Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.775
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Muamalah Hasanuddin Law Review Jurnal Ius Constituendum Prosiding Seminar Nasional Pakar Unes Law Review Padjadjaran Journal of International Law Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdimas Bina Bangsa International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Journal of Management Accounting, Tax and Production Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Amicus Curiae ALMUISY: Journal of Al Muslim Information System Tribuere Rechtsnormen: Journal of Law
Siti Nurbaiti
Faculty Of Law Universitas Trisakti
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Terkenal di Negara Indonesia dan Malaysia Mutiara Karima; Siti Nurbaiti
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Di Indonesia, perlindungan merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut prinsip first to file, dengan kewenangan penyelesaian sengketa berada pada Pengadilan Niaga. Sementara itu, Malaysia mengatur melalui Trademarks Act 2019 yang memberikan definisi tegas mengenai merek terkenal dan mengakomodasi berbagai bentuk merek, termasuk yang dapat direpresentasikan secara grafis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kriteria penentuan merek terkenal yang mempertimbangkan reputasi dan pengakuan publik, namun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, prinsip pendaftaran, serta mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa di pengadilan.
PERBANDINGAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA DENGAN UNI EROPA Thanadi, Kenny; Nurbaiti, Siti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25615

Abstract

Perkembangan pembayaran digital sebagai infrastruktur strategis dalam ekonomi digital berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan akibat karakteristik pasar yang terkonsentrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Indonesia dengan Uni Eropa, serta bagaimana penerapan penyelesaian kasus penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa memiliki persamaan dalam pengaturan penyalahgunaan posisi dominan,tetapi terdapat perbedaan dalam struktur pengaturan dan penerapannya karena Indonesia belum memiliki regulasi yang terintegrasi secara khusus untuk mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital. Sedangkan Uni Eropa telah memiliki regulasi secara khusus melalui Payment Services Directive 2. Dengan demikian, pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Uni Eropa telah lebih terstruktur.  
TINDAKAN PHISHING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA Putri, Marcella Ami; Nurbaiti, Siti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25685

Abstract

Perkembangan perbankan digital memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, namun di sisi lain meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan digital yang dilakukan dengan cara mengelabui konsumen agar menyerahkan data sensitif, seperti kredensial akun atau kode OTP, yang berujung pada kerugian finansial. Permasalahan hukum muncul ketika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian konsumen, terutama terkait sejauh mana tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perbankan dan negara. Pembahasan menunjukkan bahwa di Indonesia perlindungan terhadap konsumen korban phishing masih bersifat normatif dan belum didukung oleh pengaturan yang secara tegas membagi tanggung jawab antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan konsumen, sehingga penyelesaiannya cenderung bergantung pada kebijakan internal bank. Sebaliknya, Singapura telah membangun kerangka perlindungan yang lebih terintegrasi melalui penerapan Shared Responsibility Framework yang menekankan upaya pencegahan dan respons cepat terhadap tindakan phishing. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Singapura dinilai lebih sistematis dan efektif, sementara Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban phishing.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN PADA SUMMARECON BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: Corporate Social And Environmental Responsibility Of The Company Summarecon Bandung According To Law No 40/2007 Concerning Companies Jihan Syafira; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v1i2.23637

Abstract

Summarecon Bandung is a company that operates in the property development sector. As a company, Summarecon Bandung is obliged to implement the company's TJSL in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Provisions regarding TJSL are regulated in Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The problem of this research is what are the obstacles to the Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) Summarecon Bandung. The author in this research used a normative approach, descriptive in nature and analyzed qualitatively. The results and conclusion of the discussion of the obstacles to implementing TJSL at Summarecon Bandung occurred in two stages, namely the planning stage, problems with inappropriate data distribution when the program was implemented and the implementation stage, problems with communication where when making a program for one group, other groups felt neglected.
ASPEK HUKUM DAN PRAKTIK LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN DI INDONESIA DAN PAKISTAN: SEBUAH KAJIAN KOMPARATIF: Legal Aspects and Practices of Halal Labeling of Food Products in Indonesia and Pakistan: A Comparative Study Muhammad Fathan Mustaqiem; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25157

Abstract

This study conducts a comparative analysis of the legal aspects and practices of halal food labeling in Indonesia and Pakistan, with the world's largest Muslim demographic (248.22 million out of Indonesia's 284.97 million population as of 2024). The problem statement is how food product labeling is regulated in Indonesia and Pakistan and how food labeling regulations are implemented and enforced in both countries. The research method applied was normative legal research. The results show that Indonesia is strong normatively (das sollen) through the integration of religion and law, but weak in execution (das sein) due to complex coordination and cases such as Ayam Goreng Widuran; Pakistan excels in consistency of sanctions (90% urban compliance) through PHA audits. The rechtsvergleichung discussion highlights the efficiency of Pakistan's single model versus Indonesia's hybrid model, with similarities in non-commercial consumer protection. The conclusion recommends reforms in Indonesia: integrated authorities, strict sanctions, and digitization to align das sollen-das sein and increase global halal competitiveness.
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : RECONSTRUCTION OF LAW REGULATION FOR WAQF LAND BY THE OWNERSHIP FOUNDATION Indon Sinaga; A. Suwiyono; Siti Nurbaiti
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i3.1638

