlapping Anita Kamilah; Nadia Sudaryanti; Asep Hasanudin; Dedi Mulyadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2443

Abstract

Badan Pertanahan Nasional juga merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang nantinya akan menjembatani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah. Namun Faktanya yang terjadi dalam masyarakat tidak jarang ditemukan permasalahan sertipikat dengan kepemilikan ganda (dualisme sertipikat) di suatu wilayah. Tujuan dari penellitian ini memberikan pemahaman faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya overlapping hak kepemilikan atas tanah yang dialami masyarakat di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya overlapping hak kepemilikan atas tanah dan peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa akibat overlapping hak kepemilikan atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab overlapping yaitu, ada beberapa kepemilikan tanah yang saling mengklaim satu sama lain dan untuk penyebab lainnya diduga ada cacat administrasi dalam salah satu sertipikat, maka acuan datanya pun harus dikonfirmasi kembali pada pihak yang berwenang. Selain ada klaim dari pihak lain, ada indikasi penyerobotan lahan, melalui permohonan ulang untuk permohonan sertipikat baru, sehingga menjadi peluang sengketa.
Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Pada Jasa Promosi Delis Nadiyana; Amani Sabila; Alif Firmansyah; Anita Kamilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jasa promosi, khususnya pada bidang promosi digital yang berkembang pesat di era modern. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan jasa promosi digital yang kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual oleh salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait tanggung jawab kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan, kegagalan, atau ketidaksesuaian hasil promosi dengan perjanjian. Upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat ditempuh melalui mekanisme ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif terhadap isi kontrak dan pelaksanaan kewajiban para pihak merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi serta mewujudkan kepastian hukum dalam praktik jasa promosi digital.
Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta Anita Kamilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3474

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait dengan kewenangan yuridiksi pengadilan, pengaturan hak pengasuhan anak, serta pembagian harta perkawinan, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul akibat perceraian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif, spesifikasi penelitian desktiptif analisis, jenis dan sumber data berdasarkan data sekunder yang didukung melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baham hukum tersier, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian bahwa perceraian pada perkawinan campuran termasuk dalam perspektif HPI karena didasarkan pada ciri-ciri masalah keperdataan, melintasi batas negara, terdapat unsur asing serta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.  Terdapat perbedaan kewenangan yuridik antara kedua negara dalam menyelesaikan perceraian, sedangkan untuk pengasuhan anak maupun pembagian harta perkawinan akibat perceraian baik Indonesia dan Malaysia hampir memiliki persamaan.
Peran Hukum Dagang dalam Mencegah Penipuan Produk di Platform E-Commerce: Studi Kasus Lazada Indonesia Masripa Siti Zahra; Leny Megawati; Anita Kamilah
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran hukum dagang dalam menanggulangi penipuan produk di platform e-commerce, dengan fokus pada studi kasus aplikasi Lazada. E-commerce sebagai bentuk perdagangan digital telah mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia, namun juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks kasus penipuan produk.Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi dan pengawasannya masih lemah. Modus penipuan yang sering terjadi meliputi pengiriman produk palsu, deskripsi yang menyesatkan, toko fiktif, dan manipulasi ulasan. Kelemahan sistem verifikasi penjual dan ketidakjelasan kebijakan refund memperburuk kondisi perlindungan konsumen.Untuk menjawab tantangan ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan e-commerce, penerapan sistem escrow, peningkatan mekanisme pengawasan dan verifikasi penjual, serta penyediaan layanan pengaduan yang lebih responsif. Selain itu, edukasi hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta kolaborasi antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, transparan, dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era digital.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana Alam M. Mahdor Al Idrus; Putri Triyana; Aji Mulyana; Anita Kamilah; Girirangga Sulangkar; Novita MZ; Mia Amalia
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1740

