Articles
<![CDATA[PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPERIENTIAL LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X MATA PELAJARAN GEOGRAFI MATERI BATUAN DAN TANAH DI SMAN 16 SURABAYA ]]>
<![CDATA[Rosyida, Eva]]>;
<![CDATA[Rindawati, Rindawati]]>;
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Vol 9 No 4 (2025): Volume 9, Nomor 4 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28926/riset_konseptual.v9i4.1340
<![CDATA[Pembelajaran geografi di tingkat SMA, khususnya pada materi abstrak seperti litosfer dan batuan, sering mengalami kendala akibat pendekatan konvensional yang minim pengalaman langsung. Penelitian ini mengkaji pengaruh model pembelajaran experiential learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas X di SMAN 16 Surabaya melalui kegiatan praktikum batuan yang mengikuti empat tahapan pembelajaran Kolb: pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Peserta didik dengan gaya belajar converging dan assimilating mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibanding gaya lainnya. Selain meningkatkan pemahaman konseptual, model ini juga mendorong keterlibatan aktif dan koneksi materi dengan kehidupan nyata.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TERHADAP U.U. NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23488
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara yang kita kenal dengan sebutan ASN merupakan Ujung tombak Pemerintahan terhadap masyarakat yang bertujuan melaksanakan tugas pemerintahan baik yang ada di pusat maupun di daerah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara pemerintahan, ASN bertanggungjawab secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam bermasyarakat.Guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu untuk melaksanakan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitan kepustakaan (Library Reasearch) yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pemahaman terhadap tanggungjawab, Hak dan Kewajiban ASN pada kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditentukan. Pemahaman ASN terhadap Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban ASN sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan upaya dalam mewujudkan ASN yang profesional dalam menjalankan fungsi serta tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwibawa dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah digariskan oleh Pendiri negara (The Founding Fathers) Republik Indonesia. Hasil penelitian ini mendiskripsikan bahwa ASN merupakan Pelaksana penyelanggara Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bekerja secara Professional berdasarkansystem merit(cakap dan ahli) di bidang masing-masing. Setiap ASN mampu untuk memahami tanggungjawab, Hak dan Kewajiban bagi dirinya dan berupaya untuk melaksanakannya. ASN memahami tanggungjawab, hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuktikan bahwa melaui ASN inilah Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia melalui ASN yang bekerja dan melakukan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tangungjawab kepada seluruh rakyat. Kata Kunci: Pemahaman ASN, tanggungjawab hak dan kewajiban.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE ]]>
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>;
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Andraini, Fitika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23529
<![CDATA[Transportasi dinilai sangat penting selain digunakan sebagai alat perpindahan orang maupun barang, transportasi pun berguna untuk mempercepat roda perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi maka segala aktifitas akan terkendala sehingga mengakibatkan terkendalanya perekonomian. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi online, hal ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem aplikasi online.Penelitian hukum ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai tentang penerapan perjanjian hubungan kerja dan perlindungan sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.Perjanjian kemitraan yang memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, dan perjanjian sub-kontrak. Sehingga sesuai dengan isi dari perjanjian kemitraan bahwa perusahaan transportasi onlinememposisikan pekerja atau driver sebagai mitra kerja dalam menjalankan kegiatan transportasi. Perjanjian hubungan kerja kemitraan tidak mengenal adanya atasan (majikan) dan bawahan seperti yang dikenal di dalam perjanjian kerja namun dalam perjanjian kemitraan semua pihak berada pada posisi yang sama kedudukannya. Dalam kegiatan transportasi online ialah perjanjian kemitraan yang memilki sifat kesetaraan para pihak sehingga dalam pelaksanaan unsur-unsur hubungan kerja yang terjadi ialah tidak berdasarkan dari pihak pertama atau pengusaha saja. Sehingga mengenai hubungan kerja yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur mengenai pekerjaan, upah dan perintah, mengenai ketiga hal unsur dalam hubungan kerja tidak memenuhi unsur-unsur yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi online dan driver.Perlindungan yang didapati oleh pengemudi tertuang pada pasal 16 ayat 16 ayat (3) huruf h dan i yakni mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun dalam penerapannya pelasksaanaan perlindungan yang diberikan dengan menggunakan syarat disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.]]>
<![CDATA[KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MANTAN NARAPIDANA YANG MENGAJUKAN HAK MENGUJI MATERIEL ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28061
