Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Herbasuki Nurcahyanto
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 121 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS PROSES INOVASI PEMBAYARAN NON TUNAI DI BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Lilis Suminar; Dyah Hariani; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34450

Abstract

Inovasi pembayaran non tunai di Bus Rapid Tranit (BRT) Trans Semarang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi serta sarana meminimalisasi kecurangan oleh petugas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses inovasi pembayaran non tunai di Bus Rapid Tranit (BRT) Trans Semarang dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya proses inovasi pembayaran non tunai di Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang mengalami keberhasilan sehingga dapat mengalami perkembangan dengan baik. Perkembangan tersebut ditunjukan dengan bertambahnya media atau alat transaksi untuk pembayaran non tunai di Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang diawali dengan kartu e-card BRT dan dilanjutkan dengan Tap-Cash, BRIZZI, Link Aja, Ovo, Gopay. Dalam penerapannya pembayaran non tunai di Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang memberikan dampak dimana pengguna semakin banyak memiliki pilihan metode pembayaran. Faktor Pendukung adalah faktor organisasi dan faktor manusia. Faktor penghambat adalah Keputusan pimpinan dan masyarakat. Peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu mengawasi dan mendisiplinkan administrasi pihak penyelenggara, melakukan evaluasi dengan pembuatan laporan akhir bulan, diskusi anggota setiap bulan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak bisa mengunakan pembayaran non tunai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENERBITAN/PERUBAHAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA Fadiya Aisa Puspita Seyasty; Herbasuki Nurcahyanto; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34793

Abstract

Implementation of policy on issuance/change procedures of KK in Bangsri Subdistrict is guided by Jepara Regent Regulation Number 27 of 2017 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Based on this regulation, the implementation of the issuance/change of KK in Bangsri Subdistrict cannot be separated from the cooperation between the Villages in Bangsri Subdistrict and the Disdukcapil of Jepara Regency, but in its implementation there are several processes that are not in accordance with these regulations, namely making KK application forms and recording important events and population events. in the village; entry of population data, signing of the KK application form by the Camat and submission of KK in the District; and receipt of population data recording at the Disdukcapil, besides that there are problems that occur in every process of issuance/change of KK. This study aims to analyze the implementation of the policy on the issuance/change of KK in Bangsri District, Jepara Regency and the inhibiting and supporting factors in the implementation of the policy. This type of research is descriptive qualitative with informant selection techniques, namely purposive and accidental sampling. The results of this study indicate that the discrepancy in the process of issuing/changing KK in Bangsri District is due to adjustments to technological advances, the delegation of some of the authority of the Regent to the Camat, and the existence of Permendagri Number 108 of 2019 and the problems that occur in each process are due to the inhibiting factors, namely communication, sources power, and bureaucratic structure, in addition, there is a driving factor, namely disposition. Researchers provide suggestions, namely improving the quality and quantity of human resources, adding facilities, conducting socialization, updating the SOP for KK Services, the need for a regulation to change the Perbup Jepara Number 27 of 2017.
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK HOME INDUSTRY DI KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG Raura Farrah El Ha; Herbasuki Nurcahyanto; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34839

Abstract

Law number 23 of 2014 provides for submission to local governments to take advantage of their potential in order to realize the welfare of their people. The Semarang City Government to increase economic growth, reduce poverty and unemployment has thematic village innovations as an effort to increase local potential, community empowerment, and settlement infrastructure. The purpose of this study is to analyze community empowerment through home industry thematic villages and the inhibiting factors. This research uses qualitative descriptive research. This research analyzes the stages of community empowerment through home industry thematic villages which consist of the awareness stage, the capacity stage, and the empowerment stage. The informant determination technique used in this research is snowball sampling with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that community empowerment through home industry thematic villages has provided community understanding to map the potential and problems of the region even though it has not yet reached the level of empowerment and independence. The stages of community empowerment through home industry thematic villages have been in accordance with community empowerment both based on thematic village regulations and literature on community empowerment. The empowerment stage starts from the awareness stage, continues with the capacity stage and ends with the empowerment stage, but there are still some problems in each stage of the empowerment. Community empowerment through home industry thematic villages has inhibiting factors, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. To overcome these problems, it is necessary to have regular monitoring and evaluation from the government to assist the implementation of community empowerment through home industry thematic villages so that problems and needs can be accommodated in accordance with the provisions of the Semarang mayor's regulation number 22 of 2018.
EFEKTIVITAS PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKANMENENGAH (ADEM) PAPUA DAN PAPUA BARAT (STUDI DI SMA KATOLIK PENDOWO MAGELANG) Dwi Gustiani; Aufarul Marom; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34863