Abstract

The problems in the legal regulation of waqf land ownership by foundations lead to a lack of clarity on the legal status of waqf land ownership. This makes waqf land vulnerable to misuse or control by other parties. The weak role of Nadzir in the management of waqf land, causing many waqf lands to be neglected and unproductive. There is often overlapping authority between Nadzir and the foundation in the management of waqf land. This leads to inefficiency and conflict in the management of waqf land. This study aims to conduct a literature review on the development of waqf law in Indonesia, specifically regarding the legal regulation of waqf land ownership by foundations. The methodology employed in this literature review uses a systematic literature review approach, with samples comprising secondary data from journals accessed through the Crossref, Semantic Scholar, and Google Scholar databases. The identified journals were then selected based on inclusion criteria through the stages of research coding and quality assessment. Journals that passed the selection stage were analyzed descriptively. The results of the study yielded 14 journals that met the selection criteria. Based on the research findings, it can be concluded that the legal status of waqf land ownership needs clarification. This can be achieved by issuing legislation that explicitly regulates waqf land ownership. Additionally, the role of the Nadzir in managing waqf land should be strengthened. This can be done by providing training and guidance to the Nadzir on waqf land management. Furthermore, a clear mechanism should be established to resolve the overlapping authority between the Nadzir and foundations in managing waqf land. This can be accomplished by reconstructing legal regulations or internal foundation policies that govern the division of duties and authority between the Nadzir and the foundation concerning the foundation's waqf land assets
Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Terkenal di Negara Indonesia dan Malaysia Mutiara Karima; Siti Nurbaiti
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Di Indonesia, perlindungan merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut prinsip first to file, dengan kewenangan penyelesaian sengketa berada pada Pengadilan Niaga. Sementara itu, Malaysia mengatur melalui Trademarks Act 2019 yang memberikan definisi tegas mengenai merek terkenal dan mengakomodasi berbagai bentuk merek, termasuk yang dapat direpresentasikan secara grafis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kriteria penentuan merek terkenal yang mempertimbangkan reputasi dan pengakuan publik, namun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, prinsip pendaftaran, serta mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa di pengadilan.
Indonesian Bankruptcy Law From A Sociological Jurisprudence Perspective Alfin Sulaiman; Siti Nurbaiti; Anna Maria Tri Anggraini
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v4i1.3228

Abstract

Background. Indonesian bankruptcy law under Law Number 37 of 2004 is formally designed as a technical mechanism for collective debt settlement, yet its application operates within a socio-cultural context that perceives insolvency as a moral failure and social stigma. Purpose. This study aims to analyze how Indonesian bankruptcy law functions as an instrument of social engineering when examined through the perspective of sociological jurisprudence, particularly in balancing creditor rights, business continuity, and broader socio-economic stability. Method. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include bankruptcy legislation and relevant judicial decisions, while secondary materials consist of doctrinal writings on sociological jurisprudence and insolvency law. Results. The study finds that the suspension of debt payment mechanism contributes to the preservation of the social function of business entities by enabling courts to prioritize restructuring over liquidation, thereby supporting employment protection and macroeconomic stability. In practice, this is reflected in judicial tendencies to emphasize going concern considerations and consensual settlement during PKPU proceedings. Conclusion. This study offers a novel contribution by systematically positioning bankruptcy law as a form of institutionalized social engineering, demonstrating that integrating sociological considerations into judicial interpretation and normative reform is essential for transforming bankruptcy law from a liquidation-centered mechanism into a constructive instrument for economic resilience and social justice.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PERADABAN ISLAM FASE MEKAH MADINAH Dina Al Adawia; Riski Maulana; Abdul Jabar; Siti Nurbaiti; Hestin Istianai; Etika Pujianti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran peradaban Islam pada fase Mekkah dan Madinah sebagai dua periode penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui kajian berbagai literatur ilmiah, baik berupa buku maupun artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa fase Mekkah merupakan periode pembentukan fondasi akidah, moralitas, dan karakter umat melalui penanaman nilai tauhid, kesabaran, serta penguatan spiritual sebagai dasar lahirnya masyarakat Islam. Sementara itu, fase Madinah menjadi tahap transformasi dakwah menuju pembentukan sistem sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang lebih terstruktur melalui pembangunan masjid, penguatan ukhuwwah Islamiyyah, serta pembentukan Piagam Madinah sebagai landasan kehidupan masyarakat yang plural, adil, dan harmonis. Perkembangan pemikiran Islam pada kedua fase tersebut menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tetapi juga pada pembangunan tatanan peradaban yang menyeluruh dan berkeadilan. Dengan demikian, fase Mekkah dan Madinah menjadi fondasi utama terbentuknya peradaban Islam yang berlandaskan spiritualitas, solidaritas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Tenaga Kerja Bongkar Muat Pasca Pemberlakuan Asas Cabotage di Indonesia Elfrida Ratnawati Gultom; Siti Nurbaiti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5788

