Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.428
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Vegetalika JURNAL HUTAN LESTARI Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati Biotropika Jurnal Ekonomi Muamalah Journal of Biology Education Hasanuddin Law Review Unes Law Review Padjadjaran Journal of International Law Jurnal Laot Ilmu Kelautan Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Riset Biologi dan Aplikasinya Devotion: Journal of Research and Community Service Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa) AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Journal of Management Accounting, Tax and Production ICONESTH Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Amicus Curiae INTERACTION Communication Studies Journal Al-Fadilah: Islamic Economics Journal Tadris: Manajemen Pendidikan Islam ILJ: Islamic Learning Journal ALMUISY: Journal of Al Muslim Information System Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tribuere
Siti Nurbaiti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERBANDINGAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK SUSU BAYI KADALUWARSA DI NEGARA INDONESIA DAN KANADA: Comparison of Legal Protection Aspects of Consumers Regarding Expired Baby Milk Products between Indonesia and Canada Aryadila Martina Wijaya; Nurbaiti, Siti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 1 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i1.25226

Abstract

The circulation of expired infant formula products constitutes a serious issue that may endanger the health of infants as a highly vulnerable group of consumers. Therefore, the state has a responsibility to provide adequate legal protection for consumers against unsafe food products. The problem formulation of this study examines how the legal framework governing consumer protection with regard to expired infant formula products is regulated in Indonesia, as well as how consumer legal protection concerning expired infant formula products is regulated in a comparative perspective between Indonesia and Canada. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a comparative law approach. The discussion and conclusions indicate that both Indonesia and Canada have legal regulations that prohibit the distribution of expired infant formula products and require business actors to ensure product safety. However, Indonesia tends to apply consumer protection through law enforcement after violations have occurred, whereas Canada places greater emphasis on a preventive approach
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ASPEK PENGAMANAN DATA NASABAH PERBANKAN DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN Jasmine Farah Dita; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 1 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i1.25238

Abstract

Perkembangan digitalisasi sektor perbankan mendorong penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagai instrumen pengelolaan dan pertukaran data debitur yang memiliki implikasi hukum terhadap hak nasabah. Data nasabah yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit sehingga berpengaruh langsung terhadap akses pembiayaan dan posisi hukum nasabah dalam sistem perbankan. Permasalahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan terhadap data yang dikelola dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan serta tanggung jawab hukum bank atas ketidakakuratan data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan objek perlindungan hukum yang pengelolaannya wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, asas perlindungan konsumen, dan tata kelola bank yang baik. Kelalaian bank dalam pencatatan atau pelaporan data dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab keperdataan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan tanggung jawab bank dan optimalisasi mekanisme pemulihan hak nasabah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen jasa keuangan.
Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Terkenal di Negara Indonesia dan Malaysia Mutiara Karima; Siti Nurbaiti
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Di Indonesia, perlindungan merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut prinsip first to file, dengan kewenangan penyelesaian sengketa berada pada Pengadilan Niaga. Sementara itu, Malaysia mengatur melalui Trademarks Act 2019 yang memberikan definisi tegas mengenai merek terkenal dan mengakomodasi berbagai bentuk merek, termasuk yang dapat direpresentasikan secara grafis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kriteria penentuan merek terkenal yang mempertimbangkan reputasi dan pengakuan publik, namun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, prinsip pendaftaran, serta mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa di pengadilan.
PERBANDINGAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA DENGAN UNI EROPA Thanadi, Kenny; Nurbaiti, Siti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25615

Abstract

Perkembangan pembayaran digital sebagai infrastruktur strategis dalam ekonomi digital berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan akibat karakteristik pasar yang terkonsentrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Indonesia dengan Uni Eropa, serta bagaimana penerapan penyelesaian kasus penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa memiliki persamaan dalam pengaturan penyalahgunaan posisi dominan,tetapi terdapat perbedaan dalam struktur pengaturan dan penerapannya karena Indonesia belum memiliki regulasi yang terintegrasi secara khusus untuk mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital. Sedangkan Uni Eropa telah memiliki regulasi secara khusus melalui Payment Services Directive 2. Dengan demikian, pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Uni Eropa telah lebih terstruktur.  
TINDAKAN PHISHING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA Putri, Marcella Ami; Nurbaiti, Siti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25685

Abstract

Perkembangan perbankan digital memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, namun di sisi lain meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan digital yang dilakukan dengan cara mengelabui konsumen agar menyerahkan data sensitif, seperti kredensial akun atau kode OTP, yang berujung pada kerugian finansial. Permasalahan hukum muncul ketika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian konsumen, terutama terkait sejauh mana tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perbankan dan negara. Pembahasan menunjukkan bahwa di Indonesia perlindungan terhadap konsumen korban phishing masih bersifat normatif dan belum didukung oleh pengaturan yang secara tegas membagi tanggung jawab antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan konsumen, sehingga penyelesaiannya cenderung bergantung pada kebijakan internal bank. Sebaliknya, Singapura telah membangun kerangka perlindungan yang lebih terintegrasi melalui penerapan Shared Responsibility Framework yang menekankan upaya pencegahan dan respons cepat terhadap tindakan phishing. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Singapura dinilai lebih sistematis dan efektif, sementara Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban phishing.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN PADA SUMMARECON BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: Corporate Social And Environmental Responsibility Of The Company Summarecon Bandung According To Law No 40/2007 Concerning Companies Jihan Syafira; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v1i2.23637

