Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.38
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Jurnal EMT KITA SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Jurnal Civic Hukum Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Journal Equity of Law and Governance Jurnal Communitarian Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Hukum Pelita ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Jurnal Indonesia Sosial Sains Paradigma: Jurnal Kajian Budaya JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora PESHUM
Mochamad Mansur
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI Khurin Nadhiroh; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64051

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum. Kata Kunci DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.   Abstract This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles. Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances.
Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia dengan Malaysia Nur Aziz, Muhammad; Munib, M. Abdim; Mansur, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.811

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan perlindungan hak subjek data pribadi di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari masing-masing regulasi dalam melindungi kedaulatan data individu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act 2010 (Akta 709) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia memiliki keunggulan pada cakupan sektor yang komprehensif (publik dan privat) serta pengakuan hak portabilitas data dan perlindungan dari profilasi otomatis yang lebih modern. Sementara itu, pengaturan di Malaysia unggul dalam hal kemandirian finansial otoritas pengawas melalui Personal Data Protection Fund serta adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga spesialis Appeal Tribunal. Perbedaan substansial ditemukan pada status kelembagaan pengawas dan teknis penegakan hukum, di mana Malaysia memiliki prosedur investigasi yang lebih independen dan spesifik, sedangkan Indonesia masih mengandalkan struktur birokrasi pemerintahan pusat dan penegakan hukum umum. Secara keseluruhan, perbandingan ini memberikan gambaran objektif mengenai model perlindungan data yang dapat memberikan jaminan keamanan lebih kuat bagi subjek data di era digital.
Legitimasi dalam Menjawab Permasalahan Hukum Tentang Batasan Waktu Demonstran Mochammad Mansur; Irma Mangar
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.5735

Abstract

In the legal view, demonstrations or demonstrations are a tangible form of freedom of expression guaranteed by the constitution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28E, provides the basis that everyone has the right to express their opinions, assemble, and association. To ensure that these freedoms can run in an orderly and safe manner, the state then regulates its mechanism through Law Number 9 of 1998 concerning the Freedom of Expression in Public. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms, which of course is descriptive. The time limit is often the reason for the dispersal of actions even though they are peaceful, thus causing the potential for abuse of authority by the authorities. In addition, the absence of a mechanism of flexibility or exceptions under certain conditions makes its implementation prone to conflict between demonstrators and law enforcement
Characteristics of Kiblat Films and The Application of Article 156a Kuhp To Blasphemy Nabila Dian; Mochamad Mansur
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.2.10769.95-102

Abstract

This research examines the characteristics of the ‘Kiblat’ film that caused controversy and the implementation of article 156a KUHP to blasphemy cases. This research aims to clarify whether the film ‘Kiblat’ is blasphemy or freedom of expression, as well as ensure consistent legal protection for religious people, enforce the law against blasphemy, and prevent potential social conflicts. This study uses a type of normative legal research.  The results of this study show that the ‘Kiblat’ film is considered to insult Islam by displaying religious symbols inappropriately. This raises concerns about the negative impact on religious harmony and violates Article 156a KUHP regarding blasphemy. Laws such as the ITE Law also function to regulate the dissemination of content that can cause hatred, especially related to religion. The government has an important role to play maintaining a balance between freedom of expression and respect for religious values.
Analisis Pengaruh Stres Kerja, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Turnover Intention (Studi Kasus pada PT. Sukses Ekspor Indonesia) Musyaffa, Muhammad Faris; Mansur, Mochammad
Jurnal EMT KITA Vol 10 No 3 (2026): JULY 2026
Publisher : Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) - Lembaga KITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/emt.v10i3.6507

Abstract

This study aims to analyze the effect of job stress, compensation, and work environment on turnover intention among employees of PT. Sukses Ekspor Indonesia. The study employs a quantitative approach using a causal method. Data were collected through the distribution of questionnaires to all employees of PT. Sukses Ekspor Indonesia, totaling 37 respondents, using a saturated sampling technique. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 27 as the analytical tool. The results indicate that job stress has a positive and significant effect on turnover intention, meaning that the higher the level of job stress experienced by employees, the greater their tendency to leave the company. Compensation has a negative and significant effect on turnover intention, indicating that fair and adequate compensation can reduce employees’ intention to leave the company. In addition, the work environment also has a negative and significant effect on turnover intention. Based on these findings, companies are expected to manage job stress more effectively, improve compensation systems, and create a more conducive work environment to reduce employees’ turnover intention.
Reconstruction of the Digital Asset Execution Mechanism in the Indonesian Civil Law Framework Mansur, Moch; Mangar, Irma; Saputra, Toni Eka
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.522

