Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.502
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) JCES (Journal of Character Education Society) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Government and Politics (JGOP) JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Abdimas Mandalika JP-Publik Unizar Law Review
M Taufik Rachman
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JP-Publik

 1 
PENINGKATAN PEMAHAMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA DASAN BARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH M. Taufik Rachman; Rahmad Hidayat; Mintasrihardi mintasrihardi; Muhammad Ariy Dermawan
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 1, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v1i2.6873

Abstract

Pemerintahan desa Dasan Baru adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini mitra desa hanya menyediakan agen-agen independent sebagai pengawas pemerintahan desa dan pelayanan public yang ada di desa. Meskipun di desa sudah terdapat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) DI DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR M. Ulfatul Akbar Jafar; M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 1, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v1i2.7016

Abstract

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Penjelasan pada pasal 78 UU NO. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan saran dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.
Co-Authors -, Mintasrihardi - Abdul Sakban Abdurrahman Abdurrahman Adiman Fariadin Amil Amil Ardyawin, Iwin Arifin, Jaenul Bahri Yamin Baiq Reinelda Tri Yunarni Dara Puspita Ayu Dedy Iswanto Dewi, Anies Prima Edi Yanto Fahrurrozi Gohwong, Srirath Gunawan, Muh. Hirfan Haq, Hilman Syahrial Hidayatullah Hidayatullah Ilham Ilham Ilham Zitri Imawanto Inka Nusamuda Pratama Irma Setiawan, Irma Iskandar Iskandar Isnaini Isnaini Johan Natirius Jonianto, Jonianto Jumiati Jumiati M. Ulfatul Akbar Jafar Mardiah Mardiah Muhammad Ariy Dermawan Mustamin H. Idris Nidya Putri Syahida Nujuf, Mutmainah Pri Rm, Arya Rahmad Hidayat Rahman, Nanang Ratna Sary, Nirwanti Rifaid Rifaid Rifaid, Rifaid Rifkhy Assofhy, Fahad Roni Adrian Saddam Saddam Sahrul Savtiardani, Riza Septiani, Novi Sudarta Sudarta Suhartono, Yudhi Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Yana Isnaini Yudhi Lestanata Zedi Muttaqin