Abstract

Summarecon Bandung is a company that operates in the property development sector. As a company, Summarecon Bandung is obliged to implement the company's TJSL in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Provisions regarding TJSL are regulated in Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The problem of this research is what are the obstacles to the Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) Summarecon Bandung. The author in this research used a normative approach, descriptive in nature and analyzed qualitatively. The results and conclusion of the discussion of the obstacles to implementing TJSL at Summarecon Bandung occurred in two stages, namely the planning stage, problems with inappropriate data distribution when the program was implemented and the implementation stage, problems with communication where when making a program for one group, other groups felt neglected.
ASPEK HUKUM DAN PRAKTIK LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN DI INDONESIA DAN PAKISTAN: SEBUAH KAJIAN KOMPARATIF: Legal Aspects and Practices of Halal Labeling of Food Products in Indonesia and Pakistan: A Comparative Study Muhammad Fathan Mustaqiem; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25157

Abstract

This study conducts a comparative analysis of the legal aspects and practices of halal food labeling in Indonesia and Pakistan, with the world's largest Muslim demographic (248.22 million out of Indonesia's 284.97 million population as of 2024). The problem statement is how food product labeling is regulated in Indonesia and Pakistan and how food labeling regulations are implemented and enforced in both countries. The research method applied was normative legal research. The results show that Indonesia is strong normatively (das sollen) through the integration of religion and law, but weak in execution (das sein) due to complex coordination and cases such as Ayam Goreng Widuran; Pakistan excels in consistency of sanctions (90% urban compliance) through PHA audits. The rechtsvergleichung discussion highlights the efficiency of Pakistan's single model versus Indonesia's hybrid model, with similarities in non-commercial consumer protection. The conclusion recommends reforms in Indonesia: integrated authorities, strict sanctions, and digitization to align das sollen-das sein and increase global halal competitiveness.
Co-Authors Abdillah, Nabila Abdurrani Muin Achmad Fazrin Adam Adam Agustian, Hamdan Ahmad Budiyono, Ahmad Akbar, Alifya Al Qaeda Putra Nusantara Aldama, Ardita Aldiyansah, Rindi Alhafisht Amdila, Reyhan Amelia, Cici Amriyati Amriyati Amriyati Amriyati Ananda Okta Putra Annisa Riana Putri Ardadi, Maharani Pratiwi Salsabila Ardiaulya, Vidola Arfi Azhari Arief Pratomo, Arief Artha, Willy Aryadila Martina Wijaya Atika, Nur Aulia Saphira Aini Ayu My Lestari Saragih Azzulfa, Syarifah Chriesty Angeline Clara . Clarita Monica Cynthia Aghata Belinda Alma Della Amalia Silawane Dia, Susi Sulian DIAH RACHMAWATI Dian Kartika Dita, Rokiya Dominique Ellen Elanesi Esvandhiary, Faradilla Fahrizal, M Falmi Yandri Farah Airitsa Hermawan Fauziah, Silfiah Febrizka Taufani Gabriella Evanggelista Galadri Badar Muhammad Ghifara, Zilfa Gultom, Elfrida Ratnawati Hamid, Abd. Haris Handayani, Astutik Hasian Doli Iriawan, Asep Iwan Jamal, Carissa Belia Putri Januarni, Wisa Jasmine Farah Dita Jayu, Prastiwi Jeleandra, T. Muhammad Jeriyan, Jeriyan Jessica Francis Gunawan Jihan Syafira Jonathan Mangantar Octaviano Putra Julianis, Erva Kautsar Alwi Pradipta Kezia Natalia Christy Khotimah, Ulfa Khusnul Khusnul Khitam Krisdian Dewi Layola Nainggolan, Fraya Lina Herlina Lisa Sari, Lilis Lusi Septiyati M. Zulhilmi Hafiz Majidah, Salma Nur Maria Ulfa Hidayatulloh Ulfa Hidayatulloh Masri Rumita Mhd Aidil Al Khusaini Milasari, Asri Fajar Muhamad Aji Purwanto Muhammad Fathan Mustaqiem Mutiara Karima Nabila Sesha Abdillah Nabila, Nihayatun Nainggolan, Binsar Nengsih, Rahayu Agustiana Neni Hermita Nilamsari, Elvian Indah Nindya Ayu Rahmadita Noviana Annisa Novita Rahman, Fauzya Ns. Dwi Retno Handayani Nugroho Edi Kartijono Nurdewi Sulymbona NURUL KHOTIMAH Nurwijayanti Odien Rosidin Permanasari, Arlina Phin, Bong Fo Piere Marquez Vandante Putra, Sidiq Permana Putri, Ayu Manca Putri, Gina Sukma Putri, Marcella Ami Rafdy Rashad Abimanyu Rahmattullah, Rahmattullah Ramadhan, Kurnia Ramadhani, Widya Ayu Raziman, M. Rifqa Gusmida Syahrun Barokah Rika Anggraini Rima Vegi Santika Sabrina Hayati Safitri, Raja Samuel Samuel Sapto Hudoyo, Ahmad SAPUTRA, DEBI Sari, Shinta Aulia Saryo, Saryo Sativa, Oriza Siti Mayang Sari Stefani Erlina Halim Sunarti, Ilis Syarifah, Muhimmatus Tanjung, Lutfiyanah Tasya Rani, Diana Thanadi, Kenny Titin Sumarni Tryas Risanggono Uwiyono, A. Valois, Yoana Thersia Listoravina Vanny Aryanti Welly Wihayati, Welly Wibowo, Wiko Arif Widianarti, Tantry Wijaya, Geraldo Valento Wijaya, Wilson Yakub Yulia A. Hasan Zidane Gideon Fransiskus