Abstract

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang sampai saat ini masih belum memperoleh akses pendidikan menengah yang baik. Dalam rangka meningkatkan layanan dan akses pendidikan, amanat yang terdapat pada UU 21 Tahun 2001 diwujudkan dalam Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat. Program ADEM Papua dan Papua Barat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pendidikan layanan khusus kepada putra-putri yang berasal dari Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenias data berupa kata, kalimat, dan gambar. Subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penggunaan teori menurut Budiani dengan kriteria ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang dalam ketepatan sasaran program belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sedangkan sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program sudah berjalan dengan baik. Belum optimalnya efektivitas program ADEM dipengaruhi adanya faktor penghambat yaitu adanya perbedaan budaya dan bahasa. Selain itu sulit terjalinnya komunikasi antara peserta program yang merupakan siswa dari Papua dan Papua Barat dengan siswa lainnya karena kemampuan bahasa Indonesia yang kurang baik, harus beradaptasi dengan makanan pokok yang berbeda dengan di Papua, serta rasa rindu terhadap kampung halaman.
EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TEGAL Indah Fitriani; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.417 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.15865

Abstract

The problem of garbage in Tegal caused by inadequate waste management are also difficulties in obtaining land Landfill (TPA) and the technical operation of waste facilities and infrastructure are inadequate. Based on these issues, the Government of Tegal implement one program from the Department of Housing and Urban Spatial Tegal in waste management is a development program of performance management of waste derived from the vision and mission Diskimtaru, to measure the success of the program is carried out using a logical framework approach project (KKLP) which includes the evaluation indicators(inputs,outputs, outcomes, benefits, impact) and using theoretical models Korten conformity of the program. This study used quantitative research methods. The results showed that the performance of waste management development program got a score of 71% performance which shows that the performance of waste management development program included a category quite successful. Not to the success of the program due to an inhibiting factor in the development of the program of waste management’s performance, so one suggestion to conduct the program in the performance of waste management is completeness of infrastructures and facilities in every place integrated waste management (TPST)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA SEMARANG Rafica Sari Andriani; Herbasuki Nurcahyanto; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.293 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i4.3599

Abstract

The one of infectious diseases in Indonesia is Dengue Fever or. It is a disease causedby dengue virus and transmitted through mosquito Aides Aigepty. The most cases of denguefever in Central Java occurred in Semarang. The problems of the implementation of thispolicy caused by indecision on the application of sanctions in the implementation of policyabout restraining the dengue fever, the lack of human resources in preventive measures aboutthis disease, public awareness of PSN 3M Plus are lacking, and the limited budget to get arestraint of the implementation of policy about preventing this disease. The purpose of thisresearch is to analyze the implementation of policy about restraining dengue fever inSemarang through 4 variables above.This research is an observational research with data are descriptive qualitative. Thedata was collected through depth interviews with key informants, the Section Chief of P2B2,P2B2 staff, community leaders, jumantik, and the society of Semarang. This research aimedto analyzed the implementation of policy for preventing the dengue which can be seenthrough the phenomena that was occurring in the implementation of this policy, and thedeterminant factor of success of the implementation of this policy.The result of this research is the determinant factors in the implementation of thispolicy considered the Health Office of Semarang are caused by 4 variables, i.e. thecommunication which had transmitted properly to the society and clear, the quality of humanresources is good enough, the financial resources are lacking, the disposition which walkedproperly, and there were still mismatch with the SOP.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL DI KOTA SEMARANG Bannu Priyambudi; Herbasuki Nurcahyanto; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.956 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i1.1602

Abstract

Semarang city is a big city where it has high numbers and high activity of population, so that the public roads become crowded and packed by worker’s vehicle, especially 4 wheel riders which increased every year. Toll roads are roads which are created by the BUMN in coordination with the goverment to reduce the congestion level in major cities, because it is a freeway that uses a charge to use this facility, while for Jasa Marga side who carry out this toll road should be able provide the best service for the users of the highway with the standard operational procedure that have been established.This research was conducted in the city of Semarang. The method used in this research is descriptive-qualitative. The data was collected by using interviews, observation and literature review.This research objective was: first, to find out about the implementation of toll road management in Semarang city, second, to find out the factors that affect the success of toll road implementation.Research outcome shows that: (1) The implementation was conducted according to toll road management guidelines those dictated by BPJT of Jasa Marga central office, the toll road management in Semarang city has been going well, however, there is still some obstacle which hamper the success of this toll road. (2) there’s a unfavorable coordination inside the implementer actor that is Jasa Marga in giving service to the toll road users.Recomendations that author provide: (1) Jasa Marga should provide oversight to every branch towards policies that have been made, should be right on the target of the policies. (2) the need for improvement in every lini and technology so the toll road services become more controlable by the policy implementer side.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PRIA DI KELURAHAN PETOMPON KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG Hanif Eka Septiana; Aufarul Marom; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 4: Oktober 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i4.36153

Abstract

Family Planning Program (KB) is an action that can help individuals as well as husband and wife couples to avoid unwanted pregnancies or births. The target of this Family Planning Program is couples of childbearing age in order to control fertility rates. It is hoped that the implementation of this family planning program is not only carried out by women but also by men, so that there is no gender inequality in the implementation of the program. The purpose of this study was to analyze the implementation and inhibiting factors of the male family planning program policy. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the Male family planning program in Petompon village has not gone well because there is no program socialization to the community, there is no increase in users of male family planning acceptors in the Petompon area. The driving factor for the implementation of the male family planning program in the Petompon village is the transportation money given to the community. Inhibiting factors in the implementation of male family planning programs in Petompon sub-district have low resources, culture that influences people's mindsets, economic level that affects the choice of contraception and the attitude of community rejection, especially husbands regarding male family planning programs because people think family planning is a woman's
ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA PENTAHELIX Sintia Diah Kusuma; Herbasuki Nurcahyanto; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 4: Oktober 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i4.36208

Abstract

The development of tourist villages has become one of the Government's commitments since 2017 to be able to develop their village potential. As with Cempaka Tourism Village, which became the first village in Tegal Regency to be designated as a Tourism Village based on the Decree of the Head of the Tegal Regency Youth and Sports Tourism Office number 556/18/0988/2017. Over time, a tourist attraction requires a development program. As for this study, the development of tourist villages is based on Central Java Provincial Regulation No. 2 of 2019 on concerning Empowerment of Tourism Villages in Central Java Province. The development of the tourist village contains four indicators, namely the development of tourism village infrastructure, tourism village marketing, institutional strengthening, and actors partnership. Through a qualitative descriptive approach, this study aims to analyze the role of each stakeholders in the development of the Cempaka Tourism Village which is incorporated in the pentahelix framework, namely the elements of Academics, Business, Community, Media, and Government. The results of the study show that each stakeholders is able to show his role in accordance with his responsibilities. However, some stakeholders are considered less than optimal in carrying out their roles. This later became one of the obstacles in achieving the Cempaka Tourism Village development program. In addition, the obstacles found in the field are the lack of understanding of existing regulations, limited budget, lack of quality of human resources, and lack of coordination and collaboration between stakeholders. This research produces recommendations so that the synergy and role of each stakeholders can run optimally by strengthening coordination, refocusing village funds in part to fulfill tourism needs, implementing training programs to improve the quality of human resources which are carried out intensely and continuously, and making official MoUs that bind between stakeholders.
IMPLEMENTASI PROGRAM IMUNISASI BCG DI PUSKESMAS SRONDOL KOTA SEMARANG Natalia Scolastika Pandiangan; Aufarul Marom; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 4: Oktober 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i4.36182

Abstract

Semarang City has BCG immunization target of 95%. The Srondol Health Center had the lowest BCG immunization achievement in Semarang City in 2021, which is 80.37%. This achievement is below the target set by the Semarang City Health Office. Ministry of Health Regulation No. 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization. This study aims to analyze the implementation of the BCG immunization program at the Srondol Health Center and to investigate the determining factors in its implementation. The research method used is descriptive qualitative and the data collection techniques using interviews, observations, and documentations. The implementation of the BCG immunization program at Srondol Health Center looks at the program implementation process and pays attention to the existence of committed resources which is BCG immunization facilities and infrastructure. The program implementation process includes funding, planning, vaccine distribution, logistics storage and maintenance, delivery or socialization of the BCG immunization program, and the implementation of immunization services. In the committed resources, researcher looks at the availability of infrastructure in the management of logistics and storage of vaccines as well as in the immunization activity. In the process of implementing the program, there were deficiencies in the socialization and implementation of immunization services. In committed resources, the availability of facilities and infrastructure is sufficient and in good condition. To investigate the determining factors of program implementation are using Edwards III theory with variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication, disposition, and bureaucratic structure are the driving factors while resources is the inhibiting factor. The advice given is to hold socialization routinely in the working region of the health center and to add more officers to the position of coordinator of the immunization program.
Co-Authors a Septiana, Niken Putri Mia Agastya Grahadwiswara Agnes Madeline Esti Agung Indriatno, Danang Ailsa Rachma Diar, Ailsa Rachma Alfian Adi Prasetyo Alzena, Calista Putri Widna Amirah Amirudin, Dinda Anaya Tahiyyah Salsabila Anggraini, Dina Eka Anisa Kusuma Aprilina Kartika Sari Arcaya Yudha Ari Subowo Ari Subowo Arin Nisrina Arthania, Athaya Arla Astrid Ratri Sekar Ayu Atsarina, Atika Indah Nur Aufarol Marom Aufarul Marom Aufarul Marom Ayuningtyas Dyah Pitaloka Subagyo Bani Astiti Asa Nugroho Bannu Priyambudi Bunga Sari, Affa Chakim, Moch. Luthfil Charel Jovansa, Jesia Dea Elvaretta, Inez Della Paramitha, Yulia Denia Yurisa Dewi Nurul Aisyah Dewi Ramadhani Dewi Rostyaningsih Dina Ismira Dewi Dinda Prasetyawati Putri Suryono, Difanda Dwi Aldi Aurora, Danissa Dwi Gustiani Dyah Hariani Dyah Lituhayu Elisabeth Kezia Devantie Endang Larasati Endang Larasati Setianingsih Evalia Nuranita Putri Fadiya Aisa Puspita Seyasty Fahad Mursyid Jannata Fauzia, Salsabila Azzahra Febe Kristina Galeh Prakerti, Galeh Gandisa Pangestuti Kiswoyo Giovani Anggasta Goretty Situmorang, Maria Hani’in, Septiati Hanif Eka Septiana Harda Sukma Alam Hardi Warsono Herawaty Manurung Hesti Lestari Hilva Asmania Humairi, Kultsum Al Ida Hayu Dwimawanti Ignatia Bellatrix Ariesta Parameswari Putri Indah Fitriani Indarti Dewi Jayanti Indradewa, Rhian Inne Septiana Permatasari Ivana Rantansari Kamelia Fadila Wijaya Kismartini Kismartini Kusuma Dayuninggar, Nawang Larasati, Ajeng Diah Latifah, Hazimah Lendy Shandika Adyasa Lilian Rahma Normalitha Lilis Suminar Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Margaretha Suryaningsih Mariyam Musawa Mariyam Musawa Marlina Puryanti Monica Pertiwi Muri Monita Murni Septiyanti Mutiara Nafisha Putri Mutiara Nafisha Putri, Nadhifah Yasmin, Alya Nadifa Salsabila Natalia Scolastika Pandiangan Naufal Bahri Maulana Nina Widowati Nina Widowati Nindita Ria Noviana Niniek Septiana, Niniek Nur Chasanah Nur Isnaeni, Latifah Nur Jihan Septiani Nur Shabrina, Nabilla Nurfauziah, Nisa Maulida Nurmalitasari, Wahyu Intan Palupi Parameswari, Palupi Pradini, Agriani Junita Pratiwi Novie Zoelanda Priyantika, Dian Putri Cep Alam Putri Wididiati R. Slamet Santoso Rabindra Rahadiyan Putra Rafica Sari Andriani Ramadhan, Ghaisal Raura Farrah El Ha Reza Ardiansyah Rian Oktavianto Rihandoyo Rihandoyo Rike Dewi Puspitasari Rizal Wahyu Pratama, Muhammad Rizka Ciptaningsih RR. Ella Evrita Hestiandari Ryan Ahmad Firmansyah Safira Janet Araminta Safira, Yolanda Ezra Salsabila Diyamarsis, Cika Salsabila, Norisa Sekar Galih Asmoro Shafira Fadhliana M. Sigalingging, Tessalonika Widi Silvia Dwi Amanda Wijaya Sintia Diah Kusuma Sri Suwitri Sternahirunda, TG Sternahirunda, TG, Sternahirunda, Sulistyaningsih, Novi Susi Sulandari Syaidatul Nugrahinni S, Syaidatul Tiara Lusy K Tri Yuniningsih Trie Meisyah A Trimelia Anggraini Tsafira Azmira, Risa Wandira Naibaho, Widya Anita Yogi Adya Utomo Yuni Lestari Yussrul Hanna Zaenal Hidayat Zulfa Illiyyiin