Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hanif, Muhammad Daffa; April, Muhammad; Nelli, Jumni
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 2 (2025): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut perspektif Islam serta hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam perkara yang ma’ruf serta menjaga kehormatan rumah tangga. Selain perspektif Islam, penelitian ini juga mengkaji hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia untuk memahami bagaimana hukum nasional mengatur hubungan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami konsep hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan hukum nasional menekankan keseimbangan serta keadilan dalam hubungan suami istri. Suami memiliki hak untuk ditaati dalam perkara yang ma’ruf dan diperlakukan dengan baik oleh istri, sementara istri berhak mendapatkan nafkah yang layak serta perlakuan yang penuh kasih sayang. Implementasi hak dan kewajiban yang seimbang ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menciptakan lingkungan keluarga yang Islami dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Abstract This research aims to analyze the rights and obligations of husbands and wives in a household from the perspective of Islam as well as positive law in Indonesia. In Islam, the balance between rights and obligations is a fundamental principle in building a harmonious household. The husband has the primary responsibility to provide for and protect his wife, while the wife is obligated to obey her husband in matters that are considered good (ma’ruf) and to maintain the honor of the household. In addition to the Islamic perspective, this study also examines the rights and obligations of husbands and wives based on the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law in Indonesia to understand how national law regulates household relationships. This research was conducted using qualitative methods with a literature study approach. The data sources include the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh texts, as well as legislation such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The analysis was performed using a descriptive approach to understand the concepts of rights and obligations of husbands and wives within the context of Islamic law and positive law in Indonesia. The findings indicate that both Islam and national law emphasize balance and justice in the husband-wife relationship. The husband has the right to be obeyed in matters that are good and to be treated well by his wife, while the wife is entitled to receive adequate financial support and loving treatment. The implementation of these balanced rights and obligations plays a crucial role in maintaining household harmony and creating a family environment that is Islamic and compliant with existing laws in Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hanif, Muhammad Daffa; April, Muhammad; Nelli, Jumni
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 2 (2025): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut perspektif Islam serta hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam perkara yang ma’ruf serta menjaga kehormatan rumah tangga. Selain perspektif Islam, penelitian ini juga mengkaji hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia untuk memahami bagaimana hukum nasional mengatur hubungan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami konsep hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan hukum nasional menekankan keseimbangan serta keadilan dalam hubungan suami istri. Suami memiliki hak untuk ditaati dalam perkara yang ma’ruf dan diperlakukan dengan baik oleh istri, sementara istri berhak mendapatkan nafkah yang layak serta perlakuan yang penuh kasih sayang. Implementasi hak dan kewajiban yang seimbang ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menciptakan lingkungan keluarga yang Islami dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Abstract This research aims to analyze the rights and obligations of husbands and wives in a household from the perspective of Islam as well as positive law in Indonesia. In Islam, the balance between rights and obligations is a fundamental principle in building a harmonious household. The husband has the primary responsibility to provide for and protect his wife, while the wife is obligated to obey her husband in matters that are considered good (ma’ruf) and to maintain the honor of the household. In addition to the Islamic perspective, this study also examines the rights and obligations of husbands and wives based on the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law in Indonesia to understand how national law regulates household relationships. This research was conducted using qualitative methods with a literature study approach. The data sources include the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh texts, as well as legislation such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The analysis was performed using a descriptive approach to understand the concepts of rights and obligations of husbands and wives within the context of Islamic law and positive law in Indonesia. The findings indicate that both Islam and national law emphasize balance and justice in the husband-wife relationship. The husband has the right to be obeyed in matters that are good and to be treated well by his wife, while the wife is entitled to receive adequate financial support and loving treatment. The implementation of these balanced rights and obligations plays a crucial role in maintaining household harmony and creating a family environment that is Islamic and compliant with existing laws in Indonesia.

Pemeliharaan Anak dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Syahrizan, Mhd; Nelli, Jumni
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2025): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v6i2.1269

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, baik dalam hal kasih sayang, pendidikan, maupun kesejahteraan hidupnya. Dalam Islam, pemeliharaan anak (hadhanah) dan perwalian (wilayah) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang baik dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan syariat Islam. Hadhanah adalah hak dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, terutama ketika anak masih berada dalam usia belum baligh. Dalam Islam, ibu lebih diutamakan dalam pemeliharaan anak, terutama bagi anak yang masih kecil, kecuali jika terdapat alasan yang menghalanginya, seperti ketidakmampuan atau kondisi lain yang merugikan anak. Wilayah atau perwalian adalah tanggung jawab seorang wali dalam mengurus kepentingan anak, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan hukum, seperti pernikahan dan pengelolaan harta. Wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dalam fikih Islam.

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Istiqomah; Nelli, Jumni
Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52802/wst.v10i2.1846

This article examines the legal status of children born outside of marriage as a significant issue within the Indonesian legal system, particularly after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Prior to this decision, a child born outside of marriage was legally recognized as having a civil relationship only with the mother and her family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. The Constitutional Court’s ruling introduced a fundamental shift by allowing the possibility of establishing a civil relationship with the biological father, provided that scientific evidence—such as DNA testing—can prove a biological link. This development creates new dynamics in the protection of children's rights, especially regarding legal status, maintenance, and inheritance rights. This study aims to comprehensively analyze the position of children born outside of marriage after the Constitutional Court’s decision, viewed from both national law and Islamic law perspectives.

