Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Pembaharuan Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Verstek Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Multidisplin Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Prosiding Seminar Nasional Unimus Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Medika: Medika International Journal of Law and Society aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah
Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DALAM KASUS PENCATUTAN MEREK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Citoputri, Monica Christina; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.54337

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas perbuatan melawan hukum pencatutan merek dan upaya yang dapat dilakukan atas perbuatan pencatutan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini merupakan artikel dengan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan komparatif, dengan 3 sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam mengumpulkan bahan-bahan informasi dan fakta terkait artikel ini menggunakan teknik studi kepustakaan, demgan teknik analisis deduksi dengan metode silogisme yang dilakukan dengan cara evaluatif, interpretatif, konstruksi, dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hukum ini dihasilkan bahwa Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik merek atas tindakan pencatutan merek, baik secara preventif maupun represif melalui pasal-pasal yang terkandung dalam undang undang tersebut. Tindakan pencatutan merek sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena adanya penggunaan merek oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi. Perlindungan Hukum yang diberikan terbukti efektif dilihat dari tiap pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum itu secara mendetail
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KONTRAK PENGELOLAAN DANA KAITANNYA MANAJER INVESTASI MELANGGAR KETENTUAN POJK NOMOR 43/POJK.04/2015 TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN Miftakhul Jannah, Ajeng Kirana; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.50844

Abstract

This article describes and examines the problem of first the conflict which is the position of investor in Discretionary Fund based on POJK Number 43 / POJK.04 / 2015. Second, the form of investors legal protection in the Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 regarding conflicts of interest. This article is normative legal research with prescriptive nature. Data source in this research is including primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique is using literature study and the technical analysis is using deductive method. The result shows that according to POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 investors in Discretionary Fund are given rights for their interests to take precedence over those of the Investment Manager.Then in Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 regarding conflicts of interest, investors get legal protection both preventively and repressively which is accomodated in Undang-Undang Number 21 tahun 2011 about Otoritas Jasa Keuangan and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 43/POJK.04/2015.Keywords: conflict of interest; discretionary fund; legal protection
INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THEORY OF ECONOMICS ANALYSIS OF LAW PERSPECTIVE Sudarwanto, AL Sentot; Sulistiyono, Adi; Asrori S, M. Hudi; Suryono, Arief; Muryanto, Yudho Taruno; Cahyaningsih, Diana Tantri; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.77462

Abstract

This article aims to describe the relevance of the protection of intellectual property rights (IPR) in the perspective of the theory of economic analysis of law. The approach used is a historical approach (historical approach) using primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is the literature study technique. Based on the research results, it can be concluded that so far the focus of traditional economic analysts has only highlighted that inventors or holders of exclusive IPR are entitled to incentives or rewards for their findings. Apart from that, giving incentives is also to encourage people to make discoveries that are beneficial to human life. However, they did not highlight the high cost of accessing or using their findings. Even the cost of accessing IP exceeds the cost of the production margin of IP itself. In the perspective of the theory of economic analysis of law, the condition of unbalanced margins can cause injustice.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP VERIFIKASI MATERIIL ATAS PEMBATALAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA Fathurrahman, Muhammad Aldi; Muryanto, Yudho Taruno; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115574

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Salah satu akta yang memiliki peran penting dalam praktik kenotariatan adalah Akta Keterangan Hak Waris, yang menjadi dasar penetapan ahli waris dan peralihan hak atas harta peninggalan. Dalam praktik, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris kerap terjadi akibat kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materiil terhadap identitas ahli waris dan dokumen pendukung, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris serta akibat hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak, serta mengkaji bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam verifikasi materiil yang berujung pada pembatalan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian verifikasi materiil dapat mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya serta menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik bagi notaris. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan verifikasi materiil yang komprehensif menjadi keharusan untuk menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aditya Yudhatama Idham Aditya, Muhammad Faisal Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Ambar Budhisulistyawati, Ambar Andiani Puteri, Kristalia Anjar Sri CN, Anjar Sri Arief Suryono Ario Andika Baskoro Artono Dwijo Sutomo Assidiqi, Imam Dzaki Hidayad Athasya, Amanda Ayu, Adelia Setya Bambang Kusharjanta Budi Legowoz Bustomi, Yazid CESARIO A, MIKAIL Citoputri, Monica Christina Darusman, Muhammad Yusuf Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Fathurrahman, Muhammad Aldi Firmansyah Gabriellea Anya Agatha Gustami, Nabila Rahma Handayani, Otih Handayani, Wiwid Putri Hanggoro Moh. P, Marsetiadi Hastami, Ade Irma Cendikia Idham, Aditya Yudhatama Jamal Wiwoho Juan Dicky A. Sukatendel Kristalia Andiani Puteri Lintang Akbar Samudra M. Hudi Asrori S Masri, Esther Maulana, Muhamad Reza Miftakhul Jannah, Ajeng Kirana Moch Najib Imanullah Mochamad Aidil Adam Mohammad Choirul Anam Muhammad Rustamaji Nabila, Aulia Khansa Nadhila Cahya Nurmalasari Nufitasari, Dien Oktavira, Bernadetha Aurelia Pawiring, Meisyani Putri Ayu Angela Priangga, Rizal Widiya Rachman, Raihan Reza Fauzia Hanum Ridhwan Listiyo Nugroho Rilo Fisyahril Ramadhan Risang Semunaring Jabbar Rizal Widiya Priangga Rudi Laksono Salim Widono SANUSI, ATIKAH AL KHANSA Saptanti, Noor Sava Waroha Sasikirana Haq Setyo Sri Rahardjo Sri Marmoah Sundari, Ayu Suwandi, Sarwiji Teguh Wisnu Wardhana Tri Murwaningsi Anjar Sri Ciptorukmi N Tuhana Tuhana Wardhono, Dwi Tjahja Kusumo Widyoningrum, Riezdiani Restu Widyoningrum, Riezdiani Restu Wulandari, Anisa Dwi Zahra Suryandaru Zulfikar, Rifqi Nur