Abstract

The development of digital assets as a new form of wealth poses serious challenges to Indonesian civil law, especially in terms of recognition and enforcement mechanisms. This study aims to analyze the extent to which Indonesia's civil law is currently able to accommodate the existence of digital assets and formulate a reconstruction of the ideal execution mechanism to ensure legal certainty and effectiveness in the implementation of court decisions. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that Indonesia's civil law still faces conceptual and normative limitations in qualifying digital assets as legal objects, and does not yet have an execution mechanism that is adaptive to the characteristics of digital assets that are technology-based, intangible, and cross-jurisdictional. The existing execution mechanism is still oriented towards physical mastery, so it is not effective in reaching digital assets based on access control and cryptography. Therefore, a comprehensive legal reconstruction is needed, including affirming the legal status of digital assets as a civil law object with special characteristics, the development of an execution mechanism based on access control, the involvement of third parties (intermediaries), as well as the use of technology and strengthening cross-jurisdictional cooperation. This reconstruction is expected to create an adaptive legal system, provide legal certainty, and ensure the effectiveness of the implementation of court decisions in the digital era.
Analisis Peran Modalitas Bourdieu dalam Membentuk Identitas Merek (Brand Identity) Sekolah Mohammad Mansur; Amrulloh; Dhukrul Hakim
Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam Vol. 9 No. 1 (2026): DIRASAH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/dirasah.v9i1.2541

Abstract

School brand identity has become a strategic issue in the management of educational institutions, particularly amid the increasing competition among Islamic educational institutions. A strong identity not only functions as an external image but also serves as a reflection of the school’s values, culture, and social capital. Therefore, this study aims to identify and analyze the role of various forms of capital in Pierre Bourdieu’s theory of capital—namely social, cultural, economic, and symbolic capital—in shaping the brand identity of Islamic educational institutions. This research employs a qualitative method with a case study approach at MI Plus Darul Falah. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings reveal that all four forms of capital significantly contribute to the formation of the institutional brand identity of the madrasah. Social capital is built through networks of relationships with the community, parents, and alumni. Cultural capital develops through strong scholarly traditions and religious practices. Economic capital is supported by parental participation and effective school resource management. Symbolic capital is manifested in the institution’s reputation and social status as a leading modern Islamic school. Altogether, these forms of capital shape a collective habitus that constructs the madrasah’s brand identity as a “madrasah of Qur’anic-mannered and high-achieving students.” This study also extends the field of school branding by demonstrating that school brand identity can be constructed through social practices, drawing on Pierre Bourdieu’s theory of capital and habitus.
Sosialisasi regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun Moch. Mansur; Tri Astuti Handayani; Irma Mangar; Nico Ferdian
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39611

Abstract

Abstrak Penggunaan media sosial di kalangan anak di bawah usia 16 tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko, seperti cyberbullying, paparan konten negatif, kecanduan digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dalam ruang digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, terkait penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi penggunaan fitur keamanan media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan upaya penting dalam perlindungan anak di ruang digital yang mencakup pembatasan usia, pengawasan akses, serta peran pemerintah, orang tua, dan penyedia platform. Kegiatan sosialisasi ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai penggunaan media sosial yang aman, termasuk risiko seperti cyberbullying, konten negatif, dan kecanduan digital. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan seperti lemahnya verifikasi usia, rendahnya literasi digital orang tua, dan belum optimalnya fitur keamanan platform. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan perlindungan anak di dunia digital.  Kata Kunci: regulasi; media social; anak di bawah 16 tahun; perlindungan anak; literasi digital. Abstract  The use of social media among children under the age of 16 is increasing along with the development of digital technology. This condition poses various risks, such as cyberbullying, exposure to negative content, digital addiction, and misuse of personal data. Therefore, regulations are needed that aim to protect children in the digital space. This community service activity aims to socialize the regulation of the use of social media for children under the age of 16 and increase public understanding, especially parents and students, regarding the safe and wise use of social media. The methods used include counseling, interactive discussions, and simulations of the use of social media security features. The results of the activity show that the regulation of the use of social media for children under the age of 16 is an important effort in the protection of children in the digital space which includes age restrictions, access control, and the role of the government, parents, and platform providers. This socialization activity increased participants' understanding and awareness of the safe use of social media, including risks such as cyberbullying, negative content, and digital addiction. However, the implementation of regulations still faces challenges such as weak age verification, low parental digital literacy, and not optimal platform security features. Therefore, continuous synergy between various parties is needed to optimize child protection in the digital world. Keywords: regulation; social media; children under 16 years old; child protection; digital literacy.
Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District Mochammad Mansur; Irma Mangar; Pingkan Widya Pangestika
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8941

Abstract

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.
Co-Authors Adisurya Adisurya Adisurya Adisurya, Adisurya Amelia Rahma Agustina Amrulloh Andrean Danu Arta Arif Prasetyo Wibowo Ayudini, Ivanatasha Juwita Bambang Mudjiyanto Dea Nawang Wulandari Dhukrul Hakim Fatmawati, Rahmah Fauzan, Zaki Ahmad Gunawan Hadi Purwanto Irma Mangar Junianti, Winda Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Launa, Launa Lesmana, Ryan Fachryan M. Abdim Munib Mida Izalia Mochamad Arifin Mohamad Syahri Musyaffa, Muhammad Faris Mutmainah, Lailatul Nabila Dian Nico Ferdian Nur Aziz, Muhammad Pingkan Widya Pangestika Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rohman, M. Kholilur Roziqin, Muhammad Khoirur Saputra, Toni Eka Saputri, Salsabila Dwi Sawitri Septiani, Ghana Aldila, G Soleh, M. Khoirul Swastika Rahmania, Cindy Taufikurrahman Taufikurrahman Tri Astuti Handayani WARDAH, ZAHROTUL Wijaya, Aditya Satria Wiyono, Ahmad