Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

 1   2 
Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19 Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9527

Abstract

Pembajakan buku adalah upaya untuk memperbanyak buku dengan cara dicetak, difoto kopi atau cara lain tanpa mendapat ijin tertulis dari penulis dan penerbit buku terkait. Fenomena pembajakan buku di masa pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan asional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku secara fisik di toko luring/luar jaringan, sementara penjualan secara daring/on line dibayangi masalah pembajakan karya literasi dalam hal ini buku. Peringkat pembajakan khususnya hak cipta di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Dengan meningkatnya informasi dan teknologi saat ini, kasus pembajakan buku semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar Bagus Rahmanda; Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6084

Abstract

Corporate Social Responsibilty merupakan bentuk kontribusi dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan bertujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis Aspek Hukum Perusahaan dalam pemberian Corporate Social Responsibility bagi lingkungan sekitar dan mengetahui Tinjauan Yuridis mengenai Corporate Social Responsibility di Indonesia Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Dengan adanya ketentuan kewajiban menjalankan CSR bagi perusahaan di Indonesia, perusahaan tidak hanya diharapkan pada tanggung jawab Single Bottom Line, yaitu tanggung jawab pada kondisi finansial perusahaan saja, tapi perusahaan juga dihadapkan pada tanggung jawab Triple Bottom Lines.
Defensive Protectiontraditional Cultural Expresions (TCE) Masyarakat di Kabupaten Blora Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3572

Abstract

Abstract Traditional Cultural Expressions (TCE) is all the intangible cultural heritage, developed by local communities, collectively or individually in a non-systemic manner and that are inserted in the cultural and spiritual traditions of the communities. The catagories of TK and TCE ... “expressions of folklore in the form of  tekstual fonetic or verbal, music, dances, theater, fine art, ritual ceremony”. The legal framework of TCE in Indonesia that can be implemented as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Fourth Amendment) Article 32 (1), Article 38 and 39 on Copyright Law Number 28 Year 2014 on Copyright, Law Number 5 Year 2017 on Futherance Culture, Presidential Regulation No.78 Year 2007 on the Convention on Protection of Intangible Cultural Heritage), Permendikbud N0.106 of 2013 on Intangible Cultural Heritage of Indonesia. Further provisions by the state are required to immediately ratify the Traditional Knowledge Bill and EBT into a separate law in Indonesia  Defensive protection TCEin Blora community is urgent to be protected as a whole so as not to be abused by others. The process of recording, stipulating, proposing to the Indonesian Conservation Heritage Agency on ICH Unesco's list is the final process of digital documentation in the database of intangible cultural heritage as official data of the state which has a positive impact on the welfare of its supporting community. This research indicates that there are only 16 cultural works for the community in Blora Regency that have been designated as Indonesian Culture Heritage / Intangible Cultural Heritage in accordance with UNESCO Convention Year 2003. While there are still many cultural works that need to be prioritized for immediate recording for next year. (Barong, batik motif etc). Keywords : Defensive Protection, Traditional  Cultural Expressions (Tce), Misappropriation, Digital Document. Abstrak TCE/Ekspresi budaya tradisional (EBT) adalah semua warisan budaya tak benda, yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, secara kolektif atau individual dengan cara yang tidak sistemik dan disisipkan dalam tradisi budaya dan spiritual masyarakat. Kategori warisan budaya tak benda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukkan, praktek-praktek sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan ketrampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Kerangka hukum EBT di Indonesia  yang dapat diimplementasikn sebagaimana terdapat  dalam UUD RI Tahun 1945 (Amandemen ke empat) Pasal 32(1), Pasal 38 dan 39 tentang Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan yang lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, Perpres RI No.78 Tahun 2007 tentang Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), Permendikbud N0.106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Diperlukan ketentuan lebih lanjut oleh negara untuk segera mengesahkan RUU Pengetahuan Tradisional dan EBT menjadi Undang-Undang tersendiri di Indonesia.Perlindungan defensif EBT di masyarakat Kabupaten Blora sangat mendesak untuk dilindungi secara keseluruhan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Proses pencatatan, penetapan,  pengusulanke Badan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam  daftar ICH Unesco merupakanproses akhir dokumentasi secara digital dalam database warisan budaya takbenda  sebagai data resmi negara yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pendukungnya.Penelitian ini menunjukkan bahwa baru ada 16 karya budaya bagi masyarakat di Kabupaten  Blora yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia/Intangible Cultural Heritagesesuai Konvensi UNESCO Tahun 2003.Sementara masih banyak karya-karya budaya yang perlu diprioritaskan untuk segera dilakukan pencatatan untuk tahun-tahun mendatang.(Barong, motif batik dll). Kata Kunci: Perlindungan Defensif, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Penyalahgunaan,  Dokumen Digital.
Pengawasan Keamanan Pangan Njatrijani, Rinitami
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11076