Abstract

The purpose of this writing is to discuss TKBM work opportunities in ports after the implementation of the Cabotage principle in Indonesia, because of its important role in the sea transportation process and is needed by the port community as a tool for loading and unloading goods on ships, and/or offshore activities in Indonesian sea waters. as well as other activities. The process of loading and unloading of goods on board is carried out by the Loading and Cabotage Workforce is a principle that enforces a rule that foreign ships are prohibited from loading and unloading goods in Indonesian waters, the aim is to empower national shipping. The performance of TKBM after the application of the Cabotage principle is discussed in this study which uses a conceptual framework supported by secondary data as library material and is analyzed descriptively. The results of the study show that after the implementation of the cabotage principle, the number of Indonesian ships continues to increase until 2022 is recorded at 33,000, because this principle prohibits foreign ships from transporting goods and passengers in Indonesian waters, except for ships with red and white flags only, and with the enactment of the principle In fact, the performance of TKBM in Indonesian Ports is getting higher.  Tujuan penulisan ini membahas tentang peluang kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan setelah diberlakukannya asas Cabotage di Indonesia, karena perannya yang penting dalam proses pengangkutan laut dan dibutuhkan oleh masyarakat Pelabuhan sebagai alat pembantu kegiatan bongkar muat barang di kapal, dan/atau kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia serta kegiatan lain. Asas Proses bongkar dan muat barang di atas kapal dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat dan Cabotage merupakan   asas yang memberlakukan suatu aturan bahwa kapal asing dilarang untuk bongkar muat barang di perairan Indonesia, tujuannya untuk memberdayakan pelayaran nasional. Bagaimana kinerja TKBM pasca diberlakukannya asas Cabotage adalah bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan kerangka konsep didukung data sekunder sebagai bahan pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah diberlakukannya asas Cabotage, jumlah kapal Indonesia terus bertambah hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 33.000 an, dikarenakan asas ini melarang kapal asing untuk mengangkut barang dan penumpang di perairan Indonesia, kecuali kapal yang berbendera merah putih saja, dan dengan diberlakukannya asas ini, justru kinerja TKBM di Pelabuhan Indonesia semakin tinggi.              
Co-Authors A. Suwiyono A. Uwiyono Abdillah, Nabila Abdul Jabar Achmad Fazrin Adiasih, Ning Al Qaeda Putra Nusantara Alfin Sulaiman Amriyati Amriyati Amriyati Amriyati Ananda Okta Putra Anna Maria Tri Anggraini Annisa Riana Putri Arfi Azhari Arini Suliantari Artha, Willy Aryadila Martina Wijaya Atika, Nur Aulia Saphira Aini Chika Pratiwi Chriesty Angeline Clara . Clarita Monica Cynthia Aghata Belinda Alma Della Amalia Silawane Dian Adriawan Daeng Tawang Dian Kartika Dina Al Adawia Dominique Ellen Elfrida Ratnawati Elfrida Ratnawati Gultom Etika Pujianti Farah Airitsa Hermawan Febrizka Taufani Fraya Layola Nainggolan Gabriella Evanggelista Galadri Badar Muhammad Gunita Nindya Hamid, Abd. Haris Handayani, Astutik Hasian Doli Hestin Istianai Indon Sinaga Iriawan, Asep Iwan Jamal, Carissa Belia Putri Jasmine Farah Dita Jessica Francis Gunawan Jihan Syafira Jonathan Mangantar Octaviano Putra Kautsar Alwi Pradipta Kezia Natalia Christy Khosyi Putra Ariswari Khusnul Khitam Krisdian Dewi Layola Nainggolan, Fraya Lusi Septiyati Maria Ulfa Hidayatulloh Ulfa Hidayatulloh Masri Rumita Meta Indah Budhianti Muhammad Fathan Mustaqiem Mutiara Karima Mutiara Karima Nabila Sesha Abdillah Nabila Sesha Abdillah Nainggolan, Binsar Nindya Ayu Rahmadita Noviana Annisa Nurwijayanti Paskah Aprilia Silalahi Permanasari, Arlina Phin, Bong Fo Piere Marquez Vandante Putri, Gina Sukma Putri, Marcella Ami Rini Purwaningsih Riski Maulana Salsabila Setyaningrum Samuel Samuel Saryo Saryo Septiyani Septiyani Stefani Erlina Halim Sunarti, Ilis Thanadi, Kenny Titin Sumarni Tryas Risanggono Valois, Yoana Thersia Listoravina Vanny Aryanti Wijaya, Geraldo Valento Wijaya, Wilson Yakub Yulia A. Hasan Zidane Gideon Fransiskus