<![CDATA[Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang terdiri atas kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang berjalan bersama dan tidak terpisah satu dengan lain serta bekerjasama untuk melaksanakan pemerintahan Negara. Negara melaksanakan demokrasi dan rakyat memiliki kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga perwakilan dapat dilaksanakan apabila rakyat Indonesia memilikI lembaga Perwakilan yang representatif. Untuk memilih anggota legislatif yang berkualitas, tentu diperlukan calon anggota legislatif yang tidak bermasalah, tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, apalagi menyandang sebutan sebagai Terpidana atau mantan narapidana kasus Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian Putusan Mahkamah Agung tentang mantan narapidana/Terpidana kasus korupsi yang mengajukan hak uji materiel terhadap Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch) karena mengkaji Putusan M.A. No: 55 P/HUM/2018. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan tentang hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki Hak Uji substantif materiel P-KPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap U.U. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan Uji Materiel P-KPU tersebut ditolak karena sudah diputus pada Putusan M.A.Nomor 46 P/HUM/2018. Uji materiel terhadap P-KPU tersebut menghapus Frasa Kasus Korupsi dan tidak menghapus Frasa yang lain. Putusan Mahkamah Agung dengan menghapus frasa Kasus Korupsi, maka Mantan Narapidana kasus Korupsi boleh mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28100
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang bertentangan dengan UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hak Uji materiel terhadap peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidan kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. ]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31492
<![CDATA[The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law in implementing state administration based on Pancasila and the 1945 Constitution. The administration of government with a democratic system in which the highest sovereignty is in the hands of the people and in its implementation the people elect a leader to run the government. To determine the regional leader / regional head must be carried out through regional head elections. Regional head elections are intended to continue the government which has ended its term of office. Therefore, regional head elections must be held simultaneously throughout the territory of the Republic of Indonesia. The holding of regional head elections is a big job and is the responsibility of all parties, including all citizens of the Republic of Indonesia, so that the implementation of regional head elections runs well. The regional head elections in question have been held and are the result of the hard work of various relevant state institutions that have carried out their duties and responsibilities, in this case the General Election Commission (KPU) which has held regional head elections simultaneously throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). ). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the voting rights of citizens to participate and actively participate in determining regional leaders / regional heads who will lead in their respective territories. Citizens have the right to vote to vote at regional head elections. This is of course an awareness and responsibility as citizens so that regional leaders / regional heads are elected who are able to organize government and create prosperity and justice based on the values contained in the principles of Pancasila. The problem in this research is how a juridical study of the awareness of citizens to use their voting rights in implementing democracy in regional head elections?This research is a normative juridical research with the Library Research research method. The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The population in this study is a random population of residents / community of Pengkol hamlet, Mangunsari village, Gunung pati District, Semarang City. The results of the research show that people in this region as citizens of the Republic of Indonesia have the awareness and responsibility to exercise their voting rights in the implementation of regional head elections, especially the election for Mayor and Deputy Mayor of Semarang on December 9, 2020. Regional head elections in this region have been going well and in a conducive situation even though it was held during the Covid-19 pandemic. It is hoped that the holding of this regional head election will produce regional leaders who have reliable and quality leadership management and are able to bring the community to realize social justice for all Indonesian people.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Listyarini, Dyah]]>;
<![CDATA[Sukarman, Sukarman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37996
<![CDATA[The election of regional heads is an activity in the context of implementing a democratic government system and aims to obtain quality regional leaders, able to work honestly, cleanly and with dignity. Among the requirements for a regional head candidate, which is regulated in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, those who register as regional head candidates are Indonesian citizens (WNI). Considering the principle of citizenship that applies in the Republic of Indonesia based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship is Monopatride, every citizen of the Republic of Indonesia only has single citizenship status, except for children born after the enactment of the Citizenship Law can have dual citizenship. This study examines the dual citizenship status of the candidate for Sabu Raijua regent who, at the time of registering to participate in the election of a regional head candidate, it turns out that the Sabu Raijua regent does not renounce his American citizenship status, so he remains dual citizenship. This research has a normative juridical specification. Research method with library research (library research). The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The results of the study on violations of the requirements for regional head candidates in regional head elections based on Law number: 10 of 2016 concerning Regional Head Elections against the use of dual citizenship status. Violations committed by the regent of Sabu Raijua against the requirement to register as a candidate for regional head must be a citizen of the Republic of Indonesia, but this was not fulfilled by the person concerned.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44426
