Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum Samudra Keadilan Kosmik Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Soedirman Law Review
Abdul Aziz Nasihuddin
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG Tenggar Miftakhul Akbar; Kadar Pamuji; Abdul Aziz Nasihuddin; Kartono -
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.196

Abstract

Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional di dunia, terutama Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangan atributif dengan mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah agar dampak dari adanya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dinilai menimbulkan kekebalan hukum bagi pejabat negara serta menghapuskan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidaklah benar, rumusan Pasal 27 tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta pendapat para ahli mengenai diskresi.
KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. DAN NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN) Bintang Parashtheo; Abdul Aziz Nasihuddin; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara dan mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi lingkungan hidup Indonesia dalam putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN yaituPerkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) dan WALHI secara kimulatif memiliki full legal capacity dari organisasi lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Pasal 92 Ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara konkrit menunjukan peran kedua organisasi lingkungan hidup sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI pada putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN berdasar pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Ayat 32 dan Ayat 25 UUPPLH yang dikaitkan dengan Pasal 3 Ayat 1 Huruf c Anggaran Dasar Yayasan WALHI,terdapat cukup alasan hukum bagi WALHI untuk menyatakan dirinya “merasadirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UUPERATUN. Kata Kunci : Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.
Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kota Banjar Patroman Fina Nurul Farida Hidayat; Abdul Aziz Nasihuddin; Kadar Pamuji
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.24

Abstract

Pelayanan publik merupakan tujuan dari negara hukum dalam meciptakan kesejahteraan negara karena dari pelayanan publik perizinan diselenggarakan. Skripsi ini membahas tentang peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian perizinan berusaha di Kota Banjar Patroman. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu mengenai pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS, maupun kendala yang dihadapi dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan peranan dinas sebagai penyelenggara pelayanan perizinan berusaha berada di bidang administrasi dalam pemenuhan komitmen izin sampai nanti saat izin usaha yang diterbitkan tersebut berlaku efektif. Pelaku usaha yang melakukan permohonan perizinan dihadapkan dengan kendala pada pemenuhan komitmen izin.Kata Kunci: Peranan, Dinas, Perizinan, Sistem, OSS
TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN AMDAL PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nixon Randy Sinaga; Abdul Aziz Nasihuddin; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.67

Abstract

Pertambangan batubara merupakan salah satu bentuk kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berada di bawah penguasaan negara. Hal ini menegaskan kegiatan pertambangan batubara tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, wajib dimuat dalam setiap regulasi yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini pada gilirannya juga bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak asasi warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan yang telah termuat dalam konstitusi juga harus diturunkan pada peraturan perundang-undangan yang demokratis dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan pengaturan penyusunan Amdal dalam peraturan perundang-undangan pada kegiatan pertambangan batubara serta menganalisis ketentuan serta penjaminan terhadap hak atas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal dan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan yang analitis, dan menggunakan spesifikasi deskriptif serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PermenLHK No.38 Tahun 2019 memiliki muatan yang bertentangan dengan UUPPLH maupun UU Minerba terkait kewajiban penyusunan Amdal pada kegiatan eksplorasi pertambangan. Jaminan hak atas keterlibatan masyarakat dalam kontrol lingkungan hidup yang telah diatur dalam UUPPLH, pada kegiatan pertambangan batubara justru diciderai oleh ketentuan dalam UU Minerba.Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pertambangan Batubara, Amdal
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MATA AIR DI KABUPATEN BANYUMAS Windy Amalia Nabila Putri; Kartono Kartono; Abdul Aziz Nasihuddin
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.137

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sumber mata air yang matididaerah Kabupaten Banyumas. Tujuan utama dari penelitian ini untukmengetahui peranan apa saja yang sudah dilakukan dan faktor-faktor apasaja yang menghambat peran dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangibencana alam di Kabupaten Banyumas khususnya dalam perlindungan mataair. Penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian normatif.Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukanpengambilan data berdasarkan hasil penelitian dari Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD). Penelitian ini dilaksanakan di kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.Meningkatnya potensi sumber mata air di Kabupaten Banyumas menjadisalah satu penyebab permasalahan yang sering dialami karena menimbulkandampak terhadap masyarakat luas. Air yang merupakan sumber kehidupanmanusia sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusiadalam kegiatan sehari-hari. Dalam penanganannya, Pemerintah Daerah disiniseperti BPBD Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas danDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagaiupaya untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air.Kata Kunci: Mata Air, Upaya Pemerintah Daerah
Omnibus Law Nasihuddin, Abdul Aziz
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.4088

Abstract

Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia Asmarudin, Imam; Fauzan, Muhammad; Nasihuddin, Abdul Aziz; Ardhanariswari, Riris; Hariyanto, Hariyanto; Nunna, Bhanu Prakash
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1390

Abstract

The formation of responsive laws is an ideal form and a must in a country that adheres to democracy, the involvement of the community in the formation of laws and regulations is a form of implementation of democracy and popular sovereignty, so far the principles of the Formation of Legislation are regulated in Article 5 of Law Number 12 of 2011, but these principles are still formally operational and are considered unable to provide space for the community in conveying input that needs to be fulfilled in the mechanism of forming laws, so there needs to be an update on the principles of its formation. This research aims to find out how the idea of updating the norms of principles in the formation of laws in the future, the method in research uses legal research methods through approaches, data analysis is descriptive qualitative statute approach, conceptual approach, and case approach. the results of the study show that the formation of laws and regulations must certainly begin with a response to the existence of a legal problem that develops in society and there must be a regulatory solution, so that the formation of laws and regulations is not always based on political interests, certain groups or other interests, it is to avoid overregulation. The concept of responsiveness becomes urgent to be prioritized as a new norm of principles in the formation of good laws and regulations, because it can provide a two-way space between the legislator and the public quickly. the concept of responsiveness becomes a new idea in the new norm of the principles of good law formation, which has the character of strengthening the root foundation of the principle of openness and as a supporter (supporting) to the provisions of Article 96  Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.
THE CONCEPT AND LEGAL POLITICS OF DISCRETION AS FREEDOM OF ACTION FOR GOVERNMENT OFFICIALS PURWANTO, DEDI; Abdul Aziz Nasihuddin; Siti Kunarti
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.9360

Abstract

Government administration encompasses, at the very least, the procedures involved in decision-making and/or actions taken by government bodies and/or officials. This is closely related to the legal policy within the Omnibus Law on Job Creation. Therefore, the Omnibus Law on Government Administration is one of the 79 laws amended through the Omnibus Law on Job Creation. Through the Omnibus Law on Job Creation, the requirement for discretion to be "not contrary to the provisions of the legislation" was eliminated. The removal of this requirement renders discretion no longer bound by statutory provisions, potentially violating statutory provisions in the name of discretion. This paper represents normative legal research or library research, using a statute approach and a conceptual approach. This paper concludes that the concept and legal policy behind the change in discretion requirements in the Omnibus Law on Job Creation provide leeway for government officials and/or administrative bodies to address public service issues. However, this is in contradiction with the general theory and purpose of discretion itself.
Collaborative Governance in Tackling Prostitution in Pemalang Regency Tobirin Tobirin; Abdul Aziz Nasihuddin; Kadar Pamuji
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3302

Abstract

This article is driven by the complexity of handling prostitution, from economic issues, conflicts of interest, poor communication coordination, to the absence of collaboration between stakeholders. This study aimed to analyze the implementation and obstacles of collaborative governance in dealing with prostitution in Pemalang Regency. A social-juridical research methodology through the  combination of doctrinal-normative legal research and social as well as social science approaches was selected for this study, while data collection were obtained through focus group discussions and secondary data. The study results showed that the implementation of collaborative governance in handling prostitution in Pemalang Regency has not been optimal, with ineffective communication identified between stakeholders. In addition, the barriers to the collaborative process include conflicts of interest in the handling of prostitution issues that give rise to differing perceptions among the health service providers, security forces, and religious leaders; ineffective institutional design; and the reliance to the deparment in charge of handling public order. The lack of shared commitment to address prostitution issue in a planned and measurable manner in adherence to local regulations remains a challenge to be resolved.Keywords: barriers, collaborative, handling, prostitution.
Notary Authority in Making Auction Minutes as Authentic Deed in the Implementation of Voluntary Auctions Agung Laksono; Abdul Aziz Nasihuddin; Siti Kunarti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1404

Abstract

An auction is a public sale of goods through bidding, requiring the issuance of an auction minutes (auction minutes). These minutes, prepared by an authorized auction official, are authentic deeds with perfect evidentiary strength. The study focuses on the notary's authority to draft auction minutes and their legal validity as authentic evidence in court when acting as an auction official. This research employs a normative juridical method, analyzing the application of legal norms in positive law. Vendu Reglement, PMK No. 213/PMK.06/2020 (updated by PMK No. 122/PMK.06/2023), and PMK No. 189/PMK.06/2017 govern the authority of Class II auction officials. They must meet educational qualifications (minimum bachelor's degree in law or economics), undergo selection, internship, and inauguration. Auction minutes are valid only if prepared by official auction officers, though Article 15(2) of the Notary Law (UUJN) permits notaries to draft them under specific conditions. Article 1868 of the Civil Code mandates that authentic deeds be prepared by authorized officials, granting notaries acting as auction officials the authority to create legally valid auction minutes, provided no evidence disproves their authenticity.
Co-Authors Aditya Riza Darmawan Agung Laksono Ardanariswari, Riris Bintang Parashtheo Dedi Purwanto, Dedi Dewi Chusna Indriasari Dody Nur Andriyan Endang Hilmi Fina Nurul Farida Hidayat Halilintar, Ilham Saputra HARIYANTO HARIYANTO Hidayat, Fina Nurul Farida Imam Asmarudin Izawati Wook Kadar Pamuji Kadar Pamuji Kadar Pamuji kadar pamuji kadar Pamuji Kadar Pamuji Kartika Winkar Setya Kartono Kartono Kartono, Kartono Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih Moh. Husein Sastranegara Muhammad Fauzan Nixon Randy Sinaga Noor Asyik Nunna, Bhanu Prakash Riri Trinanda Riris Ardhanariswari Roy Andreas Salsabil, Hilda Halnum Shodikin, King Amil Hamzah Al Hakim Siti Kunarti Siti Muflichah Slamet Rosyadi Sri Hartini Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Tenggar Miftakhul Akbar Tobirin Tobirin Weda Kupita Windy Amalia Nabila Putri Yuni Dwi Setyaningsih