Abstract

Kerusakan lingkungan akibat bencana alam merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan respons sistematis dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pascabencana, dengan studi kasus di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta, yang terdampak banjir Sungai Cibuni. Metode pengabdian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sungai Cibuni yang melintasi kecamatan Kadupandak, Tanggeung, dan Agrabinta. Temuan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan.
Pemberdayaan Petani Dalam Memanfaatkan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos Lira Sari Iskandar; Dimas Anugrah Saputra; Raisha Hanifah Azahra; Eka Santika Julianti; Aji Mulyana; Novita MZ; Anita Kamilah; Asep Saepul Alam; Angga Adriana Imansyah
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1742

Abstract

Sampah rumah tangga merupakan salah satu persoalan lingkungan serius di Indonesia yang belum tertangani secara optimal. Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih dan mengelola sampah, khususnya sampah organik yang sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Di Desa Wangunjaya, Kabupaten Cianjur, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, namun penggunaan pupuk organik masih sangat minim dan petani masih ketergantungan terhadap pupuk kimia secara berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam mengelola sampah rumah tangga atau sampah organik menjadi pupuk kompos melalu program pemberdayaan berbasis sosialisasi dan demonstrasi pembuatan alat komposter sederhana. Kegiatan ini berlangsung selama 3 minggu dan melibatkan 30 petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Proses pembuatan komposter dilakukan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ember bekas, ban dalam bekas, dan goni kasar, serta bahan-bahan organik. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petani terhadap pentingnya pengelolaan sampah organik dan manfaat penggunaan pupuk kompos. Selain dapat mengurangi volume sampah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, meningkatkan nilai jual petani, kualitas tanah, dan mengurangi biaya pertanian. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Desa Wangunjaya
Reconstruction of Customary Law in Development Agrarian Law in the Field of Mortgage Rights Anita Kamilah; Hesti Dwi Astuti; Grace E. Tambun; Ajeng Permana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.12160

Abstract

  Customary law as one of the sources of Indonesian national law that is local and traditional, has a great influence in the development of agrarian law, and has relevance in overcoming the problems faced by the Indonesian people in the era of globalization. This research has an important role in examining issues regarding: (1) Customary law as the basis of Indonesian national agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law in Indonesian national agrarian law in the field of mortgage rights. The method used in this research, through a doctrinal legal research approach, descriptive analysis research specifications, types and sources of data come from secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis is carried out qualitatively. The results of the study; (1) The enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles is not based on western colonial agrarian law, but is based on customary law as a manifestation of Indonesian legal politics to eliminate dualism in agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law institutions in the land sector is carried out by incorporating the concepts and principles of customary law into new legal institutions, including land mortgages, which are a source of inspiration for the formation of national law.
Tantangan Implementasi Kearifan Lokal dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Sekolah Anita Kamilah; Hesti Dwi Astuti; Cecep Wiharma; Salsabila Hadi Aulia; Fuji Raihan Azhari Azhari Kusworo; Adit Rizki Ramadani
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11967

Abstract

Sexual violence and bullying in schools are serious and complex issues that negatively affect students’ psychological, social, and academic well-being. A learning environment that should serve as a safe and nurturing space can become harmful if these issues are not addressed appropriately. This community service program, conducted at SMA 1 Pasundan Cianjur, aims to introduce and integrate local Sundanese wisdom values such as silih asih (mutual affection), silih asah (mutual learning), and silih asuh (mutual care) as a cultural approach to preventing sexual violence and bullying in schools. The activities were carried out through seminars and interactive discussions involving students, teachers, and school staff. Data were collected through direct observation and feedback from seminar participants. The results indicate that the majority of students are aware of bullying practices in their school environment, and some reported having experienced or felt concerned about potential incidents of sexual violence or bullying. This program successfully raised awareness of the importance of cultural values as a foundation for character education and child protection within the educational setting. Moving forward, the integration of local wisdom is expected to become part of a sustainable preventive strategy to create a safe, inclusive, and culturally rooted school environment. Keywords: Land Certificate; Trimulyo Community; Socialization.