<![CDATA[Negara Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan dan memilih pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku. Pelaksanan pemilihan umum berdasarkan UU Pemilu pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakili Presiden, Pemilihan anggota Legislatif baik Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan tentu saja memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi negara, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan umum serentak ini sangat menguras tenaga, waktu dan beban kerja yang berat dan maksimal dalam penyelenggaraannya khususnya bagi Tenaga Pelaksana Pemilihan Umum dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji materiel UU Pemilihan Umum?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan spesikasi penelitian Pustaka (Library reserach). Hasil penelitian melakukan kajian yuridis tentang Uji materiel yang diajukan oleh 4 (empat) orang petugas Pemilihan umum tahun 2019 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil yang dikemukakan sebagai alasan mengajukan Uji materiel UU Pemilu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang memiliki kelemahan akibat beban berat bagi petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula yang berakibat yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu dengan Frasa ”Pemungutan suara secara serentak” merupakan pasal yang dajukan pengujiannya terhadap UUD tahun 1945 dan menghendaki agar Pemilu tahun 2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak. Gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Uji materiel yang diantarnya merupakan anggota KPPS tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut bukan merupakan ranah MK, melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.]]>
<![CDATA[Pembekalan Keterampilan Tata Rias Dan Rajutan Bagi Warga Binaan Sebagai Upaya Bela Negara Melalui Kemandirian Ekonomi Di Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya ]]>
<![CDATA[Megawati, Suci]]>;
<![CDATA[Huda, Anam Miftakhul]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Jauhar]]>;
<![CDATA[Setyowati, Raden Roro Nanik]]>;
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Sari, Maya Mustika Kartika]]>;
<![CDATA[Fitrie, Revienda Anita]]>;
<![CDATA[Asmaranti, Anisa Dwi]]>;
<![CDATA[Sajida, Rania Hanin]]>;
<![CDATA[Shobirin, Dewi Rahma]]>;
<![CDATA[Ana, Rani Rusdi]]>;
<![CDATA[Ferina, Anggia Citra Okta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Dongan Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Inmates are not exempt from their fundamental human rights to meet the demands of life and livelihood, making it urgent to explore their potential and equip them with skills that can be developed after their release from prison as capital for starting a new life in society. Various skills training programs have been implemented by the prison and other institutions, but limited resources and the increasing number of inmates mean that these programs are still considered ineffective. The PKM team initiated a community service activity in the form of training on national defense through economic independence, followed by makeup and knitting craft training for female inmates at the Surabaya Class II A Women's Detention Center. The training was designed to be integrated and easy to understand, starting with an introduction to tools and materials, techniques and modifications in knitting stitches, up to the final product of the knitted items created. Similarly, for makeup, the training began with an introduction to the tools and materials required for facial makeup application, followed by techniques for applying makeup accurately. The methods used include mentoring, as well as pre-test and post-test assessments to measure participants' understanding levels. Data was collected through observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results of this PKM initiative demonstrate an improvement in the inmates' understanding and skills in makeup application and knitting craftsmanship, fostering their enthusiasm for preparing for a more independent life after their sentence is completed.]]>
<![CDATA[KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU MENGGUNAKAN METODE NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Sari, Khofifah Maulida]]>;
<![CDATA[Budiyanto, Eko]]>;
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Kurniawati, Aida]]>
<![CDATA[ JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya Vol 19 No 1 (2021): JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jggp.v19n1.p49-62
<![CDATA[Pembangunan kawasan industri menarik banyak tenaga kerja baik dari dalam maupun luar Kabupaten Gresik dan membutuhkan lahan tempat dibangunnya fasilitas-fasilitas industri. Penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan permukiman. Sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan penggunaan lahan tersebut, keberadaan RTH harus tetap dijaga. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar ekosistem suatu wilayah tetap seimbang. Penelitian ini berbasis interpretasi citra secara digital menggunakan software Quantum GIS 3.16.5 dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Penentuan klasifikasi jenis tutupan lahan dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas maksimum dan minimum melalui uji threshold. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas RTH dalam rentang 5 tahun. Pada tahun 2021 luas RTH hanya sebesar 160,15 km² atau 13% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gresik. Untuk memenuhi ketetapan minimal proporsi RTH, Kabupaten Gresik membutuhkan penambahan luas sebesar 17% atau 202,93 km².]]>
