Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.689
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Manfarisyah, Manfarisyah
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLAWANAN TEREKSEKUSI PARTIJ VERZET ATAS SITA EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN) Putra, Najuasah; Manfarisyah, Manfarisyah; Ramziati, Ramziati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15186

Abstract

Perlawanan tereksekusi (partij verzet) atas sita eksekusi akan menjadi suatu perkara baru yang harus mendapatkan penyelesaian, sehingga perkara pokoknya yang sudah selesai menjadi berkepanjangan dan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dimungkinkan untuk penundaan eksekusi, berdasarkan perlawanan tereksekusi tersebut dan disesuaikan dengan asas kasuitis dan asas eksepsional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat preskriptif, sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perlawanan tereksekusi (partij verzet) yang diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg dapat dilakukan sepanjang pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. Perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, dan perlawanan juga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan tereksekusi atas sita eksekusi (studi putusan nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) menyatakan dalam amar putusannya bahwa perlawanan tereksekusi para pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar; maka perlawanan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); maka para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
PENERAPAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PERKARA JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon) Supinto, Supinto; Manfarisyah, Manfarisyah; Yulia, Yulia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.10060

Abstract

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah terdapatnya perbedaan putusan hakim terhadap penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya banding di Mahkamah Syariah Takengon. Metode preskriptif dengan yuridis empiris dan dengan penelitian kepustakaan merupakan pendekatan kajian ini. Penelitian ini membuat rumusan masalah ialah bagaimana penerapan hukum akibat banding terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syariah Takengon. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pada perkara No: 20/JN/2020/MS.Tkn Tgl 14 Desember 2020 hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diajukan JPU pada tanggal 16 Desember 2020, dengan alasan telah melewati ambang batas waktu dalam melakukakan upaya banding, dimana pemahaman hakim adalah upaya banding seharusnya dilakukan pada hari yang sama pada pembacaan putusan perkara oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah yaitu pada Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding yang diajukan oleh JPU pada tanggal 24 Januari 2022, banding ini diterima oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3). Kesimpulan dalam penelitian ini 1) prosesur upaya hukum sebagaimana dimaksud pada QA No 7 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 73, Pasal 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, 227, 229. 2) Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah untuk nomor perkara pidana jinayat nomor: 20/JN/2020/MS.Tkn menolak dengan Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara nomor: 17/JN/2021/MS.Tkn menerima memori banding dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Jafar, Sofyan; Manfarisyah, Manfarisyah; Malahayati, Malahayati; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9502

Abstract

Gampong Geulumpang Sulu Timu memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang diharapkan bahwa pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sangatlah penting. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejateraaan masyarakat gampong. Berdasarkan hal tersebut maka tim Pengabdian kepada Masyarakat akan mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan, sehingga nantinya mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Jamaluddin, Jamaluddin; Manfarisyah, Manfarisyah; Maghfirah, Fitri
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.13993

Abstract

Aceh is a province with special authority under the Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh/UUPA). The special authority is mentioned, among other regulations, in Article 180, which makes zakat the source of original income of the Aceh Region and the district or city. This study is a normative juridical research, that is, a study that analyses the regulations of laws that set law as a system of norms.The data collection technique used in this research is a literature studies of laws and regulations. This study concludes that zakat management in Aceh is regulated based on the UUPA of 2006. Baitul Mal Aceh and Baitul Mal districts or cities manage the institutions that regulate it. In addition, this legal regulation also explains that the amount of zakat paid is a deductible expense from the taxpayer's income tax liability. However, the existence of zakat, as stipulated in a number of UUPA articles, has not been implemented as expected. The absence of government regulations governing the implementation of taxes as a deductible factor for the amount of income tax payable is one of the reasons for not implementing Article 192. This government regulation is an essential factor towards strengthening the law on the Government of Aceh as part of the Helsinki Memorandum of Understanding mandate. The principle of lex specialis derogate lex generalis must be used as a legal argument in order to encourage the implementation of these regulations. Since Aceh is a region with special autonomy, the application of its law must also be handled specifically.
DIVORCE SETTLEMENT THROUGH MEDIATION PROCESS IN LHOKSEUMAWE SHARIA COURT Faisal, Faisal; Said, Muhammad Helmi MD; Manfarisyah, Manfarisyah; Jumadiah, Jumadiah; Herinawati, Herinawati; Effida, Dara Quthni
Diponegoro Law Review Vol 9, No 1 (2024): Diponegoro Law Review April 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.1.2024.153-166

Abstract

This study examines the effectiveness of mediators in resolving divorce cases based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures and the function of mediators to reduce divorce rates. The type of research is empirical juridical, and primary data, and secondary adopts a juridical approach.. This research reveals that the implementation of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 at the Lhokseumawe Sharia Court has not been maximized so it is necessary to strengthen the education of the judges-mediator regarding how judges handle mediation. In addition, a persuasive approach is needed so that mediation can be run effectively to prevent divorce. The mediator has to maximize his role in reconciling the litigants in the Court so that the parties do not consider mediation as a mere formality. Socialization is needed in the community regarding the importance of resolving disputes peacefully as determined under supreme court regulation.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA RESTAURAN/RUMAH MAKAN/KAFE DI KOTA LHOKSEUMAWE Manfarisyah, Manfarisyah; Fatahillah, Fatahillah; Jafar, Sofyan; Nasrianti, Nasrianti
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9426

Abstract

Pengabdian ini dilakukan berawal dari keprihatinan akan banyaknya restoran/rumah makan/kafe di kota Lhokseumawe tidak bersertifikat halal. Sedangkan tentang sertifikasi halal dan mencantumkan label halal merupakan kewajiban yang telah diatur dengan aturan perundang-undangan. Undang-undang Sistem Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan sejak Tahun 2014. Untuk Provinsi Aceh secara khusus telah ditetapkan dalam Qanun Sistem Jaminan Produk Halal sejak Tahun 2016. Permasalahannya: Banyak pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal, Apa hambatan dalam penerapan Sertifikat halal di Kota Lhokseumawe.Metode yang digunakan dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, alasan dan hambatan dalam pengurusan label halal. Mengadakan pertemuan untuk penyuluhan, dengan memanggil pemateri sesuai substansi pengabdian. Menawarkan pedampingan bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal. Hasil dari pengabdian ini adalah bertambahnya ilmu bagi pelaku usaha dan timbulnya kesadaran pentingnya sertifikat halal pada produk dan tempat usaha yang dijalankan, sebagai tanggungjawab hukum, moral dan tanggungjawab kepada Allah dalam menjalankan usaha sebagai amal ibadah, bakan hanya sekedar mencari keuntungan saja.Hasil menunjukkan bahwa walaupun sertifikat halal telah diwajibkan, namun belum berjalan dengan baik, data menunjukkan Restoran.Rumah makan dan kafe di wilayah Kota Lhokseumawe lebih banyak tidak memiliki sertifikat halal, hambatannya: kurang pengetahuan dan kurang informasi dari pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melaksanakan pengawasan secara rutin dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal pada  usaha yang dijalankan.Disarankan Kepada Majelis Pemusyawaratan Ulama Provinsi Aceh untuk  melimpahkan kewenangan Majelis Pemusyawaratan Ulama kabupaten kota untuk melaksanakan pengawasan dan bersama dinas terkait,. Kepada pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. 
Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen dalam Memilih dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Manfarisyah, Manfarisyah; Jafar, Sofyan; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.13456

Abstract

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Namun demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist. Kewajiban pencantuman sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khusus untuk Provinsi Aceh diperkuat dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UUJPH ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. sebelum UUJPH diundangkan, ketentuan tentang wajib produk halal juga telah diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Oleh sebab itu sudah seharusnya masyarakat mengetahui terkait aturan pencantuman label halal ini pada setiap makanan/produk. Perlunya diberikan penyuluhan hukum dan pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, pencantuman label halal di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ini bertujuan memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pencantuman sertifikat label halal dalam suatu barang/produk. Label halal yang dimaksud adalah Label halal yang sudah melalui proses sertifikasi halal oleh BPPOM dan MPU Aceh
Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADI-SAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe Faisal, Faisal; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar; Ramziati, Ramziati; Iskandar, Hadi; Manfarisyah, Manfarisyah
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 3, No 2 (2023): AGUSTUS 2023
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pendidikan khusus ini merupakan suatu bentuk pendidikan yang harus diikuti oleh seseorang yang berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan PKPA ini mempunyai relefansi dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang didalamnya dinyatakan bahwa jenis Pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, kegamaan dan khusus. Kegiatan pengabdian ini bertujuan melahirkan para profesi advokat yang handal, madiri, dan bertanggung jawab sehingga mampu tampil sebagai penegak keadilan dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil dan sesuai dengan tujuan hukum yakni, keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi semua dengan pemberlakuan kesamaan di depan hukum. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober sampai 05 November 2022 di Kota Lhokseumawe. Metode yang dilakukan Service Learning (SL), dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan PKPA atau Kemitraan Fakultas Hukum dengan PERADI-SAI. Selain itu, pendekatan Participatory Action Research (PAR) berorientasi pada pemberdayaan para peserta PKPA. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdi dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan. Hasil kegiatan ini adalah melahirkan para profesi advokat dan memberikan pemahaman Advokat merupakan profesi yang mulia, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, serta kegiatan profesi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya supremasi hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEREDARAN MAKANAN BUATAN RUMAH YANG TIDAK TERDAFTAR DI DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE Nurhakiki, Nurhakiki; Manfarisyah, Manfarisyah; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13126

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan Home Made yang tidak terdaftar di Dinas kesehatan serta peranan Dinas Kesehatan dalam menyikapi adanya makanan Home Made yang beredar dan tidak memiliki izin Dinas Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum secara langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan buatan rumah yang tidak memiliki izin yaitu dengan cara menindak lanjuti pelaku usaha yang bertindak merugikan konsumen seperti yang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun peranan dinas kesehatan dalam menyikapi adanya makanan buatan rumah yang beredar dan tidak memiliki izin dinas kesehatan yakni dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memberi himbauan secara langsung kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat PIRT sebagai bentuk kepercayaan konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk yang di produksi oleh si pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pelaku Usaha, Dinas Kesehatan, UU Nomor 8 tahun 1999.
Co-Authors Almuntazar, Muhammad Amin Arifa, Rida Nur azrina, tasya Cindy Dara Sitorus Cut Asmaul Husna, Cut Asmaul Ega Wulandari Elidar Sari Faisal Faisal Faisal Faisal Fatahillah, Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fazira, Inda Fazlon Fazlon Fitri Maghfirah Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Herinawati, Herinawati Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin M.Nur Rasyid Malahayati Malahayati MARIA BINTANG Muhammad Amin Almuntazar Muhammad Fazil, Muhammad Muhammad Nouval Mukhlis Mukhlis Nasrianti, Nasrianti Nouval, Muhammad Nurarafah, Nurarafah Nurhakiki, Nurhakiki Nuribadah, Nuribadah Putra, Najuasah Putri, Nurhaliza Quthni Effida, Dara Ramziati Ramziati Ramziati, Ramziati Raudhatul Jannah Rida Nur Arifa Said, Muhammad Helmi MD Sapnah Sapnah Sofyan Jafar Sofyan Sofyan Sri Maulina Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Supinto, Supinto Syahra, Adilla Wendi Arismunandar Sagala Yanti, Rahma Yulia Yulia Zainal Abidin Zainal Abidin