Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Batas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Yang Mengandung Sengketa Pra Yudisial Keperdataan Isyana Salsabila; Mizar Adhyaksa; Muhammad Nabil; Muhammad Naufal Hakim; Sela Arinda Putri
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2026): September
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i3.998

Abstract

Sertifikat Hak Pakai merupakan produk administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam praktiknya, sengketa mengenai pembatalan Sertifikat Hak Pakai sering kali tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga melibatkan sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah yang bersifat keperdataan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan memutus perkara yang mengandung sengketa pra-yudisial keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan PTUN dalam pembatalan Sertifikat Hak Pakai serta implikasi adanya sengketa keperdataan terhadap kompetensi absolut PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN berwenang menguji aspek legalitas administrasi penerbitan Sertifikat Hak Pakai, seperti kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, dan substansi keputusan administrasi. Namun, apabila pokok sengketa menyangkut penentuan hak kepemilikan atau hubungan hukum keperdataan yang belum memperoleh kepastian hukum, maka penyelesaiannya terlebih dahulu menjadi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, PTUN tidak dapat memutus substansi hak keperdataan, melainkan hanya menilai sah atau tidaknya KTUN yang disengketakan. Keberadaan sengketa pra-yudisial keperdataan menjadi faktor pembatas yang menentukan ruang lingkup kewenangan PTUN dalam sengketa pembatalan Sertifikat Hak Pakai guna menjamin kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan antarlingkungan peradilan.
Pengenalan Karakter Islami Anak Usia Dini melalui Pesantren Ramadhan oleh Mahasiswa PIAUD IAI Khozainatul Ulum Blora Helina Himmatul Ulya Lina; Muhammad Nabil; Dinda Ayu Pradani; Safitri Novia Argianti
Al-DYAS Vol 4 No 2 (2025): Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v4i2.6425

Abstract

The Ramadan pesantren program serves as a strategic method for instilling Islamic character values in early childhood through an enjoyable and developmentally appropriate approach. This community service initiative was carried out by students of the Early Childhood Islamic Education (PIAUD) Program at IAI Khozinatul Ulum Blora at RA Assalafiyah Gedongsari, Banjarejo, Blora, in collaboration with the school principal and classroom teachers. The primary objective of the activity was to introduce Islamic character values such as honesty, discipline, responsibility, and love for Allah and the Prophet to 30 young learners. The implementation methods included educational activities such as prayer memorization, daily prayer routines, stories of the Prophet’s exemplary character, and creative Islamic-themed activities. Observations revealed an improvement in children's understanding of Islamic values and the gradual development of positive behavioral habits in daily life. Furthermore, the program provided PIAUD students with hands-on experience in applying early childhood education theories in real-world settings. In conclusion, the Ramadan pesantren program proved to be an effective medium for shaping Islamic character in early childhood through synergistic collaboration between students, teachers, and educational institutions.