Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

11.812

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Interpretasi Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

I Wayan Novy Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 332581

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 147 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

9 10 11 12 13

Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi; I Wayan Novy Purwanto
Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p18

Abstract The writing of this article aims to determine the authority of a substitute notary in carrying out the duties and positions of a notary and to find out the responsibilities of a substitute notary when committing an unlawful act in making an authentic deed. This research examines empty norms using normative research methods, with a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The search for legal materials uses document study techniques, as well as analysis studies using qualitative analysis. The results of this research show that the responsibilities of a Notary Substitute are the same as that of a Notary Public, although they have different competencies, which can be seen through the requirement that a substitute Notary be appointed only with a Bachelor of Law graduates and have worked in a Notary Office. This cannot guarantee that the Substitute Notary will work properly and will not discriminate against the position of the Notary who has responsibility for the deed he made without a time limit and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. The principle of responsibility based on error is the basis for imposing sanctions on a Substitute Notary who is proven to have committed an unlawful act and is responsible for his actions in Civil, Criminal, code of ethics as well as administratively and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris pengganti dalam menjalankan tugas serta jabatan notaris dan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Riset ini mengkaji norma kosong menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti sama dengan Pejabat Notaris meski memiliki kompetensi yang berbeda yang dapat dilihat melalui syarat diangkatnya notaris pengganti hanya dengan lulusan Sarjana Hukum dan pernah bekerja pada Kantor Notaris. Hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa Notaris Pengganti akan bekerja dengan baik dan tidak mendiskriminasi jabatan Notaris yang memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya Batasan waktu dan tidak dikaitkan dengan tanggungjawab Notaris yang digantikan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan dasar pengenaan sanksi kepada Notaris Pengganti yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Perdata, Pidana, kode etik serta pula secara administrasi dan tidak dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris yang digantikan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Investasi Pemodal Kecil Di Pasar Modal Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara; I Wayan Novy Purwanto
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p09

This study aims to analyze people's perceptions of small investors' investment interests and examine the efforts made by the government to encourage small investors to invest in the capital market. This study uses empirical legal research methods. The fact that exists in society is caused by the perception that a large amount of capital is needed to invest in the capital market, which then this perception causes small investors to be reluctant to invest in the capital market. Related to this, the government also seeks to encourage small investors to invest in the capital market by providing legal protection and ease of investing in the capital market. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap minat investasi pemodal kecil serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemodal kecil berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Fakta yang ada di masyarakat disebabkan oleh persepsi yang mengatakan bahwa diperlukan modal yang besar untuk terjun dalam investasi pasar modal, yang kemudian persepsi tersebut mengakibatkan pemodal kecil menjadi enggan berinvestasi di pasar modal. Terkait dengan hal itu pemerintah pun berupaya untuk mendorong pemodal kecil berinvestasi di pasar modal dengan cara memberikan perlindungan hukum serta kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal.

Perlindungan Hukum Konten Parodi Dalam Dimensi Kekayaan Intelektual A A Gede Cahya Pratama; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p11

The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate the legal protections for parody content based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter Copyright Law) and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (hereinafter the Trademark Law and Geographical Indications), as well as sanctions that can be given to parties who violate the intellectual property of parody content groups. This paper uses a normative legal research method using a statutory approach, a concept approach and an analytical approach. The results of the study show that Warkop DKI gets protection under the Copyright regime as well as Trademarks. Protection in the Copyright regime is given automatically starting from the time a Work is manifested in a tangible form. Protection is also provided in the Trademark regime considering that Warkop DKI through the Dono Kasino Indro Coffee Shop Institute has registered the “Warung Kopi Dono Kasino Indro” brand in 2014. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan hukum atas konten parodi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya UU Merek dan Indikasi Geografis), serta sanksi yang dapat diberikan kepada para pihak yang melakukan pelanggaran atas kekayaan intelektual grup konten parodi . Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa Warkop DKI mendapatkan perlindungan dalam rezim Hak Cipta dan juga Merek. Perlindungan dalam rezim Hak Cipta diberikan secara otomatis terhitung sejak suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan juga diberikan dalam rezim Merek mengingat pihak Warkop DKI melalui Lembaga Warung Kopi Dono Kasino Indro telah mendaftarkan merek “Warung Kopi Dono Kasino Indro” pada tahun 2014.

Hak Mewaris Bagi Suami yang Tidak Pernah Menafkahi Istri dan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam Gusti Agung Sagung Istri Dianita; I Wayan Novy Purwanto
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p3

The purpose of this paper was to analyze and identify marital status if the husband leaves his wife without clarity. In addition, this paper also examines the right to inherit for a husband who has left his wife without clear reasons and without ever fulfilling obligations such as providing a living for his wife during marriage based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, especially in the perspective of Islamic law. This paper used a normative legal research method using a statutory approach, a concept approach and an analytical approach. The results of the study indicated that the status of a marriage does not break up automatically only because the husband leaves his wife for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond his ability and in the case that the marriage has not been terminated, a man -Men and women are still considered as legal husband and wife, even though there is negligence of the husband in carrying out his obligations, it still provides legitimacy for the man in his position as a widower of the heir hence, he is entitled to the right to inherit.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERAS DALAM HAL TERJADINYA SHORTWEIGHTING Ni Kadek Dwita Sri Andy; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p09

Studi ini memiliki tujuan yaitu mengetahui dan menentukan bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen beras dari tindakan shortweighting. Metode penulisan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan kata lain merupakan bentuk penelitian kepustakaan dengan memakai pendekatan perundang-undangan serta fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa shortweighting merupakan salah satu bentuk praktik penjualan yang dilarang dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena berat barang sesungguhnya kurang dari yang disebutkan dalam label kemasan, sehingga Konsumen beras yang dirugikan akibat praktik tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum atas haknya baik bersifat preventif dan represif. Berdasarkan pasal 19 pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberikan ganti rugi baik berbentuk pengembalian uang maupun penggantian barang berupa produk beras dengan berat bersih yang sesuai dengan keterangan di label kemasan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Shortweighting ABSTRACT This study has the aim of knowing and determining the form of legal protection and the responsibility of business actors for losses to rice consumers from shortweighting actions. Writing method employed is normative juridical, which is a sort of library research that employs a legislative and factual approach. The results of study indicate that shortweighting is a form of sales practice that is prohibited in article 8 paragraph (1) by law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection because the truth weight in the goods is lower than the weight listed label on the packaging. So for consumers who are harmed are obliged to obtain legal protection for their right both preventive and repressive. Based on articles 19, business actors have the responsibility to compensation be provided in the shape of refunds or replacement of item of rice products with a net weight in accordance with the information on the packaging label. Keywords: Consumer Protection, Responsibility, Shortweighting

BENCANA ALAM SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Devi Indrayanti; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i08.p4

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan kepada pelaku yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis batas atau ruang lingkup force majeure dalam perkara lingkungan hidup berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap orang yang kegiatannya mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup setidaknya diatur melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 88 UUPPLH. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan bahwa tergugat sebagai pihak yang dimintakan pertanggungjawaban dapat mengajukan alasan bahwa rusak atau tercemarnya lingkungan hidup yang terjadi bukan disebabkan oleh perbuatannya, melainkan karena adanya keadaan-keadaan di luar kendalinya, seperti adanya perbuatan dari pihak ketiga, bencana alam, atau keadaan memaksa lainnya di luar kemampuan manusia. Akan tetapi, hingga saat ini ketentuan yang termaktub dalam peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah setiap bencana alam secara serta merta dapat dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Kata Kunci: Bencana Alam, Pertanggungjawaban Perdata, Hukum Lingkungan Hidup. ABSTRACT This study aims to identify and understand the civil liability that can be asked for perpetrators who violate the provisions of the law in the field of environmental protection and management. In addition, this study also aims to analyze the limits or scope of force majeure in environmental cases based on positive law in Indonesia. This research is classified as doctrinal legal research or normative legal research. The results of the study show that any person whose activities result in damage and/or pollution of the environment can be held civilly responsible. Civil liability in the environmental field is at least regulated through Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts and Article 88 of the UUPPLH. However, Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management has determined that the defendant as the requested party can submit an excuse that the environmental damage and/or pollution that occurred was not caused by his actions, but due to circumstances outside control, such as acts of third parties, natural disasters, or other compelling circumstances beyond human capabilities. However, until now the provisions contained in the regulation do not provide further explanation whether every natural disaster can immediately be used as an excuse not to be responsible for environmental damage and/or pollution. Key Words: Natural Disasters, Civil Liability, Environmental Law.

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS DESA ADAT DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI I Putu Chandra Riantama; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami tugas Majelis Desa Adat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memahami kedudukan Majelis Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa tugas MDA sangat luas dan abstrak. Tugas tersebut diatur dalam Perda Desa Adat yang hanya memuat hubungan MDA dengan masyarakat adat di Bali saja. Sedangkan pengaturan wewenang MDA dalam Perda Desa Adat tidak termasuk dalam konsep kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Padahal dalam melakukan tindakan dan mengambil kebijakan, MDA membutuhkan dasar hukum yang kuat agar kebijakan yang diambil oleh MDA itu sah menurut hukum. The purpose of this study is to understand the duties of the Traditional Village Council with the Bali Provincial Government and understand the position of the Traditional Village Council in the administration of the Bali Province regional government. The type of research used in this research is the type of normative legal research. The result of this research is that the MDA task is very broad and abstract. This task is regulated in the Customary Village Regulation which only contains the relationship between MDA and indigenous peoples in Bali. Meanwhile, the regulation of MDA authority in the Customary Village Regulation is not included in the concept of attribution, delegation and mandate authority. Whereas in taking action and making policies, MDA requires a strong legal basis so that the policies taken by MDA are legal according to law.

KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PENYIMPANAN PROTOKOL BERBASIS TEKNOLOGI (REPOSITORY) DALAM PERKEMBANGAN KONSEP CYBER NOTARY Ida Bagus Yoga Raditya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perkembangan suatu fungsi serta peran notaris pada transaksi elektronik dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary. Dengan adanya cyber notary ini, tidak luput dengan perkembangan kewajiban baru seperti penyimpanan protokol notaris dengan cara elektronik. Pengaturan mengenai penyimpanan protokol dengan cara elektronik ini masih belum jelas diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebabkan adanya norma kosong. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penerapan pengaturan dan tanggung jawab notaris pada pinyimpanan akta yang merupakan protokol notaris dengan cara elektronik (respository) pada perkembangan konsep cyber notary. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil Penelitian menjelaskan yakni penerapan aturan terkait penyimpanan akta sebagai protokol notaris secara elektronik belum ditegaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris namun dengan melihat undang-undang kearsipan, protokol notaris sebagai sebuah arsip dapat dialih media arsip menurut undang-undang ini dengan cara membuat suatu berita acara sertai daftar arsip yang telah dialihmediakan. Mengenai tanggung jawab notaris pada penyimpanan akta dengan cara elektronik yakni kerugian pada pihak ketiga diberatkan pada pejabat selaku pihak pribadi dikarenakan melakukan Tindakan yang telah menyebabkan kerugian. Penyimpanan protokol notaris dengan cara elektronik tidak diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dari itu tanggung jawab terkait hukum yang disebabkannya berlaku terkait mengenai hukum umum baik dengan cara perdata, hukum pidana ataupun hukum administrasi pada notaris tersebut. The development of the function and role of a notary public in an electronic transaction was later popularized with the term Cyber Notary. With the existence of this cyber notary, it does not escape the development of new obligations such as electronic notary protocol storage. The regulation regarding electronic storage of protocols is still not clearly regulated in the Law of Notary Position, which causes an empty norm. The purpose of this paper is to analyze the application of notary arrangements and responsibilities to the storage of deeds as a notary electronic protocol (respository) in the development of the cyber notary concept. In this study using normative research methods and using primary, secondary and tertiary legal materials. Research results show that the application of the deed storage arrangement as a notary protocol electronically has not been affirmed in the Law of Notary Position, but by looking at the archival law, the notary protocol as an archive can be transferred to the media according to this law by making an official report. accompanied by a list of records transferred. And regarding the responsibility of the notary for the electronic deposit of the deed that the loss to a third party is borne by the official as a person who because of his actions has caused a loss. Electronic notary protocol storage is not regulated in the Law of Notary Position, so the legal liability it creates applies general legal provisions both civil, criminal and administrative to the notary concerned.

Keabsahan Hak Tanggungan Elektronik Yang Terbit Tanpa Adanya Pemeriksaan Oleh Pejabat Yang Berwenang I Gusti Ayu Hary Swandewi; I Wayan Novy Purwanto
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p12

This study aims to determine the validity of electronic-based mortgages that are issued, without any prior inspection. This article used a normative legal research methodology focusing on positive law. The findings of this study lead to the provisions of the National Land Law that the only guarantee for land in Indonesia is mortgage rights. 'Property rights, Business Use Rights, Building Use Rights, and use rights over state land' are among the land rights that can be encumbered with mortgage rights. These rights must be registered according to their terms and can be transferred according to their nature because the Head of the Office at the Land Office, or an officer that has been given the authority is administratively responsible for e-Mortgage and its services that are issued without inspection. With the inclusion of the digital signature, the signature has the same legal force and consequences as the signature of an authorized official which is done manually. The validity of the e-Mortgage issued without any inspection by the competent authority is the same as the e-Mortgage issued after the examination.

Transformasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p10

The purpose of this study is to explore land consolidation arrangements in Bali and explore in depth the transformation of Tri Hita Karana in land consolidation arrangements in Bali. This research method uses normative legal research. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the facts approach. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that land consolidation arrangements in Bali must still refer to the Bali RTRWP Regional Regulation and the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 4 of 1991 concerning Land Consolidation. In relation to the transformation of Tri Hita Karana, the regulation of land consolidation in the BPN regulation must pay attention to the philosophical values ??adopted by the community in each region. Thus, land consolidation in Bali is inspired by Tri Hita Karana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam tentang transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali harus tetap mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN tersebut wajib memperhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana.

Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika Adilla Putri, Ni Putu Winda agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Annisa Calista Maharani Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Bhismananda, I Made Bagus Brody Made Kariarta Bujangga, I Komang Wisnu Adi Daniswara, Ayu Atha Diva Danyati, Ayu Putu Laksmi Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharmika Yogiswari, Ni Made Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Karina Subandi, Dewa Ayu Ari Dwi Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan Krisna, I Putu Bagus Arya Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Madia, Putu Bella Mania Mahayana, Destri Ayu Larasati Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Pratama, Putu Gede Wahyu Santika Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Berliana Justicia Wijaya Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Rahayu, Cokorda Istri Agung Indira Sanjaya Putra, Adi Mas Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Singandana, Gede Denna Sudharsana, Tjokorda Gde Rai Y. Ary Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Winata, I Gede Surya Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana

Title

Found 147 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 147 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 147 Documents
Search