Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kelembagaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Syarani, Ridwan; Malawat, Sitna Hajar; Akhmad, Beni; Utomo, Haris
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.2.199-208

Public Service Mall (MPP) is a public service management unit at the Regency/City level whose operations involve several stakeholders. This multi-stakeholder institution certainly requires a solid and agile institution so that the service process runs well according to what is planned and determined. The results of the institutional evaluation are one of the benchmarks for the success of the MPP. The MPP institution, which is coordinated by the Investment and One-Stop Integrated Services Office, has not been comprehensively evaluated. The results of the MPP institutional analysis are expected to provide input for improving the operations of public service institutions in the future. The design of data collection techniques was carried out through interviews and literature, the design of data analysis used analytical qualitative analysis techniques, especially through the perspective of the institutional development framework. The Public Service Mall institution as a whole is the embodiment of the relationships between institutional variables and forms the final part of the institutional process itself. In the institutional process, all elements of linkage or interrelationships between institutional variables are well depicted in the Banjar Regency MPP. Institutionalization as an evaluative variable is the objective of the standard for assessing the success of institutional development efforts at the MPP of Banjar Regency, as reflected in the operational running of services from the beginning of its formation until now.

Public Trust Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus Di Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah) Fika Fibriyanita; Irma Muliana; Sitna Hajar Malawat; Riska Aulia Noor; Deli Anhar
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3758

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, dengan studi kasus di Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator kepercayaan publik, yaitu komitmen, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari dua pegawai KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan lima masyarakat setempat, serta didukung oleh dokumentasi dan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Kelurahan Mawar tergolong rendah karena Masyarakat jelas sangat melihat adanya pilih kasih atau dalam artian ada nya kolusi dari para penguasa. Pada aspek komitmen, KPU dinilai belum bisa konsisten dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Aspek ketulusan telah ditunjukkan melalui penyediaan informasi dan layanan berbasis digital, namun belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kejujuran KPU masih dipertanyakan akibat adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang mana terlihat jelas perbedaan penetapan calon pemimpin. Dari sisi kompetensi, KPU dinilai cukup baik dalam aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi masih lemah dalam edukasi politik dan peningkatan partisipasi publik. Sementara itu, aspek keadilan dianggap belum terpenuhi, terutama terkait kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun KPU telah menjalankan fungsi kelembagaannya, kepercayaan publik belum terbangun secara optimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam transparansi, komunikasi publik, dan keadilan penyelenggaraan pemilu.

Penyuluhan Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Digitilasasi Desa di Desa Tamban Baru Mekar Kabupaten Kapuas Sitna Hajar Malawat; Abdul Haliq; Normajatun Normajatun; Ridwan Syarani; Budi Setiawati
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i4.2358

Di era Digitalisasi, masyakarat dituntut mampu melek teknologi terhadap apapun bentuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, begitu pula ranah pemerintahan desa. Bagi warga masyarakat dalam memahami informasi/kebijakan2 yang disosialisasikan oleh pemerintah dan menggunakan layanan digital dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan dalam hal ini kantor desa sebagai ujung tombak pelayanan publik harus mampu memfasilitasi keterbukaan informasi publik tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan aksesibiltas layana publik melalui digitalisasi desa. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini pada khususnya adalah warga desa tamban baru mekar kecamatan tamban catur kabupaten kapuas. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan dokumentasi.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PUBLIC TRUST PDAM INTAN BANJAR DI KOTA BANJARBARU Rama Setiadi; Sitna Hajar Malawat; Lieta Dwi Novianti
Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary Vol. 3 No. 2 (2026): Multidisciplinary Approach
Publisher : Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap public trust pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) di Kota Banjarbaru serta besarnya pengaruh yang ditimbulkan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner kepada 397 pelanggan yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, statistik deskriptif, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan seluruh instrumen valid dan reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,966. Data juga memenuhi asumsi normalitas dan linearitas. Analisis regresi menghasilkan persamaan Y = 3,430 + 0,545X yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap public trust. Nilai korelasi (R) sebesar 0,921 menunjukkan hubungan sangat kuat, sedangkan R² sebesar 0,848 menunjukkan bahwa 84,8% variasi public trust dijelaskan oleh kualitas pelayanan. Hasil uji t memperoleh signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap public trust.

Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Mewujudkan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Barito Utara Muhammad Rafiqhi Alfaqih; Sitna Hajar Malawat; Rizky Subhan
Student Research Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i3.2647

This study aims to analyze the implementation of the MBG policy in fulfilling nutritional needs in North Barito Regency and to identify the obstacles encountered. A qualitative descriptive approach was employed, with MAN Barito Utara and SMAN 4 Muara Teweh as research sites. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using Edward III's policy implementation model encompassing four indicators: communication, resources, implementor disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that MBG implementation at both schools has generally been running well but not yet optimally. Communication was structured and food production quality was ensured through certified kitchens. All implementors demonstrated high commitment and enthusiasm, serving as the primary strength of the program. Key obstacles were identified in the resource dimension absence of dedicated nutrition personnel, inadequate distribution space, and minimal nutrition education for students and in the bureaucratic structure dimension, including SOPs not tailored to each school's specific characteristics, informal task divisions lacking official decrees, and the absence of systematic staff substitution mechanisms. The study recommends dedicated budget allocation for distribution facilities, issuance of official task division decrees, SOP refinement, and development of nutrition education modules integrated into teaching and learning activities.

Analisis Kelembagaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Ridwan Syarani; Sitna Hajar Malawat; Beni Akhmad; Haris Utomo
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.6.2.199-208

Public Service Mall (MPP) is a public service management unit at the Regency/City level whose operations involve several stakeholders. This multi-stakeholder institution certainly requires a solid and agile institution so that the service process runs well according to what is planned and determined. The results of the institutional evaluation are one of the benchmarks for the success of the MPP. The MPP institution, which is coordinated by the Investment and One-Stop Integrated Services Office, has not been comprehensively evaluated. The results of the MPP institutional analysis are expected to provide input for improving the operations of public service institutions in the future. The design of data collection techniques was carried out through interviews and literature, the design of data analysis used analytical qualitative analysis techniques, especially through the perspective of the institutional development framework. The Public Service Mall institution as a whole is the embodiment of the relationships between institutional variables and forms the final part of the institutional process itself. In the institutional process, all elements of linkage or interrelationships between institutional variables are well depicted in the Banjar Regency MPP. Institutionalization as an evaluative variable is the objective of the standard for assessing the success of institutional development efforts at the MPP of Banjar Regency, as reflected in the operational running of services from the beginning of its formation until now.

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus Dampak Penutupan Tpa Basirih Kota Banjarmasin): Waste Management Policy Strategy by the Environmental Agency (Case Study of the Impact of the Closure of the Basirih Landfill in Banjarmasin City) Sitna Hajar Malawat; Abdul Haliq; Riska Aulia Noor
Anterior Jurnal Vol. 25 No. 1 (2026): Anterior Jurnal
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v25i1.11262

Tujuan penelitian Untuk mengetahui Strategi dan faktor kendala dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus Dampak Penutupan Pemrosesan Akhir Sampah Basirih Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Adapun peneliti mengambil pendekatan ini karena masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan relevan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan deep interview, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 1.Strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pascapenutupan TPAS Basirih mencerminkan upaya transformasi sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Strategi tersebut ditunjukkan melalui perubahan tujuan pengelolaan dari metode open dumping ke controlled landfill, pengarahan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta tindakan konkret berupa pembangunan infrastruktur pendukung seperti TPS 3R, rumah pilah, bank sampah, dan penguatan sistem edukasi. 2. Pelaksanaan strategi ini masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, belum tersedianya infrastruktur alternatif secara menyeluruh, serta dampak sosial ekonomi terhadap pekerja informal menjadi tantangan utama. Penutupan mendadak oleh KLHK menciptakan tekanan operasional tanpa persiapan memadai, memperparah risiko pencemaran lingkungan dan ketimpangan sistem pengelolaan. Selain itu, keterbatasan koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya implementasi inovasi pengelolaan seperti program 3R dan rumah pilah, menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat bergantung pada peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM

Implementasi Kebijakan Dana Bosp-Kinerja Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Pada Sekolah Dasar Kecamatan Astambul Miftahul Khair; Sitna Hajar Malawat; Rizky Subhan
Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary Vol. 3 No. 2 (2026): Multidisciplinary Approach
Publisher : Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana BOSP-Kinerja, meliputi kepala sekolah, bendahara atau pengelola BOSP, guru, komite sekolah, dan pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOSP-Kinerja dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan. Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, serta pengawasan oleh pihak internal dan eksternal sekolah. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan kompetensi pengelola, beban administrasi, perubahan ketentuan, dan kendala teknis dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan Dana BOSP-Kinerja dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar.

Good governance based on service information system applications administration population via smartphones Sitna Hajar Malawat; Dewi Merdayanty; Junaidy Junaidy; Syahrial Shaddiq
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 9 No. 4 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020233143

Good Governance aims to encourage efficient management, openness, active participation, and fairness in the organizational or governmental structure. If applied to an application platform that manages population administration services, the principles of Good Governance can secure the smooth running of these services, in line with the needs of the community. The purpose of the study was to determine the implementation of Good Governance based on an information system application for population administration services via smartphones in Tanah Laut Regency and the obstacles in its implementation which have become part of the governance of the Indonesian state in general and specifically in the Department of Population and Civil Registration of Tanah Laut Regency. The data analysis technique is to use interactive model data analysis (data reduction). The results show that the context of the principles of Good Governance at the Department of Population and Civil Registration of Tanah Laut Regency still needs to be improved again, this is because there are still some principles that are still not running optimally, such as the presence of individuals who prioritize the interests of groups/officials, lacking facilities and infrastructure, such our computers and there are employees who are not under their competence.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search