Abstract

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan. Untuk membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan perlu menjaga keamanan pangan. Dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak dapat dipungkiri banyak Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Masalah keamanan pangan di Indonesia rentan oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman terhadap masyarakat dengan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah selaku pengawas, asosiasi pelaku usaha/produsen, dan konsumen.
Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19 Rinitami Njatrijani; Aldhika Benjamin Madjan
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17200

Abstract

The Covid-19 pandemic caused the government to prohibit community activities outside the home which might cause crowds, thus hindering the implementation of a building rental agreement for an event that had been made and agreed before the pandemic but its implementation during the pandemic. This research will analyze the legal protection for building tenants for delays in implementing hotel building rental agreements during the Covid-19 pandemic. The study aims to find out, review and analyze the legal protection given to tenants for delays in implementing lease agreements in the Melva Balemong Hotel & Resort building. Types of field research research, the research approach uses empirical juridical, the data needed are primary and secondary data. The results showed that legal protection is preventive and legal protection is repressive. Repressive legal protection can be provided through dispute resolution efforts that can be done through the courts and outside the court and the provision of administrative sanctions in the form of fines to the hotel. Meanwhile, preventive legal protection can be carried out to prevent arbitrary actions from the hotel that can cause losses to the tenants of the building. Legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can apply effectively to Melva Balemong Hotel & Resort  Keywords: Lease Agreement, Covid-19, Legal ProtectionAbstrakMasa pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah melarang kegiatan masyarakat di luar rumah yang dimungkinkan akan menyebabkan kerumunan, sehingga menghambat suatu pelaksanaan perjanjian sewa gedung untuk suatu acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum adanya pandemi namun pelaksanaannya pada masa pandemi. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa Gedung atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelindungan hukum yang diberikan kepada penyewa atas penundaan pelaksanaan perjanjian sewa pada gedung Melva Balemong Hotel & Resort. Jenis penelitian field research, pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris,  data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemberian sanksi administratif berupa denda kepada pihak hotel. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak hotel yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa gedung. Pelindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berlaku secara efektif pada Melva Balemong Hotel & Resort.
Analisis Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Tas Branded Via Tiktok Shop Adinda Putriani; Hendro Saptono; Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18736

Abstract

Online buying and selling is carried out by consumers to facilitate the acquisition of goods, but there are obstacles in providing legal protection to consumers. This research analyzes legal protection barriers and solutions for branded bag consumers via TikTok Shop. The research uses empirical juridical approach methods and the analysis uses qualitative descriptive. The type of data is primary data, namely observation and interviews. The results showed that barriers to legal protection for branded bag consumers on TikTok Shop include; dishonesty of business actors regarding the products they sell; discrepancy between the products ordered and those received by consumers;  consumer incomprehension regarding the details of the products purchased, causing misunderstandings between consumers and business actors; and the return complaint process is not easy and takes a long time. The solution are that business actors are required to provide detailed information about the conditions and guarantees of goods and / or services; provide an explanation of the use, repair, and maintenance of the goods; business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or loss of their consumers if there is a complaint; consumers must read and understand the details of the product to be purchased; and consumers follow the terms and conditions regarding the steps to return goods, such as; attach photo proof, receipt number, and unboxing video.
Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline.com Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq; Njatrijani, Rinitami
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.236-253