Riddah as an Obstacle to Hadhanah in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah: Analysis of East Jakarta PA Decision No.1700/Pdt.G/2010/PAJT Akbar, Ali; Nelli, Jumni
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.18375

The jurists set several conditions for those entitled to custody of children, one of which is being Muslim. Riddah (leaving Islam) is normatively seen as an obstacle to ḥaḍānah because it is feared that it can affect the child's faith and religious education. This article aims to determine the Maqasid Syariah review of the Judge's rejection of the right of Hadanah for apostate mothers as stated in the Religious Court Decision Number PA Jakarta Timur No.1700/Pdt.G/2010/PAJT. This type of research is Normative research with a Statutory approach. Primary data are the East Jakarta Religious Court Decision Number 1700/Pdt.G/2010/PAJT, as well as laws and Islamic legal provisions related to Hadanah and Riddah, while secondary legal materials are obtained from fiqh literature, books, scientific journals, and relevant scientific works. The data collection technique is documentation, and the analysis is qualitative. The results of this article show that case No. /Pdt. G/2010/2010 / PAJT did not grant Hadanah rights to apostate mothers. In this decision, the judge understood Riddah as an obstacle to Hadanah as a consideration in the Hadanah decision. As discussed in the book Kifayatul Akhyar, as a basis for understanding fiqh, it is a requirement that parents who have the obligation to educate and raise children be Muslim, so that the judge's decision rejects the plaintiff's or appellant's petition if the plaintiff or appellant is an apostate. The Panel of Judges has prioritized hifz al-ddin (dhoruriyat) and hifdz an-nafs (care for the soul) to consider the benefit and best interests of the child

Riddah as an Obstacle to Hadhanah in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah: Analysis of East Jakarta PA Decision No.1700/Pdt.G/2010/PAJT Akbar, Ali; Nelli, Jumni
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.18375

The jurists set several conditions for those entitled to custody of children, one of which is being Muslim. Riddah (leaving Islam) is normatively seen as an obstacle to ḥaḍānah because it is feared that it can affect the child's faith and religious education. This article aims to determine the Maqasid Syariah review of the Judge's rejection of the right of Hadanah for apostate mothers as stated in the Religious Court Decision Number PA Jakarta Timur No.1700/Pdt.G/2010/PAJT. This type of research is Normative research with a Statutory approach. Primary data are the East Jakarta Religious Court Decision Number 1700/Pdt.G/2010/PAJT, as well as laws and Islamic legal provisions related to Hadanah and Riddah, while secondary legal materials are obtained from fiqh literature, books, scientific journals, and relevant scientific works. The data collection technique is documentation, and the analysis is qualitative. The results of this article show that case No. /Pdt. G/2010/2010 / PAJT did not grant Hadanah rights to apostate mothers. In this decision, the judge understood Riddah as an obstacle to Hadanah as a consideration in the Hadanah decision. As discussed in the book Kifayatul Akhyar, as a basis for understanding fiqh, it is a requirement that parents who have the obligation to educate and raise children be Muslim, so that the judge's decision rejects the plaintiff's or appellant's petition if the plaintiff or appellant is an apostate. The Panel of Judges has prioritized hifz al-ddin (dhoruriyat) and hifdz an-nafs (care for the soul) to consider the benefit and best interests of the child

Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia Wahyudi, Johan; Nelli, Jumni
Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 (2025): Tasyri: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55656/tjmes.v7i2.459

Semakin meningkatnya pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setiap daerah dinindonesia memberikan gambaran bahwa masih banyaknya masyarakat yang menikah tanpa mencatatnya kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Adapun pokok masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang belum dicatatkan di pengadilan agama. Dalam hal ini penulis menggunakan Jenis penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang status keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya sesuai dengan aturan syaria’at Islam namun belum dicatatkan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Isbat nikah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama Islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang dipilih olehnya. Mencermati tingginya permohonan itsbat nikah penulis menyarankan: agar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah agar memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk desa terpencil. Kemudian menetapkan itsbat nikah dengan tegas berdasarkan dengan ketentuan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Financial Provision by Migrant Husbands and Its Impact on Family Resilience in Kampar Regency, Riau Hardani, Sofia; Abdul Munir, Akmal; Mochammad Sahid, Mualimin; Nelli, Jumni; Hasanah, Nur
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.32738

This article examines the complexities of family life among women whose husbands migrate for work in Kampar Regency, Riau, with a focus on how financial obligations are fulfilled and how these conditions affect family resilience in economic, social, and psychological dimensions. The study employs a qualitative approach using in-depth interviews with ten informants, consisting of wives, children, and community leaders. The findings reveal that the tradition of migration has long been embedded in Kampar’s cultural practices, leading to a generally positive acceptance of the migrant-husband phenomenon. Financial support in the form of remittances emerges as the primary factor sustaining family resilience, complemented by emotional support delivered mainly through communication. Social support, religiosity, and the contributions of children also play significant roles in strengthening family resilience. Conversely, challenges such as delayed remittances, infrequent communication, and moral issues including second marriages undertaken while living away pose serious threats to family stability. This article contributes academically to the development of family integrity theory and offers practical insights for policymakers and communities in formulating strategies for family empowerment.

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search