Abstract

Digitalization provides option for film-maker industry to penetrate their film release into digital mediums through film streaming platforms, one of which is Bioskop Online. Along with the ease of accessing film digitally, there is still a criminal loophole such as piracy or hijacking that goes alongside. The purpose of this reseacrh is to analyze copyrights protection on films that are released on film streaming platforms according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and also the implementation of watermark technology applied by Bioskop Online as an effort to protect the copyright of content in it. This research using  normative juridicial research method through a statute approach, also using secondary data sources and another supporting data in the form of interviews with Head of Content in Bioskop Online platform. The results concluded that films that released in Bioskop Online streaming platform is legally protected by the Copyright Law. Furthermore, the watermark technology used by Bioskop Online is also protected by Copyright Law as a copyright management information, copyright electronic information, and a technological protection measures.
Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal Tanjung, Damar Ramadhanna; Njatrijani, Rinitami; Rahmanda, Bagus
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/halal.v%vi%i.19020

Abstract

The “Superman” brand dispute between DC Comics and PT Marxing Fam Makmur was caused by the use of the first to file principle where the “Superman” brand owned by DC Comics could not be registered because the mark had already been registered by PT Marxing Fam Makmur. This study uses a normative juridical approach. The purpose of this study is to determine the legal protection for bad faith towards the well-known brand, namely "Superman" which is owned by DC Comics in accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and the application of the first to file principle in this trademark dispute. In the discussion, it is known that the legal protection for the "Superman" brand owned by DC Comics is in accordance with Law no. 20 of 2016 due to bad faith in the registration of the Superman brand owned by PT Marxing Fam Makmur. In this dispute the principle of first to file is used to determine who is entitled to the trademark "Superman". 
Jaminan Keselamatan Penumpang Moda Transportasi Kereta Api (Studi Kasus Kecelakaan Kereta Api Turangga dan KRL Commuter Line Bandung) Njatrijani, Rinitami; Margaret, Saulita; Sembiring, Ester Purinta
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.30-44

Abstract

Kereta api merupakan moda transportasi yang memiliki jaminan keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan transportasi lainnya karena memiliki jalurnya sendiri. Namun pada kenyataannya masih terjadi kecelakaan kereta api. Kecelakaan yang baru saja terjadi pada awal tahun 2024, yakni kecelakaan antara kereta api Turangga dan Commuter Line Bandung. Tujuan dari penelitian ini ialah jaminan keselamatan terhadap penumpang pada kecelakaan kereta api serta tanggung jawab PT KAI terhadap penumpang akibat kecelakaan dalam kereta api. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, serta dalam kasus kecelakaan KA Turangga dan Commuter Line Bandung sudah melaksanakan tugasnya. Namun demikian diperlukan upaya optimalisasi jaminan keselamatan oleh PT KAI agar kecelakaan kereta api tidak terjadi lagi.
Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam Konteks Kecelakaan Pesawat Udara (Studi Kasus Jatuhnya SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara) Sembiring, Mikhail Alvindra; Njatrijani, Rinitami; Zulfah, Shofiy; Wibowo, Benedictus Satryo; Lutfiyani, Fildzah
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.104-123

Abstract

Kecelakaan SJ 182 menjadi sorotan utama dalam penerbangan sipil Indonesia, mendorong perlunya kajian mendalam terkait peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam investigasi kecelakaan pesawat. Analisis hukum pada regulasi penerbangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil, menjadi landasan untuk mengevaluasi efektivitas peran KNKT. Penelitian ini juga membahas keterkaitan antara KNKT dengan otoritas penerbangan, maskapai, dan penyelenggara jasa penerbangan, serta dampaknya terhadap peningkatan keselamatan penerbangan. Hasil kajian menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama antara KNKT, otoritas penerbangan, dan stakeholder terkait dalam proses investigasi. Pembaharuan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab KNKT, termasuk rekomendasi dan tindak lanjut hasil investigasi, dianggap perlu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjaga keselamatan penerbangan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kerangka hukum yang mendukung fungsi KNKT dalam konteks investigasi kecelakaan pesawat udara.
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy